Pemerintah Pastikan Rumah Tangga Miskin Terima Subsidi Listrik

Pemerintah Pastikan Rumah Tangga Miskin Terima Subsidi Listrik

482

gnews.online | Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi golongan pelanggan rumah tangga daya 900 VA mulai 1 Januari 2017 dan memastikan bahwa setiap rumah tangga miskin dan tidak mampu tetap menerima subsidi listrik.

Hal tersebut diungkapkan dalam sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), pemerintah daerah, dan PT PLN (Persero), di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (10/1).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu menyebutkan, demi memenuhi keadilan akses listrik, pemerintah memastikan bahwa penerima subsidi listrik adalah mereka yang memang berhak, yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang disahkan oleh Menteri Sosial.

“Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang Undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu,” ujarnya.

Disebutkan, berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 22 September 2016, telah disepakati penerapannya, bahwa subsidi listrik tidak diberikan bagi rumah tangga daya 900 VA yang ekonominya mampu.

Sementara itu, Kepala Divisi Niaga PLN (Persero) Benny Marbun menyebutkan, pada tahun 2016, pelanggan rumah tangga yang menerima subsidi berjumlah sekitar 46 juta pelanggan, seluruhnya merupakan golongan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Namun mulai tahun 2017, dilakukan pembenahan subsidi listrik. Dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, maka tidak lagi seluruhnya memperoleh subsidi.

“Kementerian Sosial dan dikelola oleh TNP2K, hanya ada 4,1 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA yang layak mendapatkan subsidi. Terhadap 4,1 juta rumah tangga inilah subsidi listrik diberikan melalui tarif bersubsidi,” jelasnya.

Sedangkan bagi rumah tangga daya 900 VA mampu lainnya, yaitu rumah tangga daya 900 VA yang tidak tercakup dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tersebut, tidak lagi diberikan tarif bersubsidi. Rumah tangga mampu daya 900 VA ini berjumlah sekitar 19 juta pelanggan.

“Sebagai konsekuensi tidak lagi diberikan subsidi, maka golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu, tarifnya akan dinormalkan, tidak lagi bersubsidi. Penyesuaiannya akan diberlakukan bertahap setiap dua bulan mulai 1 Januari 2017. Sedangkan rumah tangga 450 VA seluruhnya masih diberikan tarif bersubsidi. Selain itu, UMKM, bisnis kecil, industri kecil, peruntukan sosial, pemerintahan tetap diberikan subsidi,” jelasnya.

Selanjutnya, Spesialis Senior Komunikasi dan Pelaksanaan Program Sekretariat TNP2K, Rajeshanagara Sutedja menyebutkan, untuk mengantisipasi terjadinya keluhan dari masyarakat, pemerintah telah merancang Mekanisme Pengaduan Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran sesuai dengan Permen ESDM No.29 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk rumah tangga.

Prosedurnya, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor desa dan kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan atau kantor kabupaten.

“Selanjutnya kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat. Posko Pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pengaduan tersebut,” pungkasnya.

Sedangkan Kepala Sub Dir ESDM Dirjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Rendy Jaya Laksamana mengimbau kepada pemerintah daerah untuk turut melaksanakan program pemerintah tersebut yang telah dicanangkan Presiden dalam Nawacitanya.

“Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan Surat Edaran kepada pemerintah daerah. Untuk itu, Pemda harus berperan aktif menjalankan program pemerintah tersebut,” tegasnya. (ayb)