Medan Utara Jangan Dieksploitasi untuk Kepentingan Sesaat

Medan Utara Jangan Dieksploitasi untuk Kepentingan Sesaat

167

Haris Kelana Damanik

gnews.online | Semakin dekatnya event pemilihan walikota Medan, dan semakin santernya nama-nama bakal calon yang kemungkinan diusung partai-partai atau maju sebagai calon perseorangan, membuat geliat politik makin hangat.

Dan biasanya geliat ini kerap menghadirkan satu isu krusial, yakni kemana suara masyarakat kawasan utara Kota Medan yang jumlahnya cukup besar dan selama ini cukup massif mendukung calon tertentu, akan diarahkan.

Terkait hal tersebut, tokoh muda Medan Utara, Haris Kelana Damanik, menegaskan, jangan ada pengulangan skenario bahwa masyarakat Medan Utara dieksploitasi hanya untuk kepentingan sesaat.

“Pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya, masyarakat Medan Utara terkesan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat, terutama untuk mendulang suara, namun setelah itu ditinggalkan. Ini jangan sampai terjadi lagi,” tegas Haris.

Selama ini, sambung Haris, siapapun yang jadi calon walikota selalu menggadang-gadang akan memperhatikan pembangunan Medan Utara, namun kenyataan lupa akan janjinya setelah terpilih.

Karena itu Haris berharap, siapapun pimpinan Kota Medan berikutnya memperhatikan pembangunan Medan Utara yang sampai saat ini belum signifikan, walau kawasan ini punya potensi sangat besar dari berbagai sektor.

“Pemerintah kota harus lebih memperhatikan pembangunan di berbagai bidang, baik itu SDM, ekonomi, sosial maupun faktor-faktor lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Haris, yang juga politisi dan menjabat Ketua PAC Partai Gerindra Medan Marelan.

Haris pun menyontohkan, pesatnya pembangunan kawasan Medan Marelan karena ekspansi mayarakat dari wilayah lain, tapi kurang ada penataan dari pemerintah.

“Kawasan permukiman kurang ditata, terutama infrastruktur pendukungnya. Kemudian kepadatan lalulintas berakibat banyak menelan korban, apalagi jalan di Marelan masih kerap dilalui truk-truk besar. Satu lagi, sarana penerangan yang banyak tak berfungsi sehingga mengundang kejahatan,” ungkapnya.

Walau Haris mengakui, kinerja aparatur kecamatan maupun kelurahan sudah cukup bagus dengan rutinnya turun ke masyarakat, melakukan gotong-royong.

“Tapi itu kan baru solusi soal kebersihan, sementara yang lebih mendesak adalah perbaikan atau pembangunan infrastruktur semacam drainase, karena yang ada sekarang sudah tidak memadai untuk mencegah banjir,” ujarnya.

Jika persoalan-persoalan tersebut tak juga masuk dalam skala prioritas pimpinan mendatang, Haris pun mengangkat wacana pemekaran seperti yang pernah dicetuskan berbagai kalangan sejak beberapa tahun lalu.

“Kalau Pemko Medan memang tak mampu, kenapa tidak dipikirkan untuk dilakukan pemekaran wilayah, agar kinerja pembangunan lebih terfokus. Karena Medan Utara sebenarnya layak secara sumber daya,” cetusnya. (koh)