Monday, January 22, 2018
Tags Posts tagged with "Sumut"

Sumut

63

Medan-gnews.online |

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara (Sumut) pada September 2017 sebanyak 1.326,57 ribu orang (9,28%). Jumlah tersebut sedikit menurun 0,94 poin dibandingkan Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu orang (10,22%).

Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Ramlan menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 8,96%, menurun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 9,80%.

“Di pedesaan jumlah persentase penduduk miskinnya juga mengalami penurunan dari 10,66% pada Maret 2017 menjadi 9,62% pada September 2017,” ungkap Ramlan, di Kantor BPS Sumut, Selasa (2/1/2018).

Ramlan menyebutkan, pada September 2017, garis kemiskinan Sumut secara total sebesar Rp423.696 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan sebesar Rp438.894, sedangkan di pedesaan sebesar Rp407.157 per kapita per bulan.

Sementara itu, lanjutnya, pada Maret 2017 – September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.

P1 turun dari 1,714 pada Maret 2017 menjadi 1,499 pada September 2017, dan P2 turun dari 0,445 pada Maret 2017 menjadi 0,366 pada September 2017.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” pungkasnya. (art)

64

Medan-gnews.online ¦

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara (Sumut) pada September 2017 semakin melebar. Berdasarkan gini ratio tercatat sebesar 0,335.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2017 yang sebesar 0,315.

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi menyebutkan, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,365, meningkat dibandingkan Maret 2017 yang tercatat sebesar 0,342.

“Sedangkan gini ratio di daerah pedesaan pada September 2017 tercatat sebesar 0,264, meningkat dibandingkan gini ratio Maret 2017 yang tercatat sebesar 0,256,” ungkap Syech Suhaimi, Selasa (2/1/2018).

Disebutkan, pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 20,69%.

“Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” jelasnya.

Jika dirinci menurut wilayah, lanjutnya, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,84% dan di daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 24,02%, yang artinya kefuanya berada pada kategori ketimpangan rendah. (art)

44

Medan – gnews.online |

PT Pertamina ( Persero) Marketing Operation Region I hadirkan program promo trade in penukaran LPG 3 Kg dengan Bright Gas 5,5 kg bagi masyarakat. Program promo trade in berlangsung sebagai bentuk kampanye penggunaan LPG nonsubsidi.

Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto menyebutkan, program ini merupakan bentuk kampanye untuk mengajak publik sadar subsidi tepat sasaran. Dengan demikian masyarakat mampu agar menggunakan LPG nonsubsidi, salah satunya Bright Gas sehingga dengan begitu LPG subsidi dapat dipergunakan dengan lebih tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.

“Saat ini penggunaan LPG subsidi belum tepat sasaran dikarenakan masih adanya kalangan keluarga mampu maupun usaha non UKM menggunakan LPG bersubsidi,” ungkap Rudi, Rabu (22/11).

Dia menyebutkan, untuk setiap penukaran 2 tabung LPG 3 kg, konsumen mendapatkan 1 tabung Bright Gas 5,5 kg beserta isi dengan hanya membayar Rp111.500 ribu. Atau dengan penukaran 1 tabung LPG 3 kg, konsumen mendapat 1 tabung Bright Gas 5,5 kg beserta isi dengan membayar Rp220.500 ribu untuk setiap trade in.

Program promo dilayani melalui 6.500 an outlet Bright Gas di Sumut termasuk pelayanan outlet Bright Gas di 6 SPBU Pertamina meliputi SPBU COCO Yos Sudarso, SPBU COCO Merak Jingga, SPBU Katamso, SPBU COCO Gatot Subroto, SPBU COCI HM Yamin, dan SPBU DODO Tritura.

“Dengan promo program trade in, konsumen mendapatkan harga yang lebih efisien untuk pembelian Bright Gas 5,5 kg. Harga normal Bright Gas 5,5 kg beserta isi untuk wilayah Sumut saat ini Rp325.000/tabung, sedangkan refill normalnya Rp 67.500/tabung”, tambah Rudi.

