AMPI Sumut : Kontestasi Pilgub Jangan Picu Konflik

AMPI Sumut : Kontestasi Pilgub Jangan Picu Konflik

313

gnews.online | Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyerukan elit dan masyarakat di Sumatera Utara harus saling menjaga proses perjalanan Pemilihan Gubernur agar  berjalan jujur, adil, damai dan demokratis,serta tanpa sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Kami, AMPI Sumut,  mengajak masyarakat memberikan suara dengan sebaik mungkin. Disamping kita sama-sama menjaga untuk tidak membuat gerakan yang bisa memicu konflik,” kata Ketua AMPI Sumut Muhammad Faisal Jafar SE, kepada wartawan, Minggu (27/8).

Wakil Rakyat Dapil II Kota Medan ini mengatakan, menjadi sebuah kewajaran bagi masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu, apalagi yang namanya pesta demokrasi untuk menentukan siapa calon pemimpin yang amanah nantinya.

Namun, bila kontelasi politiknya dominan menonjolkan isue SARA menurutnya, yang mambuat kepentingan bersama membangun Sumatera Utara (Sumut) bisa terganggu.

“Pada prinsipnya pilkada di Sumatera Utara sama seperti di daerah-daerah lain. Tapi uniknya hampir di semua kabupaten di Sumut yang memiliki 14 juta penduduk dapat dikatakan masih pragmatis.

Politik identitas masih kental. Makannya perlu konsep yang jelas agar hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pilkada bisa diantisipasi,” imbuh Faisal.

Fungsionaris DPD Golkar Sumut ini juga mengatakan, dinamika politik di Sumut saat ini belum terlihat potensi mengarah ke konflik.

Tetapi, menurutnya, kewaspadaan bersama perlu terus mendapatkan perhatian karena bukan tidak mungkin polarisasi kekuatan berdasarkan isue murahan SARA akan muncul setelah pasangan calon mendaftar ke KPUD.

“Gesekan tentu pasti ada, apalagi kalau di pilkada nanti yang muncul head to head  dengan calon berlatar belakang perbedaan tertentu. Sekarang sudah ada wacana di masyarakat head to head, ini harus diantisipasi,” ulasnya.

Selain itu Faisal menyerukan Pilgub 2018 mendatang bebas dari politik uang.Namun masih kuatnya pragmatisme, kondisi mayoritas masyarakat menengah ke bawah.

Termasuk demografi Sumut yang luas dan sulit ditempuh dengan cepat membuat tugas menjaga Pilgub bebas money politics lumayan berat.

“Ini tugas berat. Sekarang bagaimana kejelian penyelenggara pemilu, KPUD dan Bawasluda, mengantisipasi masalah ini. Tentu saja dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” demikian M Faisal Jafar. (dev)