Saturday, October 20, 2018
Tags Posts tagged with "BPJS Ketenagakerjaan"

BPJS Ketenagakerjaan

214

Banda Aceh – gnews.online |

BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh untuk mengalakan perlindungan bagi pekerja di desa desa.

Pada kegiatan ini, BPJS menjelaskan 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan di antaranya, Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Pensiun.

“Sebagian besar peserta yang hadir, mereka itu adalah para pelaku usaha di desanya masing-masing. Juga ada dari berbagai unsur lainnya,” kata Efa Zuryadi, Kepala Cabang Banda Aceh dalam acara “Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan dan Perisai Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” di Hotel Hermes Palace di Aceh, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut Deputi direktur bidang perluasan kepesertaan Cota Sembiring, Deputi Direktur wilayah Sumbagut Umardin Lubis.

Sosilisasi ini diapresiasi oleh perserta yang terdiri dari 250 peserta dari berbagai unsur latar belakang pekerjaan, terutama mereka para pelaku Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUMG) juga dari unsur-unsur lainnya.

Menurut Efa, BPJS Ketenagakerjaan berbeda dan sama sekali dengan BPJS Kesehatan. Untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun pekerja melakukan pendaftaran dengan beberapa cara.

“Caranya. Pertama, menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau bisa juga melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office bank kerjasama. Lalu, mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan (F1). Kemudian, mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja (F1a). Terakhir, membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan,” kata efa. (rel)

119

Medan – gnews.online |

Kondisi pasar modal saat ini sedang mengalami gejolak, dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah turun 5,68% sejak posisi awal tahun. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang juga merupakan salah satu investor pasar modal terbesar di Indonesia, telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan ini.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Amran Nasution menyatakan, Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Maret 2018 mencapai Rp321,19 triliun atau tumbuh sebesar 1,23% dari posisi 31 Desember 2017.

“Di tengah melemahnya kondisi IHSG kami masih dapat tumbuh sebesar 1,23% dari posisi awal tahun 2018. Tentu saja ini didukung oleh pencapaian iuran, dan strategi investasi yang tepat,” ujarnya.

Amran menambahkan, jika kondisi pasar modal saat ini tumbuh positif, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan dana kelolaan per Maret 2018 dapat mencapai Rp327 triliun, namun karena terjadi gejolak, sehingga BPJS Ketenagakerjaan kehilangan kesempatan penambahan dana kelolaan.

Strategi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadapi gejolak pasar modal antara lain melakukan diversifikasi portofolio, khususnya pada instrument yang terkena dampak paling minimal atau mendapatkan gain dengan kondisi market seperti saat ini.

“Harapannya Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga acuan, yang akan berdampak positif pada Instrumen Pendapatan Tetap, yaitu Surat Utang dan Deposito, sehingga akan memberikan yield yang lebih menarik. Dan sebagian besar dari portofolio kami, sebesar 71% ditempatkan pada Surat Utang dan Deposito yang mempunyai dampak minimal terhadap gejolak IHSG,” jelas Amran.

“Portofolio pendapatan tetap yang sebesar 71% tersebut merupakan core portfolio, kami selalu menjaga agar tetap matching dengan kebutuhan likuiditas dan liabilitas dari setiap program yang dikelola,” tambahnya.

Amran juga menjelaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan strategi building (portofolio) pada saham-saham yang mengalami penurunan harga, namun memiliki fundamental yang bagus. “Kami pasti mempertimbangkan pembelian saham dengan valuasi yang menarik, namun tetap menekankan pada kelayakan fundamental, potensi pertumbuhan jangka panjang dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan governance,” ungkap Amran.

Amran menegaskan, pasar modal Indonesia di masa lalu juga pernah mengalami gejolak, namun BPJS Ketenagakerjaan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut, karena portofolio BPJS Ketenagakerjaan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Selain itu juga didukung dengan kondisi fundamental Indonesia yang masih positif, sehingga diharapkan tidak butuh waktu yang lama bagi pasar modal untuk kembali pulih.

