DKP Sumut Terkendala dalam Pengawasan Alat Tangkap Ikan

DKP Sumut Terkendala dalam Pengawasan Alat Tangkap Ikan

180

gnews.online | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara mengalami kendala dalam pengawasan terhadap operasional alat tangkap ikan di laut, baik kendala SDM, perlatan maupun anggaran.

Hal itu diungkapkan Kepala DKP Sumut, Zonny Waldi, dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Sumut di Medan, Selasa (28/2/2017).

Dia menjelaskan, dalam perkembangan peaturan, pengawasan terhadap operasional alat tangkap diserahkan sepenuhnya kepada Pemprv Sumut meski perizinan sebelumnya dikeluarkan kabupaten/kota.

“Pengalihan kewenangan tersebut menjadi kendala tersendiri akibat keterbatasan DKP Sumut, baik dari SDM, perlatan, mau pun pembiayaan. Sebelum peralihan kewenangan tersebut, pengawasan wilayah tangkap Jalur 1 atau 0-4 mil laut dari pinggiran pantai menjadi kewenangan kabupaten/kota,” jelasnya.

Makanya, DKP Sumut membutuhkan dukungan kabupaten/kota dalam mengawasi penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang di perairan masing-masing.

Zonny menyebutkan, pihaknya mencatat ada 11.892 alat tangkap yang dioperasikan di Sumut. Dari jumlah itu, perizinan sekitar 1.000 alat tangkap dikeluarkan DKP Sumut, sedangkan selebinya dikeluarkan kabupaten/kota.

“Setelah kewenangan dialihkan, kabupaten/kota hampir tidak perenah lagi melakukan pengawasan di perairan. Kabupaten/kota seperti tidak mau tahu lagi masalah laut,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, DKP Sumut berupaya memaksimalkan forum koordinasi kelautan yang melibatkan Direktorat Polisi Air Polda Sumut, TNI AL, dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

“Meski demikian, kami tetap membutuhkan dukungan kabupaten/kota untuk mengawasi perairan di provinsi yang memiliki pinggir pantai yang cukup panjang tersebut,” demikian Zonny. (koh)