Monday, November 19, 2018
Tags Posts tagged with "DPD RI"

DPD RI

26
gnews.online | Ratusan tenaga honorer Kabupaten Deli Serdang mengadakan acara silaturrahmi dan diskusi bertajuk ‘Upaya Mencari Solusi Penyelesaian Honorer yang Sejahtera’, Sabtu (3/11/2018). Ini sebagai upaya mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan honorer.

Sebagai narasumber Wakil Ketua DPD RI, Prof Darmayanti Lubis; anggota DPR RI, HR Muhammad Syafii dan dari Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang serta Dinas Pendidikan Deli Serdang.

Darmayanti menyebutkan, persoalan honorer ini sudah sangat lama. Bahkan honorer ini ada yang bekerja 15 hingga 20 tahun. Artinya, sepanjang waktu tersebut, sudah banyak kebijakan yang dijanjikan.

Memang, kata Darmayanti, pada 2005 para honorer ini didata dan diikutkan test untuk CPNS. “Lulus tapi sedikit, jadi ini sisa dari proses itu. Sisanya ajapun sekarang sudah 439.000 di forum K2 ini. Tapi jika ditotal semua bisa mencapai 1 juta,” imbuhnya.

Lambatnya penyelesaian masalah honorer, ujarnya, salah satunya disebabkan tidak ada data yang valid antara Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mapun Badan Kepegawaain Daerah (BKD) dan pemerintah daerah juga.

Muhammad Syafii dalam kesempatan tersebut menuturkan, berdasarkan pengalamannya dalam pembahasan APBN 2019 menunjukkan negara tidak punya kemampuan keuangan untuk mengambil kebijakan khusus untuk tenaga honorer.

Selain itu, dia juga sangat menyesalkan langkah pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningkatan kesejaheraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP).

Koordinator Wilayah Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut, Andi Surbakti, menyebutkan, kegiatan yang digelar ini sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan.

“Kita memang mengundang semua komponen terkait peningkatan kesejahteraan honorer, guru dan tenaga kependidikan. Kita berharap diskusi dan silaturrahmi ini dapat memberikan warna bagi pengambil
kebijakan,”ujarnya dan berharap para pengambil kebijakan tergugah hatinya.

Acara silaturrahmi dan diskusi yang dihadiri honorer baik guru maupun tenaga kependidikan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada honorer yang ada di Deli Serdang.

“Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegagalan demo yang dilakukan kawan-kawan di Jakarta 30 dan 31 Oktober lalu, yang tidak menghasilkan apapun,” ujarnya. (Dev)

28

gnews.online | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nusantara Untuk Jokowi (N4J) sebelumnya mendapat informasi tentang keluhan warga petani di Desa Securai Selatan, Kabupaten Langkat yang kesulitan bertani karena keterbatasan Bahan Bakar Minyak Solar.

Informasi yang disampaikan DPC N4J Langkat tersebut direspon ketua umum N4J Dr RE Nainggolan MM dengan melakukan komunikasi dengan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MM.

“Kita minta kepada pak Purba sebagai senator kita, untuk mencarikan jalan keluar untuk Masalah petani di Langkat ini,” kata RE Nainggolan, Kamis (1/11/2018) malam.

Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat menjadi bagian dari program kerja N4J untuk turut mengkawal dan hadir ditengah masyarakat. Sebagaimana program presiden Jokowi yang pro rakyat berlangsung dengan baik.

Pihaknya sangat mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH MM menanggapi informasi yang disampaikan DPP N4J tersebut.

“Kita sangat apresiasi langkah yang diambil yang langsung memberikan pintu keluar bagi warga petani,” katanya.

Menurut mantan Sekda Sumut ini, apa yang dilakukan Parlindungan Purba yang turun ke Langkat didampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPP N4J, Adol Frian Rumaijuk, STP adalah harapan masyarakat Sumut. Bagaimana seorang wakil rakyat yang duduk DPD RI maupun DPR RI, DPRD harus terjun ke masyarakat dan memberikan solusi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Untuk itulah, untuk nasib petani di Desa Securai Selatan, Kabupaten Langkat akan terus dikawal DPC N4J Langkat. Dengan demikian, masyarakat benar-benar bisa merasakan kehadiran program Jokowi di daerah lewat relawan yang ada di daerah.

