Jakarta - Menuju bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026, berbagai lembaga resmi dan organisasi Islam terkemuka di Indonesia mulai mengumumkan perkiraan tanggal 1 Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi bahwa 1 Ramadan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan perhitungan astronomi dan simulasi rukyatul hilal. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memperkirakan satu hari lebih awal, yaitu Kamis, 19 Maret 2026, dengan mengandalkan metode hisab hakiki atau perhitungan falak syari'iyah murni. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, cenderung mengikuti sidang isbat pemerintah, meski tetap menyiapkan tim pengamatan hilal secara mandiri. Perbedaan ini mencerminkan dinamika panjang dalam penentuan awal bulan qamariyah di Tanah Air, yang selalu menjadi sorotan umat Muslim jelang ibadah puasa.

Perkiraan ini dirilis secara bertahap sepanjang Februari 2026, dimulai dari konferensi pers BRIN pada 10 Februari di Jakarta. Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN, Dr. Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa simulasi mereka menggunakan data posisi Bulan terhadap Matahari pada konjungsi 19 Maret 2026 pukul 14.32 WIB, dengan kemungkinan hilal terlihat tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. "Kriteria MABIMS (Mekah, Amerika, Brunei, Indonesia, Singapura) terpenuhi, dengan elongasi 7,5 derajat dan ketinggian hilal minimal 3 derajat saat maghrib," ujarnya. Kemenag, melalui Direktur Rukyat Hilal, menyatakan bahwa Sidang Isbat Resmi akan digelar pada 19 Maret malam di Gedung Sidang Isbat Jakarta, melibatkan 12 pakar dari berbagai latar belakang. Muhammadiyah, melalui Ketua Majelis Falak Buya Yahya, bersikukuh pada hisab mereka yang tidak bergantung sepenuhnya pada pengamatan mata telanjang, karena "hisab lebih akurat di era komputasi modern". NU, diwakili oleh PBNU, menyiapkan posko rukyat di seluruh cabang mereka, tapi historically sering selaras dengan pemerintah untuk menjaga kesatuan umat.

Latar belakang metodologi ini menyoroti perdebatan klasik antara rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan matematis) yang telah berlangsung sejak era Orde Baru. Pemerintah mengadopsi pendekatan hibrida sejak 2001, menggabungkan keduanya untuk menghindari perpecahan seperti pada 2004 ketika Muhammadiyah puasa sehari lebih dulu. BRIN berperan krusial sejak 2021, menyediakan data satelit LAPAN warisan yang semakin presisi dengan AI prediksi visibilitas hilal. Tahun ini, faktor cuaca seperti angin monsun barat yang melemah diprediksi mendukung penglihatan hilal jelas di Sumatra hingga Papua. Namun, Muhammadiyah menolak ketergantungan berlebih pada sidang isbat, mengkritiknya sebagai "rukyat administratif" yang kadang terlambat. NU, dengan jaringan pesantren luas, sering melaporkan saksi hilal lokal, meski keputusan akhir mengikuti pemerintah demi fatwa MUI yang menekankan ikhtiar maksimal.

Implikasi perkiraan ini tidak hanya ritual, tapi juga sosial-ekonomi nasional. Jika 1 Ramadan 20 Maret, puasa berlangsung 30 hari hingga Idul Fitri 18 April, berpotensi overlapping libur Lebaran nasional yang biasa jatuh akhir April. Ini memengaruhi jadwal mudik, produksi takjil, dan sektor pariwisata halal yang diproyeksi capai Rp 200 triliun di 2026 menurut Kemenparekraf. Perbedaan satu hari antar kelompok bisa memicu kebingungan di kantor campur mazhab, sekolah, dan media sosial, meski survei LSI 2025 menunjukkan 65% umat menerima keragaman ini sebagai sunnah. Pemerintah mendorong dialog lanjutan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk sinkronisasi, sementara BRIN berjanji rilis aplikasi mobile 'Hilal Predictor 1447H' untuk publik.

Ke depan, perkembangan teknologi seperti teleskop digital dan drone pengamatan hilal diusulkan BRIN untuk standarisasi rukyat nasional, potensial mengurangi gap dengan hisab Muhammadiyah. Namun, ulama NU seperti Habib Luthfi bin Yahya menekankan esensi spiritual: "Ramadan bukan soal tanggal presisi, tapi taqwa." Dengan populasi Muslim 87% dari 280 juta jiwa Indonesia, penentuan 1 Ramadan tetap jadi barometer toleransi beragama di negara Pancasila. Masyarakat diimbau pantau update resmi Kemenag dan organisasi masing-masing, sambil mempersiapkan hati untuk bulan penuh berkah ini.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Utang pemerintah Indonesia resmi menembus angka fantastis Rp 9.637 triliun per akhir kuartal ketiga 2026, menurut laporan terbaru Kementerian Keuangan yang dirilis pada Jumat (15/11/2026). Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 12,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh kebutuhan pembiayaan defisit anggaran akibat pemulihan pasca-pandemi, investasi infrastruktur masif, dan gejolak harga komoditas global. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini berada di level 42,8%, masih di bawah batas aman 60% yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara (UU No. 17/2003), namun memicu kekhawatiran di kalangan ekonom soal keberlanjutan jangka panjang. Data ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa utang ini mayoritas digunakan untuk program-program produktif seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan subsidi energi.

Secara rinci, komposisi utang pemerintah terbagi menjadi dua kelompok utama: utang pemerintah pusat sebesar Rp 8.456 triliun (87,8%) dan utang pemerintah daerah Rp 1.181 triliun (12,2%). Dari utang pusat, surat berharga negara (SBN) mendominasi dengan porsi 72% atau Rp 6.088 triliun, diikuti pinjaman langsung dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB senilai Rp 1.920 triliun, serta pinjaman bilateral dari negara-negara mitra seperti Jepang dan China Rp 448 triliun. Sementara itu, utang daerah didominasi oleh obligasi daerah (OBDA) dan pinjaman perbankan untuk proyek infrastruktur lokal. Pertumbuhan utang SBN yang paling signifikan, naik 15% year-on-year, disebabkan oleh penerbitan obligasi hijau untuk mendanai transisi energi dan proyek berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia di COP31. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dr. Chatib Basri, menyatakan bahwa meski struktur utang relatif sehat dengan jatuh tempo rata-rata 8 tahun, ketergantungan pada pasar domestik mencapai 85% dapat rentan terhadap fluktuasi suku bunga BI Rate yang kini di 6,25%.

Peningkatan utang ini tidak lepas dari dinamika ekonomi global dan domestik. Defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB, lebih tinggi dari target awal 2,4% akibat subsidi BBM dan BVL yang membengkak sebesar Rp 450 triliun karena harga minyak Brent yang melonjak ke US$90 per barel. Selain itu, belanja infrastruktur Rp 423 triliun untuk jalan tol, kereta cepat, dan bandara baru menjadi penggerak utama. Dampaknya terhadap stabilitas fiskal mulai terasa: beban bunga utang tahunan kini Rp 456 triliun atau 15% dari total APBN, memaksa efisiensi belanja non-prioritas. Analis dari Moody's Investors Service mencatat bahwa peringkat kredit Indonesia tetap stabil di Baa2 dengan outlook stabil, berkat cadangan devisa US$145 miliar dan pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Namun, risiko eksternal seperti perang dagang AS-China dan resesi Eropa berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke Rp 16.500 per dolar AS, memperbesar beban utang valas yang mencapai 28% dari total.

Pemerintah telah menyusun strategi mitigasi melalui Perpres Pengelolaan Utang Berkelanjutan 2026, yang menargetkan pengurangan rasio utang/PDB menjadi 40% pada 2030. Langkah-langkahnya meliputi digitalisasi pajak untuk tingkatkan penerimaan negara hingga Rp 2.800 triliun, privatisasi BUMN non-strategis senilai Rp 200 triliun, dan penerbitan sukuk syariah global untuk diversifikasi sumber dana. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa program refinancing utang lama dengan instrumen berbunga rendah akan menghemat Rp 120 triliun dalam tiga tahun ke depan. Para pakar seperti Faisal Basri dari UGM memperingatkan agar pemerintah menghindari jebakan "utang produktif" semata, dan fokus pada reformasi struktural seperti peningkatan daya saing ekspor non-komoditas. Di sisi lain, kalangan pengusaha dari KADIN menyambut baik, karena utang ini mendanai proyek-proyek yang bisa ciptakan 2 juta lapangan kerja baru.

Ke depan, pengelolaan utang ini akan menjadi ujian kredibilitas fiskal di tengah Pemilu 2029 yang mendekat. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, beban utang berpotensi memicu inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, dengan rekam jejak pengelolaan yang solid selama dua dekade terakhir, Indonesia tetap menjadi destinasi investasi menarik di Asia Tenggara. Laporan lengkap Kemenkeu dapat diakses di situs resmi, sementara DPR RI berencana memanggil gubernur BI untuk pembahasan lebih lanjut pekan depan. (Redaksi GNews 2026)

Beijing, 15 Oktober 2026 – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China memuncak setelah munculnya video rahasia yang diduga berasal dari operasi intelijen CIA, menargetkan instalasi militer utama di wilayah China daratan dan Laut China Selatan. Video berdurasi tiga menit itu, yang bocor melalui platform media sosial anonim, menampilkan rekaman drone pengintai canggih yang mengitari pangkalan angkatan laut di Hainan serta fasilitas rudal balistik di Xinjiang. Kementerian Luar Negeri China langsung bereaksi keras, menyebutnya sebagai "pelanggaran berbahaya kedaulatan nasional" dan mengancam akan mengambil "tindakan tegas" termasuk sanksi diplomatik dan operasi kontra-intelijen. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Wu Qian, menyatakan bahwa video tersebut bukan hanya bukti spionase langsung, melainkan bagian dari pola sistematis Washington untuk melemahkan keamanan nasional Beijing.

Latar belakang insiden ini kembali ke eskalasi persaingan superpower yang telah berlangsung sejak awal dekade 2020-an. CIA, sebagai badan intelijen utama AS, diketahui telah meningkatkan operasi pengintaian terhadap China sejak pembentukan Angkatan Laut Pasifik AS yang diperkuat pada 2023. Para analis intelijen Barat menilai bahwa target utama video tersebut mencakup kapal induk Type 003 milik PLA Navy dan sistem pertahanan udara HQ-19, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kepentingan AS di Indo-Pasifik. Namun, pihak China menuduh bahwa bocornya video ini sengaja dilakukan oleh AS untuk menguji reaksi Beijing atau bahkan memprovokasi konflik. "Ini adalah permainan kotor era Perang Dingin yang baru," tegas Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam konferensi pers darurat. Video tersebut pertama kali muncul di Telegram channel pro-China, dengan watermark yang mirip teknologi drone RQ-180 milik Angkatan Udara AS, meskipun Pentagon belum memberikan konfirmasi resmi atas keasliannya.

Reaksi internasional pun mengalir deras. Sekutu AS seperti Jepang dan Australia menyatakan dukungan penuh terhadap "kebebasan navigasi" di Laut China Selatan, sementara Rusia, mitra strategis China, mengecam AS sebagai "penjahat global" yang mengancam stabilitas dunia. Uni Eropa, melalui juru bicara Josep Borrell, mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja dialog Quad Plus. Di dalam negeri AS, Demokrat menyerukan investigasi independen terhadap CIA, sementara Republikan memuji operasi tersebut sebagai "perlindungan kepentingan nasional." Ekonom global khawatir eskalasi ini bisa memicu gangguan rantai pasok, mengingat ketergantungan dunia pada manufaktur China. Indeks saham teknologi AS turun 2,5% sehari setelah kebocoran, sementara yuan menguat sementara terhadap dolar.

Implikasi jangka panjang dari insiden ini bisa mengubah dinamika keamanan regional secara dramatis. China telah mengumumkan peningkatan patroli drone di perbatasan dan latihan militer gabungan dengan Rusia di Laut Timur China, yang dijadwalkan mulai minggu depan. Para pakar seperti Dr. Bonnie Glaser dari Center for Strategic and International Studies memperingatkan bahwa ini bisa menjadi prekursor bagi "insiden panas" seperti tabrakan kapal atau serangan siber balasan. Sementara itu, AS dikabarkan sedang mempersiapkan respons diplomatik melalui KTT APEC di Lima bulan depan. Beijing menegaskan bahwa "tidak ada ruang untuk spionase di abad 21," dan telah memanggil duta besar AS untuk protes formal. Kasus ini menambah daftar panjang gesekan AS-China, termasuk perang dagang 2018 dan pembatasan chip semikonduktor 2024, menggarisbawahi betapa rapuhnya hubungan dua ekonomi terbesar dunia saat ini. Hingga kini, keaslian video masih dalam verifikasi oleh lembaga independen seperti Bellingcat, tetapi satu hal pasti: dunia menyaksikan dengan napas tertahan.

Jakarta - Isu penonaktifan sekitar 11 juta peserta Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kembali mencuat menjadi sorotan publik, memicu perdebatan sengit apakah langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto atau sekadar proses verifikasi data rutin untuk membersihkan basis peserta dari ketidakvalidan. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, penonaktifan massal ini dilakukan setelah pemeriksaan ulang data melalui aplikasi Siluling P3KE (Penerima Bantuan Iuran Penerima Perlindungan Penuh Kesehatan dan Ekonomi) yang dikembangkan bersama Kementerian Sosial. Hingga akhir 2024, dari total 50 juta lebih peserta PBI, sebanyak 11,2 juta di antaranya dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem berdasarkan verifikasi lapangan dan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Langkah ini, yang dimulai sejak akhir 2023 di bawah arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bertujuan mengoptimalkan anggaran negara agar bantuan tepat sasaran, dengan alokasi iuran PBI mencapai Rp 40 triliun per tahun dari APBN.

Kontroversi meledak ketika sejumlah politisi oposisi dan aktivis sosial menuding bahwa penonaktifan ini adalah bagian dari kebijakan penghematan anggaran kabinet Prabowo-Gibran yang baru dilantik pada Oktober 2024, bahkan ada klaim bahwa Presiden Prabowo secara pribadi menginstruksikan "pembersihan" peserta fiktif melalui rapat terbatas di Istana. Namun, juru bicara Kepresidenan Hasan Nasbi membantah keras tudingan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada instruksi spesifik dari presiden terkait penonaktifan massal, melainkan hanya arahan umum untuk efisiensi program jaminan kesehatan nasional (JKN). "Presiden menekankan pentingnya data akurat agar program sosial tidak disalahgunakan, tapi keputusan teknis ada di tangan kementerian terkait," tegas Nasbi dalam konferensi pers pekan lalu. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr. Rene Hasan Labis, menjelaskan bahwa proses verifikasi melibatkan 1,2 juta kader posyandu dan petugas kesehatan di tingkat desa, yang melakukan validasi langsung ke rumah tangga. Hasilnya, 70% dari yang dinonaktifkan ternyata memiliki aset seperti kendaraan atau rumah permanen yang tidak selaras dengan status miskin ekstrem.

Latar belakang program PBI sendiri patut dicermati untuk memahami dampak mendalam dari kebijakan ini. Diluncurkan sejak 2008 sebagai bagian dari JKN, PBI ditujukan bagi 40% penduduk termiskin yang iurannya ditanggung penuh APBN, mencakup layanan kesehatan primer hingga rujukan rumah sakit. Namun, selama bertahun-tahun, program ini dikritik karena kebocoran data: survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menemukan 25% peserta PBI sebenarnya berada di kelompok desil kesejahteraan atas, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) atau pensiunan yang masih terdaftar ganda. Pemerintah Jokowi sebelumnya telah melakukan pembersihan bertahap, menonaktifkan 5 juta peserta pada 2022, tapi skala 11 juta kali ini menjadi yang terbesar, sejalan dengan target Kabinet Merah Putih untuk reformasi birokrasi dan penghematan Rp 300 triliun dari program sosial tidak produktif. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai langkah ini positif secara fiskal, karena bisa menghemat hingga Rp 15 triliun per tahun, tapi memperingatkan risiko sosial jika tidak disertai mekanisme banding yang kuat. "Banyak warga miskin asli yang tereliminasi karena data DTKS yang outdated; pemerintah harus buka portal pengaduan online segera," ujarnya.

Dampak langsung bagi masyarakat terasa nyata, terutama di daerah pedesaan Jawa Tengah dan NTT yang menjadi pusat verifikasi. Ribuan pasien kanker dan cuci darah dilaporkan kesulitan akses layanan setelah kartu mereka dinonaktifkan sementara, memicu demo kecil di depan kantor BPJS cabang Semarang. LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak audit independen oleh BPK, sementara Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan BPJS minggu depan. Di sisi lain, pemerintah menjanjikan transisi mulus: peserta yang dinonaktifkan bisa mendaftar mandiri dengan premi subsidi atau bergabung PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) sebesar Rp 35 ribu per bulan. Menteri Sosial Gus Ipul menambahkan bahwa 8 juta warga baru dari kelompok rentan seperti pengungsi dampak bencana akan mengisi kuota PBI yang kosong, menjaga cakupan JKN tetap di atas 95%.

Ke depan, kontroversi ini menjadi ujian awal bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan "Jaminan Kesehatan Merata" seperti yang dijanjikan dalam kampanye. Apakah penonaktifan ini benar-benar instruksi presiden atau momentum untuk reformasi struktural, yang jelas masyarakat menanti transparansi penuh data verifikasi. BPJS Kesehatan telah membuka hotline 165 untuk pengaduan, sementara Kemenkes berencana integrasi data dengan KTP digital untuk mencegah kebocoran serupa di masa depan. Hingga berita ini diturunkan, jumlah pengaduan mencapai 50 ribu, menandakan urgensi respons cepat agar kepercayaan publik terhadap program unggulan negara ini tidak terkikis.

