JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti isu penyalahgunaan aparat hukum dalam ranah politik nasional. Dalam pidatonya baru-baru ini, Prabowo menegaskan agar hukum tidak dijadikan alat untuk "ngerjain" atau menjatuhkan lawan politik. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika politik pasca-pemilu 2024 yang masih hangat, di mana tudingan politisasi hukum sering kali menjadi sorotan publik. "Jangan pakai hukum untuk ngerjain lawan politik. Hukum harus adil, netral, dan melindungi semua pihak," tegas Prabowo, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Pesan ini tampaknya ditujukan untuk menenangkan situasi dan membangun citra pemerintahan yang inklusif di bawah kepemimpinannya yang baru saja memasuki tahun kedua.

Latar belakang pernyataan Prabowo tidak lepas dari sejarah panjang politik Indonesia yang kerap diwarnai kontroversi penegakan hukum. Sebagai mantan calon presiden yang sempat menghadapi berbagai gugatan hukum di masa lalu, Prabowo paham betul bagaimana institusi penegak hukum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pada era Jokowi, misalnya, kasus-kasus seperti hukuman terhadap mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penahanan sementara beberapa tokoh oposisi sering dikaitkan dengan motif politik. Prabowo, yang kini memimpin koalisi besar di parlemen, tampaknya ingin membedakan dirinya dari praktik tersebut. Ia menekankan reformasi di lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar lebih independen. "Kita harus pastikan hukum jadi tameng, bukan pedang untuk balas dendam," tambahnya, sambil mengingatkan para menteri dan pejabatnya untuk menjaga integritas.

Reaksi terhadap pernyataan Prabowo beragam. Partai oposisi seperti PDI-P menyambut baik pesan ini, dengan Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa hal tersebut selaras dengan tuntutan reformasi hukum yang telah lama digaungkan. Namun, kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) justru mempertanyakan komitmen nyata Prabowo, mengingat masa lalunya yang kontroversial terkait isu HAM pada era Orde Baru. "Kata-kata bagus, tapi bukti di lapangan lebih penting. Apakah kasus korupsi elite politik akan ditangani tanpa pandang bulu?" tanya Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Sementara itu, pendukung Prabowo dari Gerindra memuji pidato ini sebagai langkah tegas untuk membersihkan politik nasional dari praktik kotor, terutama menjelang pilkada serentak 2027 yang diprediksi akan memanas.

Implikasi pernyataan Prabowo terhadap landscape politik Indonesia cukup mendalam. Di satu sisi, ini bisa menjadi sinyal positif bagi stabilitas demokrasi, di mana kompetisi politik dilakukan melalui arena elektoral, bukan melalui jerat hukum. Pemerintahan Prabowo, yang mengusung agenda ekonomi seperti swasembada pangan dan hilirisasi nikel, membutuhkan dukungan luas dari berbagai spektrum politik untuk sukses. Namun, tantangannya adalah implementasi: apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini melemah akan direvitalisasi, atau justru ada tekanan untuk melindungi sekutu? Analis politik dari Universitas Indonesia, Andi Achdian, menilai bahwa Prabowo sedang membangun narasi 'presiden penyatuan' untuk mengonsolidasikan kekuasaan. "Ini strategi cerdas, tapi harus diikuti aksi konkret agar tidak jadi retorika kosong," katanya.

Ke depan, pernyataan Prabowo ini berpotensi mengubah dinamika hubungan eksekutif-legislatif dan yudikatif. Dengan mayoritas koalisi di DPR, pemerintah memiliki peluang merevisi undang-undang seperti KUHP baru yang menuai kritik karena dianggap melemahkan hak warga. Jika Prabowo sungguh-sungguh, reformasi seperti penguatan independensi jaksa dan hakim bisa menjadi prioritas. Bagi masyarakat sipil, ini momen untuk mengawasi: apakah era 'hukum dendam' benar-benar berakhir? Hingga kini, kasus-kasus hukum terhadap tokoh politik seperti mantan menteri atau anggota DPR terus bergulir, dan publik menanti apakah prinsip yang digaungkan Prabowo akan diterapkan secara konsisten. Pidato ini, meski singkat, telah membuka diskursus luas tentang integritas hukum di negeri Pancasila.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Wulandari, melakukan inspeksi langsung terhadap berbagai fasilitas pendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan IKN pada Rabu (15/10/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur vital telah siap menyambut gelombang pemindahan ASN dari Jakarta dan wilayah lain, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi birokrasi nasional. Dalam sidaknya, Menteri Rini menekankan bahwa kenyamanan dan kesejahteraan ASN menjadi prioritas utama, mengingat IKN dirancang sebagai kota pintar yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas hidup pegawai negeri.

Selama kunjungan yang berlangsung selama hampir enam jam, Menteri PANRB mengecek secara mendetail fasilitas hunian ASN di Zone 1 dan Zone 2, termasuk apartemen fungsional, rumah tapak subsidi, serta pusat perbelanjaan dan rekreasi terintegrasi. Ia juga memeriksa sistem transportasi massal seperti shuttle bus listrik dan jalur pejalan kaki yang menghubungkan perkantoran pemerintahan dengan area residensial. "Kami ingin ASN merasa seperti di rumah sendiri. Fasilitas ini tidak hanya memadai, tapi harus unggul: air bersih 24 jam, listrik stabil dari PLTS, dan konektivitas internet fiber optic super cepat," ujar Menteri Rini saat berbincang dengan wartawan di lokasi. Timnya juga mengevaluasi rumah sakit tipe C yang baru beroperasi, lengkap dengan layanan telemedicine, serta sekolah dan taman kanak-kanak bertaraf internasional untuk mendukung keluarga ASN.

Latar belakang kunjungan ini tak lepas dari target ambisius pemerintah untuk memindahkan 100 ribu ASN ke IKN pada akhir 2026, sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sejauh ini, sekitar 12 ribu ASN telah direlokasi secara bertahap sejak awal tahun, dengan tingkat kepuasan mencapai 85 persen berdasarkan survei internal Kementerian PANRB. Namun, tantangan seperti cuaca tropis ekstrem dan logistik pasokan masih menjadi sorotan. Menteri Rini menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif berupa tunjangan relokasi hingga Rp500 juta per keluarga, serta program adaptasi budaya untuk meminimalisir homesickness. "IKN bukan sekadar kantor baru, tapi ekosistem lengkap yang mendukung produktivitas dan work-life balance," tegasnya.

Dari sisi pengembangan, proyek ini melibatkan konsorsium swasta seperti PT Hutama Karya dan developer internasional dari Singapura, dengan total investasi mencapai Rp45 triliun untuk fase pertama fasilitas ASN. Analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wijaya, menilai langkah ini strategis karena mengurangi beban Jakarta yang overcrowded, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur. "Kunjungan menteri ini memberi sinyal kuat bahwa birokrasi Indonesia siap bertransformasi digital dan hijau di IKN," katanya. Meski demikian, oposisi parlemen mempertanyakan biaya pemeliharaan jangka panjang, yang dijawab Kementerian PANRB dengan model green bond untuk pendanaan berkelanjutan.

Ke depan, Menteri PANRB menjanjikan audit bulanan independen untuk semua fasilitas IKN, dengan target 95 persen ASN nyaman pada triwulan IV 2026. Langkah ini diharapkan mempercepat pencapaian visi Nusantara sebagai global city yang kompetitif, sekaligus menjadi blueprint reformasi birokrasi di negara berkembang lainnya. Dengan demikian, kunjungan ini bukan hanya inspeksi rutin, melainkan komitmen konkret pemerintah untuk mewujudkan mimpi ibu kota masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jayapura, 15 Oktober 2026 – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Yermias Sawery, secara tegas mengutuk keras insiden penembakan seorang pilot pesawat kecil di Kabupaten Boven Digoel, Papua Tengah. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui konferensi pers di Jayapura pada Kamis (14/10), Sawery menegaskan bahwa tindakan kekerasan semacam ini "sama sekali tidak bisa dibenarkan, baik dari sudut pandang adat, hukum, maupun kemanusiaan". Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di wilayah Papua, di mana kelompok bersenjata diduga melakukan serangan terhadap personel penerbangan sipil. Sawery, yang mewakili suara masyarakat adat Papua melalui MRP sebagai lembaga representatif budaya dan politik daerah, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari solusi damai untuk menyelesaikan persoalan yang membara di tanah Papua.

Insiden penembakan tersebut terjadi pada Selasa (12/10) sekitar pukul 14.00 WIT di kawasan Distrik Waris, Boven Digoel, ketika seorang pilot asal Indonesia yang mengemudikan pesawat Susi Air jenis Cessna Caravan melakukan penerbangan rutin untuk mengangkut penumpang dan logistik ke pos-pos terpencil. Menurut laporan awal dari TNI-Polri, pesawat tersebut ditembaki dari darat menggunakan senjata api otomatis, menyebabkan kerusakan parah pada sayap kiri dan ekor pesawat. Untungnya, pilot berhasil mendarat darurat di landasan darurat terdekat tanpa korban jiwa, meskipun pesawat mengalami kerusakan signifikan. Polisi menyebut pelaku diduga bagian dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau afiliasinya, yang kerap menargetkan infrastruktur penerbangan sipil sebagai bentuk perlawanan terhadap kehadiran negara. Kasus serupa pernah terjadi pada Maret 2023, ketika pilot asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, diculik selama 19 bulan sebelum dibebaskan melalui operasi gabungan TNI-Polri.

Kecaman dari Sawery bukanlah yang pertama dari kalangan tokoh adat Papua terhadap kekerasan yang menyasar warga sipil. MRP, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, memiliki mandat konstitusional untuk menjaga harmoni adat dan mendorong dialog antarpihak dalam menyelesaikan konflik. Sawery menyoroti bahwa penembakan ini tidak hanya mengancam keselamatan pilot dan kru, tetapi juga menghambat akses layanan dasar bagi masyarakat pedalaman Boven Digoel, yang bergantung pada penerbangan kecil untuk obat-obatan, makanan, dan pendidikan. "Kami, masyarakat Papua, tidak pernah mendukung kekerasan yang merugikan rakyat sendiri. Ini justru memperburuk citra perjuangan kita di mata dunia," tegas Sawery, sambil mengingatkan bahwa MRP telah berulang kali memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat, TNI-Polri, dan kelompok-kelompok separatis untuk mencari jalan keluar damai. Pernyataan ini sejalan dengan sikap Ketua MRP, Timotius Murib, yang sebelumnya menyerukan moratorium kekerasan selama proses negosiasi politik.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) langsung merespons insiden dengan mengirim tim investigasi gabungan ke lokasi. Kapolda Papua, Irjen Pol Fahmi Edo, menyatakan bahwa operasi pencarian pelaku telah diluncurkan, dengan fokus pada intelijen untuk mencegah eskalasi. Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, konflik di Papua telah memakan korban sipil yang tidak sedikit sejak 2019, dengan data Komnas HAM mencatat lebih dari 100 insiden kekerasan yang melibatkan warga tak berdosa. Pakar politik Universitas Cenderawasih, Dr. Markus Nari, menilai kecaman MRP sebagai sinyal positif bahwa suara moderat adat masih kuat di Papua. "Ini membuka peluang bagi pendekatan dialogis, bukan militeristik semata, mengingat akar masalahnya adalah ketidakpuasan terhadap otonomi khusus dan kesejahteraan," ujar Nari dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi.

Dampak insiden ini dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dan industri penerbangan. Beberapa maskapai kecil seperti Susi Air dan Mission Aviation Fellowship (MAF) mengindikasikan penundaan jadwal penerbangan ke wilayah rawan, yang berpotensi memicu krisis logistik di Boven Digoel yang sudah terisolasi secara geografis. Sawery menutup pernyataannya dengan seruan kepada pemuda Papua untuk menolak radikalisme bersenjata dan bergabung dalam upaya pembangunan. "Mari kita wujudkan Papua damai yang adil dan makmur, bukan darah dan air mata," pungkasnya. Hingga kini, MRP berencana menggelar musyawarah adat khusus untuk membahas insiden ini, dengan harapan menghasilkan rekomendasi yang dapat diadopsi pemerintah. Perkembangan selanjutnya terus dipantau, di tengah harapan masyarakat bahwa kekerasan tak lagi menjadi pilihan utama dalam menyuarakan aspirasi.

DENPASAR - Wali Kota Denpasar, IGN Mahendra Jaya, secara terbuka meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atas pernyataannya yang menuai kontroversi terkait Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Permintaan maaf ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (15/6/2024) malam, hanya sehari setelah Mensos Risma 'menyentil' keras pernyataan tersebut melalui konferensi pers di Jakarta. Insiden ini mencuat di tengah isu sensitif bansos dan JKN yang menjadi sorotan publik, terutama di Bali yang bergantung pada program pemerintah pusat untuk kesejahteraan warganya.

Kronologi kejadian bermula dari pernyataan Mahendra Jaya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Denpasar pada Jumat (14/6/2024). Saat berbicara dengan wartawan, Wali Kota mengkritik kebijakan PBI yang menurutnya memberi kemudahan berlebih bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan gratis, sehingga dinilainya membebani anggaran daerah. "PBI ini bagus, tapi terlalu longgar. Banyak yang mampu tapi ikut-ikutan, ini bikin Pemda repot," ujarnya, yang langsung viral di media sosial dan memicu reaksi pedas dari Mensos Risma. Dalam konferensi persnya, Risma tak hanya menegur Mahendra secara pribadi, tapi juga menyinggung soal disiplin kader partai pengusungnya, PDI Perjuangan, dengan nada tegas: "Saya sudah telepon Pak Wali Kota, ini bukan sikap pejabat yang benar. PBI adalah amanah presiden untuk rakyat miskin, jangan dijadikan alat politik lokal."

