DPRD Sumut Kesal Blanko e-KTP Masih Kosong

DPRD Sumut Kesal Blanko e-KTP Masih Kosong

235

gnews.online |  Tim I DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Medan menyesalkan terjadinya kekosongan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Medan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang sudah tamat SMA/SMK tidak dapat melanjutkan kerja, akibat belum mempunyai KTP, sehingga diharapkan kepada Walikota Medan segera mengatasi kekosongan blanko tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Tim I DPRD Sumut Dapil Kota Medan HM Nezar Djoely, ST ketika menyampaikan hasil kegiatan Resesnya, Rabu (15/3/2017).

“Masyarakat Medan sangat memohon perhatian Pemko Medan atas kosongnya blanko KTP, karena akibat kekosongan tersebut, banyak anak-anak yang sudah tamat SMA/SMK tidak dapat bekerja, akibat belum memiliki KTP. Jangan gara-gara tidak lengkapnya kartu identitas penduduk tersebut, jadi bertambah pengangguran,” ujar Nezar Djoely.

Yang paling parah, tandas Nezar, jika masyarakat mau membayar blanko KTP, tentu proses pengurusan KTP cepat selesai. Begitu juga pengurusan kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan surat-surat administrasi lainnya untuk usaha di Kelurahan dan Kecamatan, jika ada bersedia membayar  pengurusannya cepat selesai.

“Kita berharap agar Pemko Medan dapat lebih meningkatkan sistem yang terbaik bagi masyarakat dan jangan lagi dipersulit. Bagi masyarakat yang merasa dipungli atau dikenakan bayaran maupun  ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, segera disampaikan kepada anggota DPRD Medan maupun Sumut,” ujarnya.

Dalam laporan Resesnya, politisi Partai Nasdem ini juga meminta Pemko Medan agar mempermudah pengurusan administrasi maupun birokrasi yang kerap dikeluhkan masyarakat setiap mengurus KTP. Jika tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya diberikan toleransi dan diberi solusi, bukan malah sebaliknya, terus ditolak karena dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Nezar juga menyampaikan keluhan masyarakat Kota Medan tentang pengurusan akta tanah melalui perangkat kelurahan yang diminta oknum kelurahan uang sebesar Rp2,7 juta untuk administrasi sertifikat prona. Tapi selama dua tahun menunggu akta tersebut tidak juga diurus ke BPN, sehingga masyarakat mengurus sendiri sertifikat tersebut.  (koh)