Eksplorasi lebih lanjut tentang kepribadian Anda di InsightEyes AI.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan yang dikemas dalam nada bercandaan mengenai penanganan korupsi di Indonesia. Dalam sebuah acara pertemuan dengan tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi, Prabowo dengan santai menyiratkan bahwa untuk melawan maraknya praktik korupsi yang merajalela, "jangan-jangan perlu sedikit otoriter". Pernyataan ini disampaikan saat ia berbicara di depan ratusan hadirin pada acara diskusi bertajuk "Bangun Indonesia Bersih dari Korupsi" yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi di Jakarta, Rabu (15/10/2026). Meskipun disampaikan dengan tawa dan gestur ringan, ucapan tersebut langsung memicu perdebatan sengit di kalangan elite politik, aktivis, dan netizen yang mempertanyakan sejauh mana niat serius pemerintahan baru dalam memberantas korupsi endemik yang telah menghambat pembangunan nasional selama puluhan tahun.

Konteks pernyataan Prabowo tidak lepas dari realitas korupsi yang masih menjadi momok utama di Indonesia. Menurut laporan Transparency International edisi 2025, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya berada di peringkat 110 dari 180 negara, menunjukkan penurunan kualitas tata kelola dibandingkan era sebelumnya. Prabowo, yang baru saja memasuki tahun kedua kepemimpinannya pasca-pemilu 2024, telah berulang kali menjanjikan reformasi radikal terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK yang dinilai melemah akibat revisi undang-undang kontroversial. Dalam pidatonya, ia menguraikan bahwa koruptor tidak segan-segan "menggerogoti" anggaran negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, merujuk pada kasus-kasus besar seperti korupsi bansos dan proyek infrastruktur fiktif yang baru-baru ini digulirkan Kejaksaan Agung. "Korupsi ini seperti kanker yang sudah stadium akhir, obatnya harus kuat, tegas, bahkan mungkin sedikit keras," ujar Prabowo sambil tertawa, sebelum menambahkan, "Jangan-jangan perlu sedikit otoriter untuk lawan mereka, tapi tetap dalam koridor Pancasila tentunya." Pernyataan ini seolah menjadi cerminan gaya kepemimpinannya yang tegas, terinspirasi dari pengalaman militer masa lalunya.

Reaksi terhadap candaan Prabowo pun beragam dan cepat menyebar di media sosial. Sejumlah aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut positif nada tegas tersebut, dengan Koordinator ICW, Emerson Yunanto, menyatakan bahwa "setiap langkah radikal yang menargetkan koruptor kelas kakap sangat dibutuhkan, asal tidak mengorbankan independensi lembaga". Namun, kelompok oposisi seperti PDI-P menilai ucapan itu sebagai sinyal berbahaya yang bisa mengarah pada penguatan kekuasaan eksekutif. Fraksi PDI-P di DPR, melalui juru bicara Ahmad Basarah, memperingatkan bahwa "candaan semacam ini bisa menjadi preseden buruk, mengingat sejarah Orde Baru yang justru memanfaatkan otoritarianisme untuk menutupi korupsi kroni". Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan membela presiden dengan menegaskan bahwa itu hanyalah guyonan untuk menekankan urgensi, dan pemerintah tetap berkomitmen pada supremasi hukum melalui program "Reformasi Hukum 2026" yang mencakup digitalisasi pengadaan barang/jasa untuk meminimalkan celah korupsi. Debat ini semakin memanas ketika sejumlah influencer politik di X (bekas Twitter) membandingkannya dengan pendekatan Jokowi yang lebih diplomatis.

Secara mendalam, pernyataan Prabowo mencerminkan dilema klasik dalam politik anti-korupsi Indonesia: antara kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas versus risiko abuse of power. Para analis politik dari CSIS Indonesia menilai bahwa meskipun bersifat humoris, ucapan ini bisa menjadi strategi retoris untuk membangun citra "pemimpin kuat" di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi dan transisi energi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang 2025, ada 1.200 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 45 triliun, termasuk kasus pejabat tinggi di kementerian strategis. Prabowo sendiri telah membentuk Satgas Anti-Korupsi Nasional yang dipimpin oleh jenderal TNI aktif, sebuah langkah yang dikritik sebagai militerisasi penegakan hukum. Namun, pendukungnya berargumen bahwa pendekatan "sedikit otoriter" ini mirip dengan sukses Singapura di bawah Lee Kuan Yew, di mana disiplin ketat berhasil menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Apakah ini akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret seperti penguatan whistleblower protection atau revisi UU Tipikor, masih menjadi tanda tanya besar bagi pengamat.

Pada akhirnya, candaan Prabowo ini bukan sekadar lelucon semata, melainkan cerminan dari urgensi nasional yang mendalam. Di tengah target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029, korupsi tetap menjadi penghalang utama yang bisa merusak kepercayaan investor asing. Pemerintah diharapkan segera mengikuti dengan aksi nyata, seperti audit menyeluruh terhadap BUMN dan peningkatan anggaran KPK yang sempat dipangkas. Bagi masyarakat sipil, momen ini menjadi pengingat untuk terus mengawal agar "sedikit otoriter" tidak berubah menjadi "sangat otoriter", demi menjaga demokrasi yang telah diraih dengan susah payah. Seiring berjalannya waktu, pernyataan ini kemungkinan akan diuji oleh kasus-kasus korupsi besar yang sedang bergulir, menentukan apakah era Prabowo benar-benar menjadi titik balik perang melawan korupsi di Tanah Air.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Dalam pidato yang mengguncang dunia internasional baru-baru ini, Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir dari Dinasti Pahlavi dan pewaris takhta Shah Mohammad Reza Pahlavi, secara terbuka menyerukan intervensi global untuk mendukung rakyat Iran yang sedang berjuang melawan rezim Republik Islam Teheran. Pernyataan berani ini disampaikan melalui konferensi virtual yang diselenggarakan oleh kelompok oposisi Iran di pengasingan pada akhir pekan lalu, di mana Pahlavi menekankan bahwa "dunia tidak boleh lagi berdiam diri di tengah genosida yang dilakukan rezim terhadap rakyatnya sendiri." Pidato ini datang di tengah eskalasi protes domestik di Iran, dipicu oleh krisis ekonomi parah, korupsi endemik, dan represi brutal terhadap demonstran, terutama setelah kematian Mahsa Amini pada 2022 yang memicu gelombang demonstrasi "Woman, Life, Freedom." Pahlavi, yang telah lama menjadi simbol harapan bagi jutaan orang Iran yang merindukan era pra-revolusi 1979, kini memposisikan dirinya sebagai katalisator perubahan radikal, dengan menyebut rezim Ayatollah Ali Khamenei sebagai "kanker yang harus diangkat secara bedah."

Untuk memahami urgensi seruan Pahlavi, kita harus mundur ke konteks sejarah yang kelam. Revolusi Islam 1979 menggulingkan monarki Pahlavi, yang meskipun otoriter, berhasil memodernisasi Iran menjadi kekuatan regional dengan kemajuan pesat di bidang pendidikan, hak perempuan, dan ekonomi. Namun, rezim teokratis yang muncul di bawah Ayatollah Khomeini justru membawa isolasi internasional, sanksi ekonomi yang menghancurkan, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Saat ini, Iran berada di ambang kehancuran: inflasi mencapai 50 persen, pengangguran muda melebihi 30 persen, dan pasokan listrik serta air bersih sering terputus. Pahlavi menyoroti data dari PBB dan Amnesty International yang mencatat ribuan eksekusi politik, penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis, dan serangan terhadap fasilitas nuklir Israel yang semakin agresif. "Intervensi bukanlah invasi, melainkan dukungan moral, diplomatik, dan mungkin militer terbatas untuk melindungi rakyat dari pembantaian," tegas Pahlavi, menganalogikannya dengan intervensi NATO di Kosovo 1999 atau dukungan Barat terhadap pemberontak Suriah.

Seruan ini bukan sekadar retorika kosong; Pahlavi telah membangun koalisi luas di pengasingan, termasuk mantan pejabat rezim, aktivis diaspora, dan bahkan kelompok minoritas etnis seperti Kurdi dan Baloch yang sering tertindas. Ia mengusulkan roadmap transisi: pembentukan pemerintahan sementara pasca-jatuhnya rezim, pemilu bebas dalam dua tahun, dan jaminan netralitas militer. Pidato tersebut langsung memicu gelombang dukungan di media sosial, dengan hashtag #InterveneForIran trending di Twitter (kini X) dan Instagram, serta demonstrasi solidaritas di kota-kota besar seperti Los Angeles, London, dan Paris—tempat komunitas Iran besar-besaran tinggal. Namun, Pahlavi juga realistis tentang risiko: ia memperingatkan bahwa tanpa intervensi, rezim bisa menggunakan kekacauan untuk mempercepat program nuklirnya, yang kini diperkirakan hanya berbulan-bulan dari senjata atom pertama.

Reaksi internasional terhadap seruan ini beragam dan kompleks. Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden menyatakan "dukungan kuat untuk aspirasi rakyat Iran," meskipun menghindari komitmen militer eksplisit, sementara Uni Eropa menyerukan dialog lebih lanjut. Israel, yang memiliki sejarah konflik panjang dengan Iran, secara tidak langsung mendukung melalui pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebut rezim Teheran sebagai "ancaman eksistensial." Di sisi lain, Rusia dan China—sekutu utama Iran—mengecam Pahlavi sebagai "boneka Barat," sementara rezim Teheran sendiri merespons dengan ancaman hukuman mati terhadapnya jika kembali ke Iran. Para analis seperti Ray Takeyh dari Council on Foreign Relations memuji keberanian Pahlavi, tapi memperingatkan bahwa intervensi bisa memicu perang proxy lebih luas di Timur Tengah, mengingat pengaruh Iran melalui Hizbullah dan Houthi.

Implikasi seruan Pahlavi ini jauh melampaui perbatasan Iran, menantang tatanan geopolitik global di era pasca-Perang Dingin. Bagi Barat, ini adalah ujian akhir: apakah prinsip demokrasi dan hak asasi manusia masih prioritas, atau kepentingan energi dan stabilitas regional lebih utama? Bagi rakyat Iran, yang telah menunjukkan ketangguhan luar biasa melalui protes berkelanjutan, dukungan internasional bisa menjadi titik balik. Seperti yang dikatakan Pahlavi dalam penutup pidatonya, "Iran bukan milik para mullah, tapi milik 85 juta anak bangsa yang haus kebebasan." Di tengah ketegangan yang memuncak, dunia kini menunggu apakah seruan ini akan bergema sebagai panggilan sejarah atau hanya gema di kehampaan pengasingan. Pengembangan selanjutnya patut dipantau ketat, mengingat dinamika Timur Tengah yang tak terduga.

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Ahmad Pramono tegas melarang segala bentuk sweeping atau razia paksa oleh ormas (organisasi masyarakat) terhadap tempat makan dan warung makan di wilayah Jakarta selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Senin (11 Maret 2024), sebagai respons atas maraknya insiden sweeping di tahun-tahun sebelumnya yang sering menimbulkan kegaduhan sosial. "Kami tidak akan mentolerir sweeping apapun oleh ormas. Semua harus taat hukum, puasa itu pribadi, bukan urusan orang lain," tegas Pramono, menekankan komitmen polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum selama bulan suci tersebut. Larangan ini mencakup seluruh jenis usaha kuliner, termasuk restoran, kafe, warteg, hingga pedagang kaki lima yang beroperasi di area publik Jakarta.

Latar belakang larangan ini tak lepas dari pengalaman pahit di Ramadan sebelumnya, di mana sweeping oleh kelompok ormas kerap berujung pada konflik fisik, penutupan paksa usaha, dan pelanggaran hak konsumen serta pemilik usaha. Pada Ramadan 2023, misalnya, puluhan kasus sweeping dilaporkan di Jakarta Selatan dan Pusat, melibatkan Front Pembela Islam (FPI) cabang tertentu dan kelompok massa lainnya yang mengklaim bertindak atas nama syariat Islam. Korban sweeping mayoritas adalah pekerja non-Muslim atau tempat makan yang melayani pengunjung puasa yang sahur atau berbuka, meski tetap mematuhi aturan penjualan makanan siap saji. Data Polri mencatat setidaknya 50 insiden serupa di Jabodetabek, yang tidak hanya merugikan ekonomi pelaku usaha hingga miliaran rupiah, tetapi juga memicu polarisasi sosial di tengah masyarakat multikultural Jakarta. Pramono menyoroti bahwa sweeping semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang melarang ormas melakukan tindakan vigilante atau penggantian wewenang aparat negara.

Dalam upaya penegakan larangan, Polda Metro Jaya telah mengerahkan satuan reserse dan intelijen untuk memantau pergerakan ormas potensial. Pramono menginstruksikan jajarannya untuk bertindak tegas terhadap pelaku sweeping, mulai dari teguran administratif hingga penindakan pidana berdasarkan Pasal 335 KUHP tentang penganiayaan atau Pasal 170 tentang pengeroyokan jika berujung kekerasan. "Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Agama dan Pemprov DKI untuk sosialisasi bahwa puasa adalah ibadah individu, bukan alat untuk memaksa orang lain," ujarnya. Selain itu, polisi bekerja sama dengan platform ojek online dan aplikasi pesan-antar makanan untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar bagi yang membutuhkan sahur atau berbuka di rumah. Langkah preventif ini diharapkan mencegah eskalasi seperti tahun lalu, ketika seorang pemilik warung di Tanah Abang mengalami pemukulan hingga luka parah akibat sweeping liar.

Respons dari berbagai pihak pun beragam. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendukung penuh larangan ini, menyatakan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan menghormati privasi ibadah orang lain. Sementara itu, beberapa ormas seperti Gerakan Masyarakat Bawah (GMB) menyatakan siap patuh, meski meminta polisi juga mengawasi tempat hiburan malam yang diduga melanggar norma Ramadan. Masyarakat Jakarta sendiri menyambut baik kebijakan ini; survei cepat oleh detikcom menunjukkan 78% responden setuju bahwa sweeping hanya menimbulkan onar belaka. Pemilik usaha kuliner seperti Riza, pemilik kafe di Kemang, mengaku lega: "Kami tetap tutup meja makan siang, tapi sweeping bikin takut pelanggan non-puasa datang sahur." Di sisi lain, aktivis HAM memperingatkan agar penegakan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Implikasi jangka panjang dari larangan Pramono ini bisa menjadi preseden positif bagi penanganan isu sensitif Ramadan di kota-kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya, di mana sweeping juga sering terjadi. Dengan pendekatan dialogis dan penegakan hukum yang humanis, Polda Metro Jaya berharap Ramadan tahun ini berjalan damai, fokus pada nilai-nilai kebersamaan umat beragama. Pramono menutup konferensi persnya dengan pesan inspiratif: "Ramadan adalah bulan rahmat, bukan bulan kekerasan. Mari jaga Jakarta tetap aman dan nyaman untuk semua." Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan sweeping di hari pertama pelaksanaan larangan, menandakan awal yang baik menuju bulan puasa tanpa gejolak.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan retorika yang tegas: koruptor harus dimiskinkan secara total. Pernyataan ini disampaikan Gibran dalam sebuah acara diskusi anti-korupsi di Jakarta pada pekan lalu, di mana ia menekankan bahwa aset-aset hasil korupsi tidak boleh lagi menjadi pelindung bagi para pelaku. "Koruptor harus dikembalikan ke kondisi semula, tanpa sepeser pun dari uang rakyat. Ini bukan sekadar hukuman, tapi keadilan restoratif," ujar Gibran, yang langsung menuai aplaus dari hadirin. Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bagi elite politik bahwa isu korupsi tetap menjadi momok utama di tengah euforia kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, ironisnya, di balik dukungan verbal yang lantang dari orang nomor dua di Indonesia ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset—yang menjadi kunci utama untuk merealisasikan visi pemiskinan koruptor—masih terkatung-katung di lembaga legislatif.

RUU Perampasan Aset, yang pertama kali digaungkan sejak era Presiden Joko Widodo, dirancang untuk memperkuat mekanisme penyitaan aset tanpa vonis pidana terlebih dahulu, mirip dengan model di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Undang-undang ini akan memungkinkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk merampas aset korupsi secara proaktif, termasuk properti, saham, dan rekening bank yang disembunyikan di luar negeri. Menurut data KPK, sepanjang 2023 saja, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 58 triliun, dengan aset yang berhasil disita hanya separuhnya. Gibran sendiri pernah menyebut bahwa RUU ini krusial untuk "memutus rantai korupsi secara ekonomi," karena banyak koruptor yang tetap kaya raya meski dipenjara. Sayangnya, sejak diserahkan ke DPR pada 2022, RUU ini mandek di Panitia Khusus (Pansus) DPR, terhambat oleh perdebatan panjang soal definisi "aset ilegal" dan kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia. Fraksi-fraksi oposisi, termasuk PDIP, menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, sementara pendukung seperti Golkar dan Gerindra mendesak percepatan.