Permintaan maaf Mahendra Jaya pun disampaikan dengan penuh kerendahan hati. Dalam video berdurasi dua menit itu, ia tampak mengenakan pakaian adat Bali lengkap, duduk bersila di ruang kerjanya sambil menatap kamera. "Saya IGN Mahendra Jaya, Wali Kota Denpasar, dengan ini mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini atas pernyataan saya yang kurang tepat. Saya sadar ucapan saya bisa menimbulkan salah paham dan menyakiti hati beliau yang telah berjasa bagi rakyat Bali," katanya sambil menundukkan kepala. Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk mendukung penuh program PBI, termasuk menyalurkan data penerima manfaat yang akurat ke Kementerian Sosial. Respons cepat ini dinilai oleh pengamat politik sebagai langkah bijak untuk meredam potensi konflik vertikal antara pemerintah daerah dan pusat.

Latar belakang kontroversi ini tak lepas dari dinamika politik Bali menjelang Pilkada 2024. Mahendra Jaya, yang merupakan kader PDIP, sedang berada di posisi rentan karena isu kinerja bansos pasca-pandemi. Program PBI, yang menanggung iuran JKN bagi 98 juta warga miskin secara nasional, telah menjadi andalan pemerintahan Jokowi untuk menekan angka kemiskinan. Namun, di tingkat lokal seperti Denpasar, implementasinya sering dikeluhkan karena data penerima yang overlapping atau klaim fiktif, yang membebani APBD untuk subsidi tambahan. Pengamat politik dari Universitas Udayana, Dr. I Made Budi, menilai, "Ini bukan sekadar salah ucap, tapi refleksi ketegangan antara otonomi daerah dan kebijakan pusat. Maaf Mahendra bisa menyelamatkan kariernya, tapi PDIP harus introspeksi soal koordinasi internalnya."

Reaksi publik pun beragam. Sejumlah warga Denpasar yang ditemui Kompas.com di Pasar Badung menyambut positif permintaan maaf itu, dengan Ibu Nyoman Sari (45), pedagang sayur, berkata, "Pak Wali sudah minta maaf, yang penting bansos tetap lancar. Bali butuh dukungan pusat." Namun, aktivis sosial seperti Ketua LSM Bali Peduli, Wayan Sudira, menyerukan audit menyeluruh terhadap data PBI di Denpasar untuk mencegah penyalahgunaan. Sementara itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Jokowi menerima maaf tersebut dan meminta semua pihak fokus pada pelayanan rakyat. Insiden ini menjadi pengingat bagi pejabat daerah bahwa di era media sosial, satu ucapan bisa memicu badai nasional, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat JKN sebagai pilar kesejahteraan sosial. Hingga kini, belum ada konfirmasi lanjutan dari Mensos Risma, tapi situasi tampak mereda dengan cepat berkat gestur kerendahan hati Wali Kota Denpasar.

Washington, 15 November 2026 – Sebuah kebocoran dokumen rahasia dari Pentagon telah mengguncang dunia internasional, mengungkap rencana militer ambisius yang diduga disusun oleh mantan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan preventif terhadap fasilitas nuklir Iran. Dokumen tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh sumber intelijen independen dan diverifikasi oleh analis militer terkemuka, menunjukkan persiapan mendalam Angkatan Bersenjata AS untuk operasi skala besar yang disebut "Operation Desert Thunder". Rencana ini mencakup deployment 50.000 pasukan tambahan ke wilayah Teluk Persia, pengerahan dua kelompok kapal induk lengkap dengan pesawat tempur siluman F-35, serta serangkaian serangan rudal hipersonik ke situs-situs utama seperti Natanz dan Fordow. Bocoran ini muncul tepat di tengah ketegangan yang memuncak setelah laporan IAEA baru-baru ini menyatakan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga 90 persen, mendekati ambang batas senjata nuklir.

Latar belakang rencana ini dapat ditelusuri ke masa kepresidenan Trump kedua yang hipotetis, di mana ia berjanji untuk "menghancurkan ancaman Iran secara permanen" dalam pidato kampanyenya tahun 2024. Menurut dokumen yang bocor, strategi ini melibatkan koordinasi ketat dengan sekutu seperti Israel dan Arab Saudi, termasuk pembagian intelijen Mossad tentang lokasi rahasia program nuklir Iran. Analis dari think tank RAND Corporation menyatakan bahwa operasi ini dirancang untuk berlangsung hanya 72 jam, dengan tujuan menghancurkan infrastruktur nuklir Teheran sebelum mereka sempat merespons. Namun, simulasi internal Pentagon yang ikut bocor memperingatkan risiko eskalasi: Iran bisa membalas dengan menutup Selat Hormuz, mengganggu 20 persen pasokan minyak dunia, dan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan AS di Irak serta Bahrain. Pakar militer seperti Jenderal Ret. David Petraeus menyebut rencana ini sebagai "pertaruhan paling berbahaya sejak Invasi Irak 2003", karena potensi keterlibatan Rusia dan China yang telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Iran.

Reaksi internasional terhadap kebocoran ini amat beragam dan memicu gelombang diplomatik darurat. Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut dokumen tersebut sebagai "bukti agresi imperialis" dan mengancam "balasan dahsyat" yang akan melibatkan Hizbullah di Lebanon serta milisi Syiah di Irak dan Yaman. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji "ketegasan AS" dalam pernyataan tertutupnya, sementara Uni Eropa melalui Josep Borrell menyerukan de-eskalasi dan kembali ke negosiasi JCPOA yang runtuh sejak 2018. Di Washington, juru bicara Gedung Putih menyangkal keaslian dokumen sambil mengatakan bahwa "semua opsi tetap terbuka untuk menangani proliferasi nuklir". Namun, senator bipartisan seperti Lindsey Graham (R-SC) mendukung rencana tersebut, sementara Elizabeth Warren (D-MA) memperingatkan Kongres tentang "bencana ekonomi global" akibat disrupsi energi.

Implikasi jangka panjang dari bocoran ini tidak hanya terbatas pada Timur Tengah, tetapi juga menggoyahkan stabilitas global. Harga minyak Brent langsung melonjak 15 persen menjadi di atas 120 dolar per barel pasca-berita ini menyebar, memicu kekhawatiran resesi di Eropa dan Asia. Organisasi seperti OPEC+ menggelar rapat darurat untuk menstabilkan pasar, sementara pasar saham Wall Street anjlok 3 persen dalam sesi perdagangan terakhir. Dari perspektif geopolitik, rencana Trump ini dilihat sebagai upaya untuk mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, potensial membuka babak baru Perang Dingin dengan Blok Timur yang dipimpin Rusia-China. Para ahli seperti Fiona Hill dari Brookings Institution memperingatkan bahwa konflik ini bisa menyeret AS ke perang habis-habisan, mirip dengan Ukraina tapi dengan taruhan nuklir yang jauh lebih tinggi. Hingga kini, investigasi FBI sedang berlangsung untuk melacak sumber bocoran, sementara dunia menahan napas menanti langkah selanjutnya dari pemerintahan Trump.

Secara keseluruhan, kebocoran ini menandai momen krusial dalam dinamika kekuatan global pasca-pandemi, di mana retorika "America First" Trump bertemu dengan ambisi hegemoni Iran. Apakah ini akan berujung pada perang terbuka atau hanya tekanan diplomatik maksimal, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang jelas: ketegangan AS-Iran telah mencapai titik didih, dan komunitas internasional didesak untuk mencari solusi damai sebelum bara konflik meledak menjadi api global yang tak terkendali.

KARAWANG - Sebuah insiden tragis mengguncang masyarakat Karawang, Jawa Barat, ketika seorang balita berusia 2 tahun menjadi korban penganiayaan kejam oleh pacar ibunya di sebuah hotel murah pada dini hari, Sabtu (15/6/2026) sekitar pukul 03.00 WIB. Tangisan pilu anak tersebut yang terdengar hingga koridor hotel memicu kekhawatiran para tamu lain, hingga akhirnya polisi tiba dan menyelamatkan korban. Pelaku, seorang pria berinisial AS (25), kini ditahan oleh Polres Karawang dengan tuduhan penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur berdasarkan Pasal 76H jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Kondisi balita yang diberi nama Raka itu kini kritis di RSUD Karawang, dengan luka memar parah di wajah, lengan, dan punggung akibat pukulan dan cambukan.

Kronologi kejadian bermula ketika ibu korban, seorang pekerja pabrik berinisial S (28), mengajak pacarnya menginap di hotel tersebut bersama anaknya setelah berdebat dengan suami sahnya yang sedang bekerja di luar kota. Menurut keterangan saksi tamu hotel dan rekaman CCTV, pertengkaran antara S dan AS memuncak karena cemburu AS terhadap perhatian S kepada Raka. Dalam amarahnya, AS diduga memukul balita itu berulang kali dengan tangan kosong dan ikat pinggang, menyebabkan anak tersebut menangis histeris hingga kelelahan. "Saya dengar tangisan bayi yang menyayat hati, seperti jeritan kesakitan luar biasa. Saya langsung lapor ke resepsionis dan polisi," ujar seorang tamu hotel yang enggan disebut namanya. Tim medis forensik Polres Karawang telah melakukan visum yang mengonfirmasi adanya tanda-tanda kekerasan fisik berulang, termasuk hematoma subdural yang berpotensi mengancam nyawa korban.

Polisi Karawang segera menindaklanjuti dengan melakukan olah TKP dan memeriksa puluhan saksi, termasuk staf hotel dan tetangga korban. Kapolres Karawang, AKBP Yudi Hermawan, menyatakan bahwa motif penganiayaan ini terkait dinamika rumah tangga yang tidak sehat. "Kami tidak akan mentolerir kekerasan terhadap anak. Pelaku akan dijerat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami juga koordinasi dengan Dinas Sosial untuk lindungi ibu dan anak korban," tegasnya dalam konferensi pers Minggu pagi. S, ibu korban, kini berstatus saksi dan diduga lalai karena tidak melindungi anaknya, meski ia mengaku terkejut dengan tindakan kekasihnya. Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan domestik di wilayah industri seperti Karawang, di mana tekanan ekonomi dan migrasi pekerja sering memicu konflik rumah tangga.

Dampak insiden ini tidak hanya pada korban langsung, tapi juga menyentuh kesadaran masyarakat luas tentang maraknya kekerasan anak di tengah gaya hidup modern seperti menginap di hotel bersama pasangan tidak resmi. Data Komnas Perempuan mencatat, pada 2025 saja, ada lebih dari 5.000 kasus penganiayaan anak di Jawa Barat, dengan 30% melibatkan pasangan tidak sah dari orang tua. Psikolog anak dari Universitas Pelita Bangsa, Dr. Rina Susanti, menyoroti bahwa trauma fisik dan psikis pada balita seperti Raka bisa berlangsung seumur hidup, menyebabkan gangguan perkembangan emosional dan kognitif. "Anak usia dini sangat rentan; intervensi dini seperti terapi trauma krusial untuk pemulihan," katanya. Komunitas advokasi anak di Karawang telah menggelar aksi solidaritas di depan Polres, menuntut perlindungan lebih ketat bagi anak dari hubungan di luar nikah.

Kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pencegahan kekerasan anak, termasuk sosialisasi di pabrik-pabrik dan hotel. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang berjanji menyediakan shelter sementara bagi korban dan konseling bagi keluarga. Sementara itu, Raka masih menjalani perawatan intensif, dengan doa dari masyarakat agar segera pulih dari luka fisik dan batinnya. Polisi terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk orang tua asuh potensial, untuk memastikan keadilan ditegakkan secara tuntas. Tragedi dini hari ini bukan hanya berita sensasional, tapi panggilan darurat bagi kita semua untuk melindungi generasi masa depan dari kegelapan kekerasan rumah tangga.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menggaspol rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju net zero emission pada 2060. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan bahwa keputusan lokasi PLTN pertama akan diambil pada pertengahan tahun 2026, menandai kemajuan signifikan dari roadmap energi nuklir yang telah dirintis sejak era 2000-an. Proyek ini diharapkan mampu menyumbang 5,3 GW listrik dari total target 34 GW energi baru terbarukan (EBT) hingga 2030, mengatasi defisit pasokan listrik yang diproyeksikan mencapai 20% akibat pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun. Dengan dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai pewaris BATAN, Indonesia siap memanfaatkan teknologi reaktor nuklir kecil modular (SMR) yang lebih aman dan efisien, bekerja sama dengan mitra internasional seperti Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Latar belakang urgensi PLTN ini tak lepas dari krisis energi fosil yang kian mahal dan tidak berkelanjutan. Saat ini, 60% listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara, yang menyumbang emisi karbon hingga 400 juta ton per tahun, sementara impor minyak dan gas mencapai Rp500 triliun pada 2025. PLTN menawarkan solusi jangka panjang dengan kapasitas baseload stabil hingga 60 tahun operasi, biaya produksi listrik hanya Rp500-700 per kWh—jauh lebih murah dibanding PLTU baru (Rp1.200/kWh)—dan nol emisi selama operasi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal Rp10 triliun untuk studi kelayakan dan keselamatan, dengan target operasional PLTN pertama pada 2032-2035. "Nuklir bukan lagi opsi, tapi keharusan untuk industrialisasi hijau," tegas Arifin dalam konferensi pers virtual baru-baru ini, merujuk pada kesepakatan COP29 yang menekankan diversifikasi energi di negara berkembang.

Proses pemilihan lokasi PLTN melibatkan kajian multidisiplin oleh tim gabungan Kementerian ESDM, BRIN, dan IAEA (Badan Energi Atom Internasional). Calon situs utama mencakup Pulau Bangka Belitung dengan potensi uranium lokal 28.000 ton, Semenanjung Muria di Jawa Tengah yang pernah direncanakan sejak 2007, serta Kalimantan dan Sulawesi Utara untuk distribusi beban pulau. Kriteria ketat meliputi stabilitas seismik (di bawah 0,2g percepatan tanah), jarak aman 10-30 km dari pemukiman, akses air laut untuk pendingin, dan infrastruktur pendukung. Hingga kini, tiga lokasi finalis telah lolos screening awal, dengan pengumuman resmi dijadwalkan Juni-Juli 2026 setelah audit IAEA. "Kami prioritaskan transparansi dan partisipasi publik untuk hilangkan stigma kecelakaan seperti Chernobyl atau Fukushima," ujar Kepala BRIN, yang menambahkan bahwa SMR berbasis desain pasif akan meminimalkan risiko meltdown.