Di Sumut, konsumsi Bright Gas 5,5 kg hingga Oktober di tahun 2017 mencapai 164.813 tabung atau setara dengan 906 Metric Ton. Bright Gas memiliki keunggulan lebih aman, lebih nyaman dan lebih terjangkau.

“Seluruh tabung Bright Gas 5,5 kg dilengkapi dengan katup pengaman ganda (Double Spindle Valve System) untuk mencegah kebocoran dan segel hologram untuk jaminan isi dan menghindari pemalsuan,” jelasnya.

Untuk keterangan lebih lanjut perihal promo trade in Bright Gas dapat menghubungi Contact Pertamina 1 500 000 atau email ke pcc@pertamina.com. (art)

105

gnews.online |

PERTUMBUHAN E-Commerce yang terjadi di Indonesia ternyata memperlihatkan bahwa penjualan melalui E-Commerce semakin mudah untuk dijangkau. Itu sebabnya tak heran pada tahun 2014, seperti yang dilansir oleh situs resmi Liputan 6, Euromonitor mencatat bahwa penjualan online di Indonesia bahkan mencapai US$ 1,1 miliar.

Tak ketinggalan, data sensus yang miliki Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa industri E-Commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sampai 17% dengan total jumlah usaha E-Commerce yang mencapai 26,2 juta unit. Maka tak heran apabila riset global dari Bloomberg menyatakan bahwa pada tahun 2020 nanti, lebih dari separuh penduduk Indonesia akan terlibat dalam aktivitas E-Commerce tersebut.

Dari segi pemerintah sendiri, pemerintah juga memberikan dukungan yang sangat besar agar pertumbuhan E-Commerce ini di Indonesia semakin berakar kuat. Salah satu langkah yang diupayakan dan ditempuh adalah dengan menggandeng Jack Ma, pendiri raksasa E-Commerce Tiongkok Alibaba, untuk menjadi penasihat khusus E-Commerce Indonesia.

Selain memberikan dukungan penuh pada E-Commerce, salah satu fokus pemerintah adalah upaya pembangunan infrastruktur hampir di seluruh Indonesia. Kedua hal ini akan saling berhubungan erat sebab melalui pembangunan infrastruktur, sistem pengiriman barang dan pergudangan di Indonesia akan menjadi lebih baik sehingga meningkatkan pertumbuhan E-Commerce.

Apalagi di tahun 2017, pertumbuhan sektor properti mulai membaik. Hal ini sebenarnya tak lepas dari pertumbuhan sektor E-Commerce, seperti yang diungkapkan oleh James Taylor, Head of Research. Sebab peningkatan terhadap sektor E-Commerce akan menjadikan permintaan terhadap pergudangan juga menjadi meningkat.

Seperti yang diungkapkan lembaga konsultan properti Jones Lang Lasalle (JLL) yang menyebutkan bahwa terbatasnya pasokan yang dibutuhkan dalam aktivitas E-Commerce menjadi salah satu faktor yang membuat pengembang semakin melirik sektor modern warehouse (gudang penyimpanan modern). Sebab, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia tempat menjamurnya aktivitas E-Commerce seperti di China dan Singapura, maka pasokan pergudangan di Indonesia masih tergolong relatif rendah.

Berangkat dari hal tersebut, Wiraland Property Group melihat bahwa perkembangan E-Commerce ke depannya akan semakin cerah seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Artinya sebagai pengembang, Wiraland harus melibatkan diri bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan terhadap permintaan modern warehouse yang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan E-Commerce di Indonesia. Sebab perkembangan bisnis transaksi online ini sangat didukung oleh pasar yang besar serta komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur sebagai salah satu kemudahan dalam berbisnis.