Faktor politik yang rumit menjadi penyebab utama kemacetan ini. Pasca-Pilpres 2024, dinamika DPR berubah dengan mayoritas koalisi Prabowo-Gibran, tapi isu RUU Perampasan Aset justru terjepit oleh agenda prioritas lain seperti RUU TNI dan revisi UU KPK. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno, mengkritik bahwa "ini adalah paradoks: pemerintah bicara keras soal korupsi, tapi legislasi pendukungnya lamban karena kepentingan elite." Selain itu, lobi dari kalangan pengusaha dan mantan pejabat yang khawatir aset pribadi mereka terdampak turut memperlambat proses. Contoh kasus seperti Surya Darmadi, pengusaha tambang yang asetnya dirampas KPK senilai Rp 6 triliun, menjadi preseden yang kontroversial—pengadilan akhirnya membatalkan sebagian penyitaan karena dianggap tidak proporsional. Gibran, sebagai mantan Wali Kota Solo yang dikenal pragmatis, tampak frustrasi dengan situasi ini, terutama karena ia sering dikaitkan dengan isu dinasti politik yang rentan tudingan korupsi.

Dampak dari kemacetan RUU ini terasa nyata di lapangan. KPK melaporkan bahwa tanpa payung hukum yang kuat, banyak aset korupsi "hilang" melalui penjualan cepat atau transfer ke kerabat sebelum penyitaan. Kasus e-KTP dan Jiwasraya menjadi contoh tragis di mana miliaran rupiah menguap sia-sia. Para aktivis seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Gibran untuk turun tangan langsung, memanfaatkan posisinya sebagai wapres untuk memobilisasi dukungan publik. "Pemiskinan koruptor bukan slogan kampanye, tapi harus jadi prioritas legislasi," tegas Emiroez Jaafar, koordinator ICW. Di sisi lain, pemerintah dikabarkan sedang menyusun Perppu sebagai jalan pintas, meski ini berisiko ditolak DPR. Pernyataan Gibran ini juga bisa dilihat sebagai sinyal bagi koalisi untuk menggeber RUU sebelum akhir masa sidang 2026.

Ke depan, keberhasilan RUU Perampasan Aset akan menjadi ujian kredibilitas kabinet Prabowo-Gibran. Jika lolos, ini bisa menjadi terobosan besar dalam reformasi hukum pidana, sejalan dengan janji kampanye "Indonesia Emas 2045" yang bebas korupsi. Namun, jika terus mandek, retorika Gibran berisiko dianggap sekadar omong kosong politik. Masyarakat sipil telah menggelar petisi online dengan 500 ribu tanda tangan, menuntut percepatan. Gibran, yang dikenal dekat dengan generasi muda via media sosial, kini dihadapkan pada pilihan: apakah ia akan mendorong secara konkret atau terjebak dalam birokrasi lama? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu hal pasti—pemiskinan koruptor bukan lagi mimpi, melainkan tuntutan mendesak rakyat Indonesia.

TERNATE – Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, telah resmi menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang bulan Ramadan 1445 Hijriah yang jatuh pada Maret-April 2024. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran Wali Kota Ternate Nomor 421/421/Bag.Sekum Tahun 2024, yang mengatur jam operasional kantor pemerintahan dari pukul 08.00 WIB hingga 14.30 WIB, lebih pendek dua jam dibandingkan hari biasa. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi ASN dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, dan kegiatan keagamaan lainnya, sambil tetap menjaga kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan serupa telah menjadi tradisi tahunan di berbagai daerah Indonesia, mencerminkan adaptasi budaya Islam mayoritas terhadap dinamika kerja formal.

Penyesuaian jam kerja ini tidak hanya berlaku untuk ASN lingkungan Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga mencakup instansi vertikal dan BUMD setempat. Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Ternate, Hj. Nurhaliza, SE, kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Selama Bulan Ramadan. "Kami ingin ASN bisa lebih fokus beribadah tanpa mengorbankan tugas pokok dan fungsi. Pelayanan tetap prima, dengan penugasan khusus untuk layanan darurat dan prioritas seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, dan bantuan sosial," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Ternate. Selama periode ini, absensi tetap dilakukan secara ketat melalui aplikasi SIASN, dan pelanggaran seperti bolos atau keterlambatan akan tetap disanksi sesuai aturan disiplin PNS.

Dampak penyesuaian ini dirasakan positif oleh sebagian besar ASN. Survei internal yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate menunjukkan bahwa 78% responden merasa lebih bugar dan produktif dengan jadwal baru, karena waktu istirahat siang lebih panjang untuk tidur siesta pasca-sahur. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi unit pelayanan yang bergantung pada jam panjang, seperti Puskesmas dan Dinas Perhubungan. Untuk mengatasinya, Pemkot Ternate menerapkan sistem shift bagi petugas lapangan dan memperpanjang layanan online melalui aplikasi Ternate Smart Service (TSS). "Ini tahun ketiga kami terapkan model hybrid ini, dan data menunjukkan penurunan keluhan masyarakat sebesar 15% dibandingkan Ramadan sebelumnya," tambah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Arifin.

Secara nasional, kebijakan Ternate selaras dengan arahan Kementerian PANRB yang mendorong fleksibilitas kerja selama Ramadan, termasuk work from home parsial untuk ASN berisiko tinggi seperti lansia atau penyandang disabilitas. Perbandingan dengan daerah tetangga seperti Kota Tidore Kepulauan menunjukkan variasi; di sana jam kerja hanya dipangkas satu jam menjadi hingga pukul 15.00 WIB. Sementara itu, di provinsi tetangga Maluku, Ambon menerapkan jam 08.00-15.00 WIB dengan tambahan hari libur khusus untuk Idul Fitri. Kebijakan Ternate ini juga menjadi contoh bagi kabupaten/kota kecil di Maluku Utara, di mana mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan logistik seperti keterbatasan transportasi umum selama bulan puasa.

Ke depan, Pemkot Ternate berencana mengevaluasi efektivitas kebijakan ini pasca-Ramadan melalui forum rapat koordinasi dengan DPRD dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). "Kami terbuka masukan dari masyarakat untuk perbaikan tahun depan, agar keseimbangan antara ibadah dan pelayanan semakin optimal," pungkas Wali Kota Ternate, H. Sachrun Nur. Dengan demikian, penyesuaian jam kerja ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata gotong royong dalam menyambut bulan suci, sekaligus memperkuat citra Ternate sebagai kota religius yang modern dan peka terhadap kebutuhan warganya.

JAKARTA - Dalam sidang yang mencuri perhatian publik pada Rabu (15/5/2026), seorang bos buzzer profesional bernama Andi Wijaya mengaku secara terbuka bahwa dirinya telah memproduksi sejumlah konten hitam di media sosial yang menargetkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kasus korupsi timah PT Timah, hingga secara eksplisit menyudutkan pimpinan Jaksa Agung. Pengakuan ini disampaikan di Pengadilan Tipikor Jakarta saat Andi menjadi saksi kunci dalam persidangan dugaan konspirasi buzzer politik yang didalangi oleh pihak-pihak berpengaruh. Andi, yang mengelola jaringan lebih dari 500 akun buzzer bayaran, mengungkapkan bahwa operasinya dimulai sejak akhir 2024, tepat saat kasus korupsi timah mulai menggelegar dan menyeret nama-nama besar di pemerintahan era sebelumnya. "Saya dibayar mahal untuk membuat narasi bahwa Tom Lembong terlibat dalam mafia timah, meski bukti minim. Konten itu viral, jutaan views," ujar Andi dengan suara gemetar, sambil menunjukkan bukti transfer uang dari nomor rekening misterius yang kini sedang diselidiki Kejaksaan Agung.

Pengakuan Andi tidak berhenti di situ. Ia mengklaim bahwa instruksi datang dari "orang dalam" yang terkait dengan kepentingan politik tertentu, yang ingin mengalihkan perhatian publik dari inti kasus korupsi timah senilai triliunan rupiah. Kasus ini sendiri telah menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia, melibatkan penggelapan izin tambang ilegal di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Tom Lembong, yang kini menjabat sebagai tokoh oposisi, menjadi sasaran utama karena perannya sebagai Menperin pada 2015-2016, periode awal maraknya praktik ilegal tersebut. Konten-konten yang dibuat Andi termasuk video editan palsu, meme menghina, dan thread Twitter panjang yang menuduh Lembong menerima suap dari pengusaha tambang. "Kami juga disuruh buat narasi bahwa Jaksa Agung lambat menangani kasus ini karena ada intervensi politik. Itu untuk mendiskreditkan pimpinan Kejaksaan," tambah Andi, yang kini menghadapi ancaman dakwaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks.

Reaksi dari berbagai pihak langsung mengalir deras pasca-pengakuan ini. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan gugatan balik terhadap dalang buzzer tersebut, menekankan bahwa tuduhan terhadap dirinya sudah dibantah oleh KPK dan Kejaksaan Agung. "Ini adalah serangan terkoordinasi untuk membungkam kritik kami terhadap korupsi timah yang masih dibiarkan bergulir," kata Lembong dalam konferensi pers singkat. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) memberikan pernyataan resmi bahwa pengakuan Andi akan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan buzzer yang selama ini mengganggu proses hukum. "Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukti adanya upaya sistematis untuk mengacaukan keadilan," tegas Jampidsus, yang juga mengonfirmasi bahwa pimpinan jaksa yang disebut Andi memang menjadi target kampanye hitam, termasuk ancaman pribadi via DM anonim.

Latar belakang kasus ini semakin mendalam saat Andi merinci metode kerjanya. Tim buzzernya menggunakan AI untuk generate gambar palsu Lembong bersama peti timah ilegal, algoritma untuk boost engagement, dan bot farm untuk flood komentar negatif. Total, Andi mengaku meraup Rp 5 miliar dari 10 klien berbeda dalam setahun terakhir, dengan kasus timah sebagai proyek terbesar. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Susanti, menganalisis fenomena ini sebagai "perang informasi hybrid" yang mengancam demokrasi Indonesia. "Buzzer bukan lagi alat kampanye biasa, tapi senjata untuk memanipulasi fakta hukum. Kasus ini harus jadi pelajaran agar ada regulasi ketat terhadap konten berbayar," katanya. Kejaksaan Agung kini bergerak cepat, menyita server Andi dan memanggil 20 akun buzzer utama untuk diperiksa.

Implikasi jangka panjang dari pengakuan ini bisa mengguncang lanskap politik dan hukum Indonesia menjelang Pemilu 2029. Kasus timah, yang awalnya fokus pada pengusaha Harvey Moeis dan pejabat daerah, kini melebar ke ranah propaganda digital yang diduga didukung elite politik. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berjanji memperketat UU ITE untuk menjerat pelaku buzzer, sementara DPR Komisi III mendesak pembentukan satgas khusus anti-hoaks. Pengamat hukum Yusril Ihza Mahendra memperingatkan, "Jika tidak ditangani tegas, ini bisa jadi preseden buruk di mana keadilan ditekan oleh duit dan algoritma." Sidang lanjutan dijadwalkan minggu depan, dengan harapan kebenaran penuh terungkap, mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) resmi membuka pendaftaran layanan penukaran uang rupiah baru edisi Lebaran 2026 melalui aplikasi Pintar BI mulai hari ini, Senin (9 Maret 2026). Inisiatif ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang baru dalam rangka Idul Fitri yang jatuh pada akhir bulan, sekaligus mengurangi antrean panjang di kantor cabang BI dan bank penyalur. Layanan digital ini menjadi bagian dari strategi BI untuk mempercepat transformasi keuangan non-tunai, di mana masyarakat dapat memesan uang baru secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi penukaran. Menurut Direktur Pengelolaan Uang Rupiah BI, Juda Poli, layanan ini telah dioptimalkan dengan fitur keamanan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan, dengan kuota pemesanan mencapai miliaran lembar pecahan kecil seperti Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 yang paling diminati untuk kebutuhan amplop THR dan zakat fitrah.

Proses pendaftaran via Pintar BI terbilang sederhana namun memerlukan persiapan matang. Pengguna cukup mengunduh aplikasi Pintar BI melalui Google Play Store atau App Store, kemudian mendaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan identitas asli. Setelah login, pilih menu "Uang Baru Lebaran", masukkan jumlah pecahan yang diinginkan (minimal Rp500.000 per transaksi), serta pilih titik penukaran terdekat dari 1.200 lokasi mitra BI di seluruh Indonesia, termasuk kantor pos, bank BUMN, dan e-wallet terintegrasi. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau QRIS, dan konfirmasi pengambilan akan dikirim via notifikasi push dalam waktu 24 jam. BI menekankan bahwa pemesanan hanya berlaku untuk individu dengan KTP aktif, dengan batas maksimal Rp10 juta per orang untuk menghindari penimbunan. Data tahun lalu menunjukkan, dari 15 juta lembar uang baru yang disalurkan, 70% berhasil melalui kanal digital, menghemat waktu hingga 80% dibanding metode konvensional.

Layanan ini tidak hanya soal kemudahan, tapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional menjelang Lebaran. Uang baru Lebaran biasanya menyumbang peningkatan permintaan tunai hingga 30% atau Rp200 triliun, yang jika tidak dikelola baik berpotensi memicu inflasi musiman. Dengan Pintar BI, BI dapat memetakan distribusi uang secara presisi berdasarkan data geolokasi pengguna, sehingga mengurangi risiko kekosongan stok di daerah pelosok. Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Rhenald Kasali, menilai inisiatif ini sebagai langkah maju menuju inklusi keuangan digital, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang mencapai 60% populasi pengguna app BI. Namun, tantangan tetap ada: akses internet di pedesaan yang masih terbatas, sehingga BI bekerja sama dengan Telkomsel dan XL untuk menyediakan hotspot gratis di 500 titik penukaran prioritas. Selain itu, edukasi anti-penipuan menjadi krusial, mengingat maraknya modus phishing yang menyamar sebagai Pintar BI.

Lebih mendalam, evolusi layanan ini mencerminkan adaptasi BI terhadap tren fintech pasca-pandemi. Diluncurkan pada 2023, Pintar BI kini memiliki 25 juta unduhan dengan rating 4.8 di Play Store, menawarkan fitur holistik mulai dari edukasi moneter hingga simulasi investasi SBN digital. Untuk Lebaran 2026, BI menyiapkan edisi spesial dengan elemen desain nuansa Islami pada pecahan Rp20.000, meski tetap mematuhi standar keamanan seperti watermark holografik dan tinta berubah warna. Masyarakat diimbau memantau kuota melalui dashboard app, karena pemesanan ditutup tiga hari sebelum Lebaran untuk proses cetak dan distribusi. Bagi yang terlambat, opsi walk-in tetap tersedia tapi dengan risiko antrean. Dengan demikian, Pintar BI bukan hanya alat tukar uang, tapi pintu gerbang era keuangan pintar yang inklusif, mendukung momentum ekonomi Lebaran yang diproyeksikan tumbuh 5,5% year-on-year. BI optimis, tahun ini 80% uang baru akan tersalur via digital, memperkuat resiliensi rupiah di tengah gejolak global.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan keyakinannya atas penguasaan mayoritas kursi di DPR RI pasca-Pemilu 2024, dengan menyatakan bahwa "kontrol kita melebihi oposisi". Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak yang meminta agar tidak ada serangan politik terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, melalui juru bicara Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menekankan bahwa kekuatan koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen jauh lebih unggul dibandingkan kelompok oposisi, sehingga isu-isu sensitif seperti dugaan pelanggaran etik atau hukum terhadap pasangan tersebut dapat diatasi dengan mudah. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika politik pasca-pemungutan suara yang telah menghasilkan kemenangan telak bagi Prabowo-Gibran dengan lebih dari 58% suara nasional.

Latar belakang pernyataan Golkar tidak lepas dari hasil pemilu legislatif yang memperkuat posisi partai berlambang beringin ini sebagai kekuatan terbesar di DPR periode 2024-2029. Golkar berhasil meraih 102 kursi, diikuti PDI Perjuangan dengan 110 kursi, namun formasi koalisi pemerintahan yang dipimpin Prabowo telah menyatukan Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKB, mencapai total sekitar 307 kursi dari 580 kursi DPR—mayoritas absolut yang melebihi dua pertiga. Sementara itu, oposisi yang terdiri dari PDIP dan PKS hanya menguasai sekitar 152 kursi. Ahmad Doli menambahkan, "Kami tidak perlu khawatir dengan serangan oposisi karena kontrol legislatif ada di tangan koalisi. Ini bukan soal menyerang balik, tapi menjaga stabilitas pemerintahan baru agar bisa fokus pada program prioritas seperti pangan dan ekonomi." Pernyataan ini seolah menjawab kekhawatiran publik dan elite politik yang meminta netralitas parlemen terhadap isu-isu seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon wapres yang pernah menyeret nama Gibran.

Dalam wawancara eksklusif dengan detikNews, Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyoroti strategi Golkar ke depan untuk mendukung agenda legislasi Prabowo-Gibran. "Kami akan prioritaskan RUU yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk reformasi birokrasi dan hilirisasi sumber daya alam. Oposisi boleh mengkritik, tapi dengan mayoritas ini, setiap RUU akan lolos dengan mulus," ujarnya. Golkar, yang historically dikenal sebagai partai mesin politik era Orde Baru, kini repositioning diri sebagai pilar utama pemerintahan Prabowo dengan memanfaatkan jejaring eksekutif di kementerian strategis. Airlangga Hartarto sendiri disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Ekonomi, yang semakin memperkuat pengaruh Golkar di kabinet. Namun, pernyataan ini juga memicu kritik dari kalangan oposisi, yang menyebutnya sebagai "arogansi kekuasaan" yang berpotensi mengikis checks and balances demokrasi.

