Gerindra Medan Sosialisasikan PKPU tentang Pelaporan Dana Kampanye ke Caleg

Gerindra Medan Sosialisasikan PKPU tentang Pelaporan Dana Kampanye ke Caleg

235

gnews.online | Dewan Pimpinan  Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Medan mengadakan pelatihan serta sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye dan pelaporan dana kampanye ke para calon anggota legislatif (Caleg) partai tersebut.

Kegiatan berlangsung Sabtu (29/12/2018) di Tiara Convention Hall Medan, diikuti seluruh Caleg berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Medan, berjumlah 50 orang.

“Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kepada para Caleg Partai Gerindra, tentang pelaporan dana kampanye dan PKPU,” kata Ketua Panitia Nico Flamonia Simanjuntak.

Kegiatan dihadiri Wakil Ketua Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) Partai Gerindra  Sumatera Utara, Drs Pangihutan Siagian.  Pembicara berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Bobby Octavianus Z dalam sambutannya mengatakan, pengetahuan tentang PKPU Nomor 23 tentang kampanye serta  Nomor 24 tentang dana kampanye sangat penting diketahui para Caleg, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di lapangan.

“Jangan ada lagi kesalahan dan kesalahpahaman dengan KPU dan Bawaslu, terkait kegiatan kampanye para Caleg Gerindra nanti di lapangan,” kata Bobby.

IMG_20181229_113215

Bobby meminta, para Caleg dan umumnya kader Partai Gerindra  harus menunjukkan  dirinya sebagai pribadi yang taat asas dan patuh terhadap undang-undang.

“Tunjukkan Gerindra sebagai partai besar yg taat asas, jadi contoh bagi partai-partai lain,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra  Sumatera Utara, Pangihutan Siagian, dalam arahannya menyatakan, pimpinan partai sudah menegaskan kepada kader, agar menaati aturan main.

“Kader Partai Gerindra setiap waktu harus mematatuhi aturan main, agar tidak menimbulkan kerepotan bagi pemerintah serta KPU dan Bawaslu,” katanya.

Karena, katanya lagi banyak kejadian oknum partai yang melanggar aturan, dan  ini juga membingungkan masyarakat.

“Masyarakat jadi bertanya-tanya, kenapa dari partai ini bisa, dari partai itu tidak bisa. Muncul pula kecurigaan, KPU dan Bawaslu tidak netral. Kita harus bantu KPU dan Bawaslu untuk menegakkan aturan itu,” paparnya. (koh)