LAPK: Pengawasan Transportasi Penyeberangan, Pemerintah Dinilai Gagal

LAPK: Pengawasan Transportasi Penyeberangan, Pemerintah Dinilai Gagal

195

Medan-gnews.online|

Kejadian Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara dan KM Lestari Maju di Selayar Sulawesi Selatan dalam waktu berdekatan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah yang terkesan mengabaikan keselamatan penumpang.

Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi S. Siregar mengatakan, Pemerintah dinilai terlalu fokus melakukan pengawasan transportasi darat, tetapi lalai pada transportasi penyeberangan khususnya kapal penyeberangan rakyat.

“Tidak ketatnya pengawasan manifesto penumpang oleh syahbandar patut diduga penyebab tenggelamnya kapal akibat over kapasitas. Bagaimana mungkin, penumpang yang harusnya 40 orang, tetapi kapal membawa 200 orang ditambah kenderaan,” ujarnya, Rabu (4/7/2018).

Menurutnya, faktor keselamatan penumpang juga luput dari pengawasan pemerintah seperti kelayakan kapal, tidak adanya pelampung, dan life jacket. Sehingga ketika kapal tenggelam, banyak menimbulkan korban jiwa akibat penumpang tidak pandai berenang dan bertahan hidup di perairan.

Momentum hari besar yang harusnya pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan secara ketat, justru terjadi mayoritas oknum pemerintah membuka peluang pelaku transportasi melakukan pelanggaran. Melonjaknya jumlah penumpang seringkali menjadi ajang mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan faktor keselamatan penumpang.

“Presiden harus melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap Kementerian Kemaritiman, Gubernur/Bupati dan pemangku kepentingan lainnya karena dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sungguh naïf sekali pemerintah dianggap berhasil membangun infrastruktur transportasi darat, tetapi gagal melakukan pengawasan transportasi penyeberangan bahkan banyak jatuh korban jiwa,” ketusnya.

Pemerintah harus berempati dengan melakukan upaya penyelamatan terhadap korban yang hilang baik yang masih selamat atau sudah meninggal untuk mengurangi kesedihan keluarga korban. Tentu santunan terhadap korban juga yang kemudian harus dipikirkan pemerintah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Apakah kemudian pemerintah memaksa pelaku usaha penyeberangan harus memberikan ganti rugi kepada korban. Penumpang harus mendapatkan haknya termasuk ganti rugi dan santunan bagi keluarga penumpang yang meninggal, karena telah membayar jasa angkutan.

“Pemerintah tidak boleh menuntup mata, seolah tenggelamnya KM Sinar Bangun dan KM Lestari Maju hanya musibah biasa yang hanya kebetulan semata. Tentu musibah kapal tenggelam adalah akumulasi kegagalan pemerintah pada sektor transportasi penyeberangan yang selama ini terabaikan. Tidak boleh lagi ada kejadian serupa apalagi menimbulkan banyaknya korban meninggal. Faktor human error mungkin terjadi pada masa mendatang, tetapi dengan pengawasan yang baik dan uji kelayakan kapal secara kontinu akan mengurangi kerugian korban jiwa,” tegasnya. (art)