Impor Kebutuhan Pangan, Bukti Lemahnya Data Pangan Oleh Pemerintah

Impor Kebutuhan Pangan, Bukti Lemahnya Data Pangan Oleh Pemerintah

237

gnews.online |

Kebijakan impor kebutuhan pangan, seperti yang terus terjadi selama ini baik impor bawang merah, beras dan sebagainya oleh berbagai pihak dianggap sebagai bagian dari program yang tidak berpihak kepada para petani di Tanah Air.

Termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyoroti soal tersebut. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Fadli Zon menganggap kisruh soal perlu tidaknya impor kebutuhan pangan karena lemahnya data potensi pangan yang dipegang pemerintah.

“Dalam soal ini, pemerintah belum punya kebijakan yang terintegrasi antardepartemen. Data saja kita beda-beda, kadang Kementerian Pertanian bilang tidak boleh impor, sementara oleh Kementerian Perdagangan harus impor,” kata Fadli usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sumatera Utara (Sumut), Senin (30/5) di Hotel Polonia Medan.

Sejumlah personil HKTI Sumut periode 2016-2021 yang dilantik antara lain Ketua Umum Gus Irawan Pasaribu, Sekretaris Umum Tosim Gurning, dan Bendahara Umum Adi Haris Siregar. Turut dilantik pengurus DPD Wanita Tani Indonesia Sumut yang diketuai Hj Rismawati Dartatik Damanik, dengan sekretaris T Aisyah Ritonga dan bendahara Mariza.

Fadli mengatakan, perdebatan antardepartemen soal perlu tidaknya impor seperti itu menunjukkan data potensi pangan yang kacau. “Tidak ada sinkronisasi data produksi dengan konsumsi dari masing-masing departemen. Semuanya masih kacau,” katanya lagi.

Karenanya, HKTI mendukung pemerintah mempunyai kebijakan yang terintegrasi soal pangan.  Termasuk DPN HKTI mendorong pengurus organisasinya di daerah-daerah, agar membuat pemetaan di masing-masing daerah, mulai dari potensi lahan yang dimiliki, jumlah produksi dan jumlah kebutuhan atau konsumsi.

“Pemerintah bersama seluruh stakeholdernya harus berbenah. Apalagi pemerintah punya cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan. Harus dicatat, kedaulatan pangan beda dengan ketahanan pangan, kalau ketahanan pangan yang penting tersedia walau itu hasil impor,” ucapnya.

HKTI, sambung Fadli, mendukung pertanian Indonesia yang berdaulat. Petani yang mendapatkan insentif dari kegiatan pertaniannya.

“Kalau bicara soal insentif, tentu bicara pula soal nilai tukar petani. Kita ingin petani dapat nilai lebih, dapat insentif harga yang terjamin, tidak mengalami lagi fluktuasi harga yang besar sehingga kadangkala merugikan mereka,” tegasnya.

Disebutkannya, untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, HKTI sudah mencanangkan sejumlah program di antaranya pembentukan koperasi HKTI hingga ke tingkat kabupaten/kota, mendorong pembentukan BUMD Pangan, pengembangan pertanian terpadu, hingga advokasi kebijakan melalui pengurus-pengurus HKTI yang duduk di lembaga legislatif.

Sementara Ketua HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu mengatakan, ada semangat besar dari para pengurus hingga tingkat kabupaten/kota guna berbuat bagi pembangunan pertanian daerah ini.

“Dibuktikan, walau belum dilantik beberapa di antaranya sudah menjalankan program nyata, Seperti Medan dengan tabur benih ikan, Batubara melalui pengembangan tambak rakyat, dan sebagainya,” katanya.

Makanya, seusai acara pelantikan itu, langsung dilakukan rapat kerja sehingga selanjutnya pengurus punya gambaran jelas program apa yang harus dilaksanakan.

“Tentunya harus sesuatu yang bisa kita wujudkan secara realistis. Bertahap saja, yang penting hasilnya nyata,” ucap Gus. (ayb)