Meski prospektif, pembangunan PLTN menghadapi tantangan domestik dan global. Biaya investasi awal mencapai US$5-7 miliar per unit 300 MW, memerlukan skema financing campuran APBN, BUMN seperti Pertamina NRE, dan pinjaman multilateral seperti dari ADB atau AIIB. Isu limbah radioaktif akan ditangani dengan fasilitas geologis bawah tanah di Kalimantan, sementara SDM lokal masih terbatas—hanya 1.500 tenaga ahli saat ini, target 10.000 pada 2030 melalui beasiswa ke MIT dan Rosatom. Kritik dari aktivis lingkungan soal proliferasi senjata dan evakuasi darurat dijawab dengan regulasi BAPETEN yang selaras standar internasional. Secara ekonomi, PLTN diproyeksikan ciptakan 50.000 lapangan kerja langsung dan turunkan tarif listrik industri hingga 15%, dorong ekspor manufaktur ke US$300 miliar.

Ke depan, keberhasilan PLTN ini akan jadi penentu kredibilitas Indonesia di panggung G20 sebagai pemimpin energi Asia Tenggara. Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 25% bauran EBT pada 2025, proyek ini tak hanya amankan pasokan listrik untuk 280 juta penduduk, tapi juga posisikan RI sebagai eksportir teknologi nuklir murah ke ASEAN. Pakar energi dari ITB memprediksi ROI (return on investment) dalam 10-12 tahun, dengan multiplier effect Rp1 kuadriliun ke PDB. Saat lokasi diputuskan pertengahan tahun, publik diharapkan ramaikan diskusi untuk pastikan PLTN jadi legacy berkelanjutan, bukan beban generasi mendatang.

Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa perpanjangan kontrak kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya bergantung pada penilaian kinerja individu, bukan pada keterbatasan anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat BKN dalam konferensi pers virtual baru-baru ini, menanggapi keresahan sejumlah PPPK yang khawatir masa kontrak mereka terhenti akibat tekanan fiskal pasca-pandemi. Kepala BKN, Ridwan Kamil, menjelaskan bahwa regulasi yang berlaku sejak rekrutmen massal PPPK pada 2021 telah dirancang untuk memastikan meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). "Kami tidak akan memperpanjang kontrak hanya karena ada anggaran lebih; yang utama adalah kontribusi nyata terhadap pelayanan publik," tegasnya, sambil menambahkan bahwa data kinerja dari Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (Simpeg) akan menjadi acuan utama.

Latar belakang kebijakan ini tak lepas dari reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. PPPK diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai solusi untuk mengisi kekosongan formasi pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun secara bertahap. Hingga akhir 2025, jumlah PPPK telah mencapai lebih dari 1 juta orang, tersebar di berbagai instansi pusat dan daerah, dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, kontrak awal PPPK dirancang fleksibel dengan masa kerja satu hingga lima tahun, di mana perpanjangan bergantung pada asesmen tahunan. BKN mencatat bahwa sekitar 80% PPPK tahun pertama telah menunjukkan kinerja memuaskan, meski tantangan seperti beban kerja berlebih dan kurangnya pelatihan masih menjadi isu krusial. Kebijakan ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang menekankan prinsip "performa-based contracting" untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Mendalamnya, mekanisme penilaian kinerja PPPK melibatkan tiga pilar utama: self-assessment oleh pegawai, evaluasi atasan langsung, dan verifikasi oleh tim independen dari BKN atau Kementerian PANRB. Indikatornya mencakup pencapaian target kerja (KP), disiplin, inovasi, dan kontribusi terhadap program prioritas nasional seperti pembangunan IKN atau transisi energi hijau. Bagi PPPK yang gagal mencapai skor minimal 70 dari 100, opsi perpanjangan ditolak, dan mereka dialihkan ke program pengembangan kompetensi atau pencarian peluang di sektor swasta. Data internal BKN per triwulan III 2026 menunjukkan bahwa hanya 5% PPPK yang berisiko tidak diperpanjang, dengan alasan dominan adalah absensi tinggi dan kurangnya adaptasi digital. "Ini bukan pemecatan massal, tapi seleksi alam untuk ASN berkualitas," ujar pakar kepegawaian dari Universitas Indonesia, Dr. Eko Prasojo, yang menilai pendekatan ini akan mendorong budaya kerja kompetitif.

Implikasi kebijakan ini terhadap stabilitas tenaga kerja pemerintah sangat signifikan, terutama di daerah terpencil di mana PPPK menjadi tulang punggung layanan dasar. Beberapa gubernur, seperti Gubernur Papua yang baru, telah menyuarakan dukungan penuh sambil meminta BKN menyediakan lebih banyak pelatihan digital untuk PPPK lokal. Di sisi lain, serikat pekerja PPPK seperti Forum PPPK Indonesia (FPPKI) menyerukan transparansi lebih tinggi dalam proses asesmen, agar tidak ada nepotisme atau intervensi politik. BKN merespons dengan rencana peluncuran portal online Simpeg 2.0 pada awal 2027, yang memungkinkan PPPK memantau progres kinerja secara real-time. Selain itu, anggaran untuk PPPK tetap aman dalam APBN 2026, dengan alokasi Rp 45 triliun untuk gaji dan tunjangan, naik 10% dari tahun sebelumnya, membuktikan bahwa fiskal bukan hambatan utama.

Ke depan, kebijakan ini diharapkan menjadi model bagi reformasi ASN pasca-2026, di mana PPPK berpotensi dikonversi menjadi PNS jika kinerja konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Pemerintah juga berencana merekrut gelombang baru PPPK sebanyak 500 ribu orang pada 2027, dengan penekanan pada spesialisasi AI dan green jobs. Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda. Dengan demikian, pernyataan BKN bukan hanya menjawab kekhawatiran saat ini, melainkan membuka babak baru dalam pembangunan SDM Indonesia yang adaptif dan berorientasi hasil.

Beijing – Ketegangan geopolitik di Asia Timur Pasifik kembali memanas setelah pejabat tinggi China secara tegas memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut campur dalam urusan Taiwan. Pernyataan keras ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers rutin pada Selasa (10/10/2026), di mana ia menekankan bahwa segala bentuk dukungan militer atau politik AS terhadap Taipei berpotensi memicu konfrontasi langsung yang tidak diinginkan. "Kami mendesak AS untuk menghentikan provokasi yang berbahaya ini. Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China, dan upaya memisahkan kami hanya akan membawa bencana bagi semua pihak," ujar Lin Jian, merujuk pada kunjungan pejabat AS baru-baru ini ke Taiwan dan penjualan senjata senilai miliaran dolar ke pemerintahan Presiden Lai Ching-te. Pernyataan ini muncul di tengah latihan militer besar-besaran Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) China di sekitar Selat Taiwan, yang disebut sebagai respons terhadap "pemberontakan separatis" di pulau tersebut.

Latar belakang ketegangan ini tidak lepas dari sejarah panjang perselisihan mengenai status Taiwan. Sejak akhir Perang Saudara China pada 1949, Republik China (ROC) pindah ke Taiwan sementara Republik Rakyat China (RRC) menguasai daratan. Kebijakan "Satu China" yang dianut Beijing menolak kedaulatan Taiwan, sementara AS menerapkan kebijakan "ambiguitas strategis" melalui Taiwan Relations Act 1979, yang menjanjikan dukungan pertahanan tanpa pengakuan formal. Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden dan kini sekutunya, AS telah meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik, termasuk operasi kebebasan navigasi di Selat Taiwan dan aliansi AUKUS serta QUAD yang dianggap mengancam kedaulatan China. Pakar hubungan internasional dari Universitas Tsinghua, Profesor Li Wei, menganalisis bahwa peringatan China kali ini lebih dari sekadar retorika: "Ini sinyal bahwa Beijing siap mengambil langkah asimetris, seperti blokade ekonomi atau serangan siber, jika AS terus mendukung DPP (Partai Demokratik Progresif) yang pro-kemerdekaan." Data dari think tank CSIS menunjukkan bahwa anggaran pertahanan China melonjak 7,2% menjadi Rp 20 triliun tahun ini, fokus pada kapal induk dan rudal hipersonik anti-kapal.

Respons dari Washington tidak kalah tegas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, membantah tuduhan China dengan menyatakan bahwa dukungan AS terhadap Taiwan murni untuk menjaga stabilitas regional dan hak Taiwan berbicara sendiri. "Kami berkomitmen pada perdamaian di Selat Taiwan dan menentang setiap paksaan unilateral," kata Miller dalam pernyataan resmi. Namun, di balik diplomasi ini, AS telah mengerahkan dua grup kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS George Washington, ke perairan Filipina sebagai penguatan pencegahan. Analis militer dari RAND Corporation, David Ochmanek, memperingatkan bahwa skenario konfrontasi bisa melibatkan ribuan korban dan gangguan rantai pasok global, mengingat Taiwan memproduksi 90% chip semikonduktor dunia melalui TSMC. Ketegangan ini juga memengaruhi pasar keuangan: Indeks Hang Seng turun 2,5% dan Dow Jones Jones tertekan 1,8% pasca pernyataan China, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi perang dagang baru.

Implikasi lebih luas dari peringatan China ini bisa mengubah dinamika kekuatan di Indo-Pasifik. Negara-negara ASEAN, khususnya Filipina dan Vietnam, kini berada dalam posisi sulit karena klaim China di Laut China Selatan tumpang tindih dengan dukungan mereka terhadap AS. Uni Eropa dan Jepang juga menyuarakan kekhawatiran, dengan Tokyo meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% PDB. Dalam wawancara eksklusif dengan media China Global Times, Menteri Pertahanan China Dong Jun menyatakan bahwa PLA telah mencapai kesiapan "pukulan mematikan" terhadap ancaman eksternal. Sementara itu, Taiwan sendiri merespons dengan merekrut 20.000 tentara cadangan baru dan mempercepat produksi drone. Para pengamat internasional seperti Joseph Nye dari Harvard menilai bahwa "ambiguitas" AS kini bergeser ke "penahanan terbuka", yang justru mempercepat spiral ketegangan. Jika tidak ada de-eskalasi melalui forum seperti G20 atau APEC, konfrontasi yang diprediksi China bisa menjadi kenyataan, mengancam perdamaian global pasca-pandemi dan perang Ukraina.

Pada akhirnya, peringatan China ini menjadi pengingat akan risiko perhitungan salah dalam diplomasi besar. Baik Beijing maupun Washington sadar bahwa perang di Taiwan akan merugikan ekonomi keduanya—China bergantung pada impor energi melalui Selat Malaka, sementara AS menghadapi inflasi akibat gangguan chip. Namun, dengan pemilu AS 2026 dan Kongres Nasional Rakyat China mendekat, retorika nasionalis cenderung meningkat. Komunitas internasional diharapkan mendorong dialog, mungkin melalui PBB atau ASEAN, untuk mencegah eskalasi. Hingga kini, situasi tetap tegang, dengan satelit intelijen melaporkan peningkatan aktivitas PLA di Fujian, berhadapan langsung dengan basis udara Taiwan di Taichung. Dunia menahan napas menyaksikan apakah kata-kata keras ini akan berujung pada tindakan nyata atau tetap sebagai postur politik.

Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius untuk membangun jaringan Gerai Pinjaman Super Mikro di seluruh Indonesia guna memberantas praktik rentenir atau lintah darat yang selama ini menyengsarakan masyarakat kecil. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato kebijakan ekonomi pasca-kemenangan Pilpres 2024, di mana Prabowo menekankan komitmennya untuk memberdayakan rakyat bawah melalui akses kredit murah dan cepat. "Kita akan buka gerai-gerai pinjaman super mikro di setiap kecamatan, dengan bunga rendah sekali, tanpa agunan ribet, supaya petani, pedagang kecil, dan buruh tak lagi terjebak pada rentenir yang bikin bangkrut," ujar Prabowo di hadapan ribuan pendukungnya di kawasan GBK, Jakarta, akhir pekan lalu. Rencana ini menjadi salah satu pilar utama program "Indonesia Emas 2045" yang digaungkannya, dengan target peluncuran pertama pada awal 2025.

Gerai Pinjaman Super Mikro ini dirancang sebagai inovasi layanan keuangan inklusif yang terintegrasi dengan teknologi digital, mirip dengan model fintech tapi dikelola langsung oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Pos Indonesia. Setiap gerai akan menyediakan pinjaman hingga Rp50 juta per individu dengan proses persetujuan hanya dalam hitungan menit via aplikasi mobile atau langsung di loket. Bunga yang ditawarkan sangat kompetitif, hanya 0,5-1% per bulan, jauh di bawah tarif rentenir yang sering mencapai 10-20% per bulan. Prabowo menjelaskan bahwa gerai ini akan dilengkapi dengan edukasi literasi keuangan, konseling usaha, dan monitoring digital untuk mencegah kredit macet. "Ini bukan sekadar pinjam uang, tapi juga bimbingan agar uang itu jadi modal usaha yang berkelanjutan," tambahnya. Estimasi awal, pemerintah akan membangun 10.000 gerai dalam dua tahun pertama, dengan anggaran dari APBN dan swasta yang diajak bermitra.

Masalah rentenir di Indonesia memang sudah menjadi momok lama, terutama di pedesaan dan pinggiran kota di mana akses bank konvensional terbatas. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mencatat ada sekitar 2,5 juta rumah tangga yang terlilit utang rentenir, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp150 triliun per tahun akibat bunga gila-gilaan dan pemaksaan kekerasan. Kasus kekerasan terkait rentenir pun melonjak, dengan Polri melaporkan lebih dari 5.000 insiden pada 2024 saja, termasuk penggusuran paksa dan pembunuhan. Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rhenald Kasali, menyambut baik inisiatif Prabowo. "Ini langkah tepat karena menyasar akar masalah: ketidakmerataan akses kredit. Kalau dikelola baik, bisa tekan kemiskinan hingga 5% dalam lima tahun," katanya kepada CNN Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana publik yang harus dijaga ketat.