“Kondisi market tidak dapat kita duga, tinggal bagaimana investor memanfaatkan momentum. Kami optimis kondisi ini akan membaik, IHSG akan kembali menguat karena kondisi fundamental Indonesia yang masih sangat baik. Marilah kita menjaga dan mendukung percepatan pemulihan pasar modal secara bersama-sama,” pungkas Amran. (art)

133

Medan – gnews.online|

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung semua biaya perobatan bagi pasien Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) apabila mengalami kecelakaan.

Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi salah seorang pasien kecelakaan kerja di RS Siloam Medan, Kamis (5/4).

Dalam kunjungan tersebut Krishna didampingi Kepala Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut dr Suci Rahmat, Kabid Pelayanan Kantor Cabang (Kacab) Medan Kota Annati, Kepala Kacab Tanjung Morawa, Kakacab Binjai dan Kakacab Medan Utara.

Pasien atas nama Rafida Nadia Aliim Lubis, 27, merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja saat hendak berangkat kerja pada Selasa (9/1) sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan SM Raja menuju ke tempatnya bekerja.

Krishna menjelaskan, semua biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, juga dijelaskan mengenai Program Return to work BPJS Ketenagakerjaan, yakni merupakan tambahan manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

“Peserta yang mengalami musibah JKK yang mengakibatkan cacat atau berpotensi cacat akan didampingi hingga peserta mampu kembali bekerja, bahkan hingga mencarikan pekerjaan yang cocok untuk kondisi pasien setelahnya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Krishna juga memperkenalkan Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK dari BPJS ketenagakerjaan Medan Kota Faisal Yusuf, yang nantinya bertanggungjawab dan siap membantu 24 jam kepada keluarga pasien.

“BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan rumah sakit dan pihak dokter tentunya pasti mengharapkan kesembuhan, komitmen kami agar para pasien mendapatkan pelayanan sampai sembuh. Jadi ini menjadi suatu tantangan bagi kami, kami ingin membuktikan bahwa kami memberikan pelayananan yang terbaik untuk peserta,” tegasnya.

Sementara itu, Dr Harry selaku dokter penanggung jawab terhadap pasien menyampaikan progres perkembangan penyembuhan pasien, dan sejak 3 bulan perawatan sudah terlihat kemajuan yang signifikan. (art)

106

TAKENGON – gnews.online |

Bupati Aceh Tengah Shabela Abu Bakar meminta BPJS Ketenagakerjaan membuka kantor cabang induk di wilayahnya. Hal ini dikarenakan, perkembangan ekonomi di daerahnya maju pesat dan melihat letak geografis yang menjadi penghubung ke wilayah lain.

“Saya melihat ada peningkatan animo pekerja menjadi peserta ditambah kami merupakan penghubung dari daerah sekitarnya,” kata Bupati Aceh Tengah Shabela Abu Bakar saat penyerahan klaim JKm BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga pekerja di kantor Bupati di Takengon, Kamis (22/3).

Dia mengatakan, dengan dibukanya kantor cabang induk nantinya akan mempermudah pekerja mengurus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, bupati juga akan terus memotivasi para pekerja yang berada di luar institusi pemerintahan, seperti rekanan maupun pelaku usaha yang ada di Aceh Tengah untuk menjadi peserta.

“Jadi harus dimulai dari lingkungan kita dulu, baru bisa kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar Bupati Aceh Tengah.

Dengan didaftarkannya aparatur desa di samping menjadi peserta juga diharapkan sebagai penyambung informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakatnya.

Bupati Aceh Tengah Sabhela Abu Bakar menambahkan, dalam hal klaim, BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah dibandingkan dengan asuransi lainnya. “Karena keluarga saya juga mengalaminya,” katanya.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan, agar dukungan pemerintah Aceh Tengah lebih ditingkatkan dalam hal seluruh pekerja yang ada di Aceh Tengah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dia mengharapkan kepada Bupati Aceh Tengah untuk mengimbau kepada seluruh petani kopi yang ada di wilayahnya agar mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang mana sangat dibutuhkan bagi para pekerja” katanya.

