Wednesday, July 18, 2018
Tags Posts tagged with "Miskin"

Miskin

156

Medan-gnews.online |

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara (Sumut) pada September 2017 sebanyak 1.326,57 ribu orang (9,28%). Jumlah tersebut sedikit menurun 0,94 poin dibandingkan Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu orang (10,22%).

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Ramlan menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 8,96%, menurun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 9,80%.

“Di pedesaan jumlah persentase penduduk miskinnya juga mengalami penurunan dari 10,66% pada Maret 2017 menjadi 9,62% pada September 2017,” ungkap Ramlan, di Kantor BPS Sumut, Selasa (2/1/2018).

Ramlan menyebutkan, pada September 2017, garis kemiskinan Sumut secara total sebesar Rp423.696 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan sebesar Rp438.894, sedangkan di pedesaan sebesar Rp407.157 per kapita per bulan.

Sementara itu, lanjutnya, pada Maret 2017 – September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.

P1 turun dari 1,714 pada Maret 2017 menjadi 1,499 pada September 2017, dan P2 turun dari 0,445 pada Maret 2017 menjadi 0,366 pada September 2017.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” pungkasnya. (art)

158
Medan – gnews.online |
Pemerintah akan mulai memberlakukan distribusi LPG 3 kg secara tertutup pada Februari 2018 mendatang. Secara teknis, distribusi ini hanya bagi masyarakat atau rumah tangga miskin agar subsidi LPG 3 kg tersebut tepat sasaran.
“Rencana pemerintah, sesuai Permen ESDM No 26/2009. Akan melakukan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Jadi, penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran kepada yang memang benar-benar kurang mampu,” kata Area Manager Communication and Relations Sumbagut PT Pertamina MOR I Rudi Arifianto didampingi Senior Sales Executive LPG II Sumbagut Ahmad Yudistira, di Medan, Kamis (5/10).
Untuk teknisnya, Rudi menuturkan saat ini sedang dalam proses di pemerintah. Nantinya, data warga miskin itu akan disesuaikan dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.
“Data itu akan disesuaikan juga dengan penerima listrik Rumah Tangga Mampu (RTM) itu, program pemerintah juga. Jadi, hanya yang benar-benar miskin sesuai data TNP2K itu yang menerima LPG 3 Kg,” ungkapnya.
Rudi mengimbau kepada masyarakat mampu untuk tidak lagi menggunakan tabung melon LPG 3 kg. Tabung melon hanya diperuntukan bagi warga miskin saja.
“Coba bayangkan, masyarakat dengan kemampuan ekonominya bisa membeli tiga atau empat tabung 3 kg sekaligus untuk keperluan di rumahnya seperti water heater, memasak dan lainnya. Sementara, jika yang mampu itu semua beli 3 kg maka kuota terus berkurang dan alhasil warga benar-benar miskin tidak dapat membeli karena stok habis,” tegasnya.
Menurutnya, warga mampu tetap boleh membeli LPG 3 kg namun dengan harga kekinian. “Warga mampu tetap boleh membeli, tapi ya mengikuti harga pasar. Karena memang program itu khusus bagi warga miskin. Coba lihat tabung melon itu ada tulisan khusus warga miskin. Jadi, itu program pemerintah yang tepat sasaran dan benar-benar miskin yang terima,” ungkapnya.
Sementara itu, Ahmad Yudistira menambahkan, bahwa selama ini pengguna LPG 3 kg dari distribusi di Sumut sebanyak 40 persen itu warga mampu. Artinya, lebih banyak warga mampu dengan daya beli tinggi yang pakai LPG 3 kg.
Perlu diketahui, Pertamina telah mendistribusikan LPG 3 kg di wilayah Sumatera Utara hingga September 2017 berjumlah 255.657 metric ton atau sekitar 85 juta tabung. Jumlah ini telah melebihi 1persen dari kuota yang ditetapkan hingga September yaitu 254.033 metric ton atau sekitar 84,6 juta tabung.
“Dari berbagai hasil operasi pasar yang kita lakukan di lapangan. Terlihat jelas, sekitar 40 persen itu warga mampu. Ini yang kita sayangkan, karena itu sebenarnya untuk warga miskin bukan warga mampu. Kita punya tabung 5,5 KG dan 12 KG untuk warga mampu,” jelasnya. (art)

154

gnews.online |

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tidak mengalami penurunan, bahkan masih berada di atas 10 persen dari total jumlah penduduk di Sumut.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1.453.870 orang/jiwa atau 10,22 persen terhadap jumlah total penduduk.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Syech Suhaimi mengatakan, kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih belum ada perubahan yang signifikan.

“Tidak ada perubahan signifikan penurunan jumlah penduduk Miskin di Sumut pada Maret 2017 yang mencapai 1.453.870 orang dibandingkan kondisi September 2016 sebanyak 1.452.550 orang atau sebesar 10,27 persen. Hanya ada penurunan sebanyak 1.320 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,05 poin,” kata Syech Suhaimi, Selasa (1/8).

Suhaimi menjelaskan, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebanyak 710.710 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 743.170 orang. “Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,80 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,66 persen,” sebutnya.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2016 – Maret 2017, lanjut Suhaimi, antara lain terjadi inflasi umum sebesar 1,66 persen pada periode tersebut. Kemudian harga eceran komoditas penting relatif stabil.

Selain itu, pada Januari 2017 dan Februari 2017, penerima raskin/rastra masing-masing 1,32 persen dan 1,08 persen dari seluruh rumah tangga, padahal pada tahun 2016 (periode yang sama) penerima raskin/ranstra tercatat sebesar 7,76 persen (Januari 2016) dan 15,12 persen (Februari 2016). “Hal ini diduga berpengaruh pada melambatnya penurunan kemiskinan,” jelasnya.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 5,84 persen pada Agustus 2016 menjadi 6,41 persen pada Februari 2017. Hal ini diduga berpengaruh pada bertambahnya penduduk miskin utamanya di daerah perkotaan.

Sementara itu, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

“Pada Maret 2017, garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp411.345,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp425.693,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp396.033,- per kapita per bulan,” jelasnya.

Suhaimi juga menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,957 pada September 2016 menjadi 1,714 pada bulan Maret 2017. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,559 menjadi 0,445 pada periode yang sama.

“Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” jelasnya. (art)