Rencana ini melengkapi kebijakan pendahulunya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang telah menyalurkan Rp300 triliun sejak 2007, tapi masih terkendala birokrasi dan plafon rendah. Prabowo mengklaim gerainya akan lebih "super mikro" dengan pinjaman mulai Rp100 ribu saja, cocok untuk usaha harian seperti jualan gorengan atau ternak ayam kampung. Koalisi pendukung Prabowo, termasuk Golkar dan PAN, sudah menyusun draf RUU Penanggulangan Rentenir yang akan diajukan ke DPR, dengan sanksi pidana berat bagi pelaku lintah darat. Menteri Keuangan terpilih Sri Mulyani Indrawati turut mengomentari, "Kami siap alokasikan Rp20 triliun di RAPBN 2025 untuk pilot project di Jawa Tengah dan NTT sebagai bukti of commitment."

Respons publik campur aduk. Di media sosial, hashtag #GeraiPrabowo trending dengan 500 ribu postingan, mayoritas positif dari kelas menengah bawah yang haus kredit murah. Namun, aktivis seperti dari KontraS khawatir gerai ini bisa jadi alat politik untuk bagi-bagi sara kampanye. "Pastikan transparan, jangan jadi proyek siluman," tegas mereka. Analis politik Andi Wijayanto memprediksi keberhasilan tergantung eksekusi: "Kalau seperti bansos yang sering bocor, ya gagal. Tapi kalau sukses, ini bisa jadi legacy Prabowo sebagai presiden pro-rakyat." Dengan demikian, Gerai Pinjaman Super Mikro tak hanya janji kampanye, tapi ujian serius bagi pemerintahan baru dalam memerangi kemiskinan struktural di negeri kita.

JAKARTA – Dalam sebuah temuan mencengangkan yang dipublikasikan oleh Bloomberg Technoz, belum ada satu pun kementerian di lingkungan pemerintahan pusat yang berhasil menyalurkan anggaran sebesar Rp32,1 triliun dalam 1,5 bulan pertama tahun 2026. Data ini mencerminkan stagnasi serius dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana realisasi belanja kementerian hanya mencapai kisaran 5-7 persen dari pagu awal, jauh di bawah target triwulan pertama yang ideal sebesar 16,5 persen. Fenomena ini bukan hanya sekadar angka di laporan keuangan, melainkan sinyal darurat bagi perekonomian nasional yang sedang bergulat dengan pemulihan pasca-pandemi dan gejolak global seperti kenaikan suku bunga The Fed serta fluktuasi harga komoditas.

Latar belakang masalah ini dapat ditelusuri ke dinamika birokrasi yang rumit di tingkat kementerian. Menurut analis keuangan senior dari Bloomberg Technoz, rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang terhambat oleh regulasi ketat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Prosedur e-procurement yang multilayered sering kali memakan waktu hingga 60 hari hanya untuk satu paket pengadaan, sementara pagu anggaran terkunci dalam tunggakan gaji pegawai dan program bantuan sosial yang tertunda," ujar pakar tersebut. Selain itu, faktor eksternal seperti libur panjang akhir tahun 2025 dan transisi jabatan di beberapa kementerian strategis turut memperparah situasi, menyebabkan program infrastruktur dan pengembangan SDM terbengkalai. Dampaknya langsung terasa di lapangan: proyek jalan tol di Jawa Tengah mangkrak, sementara bantuan pupuk untuk petani di pedesaan tertunda, berpotensi menekan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 di bawah proyeksi 5 persen.

Lebih dalam lagi, isu ini menyoroti ketidakefisienan struktural dalam sistem penganggaran Indonesia yang telah berulang sejak era reformasi. Data historis dari Kemenkeu menunjukkan bahwa penyerapan APBN triwulan I rata-rata hanya 12-15 persen dalam lima tahun terakhir, dengan puncak realisasi baru terjadi di triwulan IV akibat "pemindahan akhir tahun" atau silpa yang mencapai triliunan rupiah. Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Susanti, mengkritik pendekatan ini sebagai "bom waktu fiskal". "Anggaran yang tidak terserap berisiko menjadi beban defisit negara, memaksa pemerintah pinjam lebih banyak dari pasar obligasi atau lembaga internasional seperti IMF, yang pada gilirannya menaikkan beban utang publik hingga 40 persen dari PDB," jelasnya dalam wawancara eksklusif. Pemerintah sendiri, melalui Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, telah mengakui adanya kendala ini dan berjanji mempercepat dengan reformasi digitalisasi pengadaan via aplikasi SPAN 2.0, meski skeptisisme masih tinggi di kalangan pelaku usaha.

Implikasi jangka panjang dari keterlambatan ini tak hanya ekonomi semata, tapi juga sosial-politik. Di tengah tuntutan masyarakat akan kesejahteraan pasca-inflasi pangan yang melonjak 6 persen tahun lalu, lambatnya penyaluran bansos dan infrastruktur bisa memicu keresahan publik, sebagaimana terlihat dari demonstrasi buruh di Jakarta pekan lalu yang menuntut upah layak. Sektor swasta pun terdampak: kontraktor konstruksi mengeluhkan likuiditas rendah karena pembayaran proyek pemerintah terhambat, berpotensi menurunkan investasi asing langsung (FDI) yang ditargetkan Rp200 triliun tahun ini. Pemerintah diharapkan segera bertindak tegas, mungkin dengan instruksi presiden untuk percepatan lelang darurat atau relokasi anggaran ke daerah yang lebih siap serap. Tanpa intervensi cepat, Rp32,1 triliun ini bukan hanya angka mati di neraca, tapi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional di 2026.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat bagi elite birokrasi untuk mereformasi budaya "lambat tapi pasti" menjadi "cepat dan akuntabel". Dengan pemantauan ketat dari DPR dan media seperti Bloomberg Technoz, diharapkan momentum ini mendorong transparansi lebih besar, mencegah korupsi pengadaan, dan memastikan setiap rupiah APBN benar-benar menggerakkan roda ekonomi rakyat. Hingga kini, Kemenkeu belum merespons secara resmi temuan ini, tapi pantauan real-time melalui portal DJPPR menunjukkan realisasi belanja harian masih di bawah 1 persen dari pagu keseluruhan.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Menjelang momentum suci Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 yang diprediksi jatuh pada akhir April atau awal Mei mendatang, Bank Indonesia (BI) kembali menghadirkan layanan inovatif melalui aplikasi Pintar BI untuk memudahkan masyarakat menukar uang baru edisi tahun emisi terbaru. Layanan ini bukan hanya solusi praktis di tengah hiruk-pikuk persiapan Lebaran, tetapi juga bagian dari strategi BI untuk mendorong transisi digital dalam distribusi uang rupiah yang sah. Pada tahun-tahun sebelumnya, seperti Lebaran 2025, jutaan warga telah memanfaatkan fitur ini, dengan catatan lebih dari 5 juta lembar uang baru berhasil didistribusikan secara aman dan efisien melalui kanal digital. Aplikasi Pintar BI, yang diluncurkan sejak 2023 sebagai platform terintegrasi BI untuk edukasi keuangan dan layanan perbankan sentral, kini menjadi pintu gerbang utama bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pecahan kecil seperti Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, hingga Rp50.000 dalam kondisi brankas-mint tanpa harus antre berjam-jam di kantor cabang atau agen BRItAma.

Proses pendaftaran dan penukaran melalui Pintar BI dirancang sedemikian rupa agar user-friendly, mulai dari unduh aplikasi via Google Play Store atau App Store dengan mencari "Pintar BI" resmi dari pengembang Bank Indonesia. Link akses langsung ke layanan penukaran dapat ditemukan di halaman utama aplikasi setelah login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor ponsel terdaftar. Jadwal pendaftaran untuk Lebaran 2026 telah resmi dibuka sejak 1 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga 20 April 2026, dengan kuota harian terbatas per wilayah untuk menjaga ketersediaan stok nasional yang diproduksi oleh Perum Peruri. Pengambilan fisik uang baru dilakukan paling lambat 7 hari setelah konfirmasi booking, di lokasi penukaran terdekat seperti Kantor Perwakilan BI, bank penyalur mitra (seperti BRI, Mandiri, BNI), atau bahkan ATM Khusus BI di mal-mal besar. BI menekankan bahwa jadwal ini disesuaikan dengan proyeksi mobilitas masyarakat selama mudik, dengan puncak penukaran diprediksi pada minggu ketiga Maret hingga awal April.

Syarat utama untuk mengikuti program ini cukup sederhana namun ketat demi mencegah penyalahgunaan. Pertama, peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 17 tahun, dibuktikan melalui e-KTP yang discan via aplikasi atau nomor induk yang valid. Kedua, batas nominal penukaran maksimal Rp3 juta per orang per hari, dengan prioritas untuk pecahan kecil guna kebutuhan amplop THR dan zakat fitrah. Ketiga, pembayaran dilakukan melalui transfer bank dari rekening pribadi yang terverifikasi, sementara pengambilan memerlukan verifikasi biometrik wajah atau sidik jari di lokasi. BI juga mewajibkan peserta menyetujui perjanjian tidak menjual ulang uang baru di atas harga nominal, dengan sanksi blacklist permanen bagi pelanggar. Bagi yang kesulitan akses digital, BI menyediakan opsi hybrid melalui call center 144 atau situs resmi bi.go.id/pintarbi, meski kuota offline lebih terbatas. Data BI menunjukkan, pada Lebaran 2025, 85% penukaran sukses dilakukan via Pintar BI, mengurangi beban fisik hingga 40% dibanding tahun sebelumnya.

Lebih dari sekadar layanan, inisiatif ini mencerminkan komitmen BI dalam menjaga integritas rupiah di era cashless. Direktur Pengelolaan Uang Rupiah BI, Juda Poli, dalam konferensi pers virtual pekan lalu menyatakan, "Pintar BI bukan hanya alat tukar uang, tapi juga edukasi literasi keuangan untuk mencegah peredaran uang palsu yang kerap marak jelang Lebaran." Masyarakat diimbau waspada terhadap link phishing atau aplikasi palsu; selalu verifikasi melalui kanal resmi bi.go.id. Dengan stok uang baru 2026 yang telah dicetak sebanyak 200 miliar lembar oleh Peruri—meningkat 15% dari tahun lalu—BI optimis semua kebutuhan terpenuhi tanpa kelangkaan. Bagi Anda yang berencana mudik ke kampung halaman, segera daftar sekarang untuk menghindari kuota penuh, dan bagikan tips ini kepada keluarga agar Lebaran 2026 semakin berkah tanpa drama antrean.

Jakarta kembali diramaikan oleh semangat perayaan Imlek yang megah di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada akhir pekan ini. Ribuan warga dari berbagai kalangan memadati kawasan ikonik pusat kota tersebut untuk menikmati Festival Imlek 2026 yang bertajuk "Naga Emas Bersinar". Antusiasme masyarakat terlihat dari pagi hingga malam hari, dengan antrean panjang di setiap spot foto yang disediakan panitia. Event ini, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta bekerja sama dengan komunitas Tionghoa setempat, tidak hanya merayakan Tahun Baru Imlek—yang jatuh pada 17 Februari 2026 dengan zodiak Naga Kayu—tetapi juga menjadi ajang promosi budaya multikultural Indonesia. Pengunjung datang membawa keluarga, pasangan, maupun teman, semuanya tersenyum lebar sambil mengabadikan momen di tengah hiruk-pikuk lalu lintas yang sengaja dibatasi untuk pejalan kaki.

Salah satu magnet utama festival ini adalah deretan spot foto instagramable yang dirancang dengan apik, menggabungkan elemen tradisional Imlek dan estetika modern Jakarta. Instalasi patung naga raksasa setinggi 10 meter menjadi pusat perhatian, lengkap dengan efek cahaya LED yang berubah warna mengikuti irama musik barongsai. Tak ketinggalan, terowongan lampion berbentuk bunga sakura merah, swing raksasa bertema keberuntungan, dan mural 3D bergambar shio Naga yang interaktif. "Saya datang khusus dari Bekasi untuk foto di sini, spotnya keren banget dan gratis pula," ujar Rina, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang mengajak dua anaknya. Data dari panitia mencatat lebih dari 50.000 pengunjung pada hari pertama, dengan 70% di antaranya mengunggah foto ke media sosial menggunakan hashtag #ImlekHI2026, yang langsung trending di Twitter dan Instagram. Desain spot foto ini tidak hanya estetis, tetapi juga menyiratkan makna filosofis seperti kemakmuran dan harmoni, sesuai tema tahun Naga yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan.

Selain visual yang memukau, festival ini menyuguhkan rangkaian pertunjukan budaya yang autentik dan menghibur. Pagelaran barongsai dari 12 tim komunitas Tionghoa Jakarta membawakan koreografi energik dengan iringan gendang tradisional, disaksikan ribuan penonton yang bertepuk tangan riuh. Ada pula pentas lintang kuo—tarian singa raksasa—serta penampilan musik fusion antara gamelan Jawa dan erhu Cina yang dipadukan oleh seniman lokal. Bagi pecinta kuliner, puluhan stan makanan menjajakan bakpao isi cokelat, lumpia basah, kue keranjang, dan edisi spesial Imlek seperti ayam goreng madu dengan saus ngohiong. "Festival seperti ini memperkaya wawasan anak-anak tentang budaya Tionghoa yang sudah menyatu dengan Indonesia," kata Budi Santoso, pengunjung asal Depok yang datang bersama rombongan kantor. Tak hanya hiburan, event ini juga menampilkan workshop membuat angpao dan ramalan shio secara gratis, menarik minat generasi muda yang penasaran dengan tradisi leluhur.