Menurutnya, manfaat yang didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi meninggal dunia ahli waris mendapat santunan sebesar Rp24 juta dan terjadi kecelakaan kerja akan ditanggung seluruh biaya perobatannya sampai sembuh, tidak ada limit nya.

Disebutkan, total jumlah perusahaan yang ikut jadi peserta sebanyak 526 perusahaan dan jumlah peserta 6.631 tenaga kerja.

Sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah No. 56 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan Kampung Kab Aceh Tengah yaitu jumlah 295 kampung yang sudah terdaftar sebanyak 184 kampung atau 62%.

Pada kesempatan itu, diberikan dalam klaim kematian sebanyak 11 orang,terdiri dari 10 tenaga kerja dari kampung atau desa sebesar Rp24 juta untuk masing-masing peserta, yaitu, Yusman, Mustaqin, Mahmud Hasan, M Yakub Sairun, Kasiban, Alamsyah, Suwarmas, Zainal Abidin, Lamzah, Zubaidah dan satu lagi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atas nama Salmah.

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan juga didampingi oleh Kepala Cabang Medan Utara Asran Pane, Kepala Cabang Lhoukseumawe Abdul Hadi, Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan dr. Suci Rahmad dan kepala cabang perintis Fadly Maulana. (art)

120

Medan – gnews.online |

Sebanyak 1.474 tenaga kerja honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan segera terdaftar sebagai peserta dan mendapatkan perlindungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Wali Kota Medan Drs. HT Dzulmi Eldin S, M.Si kepada tenaga honorer Kementerian Agama Kota Medan didampingi Drs. H. Bambang Utama, MM Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan dan Kepala Kantor Kemenag Kota Medan H. Al Ahyu, MA.

“Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja, baik pekerja Penerima Upah (PU) maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di dalamnya tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara seperti di Kementrian Agama Kota Medan,” kata Drs. H. Bambang Utama, MM Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, di Medan, Rabu (7/3).

Bambang menyebutkan, ini merupakan salah satu komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melindungi seluruh pekerja dari resiko sosial, baik itu kecelakaan kerja atau kematian yang tentu akan mengakibatkan hilangnya mata pencarian.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Medan H. Al Ahyu, M.A mengatakan, perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi para tenaga honorer dan merupakan suatu bentuk kepastian perlindungan bagi para tenaga kerja honorer khususnya di lingkungan Kemenag Kota Medan.

“Lebih kurang 1.474 tenaga kerja honorer di lingkungan Kemenag Kota Medan ini akan dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan dalam dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan harapan mereka akan lebih merasa aman dalam menjalankan tugasnya,” tutur H. Al Ahyu, MA. (art)

135

BINJAI – gnews.online |

Seiring tumbuhnya industri kopi, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut mengajak petani dan agen kopi mengikuti program perlindungan pekerja.

Hal ini diungkapkan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Umardin Lubis saat melakukan Kunjungan ke PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri, Selasa, (06/03/2018).

“Jadi dalam rangka kunjungan kita ke PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri, kita berharap perusahaan tersebut untuk mendaftarkan para petani kopi maupun agen-agen kopi yang ada mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan,” imbau Umardin didampingi Kepala Kantor Cabang Binjai, Kepala Bidang Pemasaran dan Petugas Pemeriksa Cabang Binjai.

Umardin mengharapkan agar seluruh petani maupun agen-agen yang berada di bawah naungan PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri diimbau untuk dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

HRD PT. Sari Makmur Tinggal Mandiri Kanna mengapresiasi atas kunjungan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut.

“Kami sangat senang sekali atas kunjungan Bapak Umardin Lubis Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut ke perusahaan kami, yang mana kita bisa menyampaikan segala hal mengenai apa saja permasalahan yang ada, dan akan mengimbau semua petani kopi maupun agen-agen yang ada dibawah naungan kita untuk diikutkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kanna.