Dimana, sebelumnya Parlindungan Purba SH MM telah melakukan pertemuan dengan petani yang difasilitasi Pemkab Langkat di Kantor Bupati Langkat, Kamis (1/11) siang.

Dan sudah diambil keputusan bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga petani. Sehingga diharapkan para petani akan bisa melakukan kegiatan bertani selama musim tanam. (Dev)

136
gnews.online | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara (Sumut) Prof Dr Ir Hj Darmayanti Lubis mensosialisasikan tentang 4 pilar kebangsaan di Universitas Dharmawangsa (Undhar) Medan.
Sosialisasi tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,  & Bhineka TRunggal Ika tersebut dihadiri puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Medan.
Dalam sosialisasi itu, Prof Darmayanti Lubis, banyak disuguhi pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa. Dari sejumlah pertanyaan itu, terlihat antusias mahasiswa dalam memahami 4 pilar kebangsaan tersebut.
Menurut Prof Darmayanti, generasi muda saat ini terutama mahasiswa sangat merespon dan mengapresiasi upaya-upaya pemahaman Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
 “Saya bangga dan senang dengan pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa. Sebab, mahasiswa yang hadir memiliki keinginan memahami betul nilai-nilai luhur bangsa,”kata Darmayanti.
Bila mahasiswa kita sudah memahami tentang 4 pilar itu, kata Darmayanti, maka mereka akan bijak apabila kelak mereka menjadi pejabat publik.
Darmayanti berharap, mahasiswa dapat mendalami makna dari empat pilar kebangsan tersebut. Karena, satu-satunya jalan dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini adalah dengan paham empat pilar kebangsaan itu. (Dev)

244

gnews.online | Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan uji sahih draft Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pajak Penghasilan (PPh) inisiatif DPD, di Universtas Negeri Medan (Unimed), Senin (19/6).

“Uji sahih untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap RUU, guna memperkaya informasi, data dan cara pandang dalam melakukan perubahan terhadap UU PPh, selain menyempurnakan kelemahan serta kekurangan terhadap draft naskah akademik dan drfat RUU,” kata Pimpinan Komite IV DPD H Ghazali Abbas Adan.

Pihaknya menyelenggarakan kegiatan serupa di dua wilayah lain, yakni wilayah tengah Indonesia di Universitas Airlangga Surabaya serta wilayah timur Universitas Negeri Gorontalo.

“Dari masukan-masukan berbagai pihak, diharapkan UU yang dihasilkan nanti lebih komprehensif dan bisa menampung aspirasi berbagai kepentingan,” sambung Ghazali.

Hadir dalam acara tersebut, Rektor Unimed Prof Syawal Gultom beserta unsur pimpinan universitas dan fakultas. Sementara dari DPD selain Ghazali, juga Wakil Ketua DPD Prof Hj Darmayanti Lubis yang berlaku sebagai koordinator rombongan serta sejumlah anggota Komite IV.

Uji sahih dimulai pemaparan draft RUU PPh oleh tim ahli dari DPD, Dr Dwi Martani dan Dr Sukendar, di hadapan peserta yang terdiri dari akademisi, birokrat, masyarakat sipil serta pelaku ekonomi.

“Latar belakang perlunya perubahan UU PPh No. 12 Tahun 2011, antara lain didasari perkembangan bisnis dan perluasan subjek dan objek pajak. Kemudian perkembangan regulasi, berupa penyesuaian peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan,” kata Dr Dwi Martani.

Selanjutnya, acara diisi pembahasan oleh penanggap utama terdiri dari Roza Thohiri mewakili peneliti dan pemerhati pajak, Tomi Wistan mewakili pengusaha, serta Agus Tripriyono mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipandu moderator Arief Wahyudi.

