KPPU – Wali Kota Pematang Siantar Bagun Sinergisitas Persaingan Usaha yang Sehat

KPPU – Wali Kota Pematang Siantar Bagun Sinergisitas Persaingan Usaha yang Sehat

189

P. Siantar – gnews.online |

Sebagai salah satu upaya sinergitas persaingan usaha yang sehat ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan pemerintah, KPPU melakukan audiensi dan advokasi ke berbagai pemerintah kota dan kabupaten dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha. Kegiatan tersebut dalam rangka sosialisasi terkait pembuatan kebijakan agar selaras dengan prinsip persaingan usaha dan larangan persekongkolan dalam tender, apalagi menjelang pelaksanaan tender APBD 2018.

Dalam kunjungannya KPPU diterima oleh diterima Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah, SE, MM didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Pardamean Silaun, M.Si di Ruang dinas Walikota Pematang Siantar, Jalan MH Sitorus.

Ketua KPPU KPD Medan Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa selain melakukan audiensi, KPPU sekaligus menggelar kegiatan advokasi yang dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan di ruang rapat Bappeda, Jalan Merdeka No.2.

Wali Kota sangat mengapresiasi kehadiran KPPU yang memberikan advokasi dan sosialisasi terkait peran KPPU dalam upaya terciptanya persaingan usaha yang sehat. Wali Kota berharap agar Kepala KPPU Medan bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait kegiatan usaha, sehingga proses kerja yang dilakukan di lingkungan Pemko Pematang Siantar berjalan dengan baik, serta sesuai peraturan dan ketentuan berlaku.

Ramli Simanjuntak menyampaikan, KPPU adalah lembaga yang berada langsung di bawah pertanggung jawab Presiden dengan tugas utama meliputi Advokasi kebijakan, penegakkan hukum, pengendalian marger dan pengawasan kemitraan. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengandung materi yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, tentang lembaga KPPU dan ketentuan-ketentuan yang lain dan hampir 70% proses penegakan hukum yang paling banyak ditangani oleh KPPU adalah perihal persekongkolan khususnya terkait dengan tender yang dilakukan di instansi-instansi pemerintah.

“Beberapa dari kewenangan KPPU adalah menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait adanya dugaan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. Kemudian KPPU berwenang melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha maupun dari hasil temuan setelah dilakukannya penelitian,” jelas Ramli.

Selain menyampaikan tugas dan fungsi serta implementasi UU No. 5/1999 dalam berbagai perkara yang telah ditangani KPPU, Ramli juga menyampaikan diperlukannya sinergi antara KPPU dengan Pemerintah daerah demi menciptakan kebijakan yang pro persaingan sehingga membantu mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di daerah sebagai efek dari sehatnya persaingan usaha.

Selain dari sisi kebijakan, Ramli menitipkan kepada Wali Kota Pematang Siantar agar selalu mengingatkan pelaksana pengadaan di daerah agar tetap menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Ramli juga menyampaikan berbagai perilaku persekongkolan horisontal yang difasilitasi secara vertikal yang sering dihadapi oleh KPPU. Hal ini disampaikan sebagai upaya pencegahan terhadap kondisi persaingan di daerah agar tidak terjadi distorsi dan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pematang Siantar, Hefriansyah mengharapkan KPPU dapat memfokuskan diri pada langkah preventif.

“Kami di lingkungan Pemko Pematang Siantar memberikan apresiasi atas kunjungan ini, khususnya mengenai capacity building di bidang pengadaan barang dan jasa. Atas kunjungan KPPU Hefriansyah berharap kedepan lebih mempererat hubungan dan kerjasama untuk kegiatan- kegiatan di OPD Pemko Pematang Siantar, khususnya dalam membangun persaingan usaha yang sehat,” ujarnya. (art)