Untuk diketahui bahwa PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri bergerak di bidang produksi kopi yang diekspor ke luar negeri,yang mana jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut sebanyak 487 dan mengikuti 4 program di BPJS Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur Wilayah Sumbagut juga menyampaikan akan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan strategis yang berada di wilayah kerjanya.

“Kita akan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan lainnya selain untuk menjalin silaturahmi juga ingin mendapatkan masukan dari perusahaan mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan juga menggali potensi yang ada di perusahaan tersebut,” tutup Umardin. (art)

119

BANDA ACEH – gnews.online |

Komisi IX DPR RI berjanji akan mencarikan payung hukum agar pekerja rentan secara otomatis mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melindungi pekerja informal termasuk pekerja rentan. Namun pekerja rentan ini terbentur kemampuannya untuk membayar iuran secara berkelanjutan.

“Kita sedang mencari formula yang tepat agar pekerja rentan ini bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mungkin dananya bisa menggunakan CSR BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya itu perlu payung hukum,” kata Dede Yusuf saat memimpin 11 orang anggota DPR RI Komisi IX berkunjung ke Banda Aceh, Rabu (28/02/2018).

Dede menambahkan, pekerja rentan ini perlu dilindungi agar ketika mereka mendapat kecelakaan kerja, tidak jatuh miskin karena mengeluarkan biaya besar untuk berobat.

Menurut Dede, pekerja rentan ini adalah pekerja yang berpenghasilan tidak lebih Rp25ribu per hari. “Selain itu, apabila terjadi resiko kepada pekerja rentan, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan santunan yang dapat diterima oleh keluarga yang ditinggalkan, ” tambahnya.

Direktur Perencanaan dan Strategis, Sumarjono mengatakan, pihaknya berharap pekerja rentan ini, dananya bisa dianggarkan melalui bantuan pemerintah seperti program Jamkesmas.

“BPJS Ketenagakerjaan sangat berharap dibuat sebuah regulasi yang dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan yang ada di Indonesia,” katanya.

Dia mencontohkan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) terhadap pekerja rentan ini bisa meniru program pemerintah di bidang kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.
Saat ini terdapat kurang lebih 70 juta pekerja informal dimana diantaranya adalah pekerja rentan. Mereka diantaranya adalah tukang becak, nelayan dan pedagang. (art)

144

Sibolga – gnews.online|

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama  untuk melindungi tenaga honorer dan guru agama yang ada di Sumatera Utara.

“Alhamdulilah ini pertama kali kita melindungi  tenaga honorer, guru-guru agama yang berada di wilayah kerja Kemenag Pemprov Sumut,” kata Deputi Direktur wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Umardin Lubis.

Umar menjelaskan apabila peserta mengalami kecelakaaan kerja maka segala biaya perobatan di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. “Begitu juga jaminan kematian. Santunan di berikan kepada ahli waris sebesar 24 juta,” bebernya.

Umardin mengatakan dengan jadi perserta BPJS Ketenagakerjaan, segala risiko yang dihadapi para pekerja ditanggung  sehingga pekerja bisa lebih tenang dalam menjalani aktifitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumut, Darmansyah mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang mengajak pihaknya untuk melindungi guru dan tenaga honorer di instansinya.

“Kita sangat berterima kasih sekali kepada BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak deputi bahwa kementrian agama provsu yg pertama yg melakukan kerja sama dengan bpjs ketenagakerjaan,” katanya saat acara Sosialisasi dan penandatanfanan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan departemen agama provinsi sumut di hotel pandan sibolga.

Darmansyah menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan sangat perlu bagi para pekerja yang ada di lingkungan kemenag, karena dengan adanya BPJS Ketenegakerjaan segala risiko yang timbul baik itu kecelakaan kerja maupun kematian semuanya dilindungi.