Implikasi dari dominasi Golkar dan koalisi ini terhadap lanskap politik Indonesia cukup signifikan. Analis politik dari CSIS, Arya Fernandes, menilai bahwa mayoritas supermayoritas ini memungkinkan Prabowo-Gibran untuk mengesahkan amandemen konstitusi jika diperlukan, meski ia menekankan pentingnya dialog inklusif. "Ini era konsolidasi kekuasaan, tapi tanpa oposisi yang kuat, risiko korupsi struktural bisa meningkat. Golkar harus ingat pelajaran dari masa lalu," kata Arya. Di sisi lain, elite Golkar menepis tudingan tersebut, dengan Doli menambahkan bahwa partai akan tetap terbuka untuk isu-isu substantif seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Seruan "jangan serang Prabowo-Gibran" yang beredar di media sosial juga dilihat sebagai upaya menjaga citra pasangan terpilih di tengah gugatan sengketa pilpres di MK yang kemungkinan besar ditolak.

Pada akhirnya, pernyataan Golkar ini mencerminkan optimisme tinggi menjelang pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober 2024. Dengan kontrol parlemen yang solid, partai-partai koalisi berharap transisi kekuasaan berjalan mulus tanpa gejolak oposisi. Namun, publik tetap waspada: apakah dominasi ini akan menghasilkan pemerintahan efektif atau justru oligarki politik? Dinamika DPR ke depan akan menjadi ujian nyata bagi klaim Golkar bahwa "kontrol kita melebihi oposisi". Hingga kini, Golkar terus menggelar rapat internal untuk menyusun agenda legislasi pertama, menandakan kesiapan penuh menghadapi era baru kepemimpinan nasional.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap elite bisnis nasional dalam pidato yang disampaikan pada acara bertajuk "Forum Pengusaha Nasional 2026" di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/10/2026). Di hadapan ratusan pengusaha kaya raya yang hadir, Prabowo dengan nada tegas menyatakan, "Kalian sudah besar, sudah untung raya, sekarang saatnya patuhi peraturan! Jangan lagi cari celah atau lobi-lobi untuk mengakali hukum." Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik, mengingatkan pada komitmen pemerintahan barunya untuk menegakkan supremasi hukum di tengah dinamika ekonomi pasca-pandemi yang masih rapuh. Pidato ini bukan sekadar seruan moral, melainkan bagian dari strategi Prabowo untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kolusi yang selama ini mewarnai hubungan antara pengusaha dan pejabat negara.

Latar belakang pernyataan Prabowo tak lepas dari isu-isu hangat di sektor bisnis Indonesia belakangan ini. Beberapa bulan terakhir, KPK telah mengungkap sejumlah kasus suap yang melibatkan pengusaha besar dengan pejabat di kementerian terkait perizinan dan proyek infrastruktur. Prabowo, yang baru saja dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, tampaknya ingin mengirim sinyal kuat bahwa era "koneksi politik" untuk mendapatkan keuntungan bisnis telah berakhir. Dalam pidatonya, ia menekankan prinsip "no exception" bagi siapa pun, termasuk konglomerat yang telah berkontribusi besar pada pertumbuhan PDB nasional mencapai 5,2% tahun lalu. "Saya hormati kalian sebagai penggerak ekonomi, tapi aturan adalah aturan. Patuhi pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Itu kewajiban, bukan beban," ujar Prabowo, yang disambut tepuk tangan meriah meski ada bisik-bisik di antara audiens. Analis politik dari Universitas Indonesia, Andi Wijaya, menilai ini sebagai langkah cerdas Prabowo untuk merebut hati masyarakat kelas menengah yang muak dengan ketidakadilan ekonomi.

Implikasi dari peringatan Prabowo ini berpotensi mengguncang ekosistem bisnis Indonesia yang selama ini bergantung pada relasi informal dengan pemerintah. Pengusaha seperti Chairul Tanjung dan kelompok konglomerat lainnya kini dihadapkan pada dilema: bagaimana beradaptasi dengan regulasi yang lebih ketat tanpa mengorbankan daya saing global. Pemerintah Prabowo telah mengumumkan rencana reformasi birokrasi, termasuk digitalisasi perizinan melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) versi terbaru, yang diharapkan meminimalkan intervensi manusia dan peluang korupsi. Namun, para pengusaha menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu kaku bisa menghambat investasi asing, terutama di tengah persaingan dengan Vietnam dan India. "Kami siap patuhi aturan, tapi butuh kepastian hukum yang adil," kata salah satu pengusaha tekstil terkemuka yang enggan disebut namanya usai acara. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi mencapai Rp1.200 triliun pada 2025, tapi penurunan 5% di sektor manufaktur akibat ketidakpastian regulasi.

Lebih dalam lagi, pidato Prabowo ini mencerminkan visi "Indonesia Emas 2045" yang menjadi jargon kampanyenya. Ia menyoroti bahwa pengusaha besar memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung program populis seperti makan siang gratis dan hilirisasi nikel, yang memerlukan kontribusi pajak optimal. Kritikus dari kalangan oposisi, seperti PDI-P, menyebut ini sebagai taktik populis untuk mengalihkan perhatian dari isu defisit anggaran yang membengkak menjadi 3,5% dari PDB. Namun, pendukung Prabowo, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, memuji pendekatan ini sebagai "revolusi mental" bagi elite ekonomi. Survei Indikator Politik menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo naik menjadi 68% pasca-pidato, dengan mayoritas responden setuju bahwa pengusaha harus lebih taat aturan. Ke depan, pemerintah berencana membentuk Satgas Pengawasan Bisnis Elite untuk memastikan implementasi, yang kemungkinan akan melibatkan sinergi KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

Pada akhir pidatonya, Prabowo menutup dengan nada optimis: "Bersama, kita bangun Indonesia kuat. Pengusaha patuhi aturan, pemerintah fasilitasi kemudahan usaha. Itu win-win solution." Respons pasar langsung terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,2% pada perdagangan berikutnya, menandakan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan baru. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam menjembatani kepentingan pengusaha dengan agenda reformasi. Apakah peringatan ini hanya gertakan atau benar-benar akan diikuti tindakan tegas? Waktu yang akan menjawab, tapi jelas bahwa Prabowo sedang mengukir citra sebagai pemimpin yang tak pandang bulu dalam memberantas budaya impunitas di kalangan atas.

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudha resmi mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan personel Polri. Penggelontoran dana raksasa ini dijadwalkan cair paling lambat di awal bulan puasa Ramadhan 1447 Hijriah, atau sekitar Maret 2026, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi aparatur negara sepanjang tahun. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kabinet Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, tetapi juga menjadi katalisator stimulus ekonomi nasional di tengah tantangan inflasi global.

Alokasi THR tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, naik sekitar 15% dari Rp47,8 triliun pada 2025. Rincian dana mencakup Rp32 triliun untuk 4,2 juta PNS di lingkungan kementerian dan lembaga, Rp15 triliun untuk 450 ribu personel TNI aktif, serta Rp8 triliun untuk 400 ribu anggota Polri. "Kami berkomitmen penuh untuk memastikan THR cair tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwal biasa, agar saudara-saudara kita di aparatur negara bisa merayakan Idul Fitri dengan hati tenang," ujar Menteri Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (15/2/2026). Ia menambahkan bahwa pencairan akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima, dengan verifikasi data melalui aplikasi e-Thr untuk mencegah kebocoran anggaran.

Langkah ini bukan sekadar kewajiban konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi juga strategi ekonomi makro yang matang. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Wijaya, menilai bahwa suntikan Rp55 triliun ini berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat hingga 2-3% pada kuartal kedua 2026. "THR aparatur negara sering kali menjadi pemicu multiplier effect di sektor ritel, pariwisata, dan UMKM, terutama menjelang Lebaran. Dengan cair awal puasa, efeknya bisa lebih panjang dan merata," katanya kepada wartawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menunjukkan bahwa THR berkontribusi hingga 20% terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama Ramadan.

Namun, di balik euforia ini, muncul pula keresahan dari kalangan pegawai honorer dan non-PNS yang jumlahnya mencapai 2 juta orang. Mereka menuntut keadilan melalui petisi daring yang telah ditandatangani 500 ribu orang. Pemerintah menjanjikan solusi melalui program bantuan sosial terpisah senilai Rp10 triliun dari APBN cadangan. Sementara itu, oposisi di DPR RI mempertanyakan sumber pendanaan, mengingat defisit fiskal yang masih menganga di 2,8% dari PDB. Menteri Purbaya menepis kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa anggaran bersumber dari efisiensi belanja non-prioritas dan penerimaan pajak yang melebihi target Rp1.800 triliun tahun ini.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda. Secara keseluruhan, kebijakan THR ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global. Dengan pengelolaan yang transparan, diharapkan tidak hanya meningkatkan loyalitas aparatur negara, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan inklusif menuju target 6% pada akhir 2026. Pemerintah terus memantau distribusi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, sementara masyarakat diajak berpartisipasi melalui pengaduan via hotline Kemenkeu 1500-200.

JAKARTA - Ketegangan antara Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai puncaknya setelah Yaqut secara terbuka menyatakan perlawanannya terhadap penyelidikan yang sedang digulirkan lembaga antirasuah tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Agama pada Selasa (15/10/2026), Yaqut tidak segan menyebut pemanggilan KPK sebagai "serangan politik" yang bertujuan melemahkan kinerja pemerintahannya. "Saya tidak akan diam saja melihat upaya-upaya yang jelas-jelas bermotif politik ini. KPK harus buktikan tuduhannya dengan fakta, bukan asumsi," tegas Yaqut, yang dikenal dengan julukan Gus Yaqut karena latar belakangnya sebagai tokoh ulama dari PCNU Tuban. Pernyataan ini langsung memicu respons keras dari KPK, yang melalui juru bicaranya menegaskan bahwa penyelidikan akan berlanjut tanpa tekanan eksternal.

Latar belakang konflik ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama periode 2024-2025, khususnya terkait proyek pembangunan infrastruktur pesantren dan program digitalisasi pendidikan keagamaan. KPK mulai menyoroti kasus ini sejak Juni lalu, setelah menerima laporan masyarakat dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan mark-up anggaran hingga miliaran rupiah. Yaqut, yang menjabat sejak era Presiden Joko Widodo dan dipertahankan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, disebut-sebut sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan tersebut. Namun, Menteri Agama membantah keras, mengklaim bahwa semua proses pengadaan telah melalui mekanisme transparan dan diawasi langsung oleh inspektorat jenderal kementerian. "Ini bukan soal korupsi, tapi upaya untuk menjatuhkan saya karena peran saya dalam menjaga stabilitas umat di tengah isu-isu sensitif seperti radikalisme," ujar Yaqut, merujuk pada keberhasilannya dalam program deradikalisasi yang menuai pujian internasional.

KPK, di sisi lain, menunjukkan sikap teguh melalui pernyataan resmi Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang menyatakan bahwa "kami tidak takut terhadap tekanan dari siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara. Penyelidikan ini murni berdasarkan fakta dan bukti yang telah kami kumpulkan dari saksi-saksi kunci dan dokumen keuangan." Lembaga ini telah memeriksa puluhan saksi, termasuk direktur pengadaan di Kemenag dan vendor swasta yang terlibat, dengan beberapa di antaranya mengonfirmasi adanya indikasi suap dalam tender proyek senilai Rp 500 miliar. Bahkan, KPK telah menyita dokumen dan perangkat elektronik dari kantor kementerian, meski Yaqut menilai itu sebagai "pencitraan berlebihan". Sejarah KPK yang pernah berhadapan dengan menteri-menteri sebelumnya, seperti kasus Siti Nurbaetih Fadilah atau Idrus Marham, menjadi pengingat bahwa tidak ada yang kebal hukum, meski Yaqut mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan tata usaha negara jika pemanggilannya dianggap tidak sah.

Implikasi dari pertarungan ini semakin mendalam bagi dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan satu tahun. Yaqut, sebagai representasi kekuatan NU di kabinet, mendapat dukungan kuat dari kalangan pesantren dan ormas Islam tradisional, yang melihatnya sebagai korban politik dari faksi-faksi oposisi atau bahkan rival internal partai. Namun, publik sipil dan aktivis antikorupsi seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk tidak bergeming. "Ini ujian kredibilitas KPK pasca-reformasi undang-undang yang sempat melemahkan lembaga ini. Jika Yaqut lolos, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan runtuh," kata Koordinator ICW, Adnan Topan. Sementara itu, DPR melalui Komisi VIII yang membidangi agama juga mulai ikut campur, dengan rencana rapat dengar pendapat terhadap Kemenag minggu depan untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

Hingga kini, KPK belum menetapkan Yaqut sebagai tersangka, tapi pemanggilan ulang dijadwalkan dalam waktu dekat. Yaqut sendiri mengindikasikan kemungkinan melibatkan pengacara senior seperti Hotman Paris Hutapea untuk membela diri. Pertarungan ini tidak hanya menguji independensi KPK, tapi juga kestabilan kabinet yang bergantung pada koalisi politik lintas partai. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Bivitri Susanti, menilai bahwa "kasus ini bisa menjadi preseden penting: apakah pejabat eksekutif bisa 'melawan' lembaga penegak hukum tanpa konsekuensi, atau justru mempercepat reformasi tata kelola anggaran negara." Dengan demikian, publik menanti langkah konkret selanjutnya, apakah ini akan berujung pada dakwaan atau rekonsiliasi politik di balik layar.

WASHINGTON, 15 November 2026 – Dalam langkah yang semakin mempertajam ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Presiden Donald J. Trump telah memerintahkan penempatan dua kapal induk tambahan kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) ke wilayah perairan sekitar Iran. Keputusan ini, yang diumumkan secara resmi oleh Pentagon pada Sabtu malam waktu setempat, menandai eskalasi signifikan dari postur militer AS di Teluk Persia, di mana armada kapal induk AS kini mencapai empat unit – termasuk USS Abraham Lincoln dan USS Dwight D. Eisenhower yang sudah berada di posisi sebelumnya. Pernyataan Trump melalui akun Truth Social-nya menyebutkan, "Iran harus sadar bahwa kami tidak main-main. Perang tinggal sejengkal jika mereka terus provokasi kami dan sekutu kami." Langkah ini datang hanya dua minggu setelah serangan rudal Iran terhadap pangkalan AS di Irak, yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan lainnya, memicu kemarahan di Washington.

Latar belakang konflik ini dapat ditelusuri kembali ke akhir masa kepresidenan Trump pertama pada 2020, ketika pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh drone AS memicu gelombang balasan dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Setelah kembalinya Trump ke Gedung Putih pada Januari 2025 melalui pemilu yang kontroversial, administrasinya langsung mengadopsi kebijakan "tekanan maksimum" yang lebih agresif terhadap Teheran. Sanksi ekonomi yang melumpuhkan ekspor minyak Iran telah dikombinasikan dengan latihan militer bersama Israel dan Arab Saudi, termasuk simulasi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan intelijen AS yang bocor ke media, Iran diduga telah memperkaya uranium hingga 90% – tingkat senjata – di situs bawah tanah Fordow, melanggar kesepakatan nuklir JCPOA yang runtuh sepenuhnya pada 2023. Penambahan kapal induk ini bukan hanya respons defensif, melainkan sinyal ofensif: setiap kapal induk membawa hingga 75 pesawat tempur F/A-18 Super Hornet dan skuadron drone MQ-25 Stingray, mampu melancarkan 120 sorti udara per hari untuk mendominasi udara Teluk Persia.

Secara strategis, penempatan kapal induk baru ini – USS Gerald R. Ford dan USS John F. Kennedy – akan membentuk "cincin baja" di sekitar Iran, dengan posisi di Laut Arab, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Analis militer dari Institute for the Study of War (ISW) menyatakan bahwa armada ini dapat memblokade 20% pasokan minyak dunia melalui Selat Hormuz, yang 80% lalu lintasnya berasal dari Teluk Persia. "Ini adalah demonstrasi kekuatan total," kata Jack Watling, pakar pertahanan dari Royal United Services Institute (RUSI). "Iran akan kesulitan menembus pertahanan Aegis destroyer yang melindungi kapal induk, meskipun mereka punya rudal hipersonik Fateh-110." Trump juga mengumumkan peningkatan bantuan militer ke Israel senilai USD 5 miliar, termasuk sistem Iron Dome versi laut, untuk mengantisipasi serangan balasan dari proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Reaksi internasional terhadap manuver AS bervariasi. Rusia dan China, sekutu dekat Iran, mengecam keras melalui PBB, dengan Moskow mengirim fregat ke Laut Kaspia sebagai respons simbolis. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, "AS memprovokasi perang dunia ketiga demi minyak." Sementara itu, Uni Eropa mendesak de-eskalasi melalui saluran diplomatik, meskipun Jerman dan Prancis diam-diam mendukung sanksi tambahan. Di kawasan, Arab Saudi dan UEA menyambut baik, dengan Riyadh mengonfirmasi latihan bersama "Thunder Strike" mulai minggu depan. Iran sendiri merespons dengan uji coba rudal balistik Sejjil yang mampu mencapai Israel, dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan "samudra darah" jika AS menyerang.

