Penanganan Bank Bermasalah Tak Lagi Melalui Bailout

Penanganan Bank Bermasalah Tak Lagi Melalui Bailout

622

gnews.online |

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang telah disahkan pada Maret lalu,  penanganan bank-bank bermasalah di Indonesia tak lagi menggunakan uang negara melalui skema bailout, tetapi harus ditanggulangi pihak perbankan sendiri.

Hal tersebut dikatakan Ketua Eksekutif  Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon kepada wartawan usai menggelar Sosialisasi UU PPKSK di aula Gedung Keuangan Negara Medan, Senin (20/6).

Menurutnya, setiap bank bermasalah  akan menyelamatkan dirinya sendiri melalui sejumlah skema yang ditawarkan BI, OJK dan LPS. “Bank-bank yang bermasalah itu diharuskan untuk  menyelesaikan masalah menggunakan sumber daya mereka sendiri, tanpa uang negara,” jelasnya.

Menurutnya, beleid tersebut mengatur mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak memakan biaya yang cukup besar bagi perekonomian. Beleid ini juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, terutama dalam meminimalisasi penggunaan APBN. “Setiap lembaga otoritas keuangan seperti BI, OJK dan LPS pun semakin kompak dengan adanya UU tersebut,”
jelasnya.

Dari sisi likuiditas, bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada BI untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

“Tentu karena merupakan pinjaman, maka harus ada agunan berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah cair,” tambahnya seraya mengatakan, fasilitas ini hanya untuk perbankan yang masih memenuhi ketentuan mengenai kecukupan modal. Jika tidak, maka bank tersebut bisa dipastikan tak akan diselamatkan.

Sementara itu, bagi bank-bank yang bermasalah dengan kecukupan modal
atau memiliki permasalahan solvabilitas, OJK dan LPS akan berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menyerahkan eksekusi sepenuhknya oleh LPS.

Selanjutnya, LPS akan melakukan penanganan bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain (purchace and assumption), pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank dan penanganan lain dengan dukungan UU LPS.

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinan Dwikora Purba mengatakan, dalam penyelesaian masalah bank sistemik baik likuiditas
maupun solvabilitas, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kemenkeu, BI, OJK dan LPS akan berkoordinasi sehingga tak terjadi
kesalahan dalam pengambilan keputusan.

“Nantinya, komite yang akan  menentukan apakah bank tersebut layak diselamatkan atau tidak. LPS yang bertugas sebagai eksekutor,” pungkasnya. (ayb)