Pengusaha Dukung Penghapusan Perda Penghambat Investasi

Pengusaha Dukung Penghapusan Perda Penghambat Investasi

423

gnews.online |

PARA pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) mendukung penuh langkah pemerintah untuk menghapus peraturan daerah (Perda) yang menghambat investasi.

Ketua Apindo Sumut, Parlindungan Purba mengatakan, biar bagaimanapun paket-paket kebijakan yang ada di Jakarta sebanyak 13 itu tidak dapat jalan jika di daerah tidak dilaksanakan dengan baik. Tentunya, pemerintah harus memberikan insentif kepada daerah yang menghapuskan Perda karena menjadi salah satu masukan bagi daerah tersebut.

“Apindo terus mengevaluasi dan akan memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana pelaksanaannya. Dan ini akan kita lakukan setelah lebaran dan harapan kita akan mempermudah investasi masuk ke Indonesia,” katanya, kemarin.

Parlindungan menyebutkan, pemerintah harus menata kembali peraturan yang ada di Indonesia. Dan pemerintah harus terus memperhatikan energi seperti listrik dan gas, begitu juga peningkatan infrastuktur sudah berjalan bagus.

“Apindo juga mendesak pemerintah untuk menghapuskan Perda yang memberatkan dunia usaha dan yang memperpanjang rantai birokrasi. Dan salah satunya terkait perizinan,” tuturnya.

Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa menambahkan, Perda yang harus dihapuskan seperti sertifikasi genset. Pelaku usaha jangan dipersulit melakukan pengadaan genset karena itu diproduksi perusahaan besar yang mendapatkan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pasti sudah layak pakai.

“Ini perda yang mengada-ngada, ketika listrik mati dan pengusaha menggunakan genset mereka harus melakukan sertifikasi genset. Jika pemerintah dapat menyediakan listrik untuk perusahaan, pasti pengusaha tidak memerlukan genset,” tambahnya.

Selain genset, juga ada Perda Galian C atau pertambangan dan bebatuan yang perlu ada kejelasan. Dunia usaha pasti akan mengajukan izin untuk proyek-proyek pembangunan asalkan jelas izinnya, waktu dan biayanya.

“Banyak penangkapan yang terjadi di daerah Deliserdang terkait retribusi Galian C. Ini akan menghambat investasi dan laju perkembangan ekonomi. Karenanya pengusaha meminta permudah izinnya,” tegasnya. (ayb)