Implikasi dari eskalasi ini berpotensi mengguncang stabilitas global. Harga minyak Brent melonjak 15% menjadi USD 120 per barel dalam 24 jam terakhir, memicu kekhawatiran inflasi di AS dan Eropa. Ekonom dari Goldman Sachs memproyeksikan bahwa blokade Hormuz bisa menaikkan harga hingga USD 200, memicu resesi global. Di sisi politik domestik, langkah Trump mendapat dukungan kuat dari Partai Republik, dengan Senator Lindsey Graham menyebutnya "kepemimpinan sejati," sementara Demokrat seperti Nancy Pelosi menuduhnya "bermain api untuk pemilu midterm." Para ahli memperingatkan bahwa meskipun AS unggul secara teknologi, perang konvensional dengan Iran bisa berlarut-larut seperti Afghanistan, dengan korban sipil tinggi dan risiko nuklir. Saat ketegangan mendekati titik didih, dunia menahan napas: apakah ini gertakan Trump atau awal dari konflik terbesar abad ke-21?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit lebih kuat di tengah tantangan global, sambil menyindir sekelompok ekonom yang dianggapnya "nggak jelas" karena kerap menyebarkan pesimisme yang menurunkan moral masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara bertajuk "Forum Ekonomi Nasional 2026" di Jakarta, Rabu (15/10/2026), di mana ia menekankan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat pemulihan pasca-pandemi dan gejolak geopolitik. "Saya yakin ekonomi kita akan bangkit. Tapi ada ekonom nggak jelas yang selalu turunkan moral rakyat. Mereka bilang ini jelek, itu jelek, padahal data menunjukkan tren positif," ujar Prabowo dengan nada tegas, disambut aplaus dari para pelaku usaha yang hadir. Keyakinan Prabowo ini didasari oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai 5,2 persen pada 2026 oleh Bank Indonesia, lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya sekitar 3 persen menurut IMF.

Latar belakang pernyataan Prabowo tidak lepas dari dinamika ekonomi Indonesia belakangan ini. Meski sempat tertekan oleh inflasi impor akibat kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah di kisaran Rp16.000 per dolar AS, perekonomian Tanah Air menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III-2026 mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,1 persen year-on-year, didorong oleh sektor manufaktur, pertambangan, dan ekspor komoditas seperti nikel serta sawit. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo telah meluncurkan program stimulus senilai Rp500 triliun, termasuk subsidi BBM berkelanjutan dan insentif pajak untuk UMKM, yang diklaim berhasil menekan angka pengangguran menjadi 4,8 persen. Namun, kritik dari kalangan ekonom independen seperti Faisal Basri dan Didik J. Rachbini sering kali menyoroti risiko utang negara yang membengkak hingga 40 persen dari PDB, serta ketergantungan pada investasi asing yang rentan terhadap resesi global. Prabowo tampaknya merujuk pada kelompok ini sebagai "ekonom nggak jelas" yang dianggapnya lebih fokus pada narasi negatif daripada solusi konstruktif.

Pernyataan Prabowo ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar ekonomi. Faisal Basri, salah satu ekonom yang sering dikaitkan dengan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal, membalas melalui akun X-nya bahwa "Presiden harusnya dengar data, bukan sindir kritik. Ekonomi kita memang tumbuh, tapi kualitasnya rendah karena bergantung konsumsi rumah tangga yang rapuh." Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pandangan Prabowo, menyatakan bahwa sentimen positif dari pemimpin negara justru krusial untuk mendorong investasi. "Ketika presiden optimis, investor percaya. Moral rakyat tinggi, konsumsi naik, roda ekonomi berputar lebih cepat," katanya dalam kesempatan terpisah. Analisis mendalam dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa narasi pesimis memang berdampak pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang sempat turun 2 poin pada September 2026, meski kini mulai pulih berkat kebijakan pro-rakyat Prabowo seperti program makan siang gratis yang menyerap 10 juta tenaga kerja baru di sektor pertanian dan logistik.

Lebih jauh, Prabowo menguraikan visi jangka panjangnya untuk ekonomi Indonesia melalui konsep "Ekonomi Pancasila" yang menekankan kemandirian pangan, industrialisasi hijau, dan digitalisasi UMKM. Ia menargetkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045 dengan pertumbuhan rata-rata 6-7 persen per tahun. Untuk mewujudkannya, pemerintah berencana menarik investasi asing langsung (FDI) hingga US$50 miliar pada 2027, fokus pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di 10 provinsi. Kritik terhadap ekonom pesimis juga dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menyatukan narasi nasional di tengah polarisasi pasca-pemilu 2024. Para pengamat politik seperti Adi Prayitno dari CSIS menilai, pendekatan ini efektif untuk membangun legitimasi, meski berisiko menimbulkan persepsi intoleransi terhadap dissenting voices. Meski demikian, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan ekonomi mencapai 68 persen, tertinggi sejak Prabowo dilantik.

Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo bukan hanya sindiran semata, melainkan panggilan untuk solidaritas nasional dalam menghadapi badai ekonomi global seperti perang dagang AS-China dan krisis energi Eropa. Dengan cadangan devisa mencapai rekor US$150 miliar dan peringkat kemudahan berusaha naik ke posisi 50 dunia versi World Bank, Indonesia berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan ke depan seperti transisi energi dan ketimpangan regional tetap menjadi ujian berat. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan optimisme retoris, tapi juga reformasi struktural yang mendalam untuk memastikan pemulihan ekonomi merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Forum Ekonomi Nasional ini diharapkan menjadi titik tolak bagi kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

JEMBER – Tragedi bencir bandang yang melanda Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Sabtu malam (15/2/2026) telah menewaskan seorang perempuan berinisial Siti Aminah, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe. Korban ditemukan tewas tertimpa longsor tanah akibat luapan Sungai Bedadung yang deras mengamuk setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 12 jam. Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jember berhasil mengevakuasi jenazah korban pada Minggu pagi (16/2/2026) setelah operasi pencarian yang melelahkan di tengah kondisi cuaca ekstrem. Keluarga korban yang ditinggalkan suami dan tiga anak masih dalam duka mendalam, sementara warga sekitar mengenang Siti sebagai sosok pekerja keras yang sering membantu tetangga saat musim hujan tiba. Insiden ini menjadi pengingat pahit akan kerentanan wilayah lereng pegunungan Jember terhadap bencana hidrometeorologi, di mana curah hujan mencapai 250 milimeter dalam sehari, melebihi ambang batas normal bulanan.

Kronologi banjir dimulai sekitar pukul 18.00 WIB ketika intensitas hujan meningkat drastis, memicu luapan enam sungai utama di Jember, termasuk Bedadung, Tempurejo, dan Krukitan. Air bah yang membawa lumpur dan puing-puing kayu menyapu permukiman padat di 15 kecamatan, mengisolasi lebih dari 5.000 warga di 20 desa. Di Desa Sumberjambe, longsor tanah seluas 500 meter persegi menerjang rumah korban tepat pukul 21.30 WIB, menyembunyikan Siti di bawah tumpukan tanah basah. Saksi mata, tetangga korban bernama Budi Santoso (52), menceritakan kepada awak media bahwa "air naik begitu cepat, seperti tsunami kecil. Kami sempat berteriak memanggil Mbok Siti, tapi suara gemuruh longsor menutupi segalanya." Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa pola La Niña yang berkepanjangan tahun ini memperburuk kondisi, dengan suhu permukaan laut yang hangat memicu pola hujan tidak menentu di Jawa Timur. Pemerintah daerah telah mengaktifkan Status Siaga Darurat Bencana sejak Jumat sebelumnya, namun volume air yang tak terduga membuat evakuasi awal terhambat.

Dampak banjir ini meluas, merendam 1.200 rumah, merusak 300 hektare sawah, dan memutus akses 15 jembatan gantung. Lebih dari 2.000 warga mengungsi ke 25 posko sementara di masjid dan balai desa, sementara listrik padam di 40 persen wilayah kabupaten selama 24 jam. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp150 miliar, dengan sektor pertanian paling terpukul karena tanaman padi panen raya hanyut. Di tengah kekacauan, aksi heroik warga lokal patut diapresiasi; kelompok relawan muda menggunakan drone otonom berbasis AI – teknologi canggih tahun 2026 – untuk memetakan zona banjir dan mendistribusikan makanan siap saji via perahu motor. Namun, tantangan kesehatan muncul dengan 150 kasus diare dan infeksi kulit dilaporkan, memaksa Dinas Kesehatan Jember mengerahkan tim medis mobile dengan vaksin anti-diare massal. Korban jiwa sementara masih satu orang, tapi 12 warga hilang di Kecamatan Tempurejo, di mana pencarian terus berlangsung dengan bantuan helikopter Basarnas.

Respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah menjadi penopang utama penanganan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi Jember pada Minggu siang dan mengalokasikan Rp50 miliar dari APBD provinsi untuk rehabilitasi infrastruktur, termasuk normalisasi sungai dengan teknologi geo-teksil ramah lingkungan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjanjikan percepatan proyek tanggul raksasa di Sungai Bedadung yang tertunda dua tahun akibat pandemi sebelumnya. BPBD Jember, dipimpin Kepala Dinas Eko Purnomo, telah mendistribusikan 10 ton beras, obat-obatan, dan selimut ke posko pengungsian. "Kami prioritaskan evakuasi lansia dan anak-anak menggunakan perahu karet berteknologi sonar bawah air untuk deteksi korban terperangkap," ujar Eko. LSM internasional seperti Palang Merah juga turun tangan, menyediakan tenda tahan air pintar yang terhubung IoT untuk monitoring cuaca real-time. Koordinasi lintas instansi ini, didukung platform digital Satu Data Bencana Nasional 2026, diharapkan meminimalkan korban di masa depan.

Melihat ke depan, banjir Jember ini menyoroti urgensi adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. Ahli hidrologi dari Universitas Jember, Dr. Rina Wijayanti, menekankan bahwa "pembangunan liar di bantaran sungai dan deforestasi lereng gunung memperparah longsor. Diperlukan moratorium izin bangunan dan reboisasi massal dengan bibit pohon endemik." Pemerintah pusat berencana mengintegrasikan AI prediksi banjir ke aplikasi MyBencana untuk warga, memungkinkan peringatan dini 72 jam sebelumnya. Sementara keluarga Siti Aminah menerima santunan Rp50 juta dari BPJS Ketenagakerjaan dan doa restu warga, masyarakat Jember bangkit dengan semangat gotong royong. Insiden ini bukan hanya statistik, tapi panggilan untuk aksi kolektif agar nyawa tak lagi menjadi korban alam yang marah. BMKG memprediksi hujan reda dalam 48 jam, tapi kewaspadaan tetap tinggi hingga normalisasi penuh tercapai.

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Purbaya Yudha, dengan tegas membantah isu yang beredar luas di media sosial dan beberapa portal berita bahwa separuh utang perusahaan penyewaan skuter listrik Whoosh akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Rabu (14/10), di tengah hiruk-pikuk spekulasi yang memicu keresahan publik soal pengelolaan keuangan negara. "Isu tersebut tidak benar dan murni mengada-ada. Whoosh bukan anak usaha BUMN secara langsung, dan pembayaran utangnya tidak akan menyentuh APBN sedikit pun," tegas Purbaya, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi. Respons cepat ini datang setelah sebuah thread viral di platform X (sebelumnya Twitter) mengklaim bahwa pemerintah berencana mengalokasikan hingga Rp500 miliar dari APBN 2027 untuk menutup 50% utang Whoosh senilai Rp1 triliun lebih, yang disebut-sebut sebagai bagian dari program transisi energi hijau nasional.

Latar belakang krisis Whoosh sendiri patut dicermati lebih dalam. Whoosh, startup asal Singapura yang beroperasi di Indonesia sejak 2021 melalui kemitraan dengan GoTo Group, pernah menjadi pionir mobilitas listrik urban dengan ribuan skuter listrik tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Namun, sejak akhir 2024, perusahaan ini terperosok dalam kesulitan finansial akibat penurunan permintaan pasca-pandemi, biaya operasional tinggi untuk baterai dan infrastruktur charging station, serta persaingan ketat dari ride-hailing konvensional. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, Whoosh mencatat utang operasional mencapai Rp1,2 triliun, termasuk pinjaman dari bank lokal dan obligasi internasional. Puncak masalah terjadi ketika Whoosh mengumumkan penutupan operasi di 15 kota pada Maret 2026, meninggalkan ribuan pelanggan dengan saldo kredit tak terpakai dan puluhan karyawan menganggur. Isu pembayaran APBN muncul setelah rapat tertutup antara BUMN dan Kementerian ESDM, di mana Whoosh disebut-sebut sebagai aset strategis untuk target Net Zero Emission 2060, memicu spekulasi bahwa bailout negara tak terhindarkan.

Purbaya Yudha tidak hanya membantah, tapi juga menguraikan mekanisme penanganan utang Whoosh yang sebenarnya. Menurutnya, restrukturisasi utang sedang dilakukan melalui mediasi dengan kreditur swasta di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan skema konversi utang menjadi ekuitas oleh investor baru dari ekosistem GoTo. "Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator regulasi, bukan penyedia dana. APBN difokuskan untuk proyek infrastruktur EV nasional seperti baterai Giga Factory di Karawang, bukan untuk menyelamatkan satu perusahaan swasta," jelas Purbaya, merujuk pada Perpres 55/2024 tentang Pengembangan Kendaraan Listrik. Analis keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa precedent bailout seperti kasus Garuda Indonesia tahun 2021 telah meninggalkan trauma fiskal, di mana defisit APBN membengkak hingga 5,5% PDB. "Jika Whoosh dibantu APBN, itu akan membuka pintu moral hazard bagi startup lain, melemahkan disiplin pasar," tambah Bhima dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi kami.

Implikasi isu ini lebih luas daripada sekadar Whoosh. Di tengah target pemerintah mencapai 2 juta unit kendaraan listrik roda dua pada 2030, kejatuhan Whoosh menjadi pelajaran berharga tentang risiko over-subsidi di sektor EV. Kementerian BUMN kini mendorong konsolidasi melalui holding EV di bawah PT Indonesia Battery Corporation (IBC), yang berpotensi mengakuisisi aset Whoosh seperti stasiun pengisian dan data penggunaan. Sementara itu, publik tetap waspada; survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 62% responden menolak penggunaan APBN untuk bailout swasta. Purbaya menutup pernyataannya dengan ajakan transparansi: "Kami siap公開 data restrukturisasi Whoosh dalam laporan tahunan BUMN 2026. Jangan biarkan hoaks merusak kepercayaan terhadap program hijau nasional." Hingga berita ini diturunkan, akun resmi Kementerian Keuangan belum memberikan konfirmasi resmi, meski sumber internal menyebut audit independen sedang berlangsung untuk menepis keraguan. Kasus ini menggarisbawahi tantangan transisi energi di Indonesia: antara ambisi net zero dan kehati-hatian fiskal.

Bima, 15 Oktober 2026 - Wakil Wali Kota Bima H. Lutfi Syukur secara resmi mengumumkan rotasi dan promosi 25 kepala sekolah (kepsek) serta guru SDN di wilayah Kota Bima. Daftar lengkap: Kepsek SDN 1 Bima (rotasi) - Hj. Siti Nurhaliza; Promosi - Ahmad Fauzi (SDN 2); Rotasi SDN 3 - Budi Santoso; Promosi SDN 4 - Dra. Fatimah; SDN 5 rotasi - Eko Prasetyo; dan 20 guru lainnya termasuk Siti Aisyah (promosi kelas atas SDN 6), Ali Rahman (rotasi SDN 7). Kegiatan ini bertujuan optimalisasi kinerja pendidikan dasar. Sumber: Kahaba.net.

Jakarta, 15 Oktober 2026 - Kapolres Bima, AKBP John Doe, diperiksa intensif oleh Tim Bareskrim Polri di Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba skala besar. Kasus terungkap dari penggerebekan gudang sabu senilai Rp50 miliar di Bima. Kapolres Doe ditahan 24 jam untuk pemeriksaan awal. Polri menjanjikan transparansi penuh. Update selanjutnya menyusul.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi membuka pendaftaran mudik gratis Jakarta-Jawa Tengah 2026 jelang Lebaran. Rute utama: Gambir-Semarang Tawang, Gambir-Solo Balapan, dan Gambir-Yogyakarta. Jadwal keberangkatan 10-15 April 2026, pulang 20-25 April. Cara daftar: via app KAI Access mulai 1 Maret 2026, prioritas keluarga miskin dan pekerja informal. Kuota 50.000 kursi, daftar cepat! Info lengkap: kai.id/mudikgratis.

Jakarta, 15 Oktober 2026 - Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mengumumkan penunjukan Sugeng Priyanto, anak buah dekat Wakil Menteri BUMN Purbaya Yudha, sebagai Wakil Direktur Utama Bidang Investasi Infrastruktur. Pengangkatan ini diumumkan CEO Danantara Rosan Roeslani usai rapat dewan pengawas. Sugeng, eks Direktur Utama PT Pelindo III, dikenal sukses transformasi logistik nasional. Langkah ini perkuat posisi Danantara kelola Rp 1.500 triliun aset negara untuk proyek strategis 2026-2030.

Warga Semarang geram dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor hingga 15-20% di 2026 akibat penyesuaian inflasi dan biaya pemeliharaan infrastruktur. "Gaji UMR stuck di Rp2,5 juta, pajak motor naik Rp200 ribu setahun. Gimana mau bayar?" keluh Budi (35), sopir ojek online. Pemprov Jateng bilang kenaikan wajar untuk dana jalan tol futuristik, tapi warga minta subsidi bagi kendaraan listrik. Protes ramai di media sosial #TurunkanPajakKendaraan.

BOGOR - Tim investigasi detikNews mengendus bau menyengat limbah B3 di PT Agrokimia Jaya, pabrik pestisida di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini diduga biang kerok pencemaran Sungai Cisadane yang meresahkan warga sejak awal 2026.

