Tuesday, October 16, 2018
Tags Posts tagged with "Penduduk"

Penduduk

184

Medan – gnews.online |

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan tipis sebesar 1,6 ribu jiwa dalam satu semester terakhir dari 1.326.570 jiwa pada September 2017 menjadi 1.324.980 jiwa pada Maret 2018. Penduduk miskin Sumut tersebut masih tergolong tinggi di kisaran 9,22% dari total penduduk.

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut, Mukhamad Mukhanif menyebutkan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2018, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.324,98 ribu jiwa atau sebesar 9,22% terhadap total penduduk.

“Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumut mengalami penurunan dimana kondisi September 2017 jumlah penduduk miskin 1.326,57 ribu jiwa atau sebesar 9,28%. Ada penurunan jumlah penduduk miskin 1,6 ribu jiwa dengan penurunan persentase sebesar 0,06%,” ungkap M Mukhanif, di Medan, Rabu (1/8).

Mukhanif menyebutkan, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Sumut pada periode September 2017-Maret 2018 tersebut antara lain, pada periode tersebut secara umum inflasi relatif terkendali yaitu sebesar 1,72%. Begitu juga dengan harga eceran komoditas penting relatif stabil.

Selain itu, lanjutnya, pada periode November 2017-Februari 2018, beras sejahtera (rastra) telah lancar disalurkan ke rumah tangga. Kemudian tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan yaitu dari 5,60% pada Agustus 2017 menjadi 5,59% pada Februari 2018. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari 4,50% pada triwulan I 2017 menjadi 4,73% pada triwulan I 2018.

Garis Kemiskinan

Mukhanif juga menjelaskan, untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang, digunakan batas Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada Maret 2018, garis kemiskinan Sumut sebesar Rp435.970,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya Rp448.363 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan Rp421.586,- per kapita per bulan.

“Dibanding September 2017, garis kemiskinan Sumut pada Maret 2018 naik 2,90% yaitu dari Rp423.696,- menjadi Rp435.970,- per kapita per bulan. Garis kemiskinan perkotaan naik 2,16%, sedangkan di perdesaan naik 3,54%,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, komoditi makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan.

Keempat komoditi makanan lainnya sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter, ikan tongkol, telur ayam ras, dan cabai merah. Sedangkan di perdesaan empat komoditi makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan adalah rokok kretek filter, cabai merah, telur ayam ras, dan gula pasir.

Sedangkan untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Empat komoditi tersebut di perkotaan adalah bensin, listrik, biaya pendidikan dan biaya angkutan. Sedangkan di perdesaan yaitu bensin, biaya pendidikan, listrik dan perlengkapan mandi.

Lebih lanjut Mukhanif mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

“Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” ujarnya.

Pada periode September 2017-Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,499 pada September 2017 menjadi 1,562 pada Maret 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,366 menjadi 0,407.

“Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh di bawah garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat,” ujarnya. (art)

186

Medan-gnews.online |

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara (Sumut) pada September 2017 sebanyak 1.326,57 ribu orang (9,28%). Jumlah tersebut sedikit menurun 0,94 poin dibandingkan Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu orang (10,22%).

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Ramlan menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 8,96%, menurun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 9,80%.

“Di pedesaan jumlah persentase penduduk miskinnya juga mengalami penurunan dari 10,66% pada Maret 2017 menjadi 9,62% pada September 2017,” ungkap Ramlan, di Kantor BPS Sumut, Selasa (2/1/2018).

Ramlan menyebutkan, pada September 2017, garis kemiskinan Sumut secara total sebesar Rp423.696 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan sebesar Rp438.894, sedangkan di pedesaan sebesar Rp407.157 per kapita per bulan.

Sementara itu, lanjutnya, pada Maret 2017 – September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.

P1 turun dari 1,714 pada Maret 2017 menjadi 1,499 pada September 2017, dan P2 turun dari 0,445 pada Maret 2017 menjadi 0,366 pada September 2017.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” pungkasnya. (art)

179

Medan-gnews.online ¦

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara (Sumut) pada September 2017 semakin melebar. Berdasarkan gini ratio tercatat sebesar 0,335.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,315.

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi menyebutkan, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,365, meningkat dibandingkan Maret 2017 yang tercatat sebesar 0,342.

“Sedangkan gini ratio di daerah pedesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,264, meningkat dibandingkan gini ratio Maret 2017 yang tercatat sebesar 0,256,” ungkap Syech Suhaimi, Selasa (2/1/2018).

Disebutkan, pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 20,69%.

“Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” jelasnya.

Jika dirinci menurut wilayah, lanjutnya, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,84% dan di daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 24,02%, yang artinya kefuanya berada pada kategori ketimpangan rendah. (art)

180

gnews.online |

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tidak mengalami penurunan, bahkan masih berada di atas 10 persen dari total jumlah penduduk di Sumut.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1.453.870 orang/jiwa atau 10,22 persen terhadap jumlah total penduduk.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Syech Suhaimi mengatakan, kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih belum ada perubahan yang signifikan.

“Tidak ada perubahan signifikan penurunan jumlah penduduk Miskin di Sumut pada Maret 2017 yang mencapai 1.453.870 orang dibandingkan kondisi September 2016 sebanyak 1.452.550 orang atau sebesar 10,27 persen. Hanya ada penurunan sebanyak 1.320 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,05 poin,” kata Syech Suhaimi, Selasa (1/8).

Suhaimi menjelaskan, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebanyak 710.710 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 743.170 orang. “Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,80 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,66 persen,” sebutnya.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2016 – Maret 2017, lanjut Suhaimi, antara lain terjadi inflasi umum sebesar 1,66 persen pada periode tersebut. Kemudian harga eceran komoditas penting relatif stabil.

Selain itu, pada Januari 2017 dan Februari 2017, penerima raskin/rastra masing-masing 1,32 persen dan 1,08 persen dari seluruh rumah tangga, padahal pada tahun 2016 (periode yang sama) penerima raskin/ranstra tercatat sebesar 7,76 persen (Januari 2016) dan 15,12 persen (Februari 2016). “Hal ini diduga berpengaruh pada melambatnya penurunan kemiskinan,” jelasnya.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 5,84 persen pada Agustus 2016 menjadi 6,41 persen pada Februari 2017. Hal ini diduga berpengaruh pada bertambahnya penduduk miskin utamanya di daerah perkotaan.

Sementara itu, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

“Pada Maret 2017, garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp411.345,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp425.693,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp396.033,- per kapita per bulan,” jelasnya.

Suhaimi juga menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,957 pada September 2016 menjadi 1,714 pada bulan Maret 2017. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,559 menjadi 0,445 pada periode yang sama.

“Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” jelasnya. (art)