Tak pelak, Wira Logistics Centre, yakni kawasan pergudangan komersil besutan Wiraland yang berada di Jalan Raya Tanjung Morawa km.21 akan menjadi salah satu pendukung aktivitas E-Commerce yang sedang bertumbuh pesat saat ini.

Selain berlokasi tepat di jalur distribusi Lintas Nasional Sumatera Utara dan sangat dekat dengan pintu tol Tanjung Morawa, tol baru Lubuk Pakam – Tebing Tinggi, serta gerbang tol baru menuju Bandara Kuala Namu, Wira Logistics Centre juga memberikan penawaran pembayaran dengan cicilan sampai dengan 120 kali (*syarat & ketentuan berlaku).

Adapun harga gudang multifungsi ini berkisar mulai dari 1 milyaran. Pertumbuhan investasinya tak perlu Anda khawatirkan. Lokasi yang strategis serta akses yang sangat dekat dengan berbagai pintu tol akan menjamin nilai investasinya naik dengan spesifik. Selain itu, pembangunan Jalan Tol Tebing – Kuala Namu yang semakin rampung dan siap untuk beroperasi tahun ini juga akan menjadikan proyek logistik terbaik di Sumatera Utara ini bergerak dengan sangat cepat. Sebab prediksi kenaikan tanah akan mencapai seminimalnya 200%.

Fakta lainnya adalah kepadatan trafik lalu lintas ternyata naik 100% sejak Bandara Kuala Namu sudah beroperasi. Bahkan jika gerbang Tol Tebing – Kuala Namu ini nanti sudah beroperasi maka diperkirakan kendaraan yang akan melintasi gerbang tol ini juga dapat mencapai hampir seribuan setiap harinya. Peningkatan jumlah kendaraan ini tentu adalah karena kehadiran Jalan Tol Tebing – Kuala Namu sebagai alternatif.

Segera, pastikan diri Anda memiliki salah satu unit gudang di Wira Logistics Centre. Info lebih lanjut, hub: 0852-8282-8888 (www.wiraland.com/wiralogisticscentre). (art)

163

gnews.online |

Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menyatakan kesiapannya untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada tanggal 8 Agustus 2017 mendatang.

Ketua FSPMI Sumut,  Willy Agus Utomo mengatakan,  sebanyak 20 Provinsi kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  akan bergerak dan melakukan aksi serentak secara Nasional pada tanggal 8 Agustus nanti.

“Kalau di Sumatera Utara,  tujuan aksi kita yakni kantor Gubernur dan DPRD Sumut,” kata Willy di dampingi Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi,  Rabu (3/8/17) di kantornya Jalan Raya – Medan Tanjung Morawa Km. 13, 1 Gg Dwi Warna.

Willy menegaskan, dalam aksi 8 Agustus nanti, buruh akan mengusung delapan tuntutan Nasional dan beberapa tuntutan kasus perburuhan di daerah Sumut.  Pertama, menolak penurunan nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang akan diberlakukan menteri keuangan karena akan membuat daya beli buruh makin anjlok serta bertolak belakang dengan spirit tax amnesty.

“Yang penting adalah darurat PHK bukan darurat ormas. Buruh menolak Perppu Ormas yang menciderai demokrasi, di saat yang bersamaan PHK puluhan ribu buruh ritel, garmen, keramik, dan pertambangan terus berlanjut,” ujarnya.

Ketiga, buruh menolak kebijakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuat kebijakan nilai upah industri padat karya di bawah nilai upah minimum. Dan cabut SK Gubernur Jawa Barat yang memberlakukan hal tersebut di empat kabupaten/kota meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

“Selain itu kami juga akan melakukan rencana mempidanakan Direksi BPJS Kesehatan yang melanggar penerapan UU BPJS Kesehatan seperti 6 bulan setelah ter-PHK buruh tidak dilayani BPJS Kesehatannya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Willy mengatakan, buruh akan melakukan judicial review UU Pemilu, khususnya pasal mengenai presidential threshold 20 persen yang menciderai demokrasi, kedaulatan buruh dan rakyat.