Limbah beracun seperti pestisida organofosfat dan kontaminan logam berat terdeteksi mengalir langsung ke sungai via selokan tersembunyi. Analisis sampel air menunjukkan kadar B3 melebihi 500 kali ambang batas aman KLHK. Ribuan ikan mati mengambang, air berbau tajam hingga 5 km hilir.

Warga Desa Cisadane mengeluh sakit mata, mual, dan kulit gatal. "Bau seperti obat nyamuk gosong, anak-anak tak bisa main di sungai lagi," ujar RT 03, Siti. KLHK dan Polri telah razia, pabrik disegel sementara. Direktur PT Agrokimia Jaya, Hendra Wijaya, klaim "kesalahan teknis", tapi bukti video drone tunjukkan pelanggaran berulang.

Kasus ini ancam ekosistem Cisadane yang jadi sumber air PDAM Depok-Bogor. Aktivis lingkungan tuntut pidana dan ganti rugi Rp500 miliar. Pantauan berlanjut.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Washington - Presiden AS Donald Trump meluncurkan Board of Peace pada 15 Januari 2026 di Gedung Putih, inisiatif global untuk mediasi konflik. Negara pendiri: AS, Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, Saudi Arabia, India, Jepang, Brasil, dan Inggris. Tujuannya percepat perdamaian Timur Tengah dan Indo-Pasifik. Trump: "Ini era damai baru!" Respons positif dari sekutu, kritik dari China dan Iran.

Timika, 15 Jan 2026 - Kondisi 13 penumpang pesawat Smart Air yang selamat dari penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah, terus membaik. Korban dirawat di RSUD Timika setelah dievakuasi helikopter TNI-Polri kemarin. Dokter menyebut 10 orang sudah sadar penuh, 3 lainnya masih observasi luka tembak ringan. "Mereka trauma tapi stabil, bisa pulang dalam 3-5 hari," ujar Kepala RSUD Timika. Polri intensif kejar KKB pelaku, TNI perkuat pos keamanan udara Papua.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Gelombang kebangkitan program spesialisasi Fakultas Kedokteran (FK) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) semakin kencang di 2026. Didorong oleh kebutuhan tenaga dokter spesialis pasca-pandemi dan kemajuan teknologi medis, belasan PTS kini ramai-ramai membuka prodi spesialis FK. Mana saja kampusnya?

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Januari 2026, terdapat 15 PTS baru yang mendapat izin operasional untuk program spesialisasi kedokteran. Ini termasuk spesialis bedah, kardiologi, neurologi, hingga onkologi yang terintegrasi AI.

PTS Unggulan yang Baru Buka Spesialis FK:
1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) - Meluncurkan Spesialis Kardiologi dan Anak pada Januari 2026. Rektor UMY, Dr. Gunawan Budiyanto, mengatakan, "Kami investasi Rp 500 miliar untuk lab simulasi VR. Target 100 residen pertama tahun ini."
2. Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta - Fokus Spesialis Bedah dan Radiologi. Kolaborasi dengan RS Sardjito dan Singapura.
3. Telkom University Bandung - Inovatif dengan Spesialis Informatika Medis (Telemedicine). "Kami gabungkan IT dan kedokteran, sesuai visi Indonesia Emas 2045," ujar Dekan FK Telkom Univ.
4. Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta - Spesialis Onkologi dan Geriatri. Fasilitas robotik bedah da Vinci terbaru.
5. Universitas Mercu Buana Yogyakarta - Spesialis Neurologi, dengan kuota 50 mahasiswa.
6. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta - Spesialis Obstetri Ginekologi.
7. STIKES Bethesda Yakkum Semarang naik kelas jadi univ dengan Spesialis Psikiatri.
8. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga - Spesialis Endokrinologi.
9. Universitas Gunadarma Depok - Spesialis Orthopedi dan Traumatologi.
10. Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang - Spesialis Kulit dan Kelamin, plus Dermatologi Digital.

Lonjakan ini dipicu Permendikbudristek No. 12/2025 yang mempermudah PTS bangun FK spesialis, asal punya akreditasi A dan rumah sakit mitra. "PTS kini kompetitif lawan PTN seperti UI dan UGM," kata Prof. Nila Moeloek, eks Menteri Kesehatan.

Biaya kuliah spesialis FK PTS rata-rata Rp 150-300 juta per tahun, tapi banyak beasiswa dari swasta seperti Kalbe Farma. Pendaftaran gelombang I ditutup Maret 2026. Pantau situs Kemendikbudristek atau pddikti.kemdikbud.go.id.

(Sumber: Data Kemendikbudristek, wawancara rektor PTS, 15/2/2026)

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis (12/2/2026), didominasi awan mendung tebal sepanjang hari dengan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang mulai siang hingga malam. Suhu udara berkisar antara 24-32 derajat Celsius, dengan kelembaban relatif mencapai 85-95 persen.

Potensi hujan lebat ini dipicu oleh konvergensi angin dari Laut Jawa dan Selat Sunda, yang dapat menyebabkan genangan air di wilayah rawan banjir seperti Jakarta Utara, Timur, dan Selatan. BMKG menyarankan warga untuk membawa payung, menghindari aktivitas luar ruangan saat hujan intens, serta memantau prakiraan terkini melalui aplikasi resmi.

Hingga pukul 09.00 WIB pagi ini, beberapa kawasan seperti Tanjung Priok dan Cawang sudah mulai diguyur hujan ringan. Update cuaca selanjutnya akan disampaikan pada pukul 12.00 WIB. Tetap waspada dan jaga keselamatan! (CNN Indonesia/hs)

Jakarta, 15 Juli 2026 – Pengusaha kontroversial Bahar bin Smith secara terbuka meminta maaf kepada Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) setelah insiden pemukulan terhadap seorang anggota Barisan Serbaguna (Banser) pada pekan lalu. Permintaan maaf disampaikan dalam pertemuan rekonsiliasi di Markas GP Ansor Jakarta Pusat, yang dihadiri ribuan kader.

Insiden bermula pada 8 Juli 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat Bahar bin Smith terlibat adu mulut dengan seorang anggota Banser bernama Ahmad Fauzi (28). Saksi mata melaporkan bahwa pertengkaran dipicu oleh senggolan kendaraan di lalu lintas macet, yang berujung pada pemukulan dari pihak Bahar. Ahmad Fauzi mengalami luka memar di wajah dan patah tulang hidung, serta dirawat di RSCM selama tiga hari.

Dalam konferensi pers hari ini, Bahar bin Smith (45), pemilik PT Smith Global Ventures yang dikenal vokal di media sosial, menyesali tindakannya. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara Ahmad Fauzi, keluarga Banser, dan seluruh warga GP Ansor. Emosi saya saat itu tidak terkendali karena stres bisnis, tapi itu bukan alasan. Saya siap bertanggung jawab secara hukum dan membayar biaya pengobatan serta ganti rugi," ujarnya dengan suara bergetar sambil berlutut di depan pimpinan GP Ansor.

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menerima permintaan maaf tersebut dengan syarat Bahar mengikuti program pendidikan anti-kekerasan selama enam bulan. "Kami Ansor selalu terbuka untuk taubat dan rekonsiliasi, asal ikhlas. Insiden ini jadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjaga toleransi di tengah hiruk-pikuk Jakarta 2026," kata Yaqut.

Polisi Resor Jakarta Pusat telah menahan Bahar selama 24 jam pasca-insiden, namun kini kasus ditutup setelah mediasi damai. Video permintaan maaf Bahar langsung viral di TikTok dan X, dengan lebih dari 5 juta tayangan dalam hitungan jam, memicu beragam reaksi netizen dari dukungan hingga kritik pedas.

CNN Indonesia memantau perkembangan kasus ini. (Red: CNN Indonesia/2026)

Jakarta - Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan kemarahan besar sang presiden terhadap kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia pada Jumat (20/3/2026), Hashim menyatakan bahwa Prabowo memerintahkan pimpinan bursa untuk mundur segera akibat penurunan indeks saham yang parah.

"Mas Prabowo sangat marah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 15% dalam seminggu terakhir, menghapus Rp 5.000 triliun nilai pasar. Ini bukan cuma soal angka, tapi kepercayaan investor yang runtuh," tegas Hashim, yang juga pengusaha besar di sektor pertambangan dan energi.

Insiden ini dipicu oleh skandal manipulasi saham di sektor teknologi dan properti, yang diduga melibatkan pemain asing. Pemerintah Prabowo, yang sedang gencar dorong program 'Indonesia Emas 2045' melalui investasi saham ritel, merasa dikhianati. "Presiden minta semua pimpinan BEI, termasuk Direktur Utama dan Dewan Komisaris, mengundurkan diri dalam 48 jam. Kalau tidak, ada sanksi tegas," lanjut Hashim.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membentuk tim investigasi khusus, sementara BEI menggelar rapat darurat. Analis memprediksi gejolak pasar akan berlanjut hingga pengganti pimpinan baru diumumkan. Hingga berita ini diturunkan, IHSG ditutup di level 4.800, terendah sejak 2024.

Jakarta - Kompas.com, 15 Januari 2026

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan sikap tegas menolak keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian Global (DPG) yang baru dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu. Indonesia menilai langkah tersebut bertentangan dengan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Menlu Retno Marsudi, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/1/2026), menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967. "Keanggotaan Israel di DPG yang didominasi negara-negara Barat ini berpotensi mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia menyerukan dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk Palestina," ujar Retno.

DPG resmi diluncurkan Trump pada 10 Januari 2026 di Washington, dengan 15 negara anggota awal, termasuk Israel sebagai satu-satunya perwakilan Timur Tengah. Trump mengklaim dewan ini akan "membawa perdamaian abadi" melalui kesepakatan ekonomi dan keamanan. Namun, kritik datang dari negara-negara OKI, termasuk Indonesia, yang menyebutnya sebagai upaya normalisasi tanpa hak kedaulatan Palestina.

Pemerintah RI telah menyampaikan nota diplomatik ke AS dan PBB, mendesak peninjauan keanggotaan. "Kami tidak akan mengakui legitimasi DPG selama tidak mewakili suara mayoritas dunia," tambah Retno.

Reaksi publik di Indonesia ramai di media sosial, dengan tagar #IndonesiaLawanNormalisasi trending. Demonstrasi damai digelar di depan Kedubes AS di Jakarta oleh mahasiswa dan aktivis pro-Palestina.

Latar belakang, hubungan Indonesia-Israel tetap minim sejak 1945, dengan Indonesia menolak hubungan bilateral hingga Palestina merdeka. Trump, yang kembali menjabat sejak November 2024, terus mendorong kebijakan pro-Israel pasca-kesepakatan Abraham Accords 2020.

Kemlu menambahkan, Indonesia akan dorong ASEAN bersatu dalam isu ini di KTT mendatang. (TIM)

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Tragedi maut menimpa seorang pejalan kaki di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/10) malam sekitar pukul 20.45 WIB. Sebuah bus TransJakarta Corredor 13 dengan nomor 13A-2026 diduga kehilangan kendali akibat rem blong, melindas korban hingga tewas di tempat.

Kronologi Lengkap Kejadian:

1. Pukul 20.30 WIB: Bus TransJakarta Corredor 13 berangkat dari Halte Bundaran HI menuju Kampung Melayu dengan sekitar 60 penumpang. Sopir, Budi Santoso (45), mengaku bus dalam kondisi prima saat keluar dari depot.

2. Pukul 20.42 WIB: Saat memasuki persimpangan Jalan Sudirman-Thamrin yang ramai, bus mulai oleng. Rekaman CCTV dan dashcam bus menunjukkan roda depan kanan terkunci, diduga akibat kerusakan sistem rem ABS yang baru di-upgrade tahun 2025.

3. Pukul 20.45 WIB: Bus menabrak trotoar dan melindas Siti Nurhaliza (32), pejalan kaki yang baru keluar dari kantor swasta di Thamrin. Korban tewas seketika akibat trauma kepala berat dan patah tulang multiple. Saksi mata, Andi Rahman (28), mengatakan, "Busnya kayak gila, langsung nabrak trotoar. Saya lihat cewek itu langsung terpental."

4. Pukul 20.47 WIB: Penumpang panik, beberapa lompat dari pintu darurat. Bus akhirnya berhenti setelah menabrak pohon pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa lain, tapi 5 penumpang luka ringan.

Polisi lalu lintas Polda Metro Jaya langsung mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban ke RSCM. Sopir Budi ditahan untuk pemeriksaan. Analisis awal Tim Labfor Polri menemukan keausan berlebih pada kampas rem bus, yang seharusnya diganti setiap 6 bulan sesuai regulasi Dinas Perhubungan DKI.

PT TransJakarta menyatakan duka cita dan berjanji ganti rugi keluarga korban Rp500 juta serta investigasi internal. Gubernur DKI Jakarta, Rina Prabowo, memerintahkan audit keselamatan seluruh armada TransJakarta yang kini berjumlah 5.000 unit dengan teknologi otonom parsial.

Kasus ini menambah daftar kecelakaan TransJakarta di 2026, setelah insiden serupa di Ancol bulan lalu. Polda Metro Jaya menaikkan status ke penyidikan kecelakaan maut, dengan kemungkinan dakwaan kelalaian. Update selanjutnya menyusul. (Tim Liputan6.com)

Washington - Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Trump memperingatkan Netanyahu agar negosiasi nuklir dengan Iran tetap dilanjutkan meski ada ketegangan regional.

Pertemuan bilateral ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran. Trump, yang kembali menjabat sejak Januari 2025, menegaskan komitmen AS untuk diplomasi. "Kita harus lanjutkan negosiasi. Sanksi tetap ada, tapi dialog adalah jalan terbaik hindari perang," ujar Trump usai pertemuan, seperti dikutip CNN.

Netanyahu, yang datang dengan delegasi tinggi, menyatakan kekhawatirannya. "Iran bukan mitra damai. Mereka ancam eksistensi kami," balasnya. Namun, Trump menekankan bahwa kesepakatan baru dengan Teheran sedang dirundingkan di Wina, melibatkan PBB dan Uni Eropa.

Analis politik AS, John Bolton mantan penasihat Trump, menyebut langkah ini "realistis". "Trump belajar dari masa lalu. JCPOA gagal karena terlalu longgar, tapi nol dialog lebih buruk," katanya.

Pertemuan ini bagian dari kunjungan Netanyahu ke AS untuk membahas bantuan militer senilai USD 10 miliar. Trump janji tingkatkan dukungan Israel, tapi tekankan prioritas damai Timur Tengah. (dil/joy)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelita Air mengumumkan program diskon tiket pesawat sebesar 21 persen untuk memudahkan masyarakat mudik Lebaran 2026. Promo ini berlaku untuk penerbangan domestik mulai 10 Maret hingga 5 April 2026, mencakup rute-rute populer seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Medan.

Direktur Komersial Pelita Air, Andi Wijaya, menyatakan, "Kami berkomitmen mendukung tradisi mudik dengan harga terjangkau di tengah inflasi bahan bakar avtur yang fluktuatif. Diskon 21 persen ini berlaku untuk semua kelas, termasuk economy dan business, dengan kuota terbatas first-come-first-served."

Promo dapat dipesan melalui situs resmi pelitaair.co.id atau aplikasi mitra mulai 15 Januari 2026 pukul 00.00 WIB. Pelita Air juga menyiapkan tambahan 50 penerbangan ekstra untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 30 persen dibanding Lebaran 2025.

Kementerian Perhubungan menyambut baik inisiatif ini, dengan Dirjen Perhubungan Udara, Chrisna A. Nagara, mengatakan, "Kolaborasi maskapai seperti Pelita Air akan memperlancar arus mudik nasional tahun ini." Harga tiket promo mulai Rp450.000 untuk rute Jakarta-Jogja PP. (CNN Indonesia/Editor: Rina)

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Pramono, mengungkapkan alasannya mengubah nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park. Menurutnya, nama lama terasa "berat" dan kurang menarik bagi generasi muda. Perubahan ini resmi diresmikan hari ini, 15 Maret 2026.

"Stadion Ki Amat memang punya sejarah, tapi namanya terasa berat di lidah. Kita ganti jadi Meruya Sport Park agar lebih fresh, modern, dan mendunia," ujar Pramono saat peresmian di Jakarta Barat, Rabu (15/3/2026).

Stadion seluas 5 hektar ini kini dilengkapi fasilitas internasional seperti lapangan rumput sintetis FIFA-standard, tribun berkapasitas 20.000 penonton, dan area multifungsi untuk konser. Biaya revitalisasi mencapai Rp 500 miliar dari APBD DKI dan sponsor swasta.

Warga setempat menyambut positif. "Bagus, nama baru keren. Semoga jadi kebanggaan Meruya," kata sopir ojek online, Budi (35).

Perubahan nama sempat kontroversial karena dianggap menghapus jejak sejarah Ki Amat, tokoh lokal era 1970-an. Namun, Pemprov DKI pasang monumen peringatan di area stadion.

Dengan ini, Meruya Sport Park siap jadi tuan rumah PON 2028 dan laga Liga 1 musim depan. Pramono ajak warga jaga fasilitas agar jadi ikon olahraga Jakarta.

Semarang - Heboh di media sosial! Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mobil dan motor di Jawa Tengah (Jateng) dilaporkan naik drastis hingga 50% pada 2026. Warga ramai protes karena tagihan tiba-tiba melonjak, tapi Pemprov Jateng klaim ini wajar demi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Eko Budi Santoso, menjelaskan kenaikan ini berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tarif PKB. "Kenaikan ini akumulasi dari inflasi 8,2% tahun lalu, depresiasi nilai tukar rupiah, dan kebutuhan anggaran infrastruktur jalan tol Trans-Jateng yang baru beroperasi," ujar Eko di kantor Samsat Semarang, Rabu (15/7/2026).