Dampak festival ini meluas ke aspek ekonomi dan sosial. Pedagang kaki lima sekitar Bundaran HI melaporkan peningkatan omzet hingga 300% dibanding hari biasa, sementara hotel dan restoran di sekitar kawasan seperti Plaza Indonesia dan Grand Indonesia kebagian rezeki dari wisatawan domestik. Dari sisi sosial, acara ini memperkuat toleransi beragama dan budaya di tengah Jakarta yang majemuk, sejalan dengan semangat Pancasila. Panitia juga menerapkan protokol kesehatan ketat pasca-pandemi, seperti penyiraman handsanitizer dan penanda jarak, memastikan keselamatan pengunjung. Meski sempat diguyur hujan ringan malam hari, antusiasme tidak surut, justru menambah nuansa romantis bagi pasangan muda yang berfoto di bawah payung lampion. Festival Imlek di Bundaran HI dijadwalkan berlangsung hingga 20 Februari, dengan puncak pada malam Tahun Baru Imlek berupa pertunjukan kembang api terbesar di pusat kota.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda. Jangan lewatkan kesempatan berkunjung sebelum festival ditutup, karena momen seperti ini jarang terjadi dua kali setahun dan selalu meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi warga ibu kota.

BOGOR - Suasana mencekam menyelimuti Kampung Gajah, Desa Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah sekelompok pemuda yang sedang mencari lokasi untuk membuat konten video horor secara tak sengaja menemukan sebuah jenazah dalam kondisi mengenaskan. Kejadian ini terjadi pada Sabtu malam (15/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, ketika lima pemuda berusia 18-22 tahun memasuki area hutan belantara di pinggiran kampung yang dikenal angker oleh warga setempat. Awalnya, mereka berniat merekam video tantangan horor untuk platform media sosial seperti TikTok dan YouTube, terinspirasi dari tren konten ghost hunting yang sedang viral. Namun, apa yang mereka anggap sebagai petualangan seru berubah menjadi mimpi buruk ketika salah satu dari mereka, Andi Pratama (20), menemukan sesosok mayat pria yang sudah membusuk di balik semak belukar.

Menurut keterangan awal dari para pemuda yang langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Ciseeng, jenazah tersebut tergeletak dalam posisi meringkuk dengan luka parah di bagian kepala dan leher, menunjukkan tanda-tanda kekerasan. "Kami lagi cari spot gelap buat rekam suara aneh, eh tiba-tiba kaki Andi nyangkut di sesuatu. Pas kami sorot senter, ternyata mayat! Bau busuknya luar biasa, kami langsung muntah dan lari," ujar Rian Nugroho (19), salah satu saksi mata, saat diwawancarai di Mapolsek Ciseeng pada Minggu pagi. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan TKP dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong untuk autopsi. Identitas korban belum teridentifikasi secara pasti, tetapi dari pakaian dan barang-barang yang ditemukan seperti KTP rusak dan dompet kosong, diduga korban adalah warga lokal berusia sekitar 40 tahun yang hilang sejak dua minggu lalu.

Kepala Polres Bogor Komando Daerah Polisi (Kapolres) AKBP Rahman Setiawan menyatakan bahwa tim Reserse Kriminal (Reskrim) telah dibentuk untuk mengusut kasus ini. "Ini bukan kejadian biasa. Dari hasil visum awal, korban tewas akibat trauma tumpul di kepala, kemungkinan dibunuh dengan benda tumpul seperti kayu atau batu. Tidak ada tanda-tanda pencurian karena jam tangan dan cincin masih melekat," ungkap Kapolres dalam konferensi pers singkat. Polisi juga menemukan jejak kaki dan kain pembungkus di sekitar lokasi, yang kini dianalisis di laboratorium forensik Polda Jawa Barat. Warga Kampung Gajah ramai membicarakan kejadian ini, mengaitkannya dengan mitos hutan angker yang sering menjadi lokasi pembuangan jenazah ilegal. Beberapa warga mengaku pernah mendengar jeritan malam hari, meski polisi menegaskan bahwa spekulasi supernatural tidak akan dipertimbangkan dalam penyelidikan.

Latar belakang Kampung Gajah sebagai kawasan semi-perkotaan dengan hutan lindung yang luas membuatnya rentan terhadap kejahatan tersembunyi. Data dari Polres Bogor menunjukkan, dalam dua tahun terakhir, setidaknya tiga kasus jenazah ditemukan di area serupa, dua di antaranya terbukti pembunuhan motif asmara dan hutang piutang. Tren konten horor di kalangan anak muda turut menjadi sorotan, di mana banyak kreator nekat memasuki zona berbahaya demi like dan view. "Kami ingatkan masyarakat, jangan sembarangan eksplorasi malam hari. Konten boleh, tapi keselamatan prioritas," pesan Kapolres. Sementara itu, para pemuda penemu jenazah kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai saksi, meski mereka bersikeras tidak mengenal korban. Keluarga korban yang diduga telah ditemukan di kampung tetangga, menanti hasil DNA untuk konfirmasi.

Kasus ini menambah daftar panjang misteri di Bogor Selatan, di mana kombinasi antara kemiskinan, konflik sosial, dan minimnya pengawasan malam hari menjadi faktor pemicu. Polisi berjanji akan mengungkap pelaku dalam waktu 14 hari, dengan memeriksa CCTV terdekat dan warga yang melihat korban terakhir kali hidup. Masyarakat diimbau memberikan informasi melalui hotline polisi atau aplikasi WhatsApp Reskrim. Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan masih berlangsung, meninggalkan Kampung Gajah dalam ketegangan yang lebih dalam daripada cerita horor mana pun.

Jakarta - Penentuan awal bulan Ramadan selalu menjadi momen krusial bagi umat Muslim di Indonesia, di mana tradisi religius bertemu dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk tahun 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis analisis perhitungan sains yang mendalam mengenai kemungkinan rukyatul hilal atau pengamatan hilal. Berdasarkan model komputasi astronomi canggih, kedua lembaga ini memprediksi bahwa konjungsi atau ijtima' bulan baru akan terjadi pada 17 Maret 2026 pukul 20:15 WIB, dengan kemungkinan hilal terlihat pada 18 Maret 2026 di wilayah Indonesia bagian barat. Analisis ini tidak hanya mengandalkan data observasi historis, tetapi juga simulasi berbasis software seperti Stellarium dan SkyMap Pro yang mempertimbangkan faktor atmosfer, elongasi bulan, dan ketinggian hilal di ufuk. Pendekatan hisab (perhitungan) ini semakin relevan di era digital, di mana akurasi prediksi bisa mencapai 95% atau lebih, mengurangi ketidakpastian yang sering memicu perdebatan antar mazhab.

BRIN, melalui Pusat Riset Astronomi dan Antariksa (PRAIA), memimpin perhitungan dengan metode hisab hakiki yang mengintegrasikan data satelit global positioning system (GPS) dan teleskop radio. Menurut Dr. Thomas Djamaluddin, Kepala PRAIA BRIN, perhitungan mereka menunjukkan bahwa elongasi hilal pada 18 Maret 2026 akan mencapai 7,2 derajat dengan diferensial altitude (ketinggian hilal di atas ufuk) sebesar 2,5 derajat di Jakarta, memenuhi kriteria minimum untuk rukyat telanjang mata menurut standar Komite Hisab Rukyat Nasional (Kemenag). BRIN juga memasukkan variabel cuaca dinamis dari model prediksi iklim 2026, yang memperkirakan tutupan awan rendah di Sumatera dan Jawa hanya 20-30%, sehingga peluang pengamatan optimal. Lebih lanjut, lembaga ini membandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, seperti Ramadan 2025 yang jatuh pada 1 Maret, menunjukkan pola siklus lunar yang konsisten dengan kalender Hijriah. Pendekatan ini tidak hanya presisi, tapi juga inklusif, karena hasilnya dibagikan secara terbuka melalui portal data BRIN untuk masjid-masjid dan komunitas Muslim di seluruh nusantara.

Sementara itu, BMKG berkontribusi dengan analisis meteorologi dan geofisika yang mendukung prediksi hilal. Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa Pusat Informasi dan Penelitian Geomagnet dan Atmosfer (PIEGA) telah mensimulasikan kondisi atmosfer atas menggunakan data dari stasiun observasi di Pontianak dan Biak. Hasilnya, visibilitas hilal diproyeksikan tinggi dengan faktor penekanan atmosfer (atmospheric extinction coefficient) di bawah 0,2 magnitudo, memungkinkan hilal terlihat bahkan di daerah tropis lembab seperti Indonesia. BMKG juga memperingatkan potensi gangguan dari debu vulkanik jika ada aktivitas gunung berapi seperti Merapi atau Sinabung, meskipun model 2026 menunjukkan risiko rendah. Kolaborasi ini dengan BRIN telah terbukti efektif dalam Sidang Isbat sebelumnya, di mana prediksi mereka sering kali selaras dengan keputusan resmi Kemenag, meskipun akhirnya rukyat tetap menjadi penentu utama sesuai fatwa MUI.

Implikasi dari analisis ini luas, tidak hanya untuk penjadwalan ibadah puasa, tarawih, dan Idul Fitri, tapi juga untuk sektor ekonomi dan sosial. Di Indonesia, dengan 87% penduduk Muslim, ketepatan awal Ramadan memengaruhi perdagangan makanan halal, pariwisata religi, dan produktivitas nasional selama bulan suci. Prediksi BRIN-BMKG untuk 18 Maret 2026 bisa menjadi acuan bagi perusahaan seperti taksi online dan e-commerce untuk menyesuaikan promo Ramadhan, serta pemerintah daerah dalam mengatur pengamatan massal. Namun, para ahli menekankan bahwa meskipun sains memberikan kepastian tinggi, rukyat tetap esensial untuk menghormati tradisi Islam. Perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia (yang menganut hisab murni) atau Arab Saudi (rukyat global) menunjukkan Indonesia berada di tengah-tengah, menggabungkan keduanya secara harmonis. Di masa depan, integrasi AI dan big data diprediksi akan semakin menyempurnakan metode ini.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda. Sebagai catatan penutup, analisis BRIN dan BMKG ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memadukan iman dan iptek, memastikan umat Muslim bisa menyambut Ramadan 2026 dengan persiapan matang. Masyarakat diimbau memantau update resmi dari Kemenag menjelang Sidang Isbat Maret 2026, sambil terus mendukung riset nasional untuk kemajuan bersama.

Jakarta - Menuju bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026, berbagai lembaga resmi dan organisasi Islam terkemuka di Indonesia mulai mengumumkan perkiraan tanggal 1 Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi bahwa 1 Ramadan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan perhitungan astronomi dan simulasi rukyatul hilal. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memperkirakan satu hari lebih awal, yaitu Kamis, 19 Maret 2026, dengan mengandalkan metode hisab hakiki atau perhitungan falak syari'iyah murni. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, cenderung mengikuti sidang isbat pemerintah, meski tetap menyiapkan tim pengamatan hilal secara mandiri. Perbedaan ini mencerminkan dinamika panjang dalam penentuan awal bulan qamariyah di Tanah Air, yang selalu menjadi sorotan umat Muslim jelang ibadah puasa.

Perkiraan ini dirilis secara bertahap sepanjang Februari 2026, dimulai dari konferensi pers BRIN pada 10 Februari di Jakarta. Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN, Dr. Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa simulasi mereka menggunakan data posisi Bulan terhadap Matahari pada konjungsi 19 Maret 2026 pukul 14.32 WIB, dengan kemungkinan hilal terlihat tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. "Kriteria MABIMS (Mekah, Amerika, Brunei, Indonesia, Singapura) terpenuhi, dengan elongasi 7,5 derajat dan ketinggian hilal minimal 3 derajat saat maghrib," ujarnya. Kemenag, melalui Direktur Rukyat Hilal, menyatakan bahwa Sidang Isbat Resmi akan digelar pada 19 Maret malam di Gedung Sidang Isbat Jakarta, melibatkan 12 pakar dari berbagai latar belakang. Muhammadiyah, melalui Ketua Majelis Falak Buya Yahya, bersikukuh pada hisab mereka yang tidak bergantung sepenuhnya pada pengamatan mata telanjang, karena "hisab lebih akurat di era komputasi modern". NU, diwakili oleh PBNU, menyiapkan posko rukyat di seluruh cabang mereka, tapi historically sering selaras dengan pemerintah untuk menjaga kesatuan umat.

Latar belakang metodologi ini menyoroti perdebatan klasik antara rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan matematis) yang telah berlangsung sejak era Orde Baru. Pemerintah mengadopsi pendekatan hibrida sejak 2001, menggabungkan keduanya untuk menghindari perpecahan seperti pada 2004 ketika Muhammadiyah puasa sehari lebih dulu. BRIN berperan krusial sejak 2021, menyediakan data satelit LAPAN warisan yang semakin presisi dengan AI prediksi visibilitas hilal. Tahun ini, faktor cuaca seperti angin monsun barat yang melemah diprediksi mendukung penglihatan hilal jelas di Sumatra hingga Papua. Namun, Muhammadiyah menolak ketergantungan berlebih pada sidang isbat, mengkritiknya sebagai "rukyat administratif" yang kadang terlambat. NU, dengan jaringan pesantren luas, sering melaporkan saksi hilal lokal, meski keputusan akhir mengikuti pemerintah demi fatwa MUI yang menekankan ikhtiar maksimal.

Implikasi perkiraan ini tidak hanya ritual, tapi juga sosial-ekonomi nasional. Jika 1 Ramadan 20 Maret, puasa berlangsung 30 hari hingga Idul Fitri 18 April, berpotensi overlapping libur Lebaran nasional yang biasa jatuh akhir April. Ini memengaruhi jadwal mudik, produksi takjil, dan sektor pariwisata halal yang diproyeksi capai Rp 200 triliun di 2026 menurut Kemenparekraf. Perbedaan satu hari antar kelompok bisa memicu kebingungan di kantor campur mazhab, sekolah, dan media sosial, meski survei LSI 2025 menunjukkan 65% umat menerima keragaman ini sebagai sunnah. Pemerintah mendorong dialog lanjutan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk sinkronisasi, sementara BRIN berjanji rilis aplikasi mobile 'Hilal Predictor 1447H' untuk publik.