“Buruh juga merencana aksi buruh se-Dunia membangun perdamaian dan kemanusiaan #Save al Aqsa dan menuntut mempekerjakan kembali buruh PT Smelting dan PT Freepoort,” kata Willy.

Sementara,  Sekretaris FSPMI Sumut,  Tony Rickson Silalahi menambahkan,  untuk tuntutan daerah ada beberapa kasus perburuhan di Sumut yang bertahun tahun tidak kunjung diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumut. Adapun katanya,  kasus pelanggaran hak normatif,  PHK buruh karena mendirikan serikat pekerja terjadi di beberapa perusahaan.

“Kita menuntut agar Disnaker Sumut, segera selasaikan persoalan tenagakerja di PT KDM beralamat di Belawan,  PT DKJM di Medan Labuhan,  Yayasan Kebidanan Darmo,  PT Girvi Mas di Tanjung Morawa dan PT NJP di Namorambe,” ungkap Tony.

Tony juga menuntut kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara, Darwin Nasution dari jabatannya.  Menurutnya, hal itu dikarenakan perusahaan milik Pemprovsu tersebut melakukan pemberangusan serikat pekerja dengan cara melakukan PHK terhadap pengurus PUK FSPMI yang baru terbentuk di sana.

“Kita minta Gubsu tegas, kami minta pekerjakan kembali buruh yang di-PHK di perkebunan milik Pemprovsu itu. Jika tidak maka kami akan boikot Tengku Erry pada Pilkada mendatang,” tegas Tony.

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara, dengan massa aksi dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sedangkan aksi di provinsi-provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, akan dipusatkan di kantor gubernur masing-masing daerah. (art)

 

90

gnews.online |

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tidak mengalami penurunan, bahkan masih berada di atas 10 persen dari total jumlah penduduk di Sumut.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1.453.870 orang/jiwa atau 10,22 persen terhadap jumlah total penduduk.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Syech Suhaimi mengatakan, kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih belum ada perubahan yang signifikan.

“Tidak ada perubahan signifikan penurunan jumlah penduduk Miskin di Sumut pada Maret 2017 yang mencapai 1.453.870 orang dibandingkan kondisi September 2016 sebanyak 1.452.550 orang atau sebesar 10,27 persen. Hanya ada penurunan sebanyak 1.320 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,05 poin,” kata Syech Suhaimi, Selasa (1/8).

Suhaimi menjelaskan, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebanyak 710.710 orang dan di daerah perdesaan sebanyak 743.170 orang. “Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,80 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,66 persen,” sebutnya.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode September 2016 – Maret 2017, lanjut Suhaimi, antara lain terjadi inflasi umum sebesar 1,66 persen pada periode tersebut. Kemudian harga eceran komoditas penting relatif stabil.

Selain itu, pada Januari 2017 dan Februari 2017, penerima raskin/rastra masing-masing 1,32 persen dan 1,08 persen dari seluruh rumah tangga, padahal pada tahun 2016 (periode yang sama) penerima raskin/ranstra tercatat sebesar 7,76 persen (Januari 2016) dan 15,12 persen (Februari 2016). “Hal ini diduga berpengaruh pada melambatnya penurunan kemiskinan,” jelasnya.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan yaitu dari 5,84 persen pada Agustus 2016 menjadi 6,41 persen pada Februari 2017. Hal ini diduga berpengaruh pada bertambahnya penduduk miskin utamanya di daerah perkotaan.

Sementara itu, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

“Pada Maret 2017, garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp411.345,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp425.693,- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp396.033,- per kapita per bulan,” jelasnya.

Suhaimi juga menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,957 pada September 2016 menjadi 1,714 pada bulan Maret 2017. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,559 menjadi 0,445 pada periode yang sama.

“Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun,” jelasnya. (art)

122

gnews.online |

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi meninjau dimulainya uji coba operasional Kapal Pembangkit Listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) di pusat pembangkit listrik PLN Sicanang, Belawan, Minggu (4/6) sore.

