Kriminalisasi terhadap Pendeta Melalui Pidana Merek Gereja Pentakosta

Kriminalisasi terhadap Pendeta Melalui Pidana Merek Gereja Pentakosta

344
gnews.online | Secara perdata putusan majelis hakim terhadap terdakwa Pdt Ev Diana Evapora Siburian STh selaku pucuk pimpinan Gereja Pentakosta sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Siantar No 34/Pdt.G/2012 tanggal 25 Maret 2013 putusan Pengadilan Tinggi Medan No 148/PDT/2013 tanggal 12 Agustus 2013, putusan Mahkamah Agung RI No 3060/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014 dan putusan Peninjauan Kembali No 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016.
“Secara mutatis mutandis berhak menggunakan logo/lambang gereja Pentakosta yang telah dipergunakan sejak berdirinya gereja tersebut pada tahun 1941,” kata Penasehat Hukum Mampe Hutabarat SH didampingi Jonathan Samosir SH dan TM Ivan Doli Situmorang SH kepada wartawan dalam esepsi terdakwa tentang kompetensi absolut di Medan, Kamis (29/11).
Terkait dakwaan merek gereja tambahnya, ketentuan tentang barang dan jasa adalah merupakan domain atau kewenangan absolut Pengadilan Niaga yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi gereja Pentakosta yang dipimpin terdakwa yang merupakan suatu organisasi yang sifatnya tidak mencari keuntungan atau organisasi yang bersifat komersil dan juga bukan merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa dan lebih jauh lagi hal-hal yang menyangkut kepada organisasi gereja sama sekali tidak ada siapa yang berhak memakai logo/lambang gereja Pentakosta tersebut adalah merupakan ranah dari hukum keperdataan.
Merek dan logo gereja Pantekosta yang berdiri 1941 telah didaftarkan No IDM000461745 tanggal 23 Oktober 2012 telah dibekukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan surat No HKI.HI.60.03-02 tanggal 15 Februari 2018 tentang perihal Pembekuan Merek Gereja Pentakosta dan surat No HKI.HI 60.03-06 tanggal 16 April 2018 tentang Pembekuan merek Gereja Pentakosta.
“Pada saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan nomor registrasi perkara No 127/G/2018/PTUN.JKT. Maka dalam hal ini bahwa pokok perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum pasti atau abstrak dengan kata lain belum mempunyai nilai hukum,” jelasnya.
Menyinggung kompetensi/kewenangan relatif, Mampe menilai kewenangan untuk melaksanakan sidang adalah Pengadilan Negeri Siantar dan bukan Pengadilan Negeri Medan karena terdakwa berdomisili Kantor Organisasi Gereja Pentakosta wilayah hukumnya berada di Siantar.
Dalam dakwaan disebutkan pada 20 Maret 2010 secara tidak lengkap dengan tidak menyebutkan bentuk sinode itu merupakan sinode kerja, sehingga tidak memungkinkan adanya pergantian pucuk pimpinan gereja apalagi dengan menyatakan “Dewan Pertimbangan” tanpa menyatakan gereja mana. Kemudian memberhentikan pucuk pimpinan dan selanjutnya uraian dakwaan adalah tidak benar, karena tidak pernah diadakan/dibuka Sinode di Jalan Farel Pasaribu No 73 Pematang Siantar akan tetapi sinode diadakan atau dibuka di dalam gereja Pentakosta Jalan Lingga No 24 A Pematang Siantar.
Pernyataan tersebut kontradiktif dengan fakta yang diungkapkan dalam surat dakwaan JPU.
“Peristiwa itu cacat hukum karena tidak dijelaskan disebutkan dasar hukum Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta mempunyai hak untuk memberikan kuasa kepada Pdt Jarasman Sihombing melakukan pendaftaran merek/logo tersebut,” tambah Mampe.
Karenanya, surat dakwaan JPU No reg perkara : PDM-107/Euh2/10/2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. (dm)