Ke depan, perkembangan teknologi seperti teleskop digital dan drone pengamatan hilal diusulkan BRIN untuk standarisasi rukyat nasional, potensial mengurangi gap dengan hisab Muhammadiyah. Namun, ulama NU seperti Habib Luthfi bin Yahya menekankan esensi spiritual: "Ramadan bukan soal tanggal presisi, tapi taqwa." Dengan populasi Muslim 87% dari 280 juta jiwa Indonesia, penentuan 1 Ramadan tetap jadi barometer toleransi beragama di negara Pancasila. Masyarakat diimbau pantau update resmi Kemenag dan organisasi masing-masing, sambil mempersiapkan hati untuk bulan penuh berkah ini.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Utang pemerintah Indonesia resmi menembus angka fantastis Rp 9.637 triliun per akhir kuartal ketiga 2026, menurut laporan terbaru Kementerian Keuangan yang dirilis pada Jumat (15/11/2026). Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 12,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh kebutuhan pembiayaan defisit anggaran akibat pemulihan pasca-pandemi, investasi infrastruktur masif, dan gejolak harga komoditas global. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini berada di level 42,8%, masih di bawah batas aman 60% yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara (UU No. 17/2003), namun memicu kekhawatiran di kalangan ekonom soal keberlanjutan jangka panjang. Data ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa utang ini mayoritas digunakan untuk program-program produktif seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan subsidi energi.

Secara rinci, komposisi utang pemerintah terbagi menjadi dua kelompok utama: utang pemerintah pusat sebesar Rp 8.456 triliun (87,8%) dan utang pemerintah daerah Rp 1.181 triliun (12,2%). Dari utang pusat, surat berharga negara (SBN) mendominasi dengan porsi 72% atau Rp 6.088 triliun, diikuti pinjaman langsung dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB senilai Rp 1.920 triliun, serta pinjaman bilateral dari negara-negara mitra seperti Jepang dan China Rp 448 triliun. Sementara itu, utang daerah didominasi oleh obligasi daerah (OBDA) dan pinjaman perbankan untuk proyek infrastruktur lokal. Pertumbuhan utang SBN yang paling signifikan, naik 15% year-on-year, disebabkan oleh penerbitan obligasi hijau untuk mendanai transisi energi dan proyek berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia di COP31. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dr. Chatib Basri, menyatakan bahwa meski struktur utang relatif sehat dengan jatuh tempo rata-rata 8 tahun, ketergantungan pada pasar domestik mencapai 85% dapat rentan terhadap fluktuasi suku bunga BI Rate yang kini di 6,25%.

Peningkatan utang ini tidak lepas dari dinamika ekonomi global dan domestik. Defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB, lebih tinggi dari target awal 2,4% akibat subsidi BBM dan BVL yang membengkak sebesar Rp 450 triliun karena harga minyak Brent yang melonjak ke US$90 per barel. Selain itu, belanja infrastruktur Rp 423 triliun untuk jalan tol, kereta cepat, dan bandara baru menjadi penggerak utama. Dampaknya terhadap stabilitas fiskal mulai terasa: beban bunga utang tahunan kini Rp 456 triliun atau 15% dari total APBN, memaksa efisiensi belanja non-prioritas. Analis dari Moody's Investors Service mencatat bahwa peringkat kredit Indonesia tetap stabil di Baa2 dengan outlook stabil, berkat cadangan devisa US$145 miliar dan pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Namun, risiko eksternal seperti perang dagang AS-China dan resesi Eropa berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke Rp 16.500 per dolar AS, memperbesar beban utang valas yang mencapai 28% dari total.

Pemerintah telah menyusun strategi mitigasi melalui Perpres Pengelolaan Utang Berkelanjutan 2026, yang menargetkan pengurangan rasio utang/PDB menjadi 40% pada 2030. Langkah-langkahnya meliputi digitalisasi pajak untuk tingkatkan penerimaan negara hingga Rp 2.800 triliun, privatisasi BUMN non-strategis senilai Rp 200 triliun, dan penerbitan sukuk syariah global untuk diversifikasi sumber dana. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa program refinancing utang lama dengan instrumen berbunga rendah akan menghemat Rp 120 triliun dalam tiga tahun ke depan. Para pakar seperti Faisal Basri dari UGM memperingatkan agar pemerintah menghindari jebakan "utang produktif" semata, dan fokus pada reformasi struktural seperti peningkatan daya saing ekspor non-komoditas. Di sisi lain, kalangan pengusaha dari KADIN menyambut baik, karena utang ini mendanai proyek-proyek yang bisa ciptakan 2 juta lapangan kerja baru.

Ke depan, pengelolaan utang ini akan menjadi ujian kredibilitas fiskal di tengah Pemilu 2029 yang mendekat. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, beban utang berpotensi memicu inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, dengan rekam jejak pengelolaan yang solid selama dua dekade terakhir, Indonesia tetap menjadi destinasi investasi menarik di Asia Tenggara. Laporan lengkap Kemenkeu dapat diakses di situs resmi, sementara DPR RI berencana memanggil gubernur BI untuk pembahasan lebih lanjut pekan depan. (Redaksi GNews 2026)

Beijing, 15 Oktober 2026 – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China memuncak setelah munculnya video rahasia yang diduga berasal dari operasi intelijen CIA, menargetkan instalasi militer utama di wilayah China daratan dan Laut China Selatan. Video berdurasi tiga menit itu, yang bocor melalui platform media sosial anonim, menampilkan rekaman drone pengintai canggih yang mengitari pangkalan angkatan laut di Hainan serta fasilitas rudal balistik di Xinjiang. Kementerian Luar Negeri China langsung bereaksi keras, menyebutnya sebagai "pelanggaran berbahaya kedaulatan nasional" dan mengancam akan mengambil "tindakan tegas" termasuk sanksi diplomatik dan operasi kontra-intelijen. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Wu Qian, menyatakan bahwa video tersebut bukan hanya bukti spionase langsung, melainkan bagian dari pola sistematis Washington untuk melemahkan keamanan nasional Beijing.

Latar belakang insiden ini kembali ke eskalasi persaingan superpower yang telah berlangsung sejak awal dekade 2020-an. CIA, sebagai badan intelijen utama AS, diketahui telah meningkatkan operasi pengintaian terhadap China sejak pembentukan Angkatan Laut Pasifik AS yang diperkuat pada 2023. Para analis intelijen Barat menilai bahwa target utama video tersebut mencakup kapal induk Type 003 milik PLA Navy dan sistem pertahanan udara HQ-19, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kepentingan AS di Indo-Pasifik. Namun, pihak China menuduh bahwa bocornya video ini sengaja dilakukan oleh AS untuk menguji reaksi Beijing atau bahkan memprovokasi konflik. "Ini adalah permainan kotor era Perang Dingin yang baru," tegas Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam konferensi pers darurat. Video tersebut pertama kali muncul di Telegram channel pro-China, dengan watermark yang mirip teknologi drone RQ-180 milik Angkatan Udara AS, meskipun Pentagon belum memberikan konfirmasi resmi atas keasliannya.

Reaksi internasional pun mengalir deras. Sekutu AS seperti Jepang dan Australia menyatakan dukungan penuh terhadap "kebebasan navigasi" di Laut China Selatan, sementara Rusia, mitra strategis China, mengecam AS sebagai "penjahat global" yang mengancam stabilitas dunia. Uni Eropa, melalui juru bicara Josep Borrell, mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja dialog Quad Plus. Di dalam negeri AS, Demokrat menyerukan investigasi independen terhadap CIA, sementara Republikan memuji operasi tersebut sebagai "perlindungan kepentingan nasional." Ekonom global khawatir eskalasi ini bisa memicu gangguan rantai pasok, mengingat ketergantungan dunia pada manufaktur China. Indeks saham teknologi AS turun 2,5% sehari setelah kebocoran, sementara yuan menguat sementara terhadap dolar.

Implikasi jangka panjang dari insiden ini bisa mengubah dinamika keamanan regional secara dramatis. China telah mengumumkan peningkatan patroli drone di perbatasan dan latihan militer gabungan dengan Rusia di Laut Timur China, yang dijadwalkan mulai minggu depan. Para pakar seperti Dr. Bonnie Glaser dari Center for Strategic and International Studies memperingatkan bahwa ini bisa menjadi prekursor bagi "insiden panas" seperti tabrakan kapal atau serangan siber balasan. Sementara itu, AS dikabarkan sedang mempersiapkan respons diplomatik melalui KTT APEC di Lima bulan depan. Beijing menegaskan bahwa "tidak ada ruang untuk spionase di abad 21," dan telah memanggil duta besar AS untuk protes formal. Kasus ini menambah daftar panjang gesekan AS-China, termasuk perang dagang 2018 dan pembatasan chip semikonduktor 2024, menggarisbawahi betapa rapuhnya hubungan dua ekonomi terbesar dunia saat ini. Hingga kini, keaslian video masih dalam verifikasi oleh lembaga independen seperti Bellingcat, tetapi satu hal pasti: dunia menyaksikan dengan napas tertahan.

Jakarta - Isu penonaktifan sekitar 11 juta peserta Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kembali mencuat menjadi sorotan publik, memicu perdebatan sengit apakah langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto atau sekadar proses verifikasi data rutin untuk membersihkan basis peserta dari ketidakvalidan. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, penonaktifan massal ini dilakukan setelah pemeriksaan ulang data melalui aplikasi Siluling P3KE (Penerima Bantuan Iuran Penerima Perlindungan Penuh Kesehatan dan Ekonomi) yang dikembangkan bersama Kementerian Sosial. Hingga akhir 2024, dari total 50 juta lebih peserta PBI, sebanyak 11,2 juta di antaranya dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem berdasarkan verifikasi lapangan dan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Langkah ini, yang dimulai sejak akhir 2023 di bawah arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bertujuan mengoptimalkan anggaran negara agar bantuan tepat sasaran, dengan alokasi iuran PBI mencapai Rp 40 triliun per tahun dari APBN.

Kontroversi meledak ketika sejumlah politisi oposisi dan aktivis sosial menuding bahwa penonaktifan ini adalah bagian dari kebijakan penghematan anggaran kabinet Prabowo-Gibran yang baru dilantik pada Oktober 2024, bahkan ada klaim bahwa Presiden Prabowo secara pribadi menginstruksikan "pembersihan" peserta fiktif melalui rapat terbatas di Istana. Namun, juru bicara Kepresidenan Hasan Nasbi membantah keras tudingan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada instruksi spesifik dari presiden terkait penonaktifan massal, melainkan hanya arahan umum untuk efisiensi program jaminan kesehatan nasional (JKN). "Presiden menekankan pentingnya data akurat agar program sosial tidak disalahgunakan, tapi keputusan teknis ada di tangan kementerian terkait," tegas Nasbi dalam konferensi pers pekan lalu. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr. Rene Hasan Labis, menjelaskan bahwa proses verifikasi melibatkan 1,2 juta kader posyandu dan petugas kesehatan di tingkat desa, yang melakukan validasi langsung ke rumah tangga. Hasilnya, 70% dari yang dinonaktifkan ternyata memiliki aset seperti kendaraan atau rumah permanen yang tidak selaras dengan status miskin ekstrem.

Latar belakang program PBI sendiri patut dicermati untuk memahami dampak mendalam dari kebijakan ini. Diluncurkan sejak 2008 sebagai bagian dari JKN, PBI ditujukan bagi 40% penduduk termiskin yang iurannya ditanggung penuh APBN, mencakup layanan kesehatan primer hingga rujukan rumah sakit. Namun, selama bertahun-tahun, program ini dikritik karena kebocoran data: survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menemukan 25% peserta PBI sebenarnya berada di kelompok desil kesejahteraan atas, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) atau pensiunan yang masih terdaftar ganda. Pemerintah Jokowi sebelumnya telah melakukan pembersihan bertahap, menonaktifkan 5 juta peserta pada 2022, tapi skala 11 juta kali ini menjadi yang terbesar, sejalan dengan target Kabinet Merah Putih untuk reformasi birokrasi dan penghematan Rp 300 triliun dari program sosial tidak produktif. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai langkah ini positif secara fiskal, karena bisa menghemat hingga Rp 15 triliun per tahun, tapi memperingatkan risiko sosial jika tidak disertai mekanisme banding yang kuat. "Banyak warga miskin asli yang tereliminasi karena data DTKS yang outdated; pemerintah harus buka portal pengaduan online segera," ujarnya.

Dampak langsung bagi masyarakat terasa nyata, terutama di daerah pedesaan Jawa Tengah dan NTT yang menjadi pusat verifikasi. Ribuan pasien kanker dan cuci darah dilaporkan kesulitan akses layanan setelah kartu mereka dinonaktifkan sementara, memicu demo kecil di depan kantor BPJS cabang Semarang. LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak audit independen oleh BPK, sementara Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan BPJS minggu depan. Di sisi lain, pemerintah menjanjikan transisi mulus: peserta yang dinonaktifkan bisa mendaftar mandiri dengan premi subsidi atau bergabung PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) sebesar Rp 35 ribu per bulan. Menteri Sosial Gus Ipul menambahkan bahwa 8 juta warga baru dari kelompok rentan seperti pengungsi dampak bencana akan mengisi kuota PBI yang kosong, menjaga cakupan JKN tetap di atas 95%.

Ke depan, kontroversi ini menjadi ujian awal bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan "Jaminan Kesehatan Merata" seperti yang dijanjikan dalam kampanye. Apakah penonaktifan ini benar-benar instruksi presiden atau momentum untuk reformasi struktural, yang jelas masyarakat menanti transparansi penuh data verifikasi. BPJS Kesehatan telah membuka hotline 165 untuk pengaduan, sementara Kemenkes berencana integrasi data dengan KTP digital untuk mencegah kebocoran serupa di masa depan. Hingga berita ini diturunkan, jumlah pengaduan mencapai 50 ribu, menandakan urgensi respons cepat agar kepercayaan publik terhadap program unggulan negara ini tidak terkikis.