Erry menyampaikan bahwa pembangunan menuju Sumut Paten merupakan satu hal yang optimis. “Secara bertahap, Sumatera Utara terus berbenah dan semakin maju. Dengan kehadiran Kapal Pembangkit Listrik MVPP dari Turki ini kita optimis masalah listrik di Sumut selama 30 tahun ini bisa teratasi,” ujar Gubernur usai meninjau kapal pembangkit listrik berkapasitas 240 MW tersebut.

Erry menyebutkan, bahwa saat ini, pembangkit listrik di sejumlah lokasi seperti di Sarulla, Pangkalan Susu serta pembangkit mini juga sedang dalam tahap pembangunan sebelum beroperasi. Diharapkannya dalam waktu tiga tahun mendatang, pasokan listrik dari pembangkit yang ada nantinya, akan cukup mejamin kebutuhan listrik bagi Sumatera Utara.

“Insya Allah tidak ada lagi pemadaman (krisis listrik), dengan adanya cadangan dari Kapal MVPP 240 Megawatt yang bisa diambil extention hingga 480 MW. Jadi secara teknis listrik kita cukup,” sebut Erry.

Erry juga berharap pada peresmian penggunaan Kapal MVPP nantinya dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo dalam beberapa waktu mendatang. Termasuk meresmikan penggunaan jalan tol yang pada momentum arus mudik nantinya akan bisa dilewati sebagai proses uji coba sebelum digunakan resmi dan berbayar.

Sementara, Direktur PLN Regional Sumatera Amir Rosidin dalam sambutan singkatnya mengapresiasi sekaligus berterimakasih atas perhatian yang besar dari Gubernur Tengku Erry Nuradi terhadap kondisi kelistrikan di Sumut. Pihaknya berharap dengan kemajuan yang ada sekarang ini, akan mampu menyelesaikan persoalan byarpet yang selama ini menjadi masalah di masyarakat.

Sementara anggota DPD RI Parlindungan Purba yang juga hadir pada acara tersebut, mengaku optimis dengan upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan pasokan listrik yang ada. Dirinya berharap ke depan, dengan adanya pembangunan pembangkit listrik oleh PLN dan pihak swasta, cadangan yang dimiliki menacapai 50 persen.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Sumut Evi Diana Erry, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hidayati, Dinas Perikanan dan Kelautan Zonny Waldi, Dinas Perhubungan Anthony Siahaan, Dinas Koperasi dan UMKM M Zein Siregar, Dinas Pendidikan Arsyad Lusbis, Badan Pengembangan SDM Bonar Sirait, Inspektur OK Hendry, Bappeda Imran Oemar, Dinas PMPPTSP Bondaharo Siregar, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokoler Ilyas Sitorus, pihak pengelola Kapal Pembangkit MVPP dari Turki serta para alim ulama.(art)

178

gnews.online |

Hari Jumat, 10 Februari 2017, pada pukul 04:50:52 WIB dan pukul 05:04:27 WIB, wilayah Sumatera Utara kembali diguncang dua kali gempabumi tektonik.

Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I Medan, Edison Kurniawan, S.Si, M.Si mengungkapkan, analisis BMKG menunjukkan bahwa gempabumi pertama berkekuatan M=4,5 dengan episenter pada koordinat 3,32 LU dan 98,48 BT, tepatnya di darat pada jarak 27 km arah barat daya Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Gempabumi kedua dengan kekuatan M=4.3 dengan episenter pada koordinat 3,30 LU dan 98,48 BT, tepatnya di darat pada jarak 28 km arah barat daya Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua gempabumi ini memiliki kedalaman 10 km.

Berdasarkan hasil analisis pada peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG dan laporan dari masyarakat, kedua gempabumi ini dirasakan di Berastagi dengan intensitas gempabumi II SIG-BMKG (III-IV MMI), Sibolangit II SIG-BMKG (III-IV MMI), Tuntungan dan Medan I SIG-BMKG (II-III MMI), Binjai I SIG-BMKG (I-II MMI).

