DPRD Sumut Pertanyakan Peralihan Tiba-tiba Status Pelabuhan Kualatanjung

DPRD Sumut Pertanyakan Peralihan Tiba-tiba Status Pelabuhan Kualatanjung

281

gnews.online | Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara , Zulfikar, mengaku kecewa terhadap peralihan status Pelabuhan Kualatanjung. Menurutnya, keputusan Menhub tersebut tidak boleh seketika tanpa dirubah terlebih dahulu Peraturan Presiden (Perpres) terkait status Pelabuhan Kualatanjung itu.

“Jangan tiba-tiba dialihkan oleh menteri, kok lebih tinggi keputusan menteri daripada Perpres. Kecuali memang Perpres telah dirubah. Jadi masih bisa kita komplain dan mengadu kan ini kepada Presiden,” ungkapnya menjawan wartawan, kemarin.

Dikatakannya, sebelum penetapan pelabuhan Kualatanjung ini di Sumut telah dilakukan kajian panjang dan dengan perencanaan akurat, jadi kenapa sekarang dirubah statusnya.

“Apakah kajian yang dilakukan kemarin tidak akurat atau dikhawatirkan ada kepentingan tertentu yang memang menginginkan pelabuhan itu dialihkan,” tanya anggota Komisi E DPRD Sumut ini.

Padahal, lanjutnya, posisi Sumut ini sangat strategis dengan negara-negara tetangga lain dan Pelabuhan Kualatanjung ini mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumut.

“Harusnya pemerintah pusat komitmen membangun Sumut. Gubernur segera ambil langkah strategis ke Menhub mempertanyakan ini. Bagaimana caranya berupaya memperjuangkan. Tapi kni tidak bisa kerja sendiri tapi ajak DPRD Sumut agar sama-sama berjuang untuk Sumut dan status pelabuhan tidak jadi dialihkan,” ujar Zulfikar.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting. Dikatakan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pemerintah pusat jangan semena-mena mengambil keputusan sehingga tidak memikirkan dampaknya terhadap daerah.

“Jangan semua diambil jadi wewenang pusat, harus ada dikasih untuk daerah lah. Apalagi pelabuhan ini sangat baik untuk Sumut karena dapat kawasan ekonomi Sei Mangke sehingga pertumbuhan ekonomi Sumut meningkat,” katanya. (koh)