Sejumlah tanggapan serta masukan disampaikan penanggap serta peserta, di antaranya Tomi Wistan menyoroti pascaprogram tax amnesty yang sejatinya diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia berjalan lebih cepat, walau kenyataannya belum sesuai harapan.

“Sebagai pengusaha tentu kami berharap sektor industri berjalan lebih baik dengan sektor politik yang terjaga. Terkait pengelolaan PPh, tentunya kita semua berharap pemerintah bisa lebih menjamin pengusaha nyaman dalam memenuhi kewajibannya terkait pajak, tanpa harus mengurangi pemasukan yang diterima pemerintah,” ujar pengusaha properti ini.

Sementara Agus Tripriyono, Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Sumatera Utara, lebih menyoroti alokasi  penerimaan negara dari PPh yang dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah.

“Hendaknya UU nanti bisa mengakomodir kepentingan daerah, yang mengharapkan perimbangan dana bagi hasil PPh bisa lebih besar alokasinya dibandingkan sebelumnya. Dikarenakan beban pembangunan yang harus dilakukan daerah sangat membutuhkan anggaran yang di antaranya bisa didapat dari sektor pajak,” ucap Agus.

Menanggapi kegiatan tersebut, Rektor Unimed Prof Syawal Gultom berharap apa yang tercetus dari forum ini bisa memberi masukan konstruktif.

“Kita mendukung niat baik DPD, dalam rangka menghasilkan UU yang lebih berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPD Prof Hj Darmayanti Lubis mengatakan, perubahan UU PPh ini memang tidak sesederhana yang dicanangkan. Ada banyak hal yang harus dicermati sehingga nantinya RUU diundangkan.

“Masukan-masukan dari daerah sangat bermanfaat bagi kami untuk menjembatani keinginan pemerintah dan keinginan rakyat, sehingga hasilnya adalah pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang,” ucap senator asal Sumut ini. (dev/koh)

202

gnews.online | Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumut   Dr. Faisal Akbar Nasution  SH M Hum mengatakan, usulan pemerintah mengusulkan agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui panitia seleksi (Pansel), dinilai tidak efektif.

“Karena dikhawatirkan  dengan adanya pansel akan muncul muatan politis yang cukup kuat,”kata Faisal Akbar pada Diskusi DPD RI Bersama Fakultas Hukum Tentang Penguatan DPD RI di Medan.

Diskusi tersebut dihadiri Anggota DPD RI asal Sumut Prof Dr Hj Darmayanti Lubis, dan sejumlah  dosen FH yang juga anggota APHTN-HAN Sumut antara lain  Dr Ali Yusran Gea SH MKn MH, Armansyah, Irwansyah, Naaruddin dan Hardi Munthe.

Menurut Faisal Akbar juga, kalau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membentuk Pansel, ada kemungkinan syarat dengan muatan kepentingan politis.

“Artinya akan ada memberi peluang kearah tersebut.Untuk itu, perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah atas usulan dimaksud,’kata Faisal Akbar lagi.

Dalam hal ini, kata Faisal Akbar, masyarakat bisa memberikan masukan kepada DPR.

Hal senada juga disampaikan  dosen FH yang juga anggota APHTN-HAN Sumut Dr Ali Yusran Gea SH MKn MH. Menurutnya, pemilihan calon anggota DPD melalui pansel tidak efektif.

Dikatakan Ali Yusran, DPD itu keinginan rakyat, bukan keinginan institusi atau politik. Jadi, katanya, tidak ada alasan DPR mengintervensi kedudukan DPD RI terlalu jauh.

Perekrutan calon anggota DPD sebaiknya tidak melalui  pansel, karena bisa merusak sistem demokrasi. Dan, di tahap seleksi, para calon anggota DPD tidak perlu harus melalui serangkaian tes, semisal tes tertulis, karena calon tersebut adalaah orang-orang atau pakar sudah teruji pengetahuannya,’tegas Ali Yusran kembali. 