Namun sampai saat ini belum ada laporan kerusakan dari lapangan. Pada skala III-IV MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah oleh masyarakat, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Gempabumi dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.

“Dari hasil observasi BBMKG Wilayah I Medan, kedua gempabumi ini berada pada zona sumber gempabumi M=5,6 yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2017. Gempabumi yang terjadi tanggal 10 Februari 2017 ini jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya merupakan jenis gempabumi dangkal dan mempunyai mekanisme sesar mendatar. Hal ini berarti gempabumi ini terjadi akibat aktivitas sesar aktif lokal,” jelasnya.

Patut disyukuri bahwa kekuatan gempabumi ini tidak terlalu besar, sehingga diharapkan tidak sampai menimbulkan kerusakan.

“Untuk itu kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang, dan terus mengikuti arahan BPBD dan informasi dari BMKG. Khusus masyarakat di daerah pesisir pantai barat Sumatera Utara dan sekitarnya dihimbau agar tidak terpancing isu mengingat gempabumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami,” pungkasnya. (ayb)

170

gnews.online|

Di momen Peringatan Hari Ibu kali ini, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan, ibu bagaikan malaikat tanpa sayap dan kasihnya sepanjang masa. “Ibu itu bagaikan malaikat tanpa sayap, kasih ibu sepanjang masa, surga di bawah telapak kakinya,” kata Erry

Orang nomor satu di Sumut ini juga menyebut, seorang ibu adalah sosok yang sangat kuat dan sangat berjasa bagi kehidupannya, hingga ia bisa menjadi pemimpin seperti saat ini.

“Seorang ibu lah yang sangat berjasa kepada kita, mengandung kita selama sembilan bulan sepuluh hari, merawat kita sehingga kita bisa seperti hari ini,” ucapnya.

Gubsu berpesan, bagi yang sayang kepada orang tua harus menghargai dan menyayanginya. Karena kalau tidak ada ibu dan ayah, tidak bisa menghirup udara seperti sekarang.

“Mari kita datangi ibu kita. Kalau bisa cium kakinya. Karena ibu memberikan jasa yang sangat besar kepada kita. Kalau ibu sudah meninggal, datang ke kuburannya, ziarah dan doakan agar ditempatkan di tempat terindah,” tuturnya.

sumber : analisadaily.com

 

565

gnews.online|

Bank Indonesia meluncurkan 11 uang rupiah baru tahun emisi 2016. Peluncuran dilakukan secara serentak, Senin (19/12).

Kepala Tim Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan BI Sumatera Utara (Sumut), Heru Saptaji mengatakan, untuk Sumut pada tahap awal, Bank Indonesia mendistribusikan 1.107 koli.

Uang Rupiah Baru Tampak Belakang

“Seluruh alokasi di Sumut akan disebarkan ke sembilan kabupaten/kota,” kata Heru.

Dijelaskannya, penyebaran uang rupiah baru akan

dilakukan secara bertahap. Baik melalui perbankan maupun kas keliling.

“Penyebarannya bertahap, kalau untuk uang pecahan lama masih berlaku selama izin peredarannya belum dicabut,” jelasnya.

Pecahan uang rupiah emisi baru yang diedarkan BI terdiri dari tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat uang pecahan logam. Uang kertas terdiri dari pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000. Uang rupiah logam terdiri dari pecahan Rp 1.000 Rp 500, Rp 200 dan Rp 100.

Heru menuturkan, peresmian peluncuran dan pengedaran uang baru bertepatan dengan peringatan hari bela negara. Uang rupiah tahun emisi 2016 menampilkan dua belas gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama di bagian depan uang rupiah.

Penerbitan uang dengan desain baru tersebut merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ciri uang sebagaimana diatur dalam UU tersebut. (sur)