Eksplorasi lebih lanjut tentang kepribadian Anda di InsightEyes AI.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan yang dikemas dalam nada bercandaan mengenai penanganan korupsi di Indonesia. Dalam sebuah acara pertemuan dengan tokoh masyarakat dan aktivis anti-korupsi, Prabowo dengan santai menyiratkan bahwa untuk melawan maraknya praktik korupsi yang merajalela, "jangan-jangan perlu sedikit otoriter". Pernyataan ini disampaikan saat ia berbicara di depan ratusan hadirin pada acara diskusi bertajuk "Bangun Indonesia Bersih dari Korupsi" yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi di Jakarta, Rabu (15/10/2026). Meskipun disampaikan dengan tawa dan gestur ringan, ucapan tersebut langsung memicu perdebatan sengit di kalangan elite politik, aktivis, dan netizen yang mempertanyakan sejauh mana niat serius pemerintahan baru dalam memberantas korupsi endemik yang telah menghambat pembangunan nasional selama puluhan tahun.

Konteks pernyataan Prabowo tidak lepas dari realitas korupsi yang masih menjadi momok utama di Indonesia. Menurut laporan Transparency International edisi 2025, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya berada di peringkat 110 dari 180 negara, menunjukkan penurunan kualitas tata kelola dibandingkan era sebelumnya. Prabowo, yang baru saja memasuki tahun kedua kepemimpinannya pasca-pemilu 2024, telah berulang kali menjanjikan reformasi radikal terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK yang dinilai melemah akibat revisi undang-undang kontroversial. Dalam pidatonya, ia menguraikan bahwa koruptor tidak segan-segan "menggerogoti" anggaran negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, merujuk pada kasus-kasus besar seperti korupsi bansos dan proyek infrastruktur fiktif yang baru-baru ini digulirkan Kejaksaan Agung. "Korupsi ini seperti kanker yang sudah stadium akhir, obatnya harus kuat, tegas, bahkan mungkin sedikit keras," ujar Prabowo sambil tertawa, sebelum menambahkan, "Jangan-jangan perlu sedikit otoriter untuk lawan mereka, tapi tetap dalam koridor Pancasila tentunya." Pernyataan ini seolah menjadi cerminan gaya kepemimpinannya yang tegas, terinspirasi dari pengalaman militer masa lalunya.

Reaksi terhadap candaan Prabowo pun beragam dan cepat menyebar di media sosial. Sejumlah aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut positif nada tegas tersebut, dengan Koordinator ICW, Emerson Yunanto, menyatakan bahwa "setiap langkah radikal yang menargetkan koruptor kelas kakap sangat dibutuhkan, asal tidak mengorbankan independensi lembaga". Namun, kelompok oposisi seperti PDI-P menilai ucapan itu sebagai sinyal berbahaya yang bisa mengarah pada penguatan kekuasaan eksekutif. Fraksi PDI-P di DPR, melalui juru bicara Ahmad Basarah, memperingatkan bahwa "candaan semacam ini bisa menjadi preseden buruk, mengingat sejarah Orde Baru yang justru memanfaatkan otoritarianisme untuk menutupi korupsi kroni". Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan membela presiden dengan menegaskan bahwa itu hanyalah guyonan untuk menekankan urgensi, dan pemerintah tetap berkomitmen pada supremasi hukum melalui program "Reformasi Hukum 2026" yang mencakup digitalisasi pengadaan barang/jasa untuk meminimalkan celah korupsi. Debat ini semakin memanas ketika sejumlah influencer politik di X (bekas Twitter) membandingkannya dengan pendekatan Jokowi yang lebih diplomatis.

Secara mendalam, pernyataan Prabowo mencerminkan dilema klasik dalam politik anti-korupsi Indonesia: antara kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas versus risiko abuse of power. Para analis politik dari CSIS Indonesia menilai bahwa meskipun bersifat humoris, ucapan ini bisa menjadi strategi retoris untuk membangun citra "pemimpin kuat" di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi dan transisi energi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang 2025, ada 1.200 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 45 triliun, termasuk kasus pejabat tinggi di kementerian strategis. Prabowo sendiri telah membentuk Satgas Anti-Korupsi Nasional yang dipimpin oleh jenderal TNI aktif, sebuah langkah yang dikritik sebagai militerisasi penegakan hukum. Namun, pendukungnya berargumen bahwa pendekatan "sedikit otoriter" ini mirip dengan sukses Singapura di bawah Lee Kuan Yew, di mana disiplin ketat berhasil menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Apakah ini akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret seperti penguatan whistleblower protection atau revisi UU Tipikor, masih menjadi tanda tanya besar bagi pengamat.

Pada akhirnya, candaan Prabowo ini bukan sekadar lelucon semata, melainkan cerminan dari urgensi nasional yang mendalam. Di tengah target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029, korupsi tetap menjadi penghalang utama yang bisa merusak kepercayaan investor asing. Pemerintah diharapkan segera mengikuti dengan aksi nyata, seperti audit menyeluruh terhadap BUMN dan peningkatan anggaran KPK yang sempat dipangkas. Bagi masyarakat sipil, momen ini menjadi pengingat untuk terus mengawal agar "sedikit otoriter" tidak berubah menjadi "sangat otoriter", demi menjaga demokrasi yang telah diraih dengan susah payah. Seiring berjalannya waktu, pernyataan ini kemungkinan akan diuji oleh kasus-kasus korupsi besar yang sedang bergulir, menentukan apakah era Prabowo benar-benar menjadi titik balik perang melawan korupsi di Tanah Air.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Dalam pidato yang mengguncang dunia internasional baru-baru ini, Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir dari Dinasti Pahlavi dan pewaris takhta Shah Mohammad Reza Pahlavi, secara terbuka menyerukan intervensi global untuk mendukung rakyat Iran yang sedang berjuang melawan rezim Republik Islam Teheran. Pernyataan berani ini disampaikan melalui konferensi virtual yang diselenggarakan oleh kelompok oposisi Iran di pengasingan pada akhir pekan lalu, di mana Pahlavi menekankan bahwa "dunia tidak boleh lagi berdiam diri di tengah genosida yang dilakukan rezim terhadap rakyatnya sendiri." Pidato ini datang di tengah eskalasi protes domestik di Iran, dipicu oleh krisis ekonomi parah, korupsi endemik, dan represi brutal terhadap demonstran, terutama setelah kematian Mahsa Amini pada 2022 yang memicu gelombang demonstrasi "Woman, Life, Freedom." Pahlavi, yang telah lama menjadi simbol harapan bagi jutaan orang Iran yang merindukan era pra-revolusi 1979, kini memposisikan dirinya sebagai katalisator perubahan radikal, dengan menyebut rezim Ayatollah Ali Khamenei sebagai "kanker yang harus diangkat secara bedah."

Untuk memahami urgensi seruan Pahlavi, kita harus mundur ke konteks sejarah yang kelam. Revolusi Islam 1979 menggulingkan monarki Pahlavi, yang meskipun otoriter, berhasil memodernisasi Iran menjadi kekuatan regional dengan kemajuan pesat di bidang pendidikan, hak perempuan, dan ekonomi. Namun, rezim teokratis yang muncul di bawah Ayatollah Khomeini justru membawa isolasi internasional, sanksi ekonomi yang menghancurkan, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Saat ini, Iran berada di ambang kehancuran: inflasi mencapai 50 persen, pengangguran muda melebihi 30 persen, dan pasokan listrik serta air bersih sering terputus. Pahlavi menyoroti data dari PBB dan Amnesty International yang mencatat ribuan eksekusi politik, penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis, dan serangan terhadap fasilitas nuklir Israel yang semakin agresif. "Intervensi bukanlah invasi, melainkan dukungan moral, diplomatik, dan mungkin militer terbatas untuk melindungi rakyat dari pembantaian," tegas Pahlavi, menganalogikannya dengan intervensi NATO di Kosovo 1999 atau dukungan Barat terhadap pemberontak Suriah.

Seruan ini bukan sekadar retorika kosong; Pahlavi telah membangun koalisi luas di pengasingan, termasuk mantan pejabat rezim, aktivis diaspora, dan bahkan kelompok minoritas etnis seperti Kurdi dan Baloch yang sering tertindas. Ia mengusulkan roadmap transisi: pembentukan pemerintahan sementara pasca-jatuhnya rezim, pemilu bebas dalam dua tahun, dan jaminan netralitas militer. Pidato tersebut langsung memicu gelombang dukungan di media sosial, dengan hashtag #InterveneForIran trending di Twitter (kini X) dan Instagram, serta demonstrasi solidaritas di kota-kota besar seperti Los Angeles, London, dan Paris—tempat komunitas Iran besar-besaran tinggal. Namun, Pahlavi juga realistis tentang risiko: ia memperingatkan bahwa tanpa intervensi, rezim bisa menggunakan kekacauan untuk mempercepat program nuklirnya, yang kini diperkirakan hanya berbulan-bulan dari senjata atom pertama.

Reaksi internasional terhadap seruan ini beragam dan kompleks. Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden menyatakan "dukungan kuat untuk aspirasi rakyat Iran," meskipun menghindari komitmen militer eksplisit, sementara Uni Eropa menyerukan dialog lebih lanjut. Israel, yang memiliki sejarah konflik panjang dengan Iran, secara tidak langsung mendukung melalui pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebut rezim Teheran sebagai "ancaman eksistensial." Di sisi lain, Rusia dan China—sekutu utama Iran—mengecam Pahlavi sebagai "boneka Barat," sementara rezim Teheran sendiri merespons dengan ancaman hukuman mati terhadapnya jika kembali ke Iran. Para analis seperti Ray Takeyh dari Council on Foreign Relations memuji keberanian Pahlavi, tapi memperingatkan bahwa intervensi bisa memicu perang proxy lebih luas di Timur Tengah, mengingat pengaruh Iran melalui Hizbullah dan Houthi.

Implikasi seruan Pahlavi ini jauh melampaui perbatasan Iran, menantang tatanan geopolitik global di era pasca-Perang Dingin. Bagi Barat, ini adalah ujian akhir: apakah prinsip demokrasi dan hak asasi manusia masih prioritas, atau kepentingan energi dan stabilitas regional lebih utama? Bagi rakyat Iran, yang telah menunjukkan ketangguhan luar biasa melalui protes berkelanjutan, dukungan internasional bisa menjadi titik balik. Seperti yang dikatakan Pahlavi dalam penutup pidatonya, "Iran bukan milik para mullah, tapi milik 85 juta anak bangsa yang haus kebebasan." Di tengah ketegangan yang memuncak, dunia kini menunggu apakah seruan ini akan bergema sebagai panggilan sejarah atau hanya gema di kehampaan pengasingan. Pengembangan selanjutnya patut dipantau ketat, mengingat dinamika Timur Tengah yang tak terduga.

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Ahmad Pramono tegas melarang segala bentuk sweeping atau razia paksa oleh ormas (organisasi masyarakat) terhadap tempat makan dan warung makan di wilayah Jakarta selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Senin (11 Maret 2024), sebagai respons atas maraknya insiden sweeping di tahun-tahun sebelumnya yang sering menimbulkan kegaduhan sosial. "Kami tidak akan mentolerir sweeping apapun oleh ormas. Semua harus taat hukum, puasa itu pribadi, bukan urusan orang lain," tegas Pramono, menekankan komitmen polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum selama bulan suci tersebut. Larangan ini mencakup seluruh jenis usaha kuliner, termasuk restoran, kafe, warteg, hingga pedagang kaki lima yang beroperasi di area publik Jakarta.

Latar belakang larangan ini tak lepas dari pengalaman pahit di Ramadan sebelumnya, di mana sweeping oleh kelompok ormas kerap berujung pada konflik fisik, penutupan paksa usaha, dan pelanggaran hak konsumen serta pemilik usaha. Pada Ramadan 2023, misalnya, puluhan kasus sweeping dilaporkan di Jakarta Selatan dan Pusat, melibatkan Front Pembela Islam (FPI) cabang tertentu dan kelompok massa lainnya yang mengklaim bertindak atas nama syariat Islam. Korban sweeping mayoritas adalah pekerja non-Muslim atau tempat makan yang melayani pengunjung puasa yang sahur atau berbuka, meski tetap mematuhi aturan penjualan makanan siap saji. Data Polri mencatat setidaknya 50 insiden serupa di Jabodetabek, yang tidak hanya merugikan ekonomi pelaku usaha hingga miliaran rupiah, tetapi juga memicu polarisasi sosial di tengah masyarakat multikultural Jakarta. Pramono menyoroti bahwa sweeping semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang melarang ormas melakukan tindakan vigilante atau penggantian wewenang aparat negara.

Dalam upaya penegakan larangan, Polda Metro Jaya telah mengerahkan satuan reserse dan intelijen untuk memantau pergerakan ormas potensial. Pramono menginstruksikan jajarannya untuk bertindak tegas terhadap pelaku sweeping, mulai dari teguran administratif hingga penindakan pidana berdasarkan Pasal 335 KUHP tentang penganiayaan atau Pasal 170 tentang pengeroyokan jika berujung kekerasan. "Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Agama dan Pemprov DKI untuk sosialisasi bahwa puasa adalah ibadah individu, bukan alat untuk memaksa orang lain," ujarnya. Selain itu, polisi bekerja sama dengan platform ojek online dan aplikasi pesan-antar makanan untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar bagi yang membutuhkan sahur atau berbuka di rumah. Langkah preventif ini diharapkan mencegah eskalasi seperti tahun lalu, ketika seorang pemilik warung di Tanah Abang mengalami pemukulan hingga luka parah akibat sweeping liar.