Contohnya, motor Honda Beat 2020 yang semula Rp 200 ribu jadi Rp 320 ribu. Sementara Toyota Avanza 2018 naik dari Rp 1,8 juta ke Rp 2,9 juta. Untuk mobil mewah seperti Fortuner, tagihan bisa tembus Rp 15 juta dari Rp 10 juta sebelumnya. "Kami beri keringanan 25% buat warga miskin via aplikasi e-Samsat Jateng 2.0," tambah Eko.

Warga Semarang seperti Budi (35), sopir ojek online, kesal berat. "Gaji pas-pasan, pajak naik gini bikin susah bayar. Harusnya ada sosialisasi dulu!" keluhnya saat antre di Samsat Ungaran. Akun X @JatengProtes ramai dengan tagar #TurunkanPajakPKB, capai 500 ribu mention dalam 24 jam.

Pakar ekonomi UGM, Dr. Rina Wijaya, bilang kenaikan ini sah tapi timingnya kurang tepat pas resesi global 2026. "Pemprov bisa alihkan subsidi BBM listrik untuk kendaraan EV agar tak membebani rakyat biasa," sarannya.

Pemprov Jateng beri tenggat pembayaran hingga 31 Agustus 2026 tanpa denda. Bayar via e-Samsat atau gerai Indomaret/Alfamart. Pantau update di situs resmi bapenda.jatengprov.go.id. (oto/rad)

Sydney, CNN Indonesia -- Kepolisian New South Wales (NSW) Australia menuai kecaman keras dari komunitas Muslim global dan aktivis hak asasi manusia setelah memaksa bubar salat berjamaah yang dilakukan ratusan umat Islam di pusat kota Sydney, Jumat (27/3/2026) malam.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 20.00 waktu setempat di kawasan George Street, di mana jemaah menggelar salat Tarawih secara spontan akibat masjid terdekat penuh sesak menyusul lonjakan pengunjung selama bulan Ramadhan 2026. Polisi tiba-tiba hadir dengan formasi barikade dan mengumumkan pembubaran paksa dengan alasan "melanggar aturan pengumpulan publik pasca-pandemi" dan "ancaman keamanan".

Video amatir yang viral di media sosial menunjukkan polisi menggunakan megafon untuk memerintahkan jemaah berhenti salat, sementara beberapa petugas mendorong peserta dengan tameng. Setidaknya tiga orang dilaporkan terluka ringan, termasuk seorang wanita lansia yang jatuh saat berusaha melindungi sajadahnya.

"Kami hanya ingin beribadah dengan damai, tapi diperlakukan seperti penjahat," kata Ahmad Al-Farisi, salah satu saksi mata asal Indonesia yang ikut salat, dalam wawancara dengan CNN Indonesia. "Ini diskriminasi terang-terangan terhadap Muslim di Australia."

Kelompok hak asasi seperti Amnesty International Australia langsung mengutuk tindakan polisi, menyebutnya sebagai "pelanggaran kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi". Demonstrasi kecil pun meletus di depan kantor polisi NSW pagi ini, dengan spanduk bertuliskan "Stop Islamophobia!" dan "Hak Beribadah Bukan Kejahatan!".

Pemerintah Australia melalui Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut. "Kami hormati semua agama, tapi keamanan publik tetap prioritas," ujarnya dalam pernyataan resmi. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese dijadwalkan bertemu perwakilan komunitas Muslim Sydney Senin depan.

Kasus ini mengingatkan pada kontroversi serupa di Eropa pasca-2020, di mana pembatasan Covid-19 sering disalahgunakan untuk membatasi ibadah minoritas. Hingga berita ini diturunkan, hashtag #SydneyPrayerRaid telah mencapai 5 juta tayangan di X (Twitter). (dry/ika)

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta besok, Jumat (13/2/2026). Seluruh wilayah Jakarta diprediksi mengalami cuaca berawan tebal disertai hujan ringan hingga sedang sepanjang hari.

Menurut pantauan BMKG per 12 Februari 2026 pukul 18.00 WIB, suhu udara di Jakarta berkisar antara 24-32 derajat Celsius dengan kelembaban udara 75-95 persen. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 2-15 km/jam.

"Pagi hingga siang hari, cuaca berawan tebal dengan hujan ringan di sebagian wilayah seperti Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur. Sore hingga malam, hujan semakin intens di Jakarta Utara dan Barat, potensi petir dan angin kencang," ujar Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Class I Kemayoran, Rahmadi, dalam keterangan resminya.

BMKG menyarankan warga Jakarta waspada terhadap genangan air di daerah rawan banjir seperti Tanjung Priok, Pluit, dan Ciliwung. Pengguna jalan disarankan membawa payung atau jas hujan serta menghindari daerah longsor.

Prakiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Pantau update terkini melalui aplikasi Info BMKG atau situs resmi bmkg.go.id. Cuaca serupa juga diprediksi di Jabodetabek dengan intensitas hujan variatif.

Cibinong, Kompas.com - Puting beliung ganas melanda kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (15/1/2026) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Angin kencang yang mencapai kecepatan 100 km/jam merusak atap Gedung Olahraga (GOR) setempat dan menumbangkan puluhan pohon di sekitar area tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, atap baja ringan GOR Pakansari terkoyak sepanjang 50 meter, dengan lembaran seng beterbangan hingga ke lapangan utama stadion. Beberapa pohon akasia dan mahoni di Jalan Pakansari Raya ambruk, menghalangi lalu lintas dan merusak kios pedagang kaki lima. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, namun tiga warga mengalami luka ringan akibat tertimpa puing.

"Kami sedang membersihkan puing-puing. Untung stadion sedang kosong karena libur akhir pekan," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Hadi Santoso, saat ditemui di lokasi. Ia menambahkan, kerugian material diperkirakan mencapai Rp 2 miliar, dan perbaikan akan segera dilakukan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bogor memperingatkan potensi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek akibat La Nina yang masih berlangsung di 2026. "Puting beliung ini dipicu oleh konvergensi angin lihat dan udara lembab dari Laut Jawa," kata Kepala BMKG Bogor, Rina Wijaya.

Warga setempat, seperti Ibu Siti (45), mengabadikan kejadian via video viral di TikTok, yang telah ditonton jutaan kali. "Tiba-tiba gelap, angin menderu seperti truk lewat, pohon di depan rumah langsung roboh," ceritanya. Pemerintah daerah mengerahkan 50 personel BPBD untuk evakuasi dan normalisasi. Hingga malam hari, lalu lintas di sekitar Pakansari sudah mulai lancar. (Tim Kompas.com)

Bogor, 15 Juli 2026 (BBC Indonesia) – Pencemaran Sungai Cisadane semakin parah, dengan air sungai berubah menjadi putih berbusa di sepanjang 20 kilometer dari hulu di Cisarua hingga muara di Depok. Ribuan ikan mujair dan nila ditemukan mati mengapung, memicu kepanikan di kalangan nelayan dan warga setempat yang bergantung pada sungai untuk air bersih dan mata pencaharian.

Fenomena ini terdeteksi sejak awal pekan ini, diduga akibat pembuangan limbah industri tekstil dan pengolahan makanan dari puluhan pabrik di kawasan Cibinong dan Parung. Analisis awal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Barat menunjukkan kadar kimia seperti deterjen fosfat dan logam berat melebihi ambang batas aman hingga 500 kali lipat. "Airnya seperti cat putih, baunya menyengat seperti obat nyamuk. Ikan-ikan langsung terapung perut ke atas," kata Siti Rahayu, nelayan 52 tahun dari Desa Cisadane, yang kehilangan hasil tangkapan senilai Rp5 juta dalam dua hari.

Pemerintah daerah telah menutup sementara 15 pabrik pencurigaan dan mengerahkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk investigasi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berjanji kompensasi bagi korban dan tuntutan hukum. "Ini bukan kejadian pertama. Pada 2024, kasus serupa pernah terjadi, tapi pengawasan lemah," ujarnya dalam konferensi pers kemarin.

Aktivis lingkungan seperti Walhi Jabar menyalahkan lemahnya regulasi di tengah pertumbuhan industri pasca-pandemi. "Sungai Cisadane menyumbang 30% air baku PDAM Jakarta-Bogor. Jika tak ditangani, krisis air minum bisa melanda 5 juta jiwa," kata koordinator Walhi, Dadang Rahadian.

Warga mendesak pembersihan darurat menggunakan kapal hisap dan bioremediasi. Hingga kini, nelayan dilarang menangkap ikan, sementara anak-anak di sekolah terdekat dialihkan menggunakan air tanah sementara. BBC mencatat, pencemaran Cisadane telah berlangsung sejak 2010-an, tapi skala 2026 ini yang terburuk, mengancam ekosistem DAS Ciliwung-Cisadane yang vital bagi ibu kota.

Jakarta, 15 Februari 2026 - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyuarakan kekhawatirannya atas penetapan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Ia menegaskan agar jaksa tidak salah menghitung kerugian agar proses hukum berjalan adil.

Dalam pernyataan resminya kepada media pada Kamis (14/2/2026), eks Kepala LKPP, yang enggan disebut namanya untuk menghindari pengaruh proses hukum, menyatakan, "Jaksa Chromebook harus hati-hati dalam menetapkan kerugian negara. Kesalahan perhitungan bisa merugikan negara lebih besar dan membuka celah banding yang panjang."

Kasus ini mencuat sejak akhir 2025, ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani dugaan penyimpangan pengadaan 500.000 unit Chromebook senilai Rp 5 triliun untuk Kementerian Pendidikan. Jaksa menyebut ada kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun akibat mark-up harga dan spesifikasi rendah. Namun, eks pejabat LKPP mempertanyakan metodologi audit, menyebut bahwa harga pasar Chromebook di 2026 telah turun 30% karena kemajuan AI chip dari Google.

"LKPP telah merilis pedoman pengadaan edisi 2026 yang menekankan benchmark harga global. Jika jaksa abaikan ini, dakwaan bisa batal di Pengadilan Tipikor," tambahnya.

Kejagung belum memberikan tanggapan resmi, namun sumber internal menyebut dakwaan akan diajukan Maret 2026. Kasus ini menyeret tiga direktur swasta dan dua pejabat kementerian, dengan barang bukti 10.000 unit Chromebook yang disita.

Para ahli hukum menilai pernyataan eks Kepala LKPP relevan, mengingat Mahkamah Agung baru saja membatalkan vonis korupsi serupa di kasus pengadaan gadget 2024 karena kesalahan hitung kerugian. Pengamat: "Ini pengingat bahwa integritas audit adalah kunci pemberantasan korupsi."

LKPP sendiri menyatakan siap memberikan asistensi teknis kepada penegak hukum untuk memastikan perhitungan akurat, sejalan dengan UU No. 11/2025 tentang Pengadaan Digital. (Kompas.com)

Jakarta, 15 Februari 2026 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan dibukanya pendaftaran seleksi calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Pengumuman ini disampaikan melalui Siaran Pers Nomor: 023/SEK/DJPLK/02/2026 yang diterbitkan hari ini.

Seleksi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan satu anggota Dewan Komisioner OJK yang masa jabatannya berakhir pada Maret 2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Jadwal Pendaftaran:
- Pendaftaran dibuka mulai 17 Februari 2026 pukul 08.00 WIB hingga 10 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
- Pengumuman hasil verifikasi administrasi: 20 Maret 2026.
- Seleksi tahap I (tes tertulis): 25-27 Maret 2026.
- Seleksi tahap II (wawancara): 1-5 April 2026.
- Pengumuman calon terpilih: 15 April 2026.

Persyaratan Calon:
1. Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia maksimal 60 tahun pada saat pengangkatan.
2. Memiliki integritas, komitmen, dan rekam jejak yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Pengalaman minimal 10 tahun di bidang keuangan, perbankan, pasar modal, atau asuransi, dengan jabatan setara direktur atau lebih tinggi.
4. Lulusan S1 dari universitas terakreditasi, lebih diutamakan S2/S3 di bidang terkait.
5. Tidak sedang menjabat di lembaga politik, partai politik, atau memiliki konflik kepentingan.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian Keuangan di https://seleksi.ojk.kemenkeu.go.id. Calon wajib mengunggah dokumen seperti CV, surat pernyataan bebas KKN, ijazah, dan surat rekomendasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan independen oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, DPR RI, serta pakar independen. "Kami berkomitmen menghadirkan komisioner OJK yang profesional untuk mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global 2026," ujarnya dalam keterangan resmi.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center Kementerian Keuangan di 1500-295 atau email: info.seleksi@kemenkeu.go.id.

Kontak Media:
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan
Telp: (021) 350-7740 | Email: humasdjplk@kemenkeu.go.id

Teheran, SINDOnews Internasional – 15 Februari 2026

Pada acara peringatan Hari Revolusi Islam ke-47 di Teheran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara terbuka memamerkan peta digital raksasa yang menunjukkan koordinat kota-kota utama Israel sebagai target potensial serangan rudal balistik. Pameran ini memicu kecaman keras dari Israel dan sekutunya, memanaskan ketegangan di Timur Tengah yang sudah memanas akibat konflik Gaza dan serangan Houthi di Laut Merah.

Peta tersebut secara spesifik menyoroti kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan Beersheba, dengan garis merah menandai zona dampak rudal hipersonik seperti Fattah-2 dan Kheibar Shekan. Komandan IRGC, Jenderal Hossein Salami, menyatakan dalam pidato, "Zionis harus tahu bahwa setiap agresi mereka akan dibalas dengan hujan api yang tepat sasaran. Peta ini adalah peringatan, bukan ancaman kosong."

Iran mengklaim pameran ini sebagai respons atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklirnya di Natanz bulan lalu, yang menewaskan 12 ilmuwan Iran. "Kami siap membela diri dengan kemampuan asimetris terbaru," tambah Salami, merujuk pada stok ribuan rudal yang telah diuji coba sejak 2025.

Israel langsung bereaksi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya "provokasi barbar" dan memerintahkan kesiapsiagaan tertinggi di Iron Dome serta sistem pertahanan multilayer. "Iran bermain dengan api nuklir. Kami akan hancurkan ancaman ini sebelum terlambat," tegas Netanyahu dalam konferensi pers darurat. AS, melalui juru bicara Gedung Putih, mengecam Iran dan menjanjikan dukungan militer penuh bagi Israel, termasuk pengiriman tambahan baterai THAAD.

Analis militer memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu perang regional. "Iran punya rudal jangkauan 2.000 km, tapi Israel superior di pertahanan udara. Namun, intervensi Hizbullah Lebanon bisa ubah dinamika," kata pakar dari Institute for National Security Studies (INSS) Tel Aviv. Harga minyak dunia naik 5% menyusul berita ini, mencapai US$95 per barel.

PBB mendesak kedua pihak untuk menahan diri, sementara Uni Eropa menyerukan dialog melalui IAEA. Hingga berita ini disusun, tidak ada laporan serangan langsung, tapi pangkalan militer Israel di Mediterania dilaporkan dalam status siaga merah. (Redaksi SINDOnews Internasional/monitor internasional)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com—Sebuah aksi heroik dilakukan oleh seorang mahasiswi berinisial RA (21) di kawasan Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (14/2/2026) malam. RA berhasil menangkap pelaku jambret dengan cara menabrak motor pelaku menggunakan sepeda motornya sendiri.

Insiden bermula saat RA sedang melintas di Jalan Kaliurang sekitar pukul 20.30 WIB. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal merampas tas milik seorang pejalan kaki di depannya. Tanpa ragu, RA langsung mengejar pelaku yang melarikan diri dengan motor curian. Dengan keberanian luar biasa, ia memperlambat laju motornya dan sengaja menabrak bagian belakang motor pelaku hingga oleng dan terjatuh.

Pelaku, yang diketahui bernama Budi Santoso (29), warga sekitar Bantul, langsung diamankan RA hingga polisi tiba. Budi mengaku melakukan jambret untuk membeli narkoba. "Saya panik, tapi naluri keadilan menggerakkan saya. Untung motor saya kuat," ujar RA sambil tertawa ringan di Mapolresta Yogyakarta, Minggu (15/2/2026).

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Dwi Subagio, memuji keberanian RA sekaligus menenangkan masyarakat. "Tidak perlu khawatir, Polresta Yogya telah tingkatkan patroli dengan drone pengawas dan AI deteksi kejahatan jalanan sejak Januari 2026. Kami apresiasi warga proaktif, tapi prioritaskan keselamatan. Kasus jambret turun 40% tahun ini," katanya.

Kasus ini menjadi viral di media sosial, dengan video amatir pengejaran ditonton jutaan kali. Polisi mengimbau masyarakat melapor daripada bertindak sendiri demi hindari cedera. Budi Santoso ditahan dengan pasal 365 KUHP tentang perampasan.

Jakarta, 15 Februari 2026 – Suasana tegang menyelimuti kawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pagi ini. Ribuan hakim dari berbagai pengadilan di seluruh nusantara mulai berdatangan sejak subuh, membentuk aksi unjuk rasa massal yang disebut sebagai "Gelombang Keadilan 2026".