Jumlah guru yang berada di wilayah Kemenang Provinsi Sumut sekitar 38.000 guru, penyuluh agama islam sekitar 2.600 orang, agama kristen 800 orang, agama katolik 500, dan guru TPQ lebih kurang 10 ribu yang berada di wilayah Sumatera Utara. (art)

205

Medan – gnews.online |

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota menyerahkan kartu peserta kepada para pelaku UKM (Usaha Kecil Mikro) yang merupakan nasabah permaisuri Bank Sumut. Kepesertaan tersebut merupakan bentuk bantuan CSR yang disalurkan oleh Bank Sumut dengan memberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kapada para pelaku UKM.

Penyerahan kartu peserta tersebut diberikan oleh Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Reza Fitra Sandi didampingi Kepala Capem Pancurbatu Elia Senangta Sembiring kepada para pelaku UKM di Kantor Bank Sumut Cabang Pancurbatu, Medan, Rabu (7/2/2018).

“Pemberiaan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan melalaui CSR kepada nasabah debitur permaisuri UKM merupakan suatu bentuk dukungan Bank Sumut atas penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Elia Senangta Sembiring.

Dia menyebutkan, program perlindungan ini sangat bagus dan bermanfaat, semoga program ini tetap berlanjut kedepannya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Bambang Utama mengatakan, dengan adanya penyaluran CSR Bank Sumut tersebut telah memberikan perlindungan sebanyak 11.575 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

“Penyaluran CSR oleh Bank Sumut ini telah memberikan perlindungan sebanyak 11.575 peserta dengan jumlah iuran sebesar Rp250.020.000 untuk para pelaku UKM,” ujar Bambang Utama.

Bambang menyebutkan, pendaftaran kepesertaan tersebut merupakan suatu bentuk sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Sumut, dalam hal kepastian perlindungan jaminan social ketenagakerjaan. (art)

148

Medan-gnews.online |

BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meraih piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yang telah berhasil membukukan pendaftaran kepesertaan terbanyak kepada 31.465 pekerja rentan di Sumut. Penyerahan rekor MURI tersebut diterima BPJS Ketenagakerjaan dan Gubernur Sumut, di Istana Maimoon Medan, Sabtu (27/1/2018).

Kepesertaan kepada para pekerja rentan di wilayah Sumatera Utara ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Bank Sumut bersama dengan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut.

Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan berhasil membukukan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 2016 lalu,yaitu dengan memberikan kepesertaan gratis kepada 7.200 pekerja rentan di Makassar, hasil kerjasama dengan Bank Sulselbar.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono mengungkapkan, para pekerja di Provinsi Sumatera Utara bisa bekerja dengan lebih tenang, khususnya para pekerja rentan, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan upaya yang sangat baik untuk melindungi para pekerja rentan di wilayahnya melalui program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan).

“Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara ini tentunya layak mendapat apresiasi dan sudah sepantasnya untuk dapat diduplikasi oleh Pemerintah Provinsi lainnya,” jelas Sumarjono.

Pihak MURI memberikan rekognisi atas pemecahan rekor ini dan diberikan kepada 3 pihak terkait, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Sumut, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan yang diberikan kepada 31 ribu lebih pekerja rentan ini diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk perlindungan selama 3 bulan dalam 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

“Kami harap, perhatian dari Pemprov Sumatera Utara ini dapat dimanfaatkan oleh para pekerja sebagai suatu momen untuk dapat bekerja sebaik-baiknya dengan tenang dan nyaman karena sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sumarjono.

Dirinya menambahkan, setelah 3 bulan masa perlindungan, diharapkan para pekerja bisa melanjutkan sendiri program perlindungan mereka agar dapat tetap tenang dan nyaman dalam bekerja.

Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan, pihaknya akan terus memberikan palayanan terbaik atas program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Hingga saat ini, terhitung sebanyak 1,3 juta peserta telah terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumatera Utara, yang terbagi dalam 4 sektor pekerja, yaitu pekerja Penerima Upah (PU), pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pegawai non Aparat Sipil Negara (ASN), dan sektor Jasa Konstruksi.

“Data potensi yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 menjelaskan bahwa terdapat 4,5 juta angkatan kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dimana 1,3 juta pekerja di antaranya sudah terdaftar,” ungkap Umardin. (art)