PTPN II Berdayakan Lahan Tebu untuk Dukung Program Swasembada Gula di Sumut

PTPN II Berdayakan Lahan Tebu untuk Dukung Program Swasembada Gula di Sumut

49

“Pengertian masyarakat serta dukungan dari instansi terkait untuk membantu PTPN II mengusahakan kembali lahan HGU dengan tanaman perkebunan sangat diharapkan guna mewujudkan program pemerintah di bidang swasembada gula”

gnews.online | Pemerintah melalui PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II menargetkan peningkatan produksi gula tebu dalam negeri dengan optimalisasi pengembangan kebun tebu yang bekerja sama dengan petani serta keandalan pengolahan pabrik gula Sei Semayang di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Namun, strategi program pemenuhan bahan pokok gula dan target swasembada gula akan terhambat jika masih ada penguasaan lahan hak guna usaha (HGU) yang tidak sah mengganggu target optimalisasi pengembangan area tanaman tebu.

Pabrik gula ini sempat berhenti beroperasi sejak 2014 lalu lantaran terkenda pemenuhan bahan baku tebu yang menjadi target perusahaan. Kemudian, hambatan tersebut mulai terurai sejak 8.500 hektare lahan tebu kelolaan pabrik mulai menghasilkan, dan pabrik di Sei Semayang itu kembali mengiling tebu sejak Februari 2020 dengan kapasitas giling sebesar 4.000 ton per hari.

Oleh karena itu, untuk mendukung pasokan bahan baku tebu pihak PTPN II menargetkan pengembangan area tanam tebu demi mendukung kontinuitas operasi pabrik gula Sei Semayang.

Optimalisasi lahan HGU pun terus dilakukan terutama terhadap lahan-lahan yang secara sah masih dikuasai PTPN II. Namun, kondisinya di lapangan ada yang diusahakan pihak lain secara tidak sah seperti yang banyak terjadi di wilayah Kebun Helvetia, Deli Serdang, Sumut.

“Lahan HGU yang berada di Kebun Helvetia merupakan salah satu objek dalam rangka optimalisasi penanaman tebu yang diharapkan menjadi mata rantai suplai bahan baku untuk pabrik.

Sesuai program kerja perusahaan, lahan HGU di Kebun Helvetia itu akan kembali diusahakan perusahaan dengan tanaman tebu yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan gula khususnya di daerah Sumatera Utara,” papar kuasa hukum PTPN II Sastra SH MKn didampingi Kabag Sekretariat Irwan, Kabag Hukum dan Pertanahan serta Kasubag Humas Sutan Panjaitan, di Medan, Kamis (12/6/2020).

Untuk optimalisasi lahan HGU khususnya lahan Kebun Helvetia itu, jelas dia, PTPN II telah mengadakan persiapan dan tahapan dalam rangka pengelolaan lahan, mulai melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait serta sosialisasi dengan masyarakat setempat.

Dalam rakor tersebut diputuskan bersama bahwa sebelum dilakukan pembersihan lahan maka terlebih dahulu diambil titik koordinat oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang guna memastikan lahan yang akan dibersihkan adalah lahan HGU PTPN II yang masih aktif. “Intinya, PTPN II selaku Badan Hukum Pemegang HGU hanya menjalankan kewajiban sesuai undang-undang untuk mengusahai lahan HGU tersebut dengan tanaman perkebunan,” jelasnya Sastra.

Ia menjelaskan seluruh tahapan itu dilakukan dengan tetap mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang sudah sempat menggarap lahan di sana. Sebagai buktinya, rencana pengambilan titik koordinat yang direncanakan tanggal 9 Juni 2020 ditunda dan dijadwalkan ke lain waktu untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Perusahaan dalam melakukan pembersihan lahan menggunakan cara persuasif dan bertahap dimulai dari areal-areal yang masih kosong yang belum ada bangunan perumahan penggarap. Sikap persuasif itu, jelasnya, termasuk dengan memberikan bantuan tali asih dan edukasi kepada masyarakat yang menggarap lahan tersebut.

Ia berharap hendaknya masyarakat juga dapat memahami keberadaan PTPN II sebagai perusahaan yang diamanatkan mengelola aset negara yang memiliki lahan secara sah untuk tanaman perkebunan yang produksinya juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Namun jika masyarakat juga memaksakan kehendak maka kami akan mengambil langkah yang patut menurut hukum dalam mempertahankan hak dan kewajibannya dalam menjaga aset negara,” tegas Sastra.

Menurut Sastra, selama ini pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada masyarakat atau pihak manapun untuk menguasai atau menduduki lahan yang secara sah dikuasai perusahaan. Pihak perusahaan telah berulang kali melakukan sosialisasi dan edukasi serta menghimbau agar masyarakat meninggalkan lahan HGU tersebut yang bukan menjadi haknya.

“Untuk itu kami mengharapkan pengertian dari masyarakat serta dukungan dari instansi terkait untuk membantu PTPN II dalam rangka mengusahakan kembali lahan HGU tersebut dengan tanaman perkebunan guna mewujudkan program pemerintah menjadikan swasembada gula,” ungkapnya. (Dev)