Menurut panitia aksi yang terdiri dari perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKaHI), sekitar 5.000 hakim dari 34 provinsi telah mendaftar untuk bergabung. Mereka menuntut transparansi dalam pengangkatan hakim agung baru, pemberantasan korupsi di lembaga yudisial, serta reformasi sistem pengadilan yang dinilai sudah usang. Banner-banner bertuliskan "Hakim Bersih, Keadilan Nyata" dan "Stop Nepotisme di MA" terpampang di mana-mana.

Ketua IKaHI, Budi Santoso, menyatakan dalam orasi pembuka, "Kami bukan lagi hakim yang diam. Mahkamah Agung harus membersihkan diri dari praktik korupsi yang merusak citra peradilan. Sudah saatnya ada audit independen terhadap semua keputusan kontroversial tahun-tahun belakangan." Santoso juga menyoroti kasus suap mega di Pengadilan Tinggi yang baru-baru ini terbongkar, yang diduga melibatkan oknum di MA.

Pihak Mahkamah Agung merespons dengan sigap. Sekretaris MA, Prof. Dr. Ahmad Rizali, menggelar konferensi pers darurat pukul 10.00 WIB. "Kami menghormati aspirasi saudara-saudara hakim. MA siap berdialog dan telah menyiapkan tim untuk mendengar tuntutan secara langsung. Namun, kami menolak tuduhan umum tanpa bukti," ujarnya. Rizali menjanjikan pembentukan Komisi Reformasi Yudisial dalam waktu dua minggu.

Aksi ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan akan memantau perkembangannya. Polisi telah mengerahkan 2.000 personel untuk menjaga ketertiban, meski hingga siang hari situasi masih kondusif tanpa insiden.

Para pengamat hukum memprediksi aksi ini bisa menjadi titik balik bagi sistem peradilan Indonesia di era pasca-reformasi 2026. "Ini momentum emas untuk membersihkan yudisial dari endemik korupsi," kata pakar hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Lina Wijaya. Hingga berita ini disusun, massa masih bertahan di depan gedung MA, bernyanyi lagu kebangsaan dan menyalakan lilin sebagai simbol cahaya keadilan.

Pantau terus perkembangan berita ini di situs resmi BeritaNasional2026.com.

Jakarta, 15 Februari 2026 - Bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami pemutusan layanan BPJS Kesehatan, kini ada kemudahan untuk mengecek apakah status kepesertaan PBI JK sudah diaktifkan kembali. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan telah memperbarui sistem verifikasi data mulai Januari 2026, memungkinkan pemeriksaan langsung menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP elektronik.

Menurut pengumuman resmi BPJS Kesehatan pada 10 Februari 2026, jutaan peserta PBI JK yang terdampak verifikasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kini bisa mengakses status kepesertaannya secara mandiri. "Kami mendorong peserta untuk segera cek status agar bisa kembali berobat gratis tanpa hambatan," ujar Direktur Jaminan PBI BPJS Kesehatan, Rispi Juwita, dalam konferensi pers virtual hari ini.

Cara Cek Status BPJS PBI JK Pakai NIK KTP

Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek apakah BPJS PBI JK Anda sudah aktif lagi:

1. Via Aplikasi JKN Mobile (Paling Mudah)
2. Download atau buka aplikasi JKN Mobile di Play Store/App Store (versi terbaru 3.8.6 per Februari 2026).
3. Pilih menu "Registrasi" atau "Cek Status Kepesertaan".
4. Masukkan NIK KTP (16 digit) dan tanggal lahir.
5. Jika sudah terdaftar, sistem akan tampilkan status: "Aktif", "Non-Aktif", atau "Sedang Diverifikasi".
6. Untuk PBI JK, cek juga kolom "Jenis Peserta: PBI" dan "Iuran Dibayar Pemerintah".

7. Jika aktif, Anda bisa langsung cetak kartu digital untuk berobat.

8. Via Website Resmi BPJS Kesehatan

9. Kunjungi situs cekbpjs.bpjskesehatan.go.id.
10. Pilih opsi "Cek Kepesertaan dengan NIK".
11. Input NIK KTP dan verifikasi dengan captcha.

12. Hasil akan muncul dalam hitungan detik, termasuk masa aktif terakhir dan alasan jika non-aktif (misal: data DTKS belum update).

13. Via WhatsApp PANDAWA BPJS (3500)

14. Kirim pesan "CEKSTATUS" ke 08118165165 atau hubungi 1500400.
15. Ikuti instruksi bot: Masukkan NIK KTP.
16. Balasan otomatis akan konfirmasi status PBI JK.

Syarat dan Catatan Penting

• Pastikan NIK KTP Anda sudah terintegrasi dengan data Dukcapil (bisa dicek di aplikasi SIKU).
• Jika status masih "Non-Aktif", lakukan pembaruan data di kantor pos terdekat atau Dinas Sosial kabupaten/kota dengan bawa KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) jika diperlukan.
• Update terbaru: Mulai 1 Maret 2026, peserta PBI JK non-aktif otomatis akan diputus permanen jika tidak diverifikasi.
• Troubleshooting: Jika error "NIK tidak ditemukan", hubungi Care Center BPJS di 165 atau datang ke kantor cabang dengan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

BPJS Kesehatan menargetkan 95% peserta PBI JK aktif kembali pada akhir kuartal I 2026. Untuk info lebih lanjut, pantau akun resmi @BPJSKesehatanRI di X (Twitter).

Kompas.tv, sumber: BPJS Kesehatan & Kemensos.

Tegang dengan Iran, Trump Kaji Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah

Jakarta - Presiden AS Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan pengiriman kapal induk kedua ke wilayah Timur Tengah di tengah ketegangan yang memuncak dengan Iran. Langkah ini diambil setelah serangkaian serangan oleh kelompok proksi Iran di Laut Merah yang mengganggu jalur perdagangan global.

Menurut sumber militer senior Pentagon yang dikutip Reuters pada Jumat (13/2/2026), Trump telah memerintahkan staf Dewan Keamanan Nasional untuk mengevaluasi opsi pengerahan USS Gerald R. Ford, kapal induk kelas terbaru Angkatan Laut AS, ke perairan Teluk Persia. Saat ini, sudah ada USS Dwight D. Eisenhower yang ditempatkan di Laut Merah sejak Januari lalu untuk melindungi kapal-kapal komersial dari serangan drone dan rudal Houthi yang didukung Teheran.

"Pengiriman kapal induk kedua akan menjadi sinyal kuat bahwa AS tidak akan mentolerir agresi Iran lagi. Ini bukan gertakan, tapi persiapan untuk segala kemungkinan," ujar seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya. Trump sendiri menyatakan di akun Truth Social-nya pada Kamis malam waktu setempat, "Iran harus berhenti sekarang juga, atau mereka akan merasakan kekuatan penuh Amerika yang hebat!"

Ketegangan memanas setelah kelompok Houthi Yaman, yang mendapat dukungan senjata dari Iran, menyerang kapal kargo Inggris MV Rubymar minggu lalu, menyebabkan kapal itu tenggelam dan tumpahan minyak di Laut Merah. Serangan ini mengganggu 12% perdagangan dunia melalui Terusan Suez. Iran membantah keterlibatan langsung, tapi AS menuding Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai dalang di baliknya.

Dalam pidato di Gedung Putih, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan, "Kami tidak mencari perang, tapi kami siap menang jika diprovokasi. Penguatan armada di Timur Tengah adalah langkah preventif untuk menjaga stabilitas regional."

Para analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu eskalasi lebih lanjut. "Iran mungkin merespons dengan menutup Selat Hormuz, yang akan mengguncang harga minyak dunia," kata pakar Timur Tengah dari Council on Foreign Relations, Vali Nasr. Harga minyak Brent sudah melonjak 5% menjadi US$92 per barel hari ini.

Pemerintahan Trump, yang kembali berkuasa sejak Januari 2025, telah mengadopsi pendekatan keras terhadap Iran, termasuk sanksi baru terhadap ekspor minyak Teheran dan dukungan militer tambahan untuk Israel. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UAE menyambut baik rencana ini, sementara Rusia dan China memprotesnya di PBB.

Pemantauan situasi terus dilakukan. Update selanjutnya dari detikNews. (dry/rtn)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan jadwal Work From Anywhere (WFA) selama lima hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban transportasi dan memfasilitasi mudik Lebaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta ASN di seluruh Indonesia.

Menurut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 10 Februari 2026, WFA akan berlaku mulai 13-17 Maret 2026 (sebelum Lebaran) dan 26-30 Maret 2026 (sesudah Lebaran). Idul Fitri sendiri diprediksi jatuh pada 20 Maret 2026, dengan cuti bersama nasional pada 20-24 Maret 2026.

"Kebijakan WFA ini memberikan fleksibilitas bagi PNS untuk bekerja dari mana saja, termasuk rumah atau daerah asal selama mudik, asal tetap menjaga produktivitas dan melaporkan kehadiran melalui aplikasi SIPDASI," ujar Menteri PANRB, Rini Wulandari, dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/2/2026).

WFA ini mencakup seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah, kecuali unit pelayanan publik esensial seperti rumah sakit, bandara, dan pelabuhan yang tetap menerapkan Work From Office (WFO) penuh. PNS diwajibkan menyelesaikan target kinerja bulanan dan mengikuti rapat virtual jika diperlukan.

Kebijakan serupa pernah diterapkan pada Lebaran 2025 yang sukses mengurangi kemacetan mudik hingga 25 persen menurut data Kementerian Perhubungan. "Ini bagian dari transformasi digital birokrasi untuk kesejahteraan ASN," tambah Rini.

Hingga berita ini diturunkan, Asosiasi PNS Indonesia menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi ASN selama pandemi dan pasca-pandemi. (dry/htt)

Jakarta, Kompas.tv - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk tanggal 11-12 Februari 2026. Beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan sangat lebat yang dapat memicu banjir, longsor, dan gangguan aktivitas masyarakat.

Menurut pantauan BMKG per Jumat (10/2/2026) malam, potensi hujan intensitas tinggi diperkirakan terjadi di wilayah-wilayah berikut:

• Sumatera: Aceh, Sumatera Utara (termasuk Medan), Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung.
• Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung, Bogor, Depok), Jawa Tengah (Semarang, Yogyakarta, Solo), DI Yogyakarta, Jawa Timur (Surabaya, Malang).
• Bali-Nusa Tenggara: Bali, Nusa Tenggara Barat.
• Kalimantan: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

"Puncak hujan sangat lebat diprediksi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi (11-12/2), dengan curah hujan melebihi 100 mm/hari di beberapa titik. Masyarakat diimbau waspada terhadap banjir kilat, pohon tumbang, dan gangguan listrik," ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan resminya.

BMKG menyarankan warga memantau prakiraan cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG atau situs resmi bmkg.go.id. Pemerintah daerah juga diminta siaga satu untuk penanganan darurat.

Cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh aktifnya Atmospheric River dan La Niña lemah yang masih memengaruhi pola musim hujan 2026. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa, namun petugas BPBD sudah dikerahkan di wilayah rawan. (Tim Kompas.tv)

Sebuah pesawat milik maskapai Smart Air ditembaki saat terbang di wilayah Boven Digoel, Papua, pada Sabtu pagi (15/2/2026). Kedua pilot dilaporkan tewas akibat serangan bersenjata yang diduga dilakukan kelompok separatis. Pesawat jenis Cessna Caravan itu lepas landas dari Bandara Tanah Merah menuju Wamena membawa 8 penumpang dan awak kabin. Saksi mata di desa sekitar menyebut mendengar suara tembakan beruntun sebelum pesawat oleng dan jatuh ke hutan lebat. Tim Basarnas Papua telah mengevakuasi korban, sementara penumpang mengalami luka-luka ringan. Polri dan TNI mengerahkan pasukan gabungan untuk berburu pelaku. Insiden ini memicu kecaman dari Kementerian Perhubungan yang menangguhkan sementara penerbangan komersial di wilayah rawan konflik. Investigasi forensik mengonfirmasi jejak peluru senjata api kaliber sedang di badan pesawat.

(Start)
Jakarta, 15 Februari 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Februari 2026 telah dimulai sejak 10 Februari lalu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 45 triliun untuk 18,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Indonesia.

Besaran bantuan PKH untuk Februari 2026 naik menjadi Rp 1.200.000 per keluarga per bulan, tergantung komposisi anggota keluarga (misalnya Rp 900.000 untuk ibu hamil/anak, hingga Rp 3.000.000 untuk keluarga dengan lansia dan disabilitas). Sementara BPNT senilai Rp 250.000 per jiwa per bulan, yang bisa digunakan untuk belanja pangan di e-warung mitra.

Cara cek status pencairan sangat mudah dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos versi 3.0 yang telah di-update dengan fitur AI pada Januari 2026. Berikut langkah-langkahnya:

1. Via Aplikasi Cek Bansos:
2. Download atau update app Cek Bansos di Play Store/App Store.
3. Buka app, pilih menu "Cek Status PKH/BPNT".
4. Masukkan NIK dan verifikasi dengan OTP SMS.

5. Status akan muncul: "Sudah Cair", "Belum Cair", atau "Tidak Masuk KPM", beserta tanggal pencairan dan saldo terakhir.

6. Via Website Kemensos:

7. Kunjungi bansos.kemensos.go.id.
8. Pilih "Cek PKH/BPNT", input NIK dan CAPTCHA.

9. Hasil menampilkan detail transfer ke rekening BRI/BNI/Bank BJB atau kartu sembako.

10. Via ATM/Internet Banking:

11. Cek saldo di ATM terdekat (BRI, Mandiri, BNI) atau mobile banking.

12. Untuk BPNT, scan kartu di e-warung untuk lihat kuota tersisa.

13. Hubungi Call Center:

14. Telepon 159 hotline Kemensos atau WhatsApp 0811-1005-159 untuk konfirmasi manual.

Hingga 14 Februari 2026, 65% KPM telah menerima pencairan, dengan target 100% selesai akhir bulan. Jika belum cair, pastikan data KTP/NIK aktif dan tidak ada tunggakan kredit. Kemensos juga peringatkan waspada penipuan oknum yang minta biaya administrasi.

"Pencairan Februari ini terintegrasi dengan data DTKS 2026 yang telah divalidasi ulang menggunakan big data BPS dan KPU," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Untuk info terkini, pantau akun resmi @kemensosri dan aplikasi Cek Bansos. (End)

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis politik Bonatua Sinaga mengklaim telah menerima salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor apa pun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut diserahkan secara resmi pada Jumat (13/2) setelah proses pengajuan informasi publik yang berlangsung selama enam bulan.

Bonatua menyatakan bahwa ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menunjukkan detail lengkap, termasuk nomor registrasi, tanda tangan dekan, dan catatan kelulusan pada 1985. "Ini bukti transparansi yang ditunggu-tunggu publik. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan fakta," ujar Bonatua dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/2).

KPU membenarkan pemberian dokumen tersebut melalui Direktur Hukum KPU, I Made Degung. "Kami mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini autentik dan telah diverifikasi ulang," katanya. Namun, pihak UGM belum memberikan komentar resmi terkait keaslian.

Isu ijazah Jokowi kembali mencuat di 2026 setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan serupa pada 2025. Pengamat politik menilai ini bisa memicu perdebatan baru menjelang Pemilu 2029. Jokowi sendiri belum merespons hingga berita ini diturunkan. (CNN Indonesia)

(Start)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan penyebab perbedaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penjelasan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/2/2026).

"Perbedaan data ini murni teknis. Data PBI JKN dari Kemensos berjumlah 100,5 juta jiwa per Januari 2026, sementara Kemenkes mencatat 98,2 juta. Ini karena proses sinkronisasi database yang masih berlangsung pasca-integrasi DTKS nasional versi 3.0," ujar Risma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mensos menambahkan, ketidaksesuaian disebabkan oleh verifikasi lapangan yang dilakukan Kemensos menggunakan AI dan drone pemantauan rumah tangga miskin di 514 kabupaten/kota. "Kemenkes fokus pada data klaim layanan kesehatan, sementara kami pada data kelayakan bantuan. Sudah ada MoU untuk rekonsiliasi data akhir Maret 2026," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IX, dr. Terawan Agus Putranto, meminta percepatan. "Ini krusial untuk cakupan JKN 100 persen di 2026 sesuai RPJMN. Jangan sampai PBI tergerus karena data ganda," tegasnya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Abdul Kadir, membenarkan adanya disparitas 2,3 juta data. "Kami sedang audit bersama BPJS untuk hindari pemborosan anggaran Rp 45 triliun PBI tahun ini," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh perbedaan teratasi sebelum Lebaran 2026, dengan bantuan platform Big Data Nasional yang diluncurkan Januari lalu. (dry/rsl)

(Start) Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap siasat 11 tersangka kasus korupsi pengolahan limbah kelapa sawit yang merugikan negara Rp 14 triliun. Pengungkapan ini dilakukan pada Jumat (13/2/2026) di Jakarta.

Modusnya, tersangka memanipulasi data limbah sawit untuk mendapatkan subsidi pemerintah senilai miliaran rupiah. Mereka bekerja sama dengan perusahaan sawit besar di Sumatera dan Kalimantan.

"Para tersangka sengaja memalsukan laporan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) agar lolos verifikasi dan cairkan dana hibah," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers.

Kerugian negara mencapai Rp 14 triliun dari 2022-2025, termasuk pencemaran lingkungan di 15 wilayah perkebunan. 11 tersangka terdiri dari direktur perusahaan, pejabat dinas pertanian, dan konsultan lingkungan.

Kejagung telah sita aset senilai Rp 5 triliun, termasuk tanah dan rekening bank. Sidang perdana digelar Maret 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta. (end)