Ali Yusran menyebutkan, DPD lebih kepada kepentingan otonomi daerah. jadi ruang lingkup pengawasan DPD bersifat kemandirian.S

Sementara itu,  Anggota DPD RI asal Sumut Prof Dr Hj Darmayanti Lubis berharap, apapun hasilnya, pansus di DPR akan  menghasilkan  pikiran-pikiran terutama untuk DPD, dengan keputusan yang konstitusional, dilakukan oleh komisi dan bisa menjadi harapan perbaikan kepentingan daerah. (dev)

697

MEDAN-GNews: Gerakan literasi sekolah yang dicanangkan Kemendikbud mendapat dukungan positif dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis.

Menurut Darmayanti, banyaknya gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan pada anak dan Ujian Nasional yang kerap dicurigai sarat kecurangan adalah bukti lemahnya tingkat literasi anak didik kita selama ini.

“Karena itu, kami dari DPD RI mendukung sekali gerakan literasi sekolah,” ujarnya dalam kunjungan ke SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Medan Selayang, Kamis (12/5).

Sekarang ini, kata Lulusan S3 dari Inggris itu, mengakses bacaan sudah lebih mudah akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan dulu.

Membaca, di masa mudanya Darmayanti adalah hoby yang sangat mahal, karena tidak mudah mendapatkan buku. Selain ketersediaan buku terbatas, juga harga buku mahal. “Saya mesti berlama lama di perpustakaan demi membaca banyak literatur di perpustakaan Inggris. Bayangkan,” terangnya.

Saat ini DPD RI sedang menyusun draft undang undang perbukuan untuk mendukung gerakan literasi sekolah.

Darmayanti menyebutkan, selama ini banyak sekali kita kedodoran dalam mengimplementasikan kebijakan, akibat minimnya regulasi yang mendukung. Karena itu, payung hukum untuk mendukung terwujudnya gerakan literasi sekolah, harus secepatnya dibuat.

Senator asal Sumut itu juga mengapresiasi usaha USAID PRIORITAS menggerakan budaya membaca di Sumatera Utara. Beberapa kabupaten/kota mitra USAID PRIORITAS membuat kebijakan dan program nyata yang mendukung gerakan literasi. ”Kami menyambut baik usaha itu,” tambahnya.

Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sumut Agus Marwan mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung Sumut menyediakan layanan pendidikan bermutu, salah satunya melalui gerakan budaya membaca. Sejak 2014, USAID PRIORITAS telah mengintegrasikan budaya membaca ke dalam modul pelatihan.

“Dalam modul 3 yang kami kembangkan, kami menempatkan budaya membaca sebagai topik khusus. Kami melatih kepala sekolah, pengawas, komite dan guru untuk mampu mendesain program literasi di sekolah masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, USAID PRIORITAS juga menghibahkan beragam buku kepada sekolah. Lebih dari 31 ribu eksemplar novel, buku sains dan cerpen telah dihibahkan kepada 208 SD, SMP dan madrasah. Hibah buku ini ditujukan untuk memberikan variasi bacaan kepada siswa.

“Sedangkan pada akhir Maret 2016, kami secara resmi menghibahkan 1,1 juta Buku Bacaan Berjenjang kepada 1800 SD/MI di 15 kabupaten/kota mitra kami di Sumut. Buku ini didesain untuk membantu meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas awal,” tambahnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Masrul Badri mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Medan juga sangat mendukung gerakan litasi sekolah tersebut.

Dia mengimbau para kepala sekolah agar menerapkan gerakan membaca senyap 15 menit sebelum memulai pembelajaram di kelas. “Kebiasaan membaca harus ditumbuhkan. Beri bacaan apa saja. Yang penting anak-anak membaca, nanti lama-lama terbiasa. Anak yang terbiasa membaca, daya nalarnya lebih tajam,” ungkapnya.

Sedangkan Adzlan, Kepala SMP N 1 Medan mengatakan, sudah menginstuksikan kepada pra guru di sekolah untuk menerapkan gerakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. “Kami juga akan bentuk tim percepatan gerakan membaca di sekolah ini,” katanya.(dev)