Respons dari berbagai pihak pun beragam. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendukung penuh larangan ini, menyatakan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan menghormati privasi ibadah orang lain. Sementara itu, beberapa ormas seperti Gerakan Masyarakat Bawah (GMB) menyatakan siap patuh, meski meminta polisi juga mengawasi tempat hiburan malam yang diduga melanggar norma Ramadan. Masyarakat Jakarta sendiri menyambut baik kebijakan ini; survei cepat oleh detikcom menunjukkan 78% responden setuju bahwa sweeping hanya menimbulkan onar belaka. Pemilik usaha kuliner seperti Riza, pemilik kafe di Kemang, mengaku lega: "Kami tetap tutup meja makan siang, tapi sweeping bikin takut pelanggan non-puasa datang sahur." Di sisi lain, aktivis HAM memperingatkan agar penegakan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Implikasi jangka panjang dari larangan Pramono ini bisa menjadi preseden positif bagi penanganan isu sensitif Ramadan di kota-kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya, di mana sweeping juga sering terjadi. Dengan pendekatan dialogis dan penegakan hukum yang humanis, Polda Metro Jaya berharap Ramadan tahun ini berjalan damai, fokus pada nilai-nilai kebersamaan umat beragama. Pramono menutup konferensi persnya dengan pesan inspiratif: "Ramadan adalah bulan rahmat, bukan bulan kekerasan. Mari jaga Jakarta tetap aman dan nyaman untuk semua." Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan sweeping di hari pertama pelaksanaan larangan, menandakan awal yang baik menuju bulan puasa tanpa gejolak.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan retorika yang tegas: koruptor harus dimiskinkan secara total. Pernyataan ini disampaikan Gibran dalam sebuah acara diskusi anti-korupsi di Jakarta pada pekan lalu, di mana ia menekankan bahwa aset-aset hasil korupsi tidak boleh lagi menjadi pelindung bagi para pelaku. "Koruptor harus dikembalikan ke kondisi semula, tanpa sepeser pun dari uang rakyat. Ini bukan sekadar hukuman, tapi keadilan restoratif," ujar Gibran, yang langsung menuai aplaus dari hadirin. Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bagi elite politik bahwa isu korupsi tetap menjadi momok utama di tengah euforia kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, ironisnya, di balik dukungan verbal yang lantang dari orang nomor dua di Indonesia ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset—yang menjadi kunci utama untuk merealisasikan visi pemiskinan koruptor—masih terkatung-katung di lembaga legislatif.

RUU Perampasan Aset, yang pertama kali digaungkan sejak era Presiden Joko Widodo, dirancang untuk memperkuat mekanisme penyitaan aset tanpa vonis pidana terlebih dahulu, mirip dengan model di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Undang-undang ini akan memungkinkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk merampas aset korupsi secara proaktif, termasuk properti, saham, dan rekening bank yang disembunyikan di luar negeri. Menurut data KPK, sepanjang 2023 saja, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 58 triliun, dengan aset yang berhasil disita hanya separuhnya. Gibran sendiri pernah menyebut bahwa RUU ini krusial untuk "memutus rantai korupsi secara ekonomi," karena banyak koruptor yang tetap kaya raya meski dipenjara. Sayangnya, sejak diserahkan ke DPR pada 2022, RUU ini mandek di Panitia Khusus (Pansus) DPR, terhambat oleh perdebatan panjang soal definisi "aset ilegal" dan kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia. Fraksi-fraksi oposisi, termasuk PDIP, menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, sementara pendukung seperti Golkar dan Gerindra mendesak percepatan.

Faktor politik yang rumit menjadi penyebab utama kemacetan ini. Pasca-Pilpres 2024, dinamika DPR berubah dengan mayoritas koalisi Prabowo-Gibran, tapi isu RUU Perampasan Aset justru terjepit oleh agenda prioritas lain seperti RUU TNI dan revisi UU KPK. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno, mengkritik bahwa "ini adalah paradoks: pemerintah bicara keras soal korupsi, tapi legislasi pendukungnya lamban karena kepentingan elite." Selain itu, lobi dari kalangan pengusaha dan mantan pejabat yang khawatir aset pribadi mereka terdampak turut memperlambat proses. Contoh kasus seperti Surya Darmadi, pengusaha tambang yang asetnya dirampas KPK senilai Rp 6 triliun, menjadi preseden yang kontroversial—pengadilan akhirnya membatalkan sebagian penyitaan karena dianggap tidak proporsional. Gibran, sebagai mantan Wali Kota Solo yang dikenal pragmatis, tampak frustrasi dengan situasi ini, terutama karena ia sering dikaitkan dengan isu dinasti politik yang rentan tudingan korupsi.

Dampak dari kemacetan RUU ini terasa nyata di lapangan. KPK melaporkan bahwa tanpa payung hukum yang kuat, banyak aset korupsi "hilang" melalui penjualan cepat atau transfer ke kerabat sebelum penyitaan. Kasus e-KTP dan Jiwasraya menjadi contoh tragis di mana miliaran rupiah menguap sia-sia. Para aktivis seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Gibran untuk turun tangan langsung, memanfaatkan posisinya sebagai wapres untuk memobilisasi dukungan publik. "Pemiskinan koruptor bukan slogan kampanye, tapi harus jadi prioritas legislasi," tegas Emiroez Jaafar, koordinator ICW. Di sisi lain, pemerintah dikabarkan sedang menyusun Perppu sebagai jalan pintas, meski ini berisiko ditolak DPR. Pernyataan Gibran ini juga bisa dilihat sebagai sinyal bagi koalisi untuk menggeber RUU sebelum akhir masa sidang 2026.

Ke depan, keberhasilan RUU Perampasan Aset akan menjadi ujian kredibilitas kabinet Prabowo-Gibran. Jika lolos, ini bisa menjadi terobosan besar dalam reformasi hukum pidana, sejalan dengan janji kampanye "Indonesia Emas 2045" yang bebas korupsi. Namun, jika terus mandek, retorika Gibran berisiko dianggap sekadar omong kosong politik. Masyarakat sipil telah menggelar petisi online dengan 500 ribu tanda tangan, menuntut percepatan. Gibran, yang dikenal dekat dengan generasi muda via media sosial, kini dihadapkan pada pilihan: apakah ia akan mendorong secara konkret atau terjebak dalam birokrasi lama? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu hal pasti—pemiskinan koruptor bukan lagi mimpi, melainkan tuntutan mendesak rakyat Indonesia.

TERNATE – Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, telah resmi menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang bulan Ramadan 1445 Hijriah yang jatuh pada Maret-April 2024. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran Wali Kota Ternate Nomor 421/421/Bag.Sekum Tahun 2024, yang mengatur jam operasional kantor pemerintahan dari pukul 08.00 WIB hingga 14.30 WIB, lebih pendek dua jam dibandingkan hari biasa. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi ASN dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, dan kegiatan keagamaan lainnya, sambil tetap menjaga kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan serupa telah menjadi tradisi tahunan di berbagai daerah Indonesia, mencerminkan adaptasi budaya Islam mayoritas terhadap dinamika kerja formal.

Penyesuaian jam kerja ini tidak hanya berlaku untuk ASN lingkungan Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga mencakup instansi vertikal dan BUMD setempat. Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Ternate, Hj. Nurhaliza, SE, kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Selama Bulan Ramadan. "Kami ingin ASN bisa lebih fokus beribadah tanpa mengorbankan tugas pokok dan fungsi. Pelayanan tetap prima, dengan penugasan khusus untuk layanan darurat dan prioritas seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, dan bantuan sosial," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Ternate. Selama periode ini, absensi tetap dilakukan secara ketat melalui aplikasi SIASN, dan pelanggaran seperti bolos atau keterlambatan akan tetap disanksi sesuai aturan disiplin PNS.

Dampak penyesuaian ini dirasakan positif oleh sebagian besar ASN. Survei internal yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate menunjukkan bahwa 78% responden merasa lebih bugar dan produktif dengan jadwal baru, karena waktu istirahat siang lebih panjang untuk tidur siesta pasca-sahur. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi unit pelayanan yang bergantung pada jam panjang, seperti Puskesmas dan Dinas Perhubungan. Untuk mengatasinya, Pemkot Ternate menerapkan sistem shift bagi petugas lapangan dan memperpanjang layanan online melalui aplikasi Ternate Smart Service (TSS). "Ini tahun ketiga kami terapkan model hybrid ini, dan data menunjukkan penurunan keluhan masyarakat sebesar 15% dibandingkan Ramadan sebelumnya," tambah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Arifin.

Secara nasional, kebijakan Ternate selaras dengan arahan Kementerian PANRB yang mendorong fleksibilitas kerja selama Ramadan, termasuk work from home parsial untuk ASN berisiko tinggi seperti lansia atau penyandang disabilitas. Perbandingan dengan daerah tetangga seperti Kota Tidore Kepulauan menunjukkan variasi; di sana jam kerja hanya dipangkas satu jam menjadi hingga pukul 15.00 WIB. Sementara itu, di provinsi tetangga Maluku, Ambon menerapkan jam 08.00-15.00 WIB dengan tambahan hari libur khusus untuk Idul Fitri. Kebijakan Ternate ini juga menjadi contoh bagi kabupaten/kota kecil di Maluku Utara, di mana mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan logistik seperti keterbatasan transportasi umum selama bulan puasa.

Ke depan, Pemkot Ternate berencana mengevaluasi efektivitas kebijakan ini pasca-Ramadan melalui forum rapat koordinasi dengan DPRD dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). "Kami terbuka masukan dari masyarakat untuk perbaikan tahun depan, agar keseimbangan antara ibadah dan pelayanan semakin optimal," pungkas Wali Kota Ternate, H. Sachrun Nur. Dengan demikian, penyesuaian jam kerja ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata gotong royong dalam menyambut bulan suci, sekaligus memperkuat citra Ternate sebagai kota religius yang modern dan peka terhadap kebutuhan warganya.

JAKARTA - Dalam sidang yang mencuri perhatian publik pada Rabu (15/5/2026), seorang bos buzzer profesional bernama Andi Wijaya mengaku secara terbuka bahwa dirinya telah memproduksi sejumlah konten hitam di media sosial yang menargetkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kasus korupsi timah PT Timah, hingga secara eksplisit menyudutkan pimpinan Jaksa Agung. Pengakuan ini disampaikan di Pengadilan Tipikor Jakarta saat Andi menjadi saksi kunci dalam persidangan dugaan konspirasi buzzer politik yang didalangi oleh pihak-pihak berpengaruh. Andi, yang mengelola jaringan lebih dari 500 akun buzzer bayaran, mengungkapkan bahwa operasinya dimulai sejak akhir 2024, tepat saat kasus korupsi timah mulai menggelegar dan menyeret nama-nama besar di pemerintahan era sebelumnya. "Saya dibayar mahal untuk membuat narasi bahwa Tom Lembong terlibat dalam mafia timah, meski bukti minim. Konten itu viral, jutaan views," ujar Andi dengan suara gemetar, sambil menunjukkan bukti transfer uang dari nomor rekening misterius yang kini sedang diselidiki Kejaksaan Agung.

Pengakuan Andi tidak berhenti di situ. Ia mengklaim bahwa instruksi datang dari "orang dalam" yang terkait dengan kepentingan politik tertentu, yang ingin mengalihkan perhatian publik dari inti kasus korupsi timah senilai triliunan rupiah. Kasus ini sendiri telah menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia, melibatkan penggelapan izin tambang ilegal di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Tom Lembong, yang kini menjabat sebagai tokoh oposisi, menjadi sasaran utama karena perannya sebagai Menperin pada 2015-2016, periode awal maraknya praktik ilegal tersebut. Konten-konten yang dibuat Andi termasuk video editan palsu, meme menghina, dan thread Twitter panjang yang menuduh Lembong menerima suap dari pengusaha tambang. "Kami juga disuruh buat narasi bahwa Jaksa Agung lambat menangani kasus ini karena ada intervensi politik. Itu untuk mendiskreditkan pimpinan Kejaksaan," tambah Andi, yang kini menghadapi ancaman dakwaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks.

Reaksi dari berbagai pihak langsung mengalir deras pasca-pengakuan ini. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan gugatan balik terhadap dalang buzzer tersebut, menekankan bahwa tuduhan terhadap dirinya sudah dibantah oleh KPK dan Kejaksaan Agung. "Ini adalah serangan terkoordinasi untuk membungkam kritik kami terhadap korupsi timah yang masih dibiarkan bergulir," kata Lembong dalam konferensi pers singkat. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) memberikan pernyataan resmi bahwa pengakuan Andi akan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan buzzer yang selama ini mengganggu proses hukum. "Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukti adanya upaya sistematis untuk mengacaukan keadilan," tegas Jampidsus, yang juga mengonfirmasi bahwa pimpinan jaksa yang disebut Andi memang menjadi target kampanye hitam, termasuk ancaman pribadi via DM anonim.

Latar belakang kasus ini semakin mendalam saat Andi merinci metode kerjanya. Tim buzzernya menggunakan AI untuk generate gambar palsu Lembong bersama peti timah ilegal, algoritma untuk boost engagement, dan bot farm untuk flood komentar negatif. Total, Andi mengaku meraup Rp 5 miliar dari 10 klien berbeda dalam setahun terakhir, dengan kasus timah sebagai proyek terbesar. Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Susanti, menganalisis fenomena ini sebagai "perang informasi hybrid" yang mengancam demokrasi Indonesia. "Buzzer bukan lagi alat kampanye biasa, tapi senjata untuk memanipulasi fakta hukum. Kasus ini harus jadi pelajaran agar ada regulasi ketat terhadap konten berbayar," katanya. Kejaksaan Agung kini bergerak cepat, menyita server Andi dan memanggil 20 akun buzzer utama untuk diperiksa.

Implikasi jangka panjang dari pengakuan ini bisa mengguncang lanskap politik dan hukum Indonesia menjelang Pemilu 2029. Kasus timah, yang awalnya fokus pada pengusaha Harvey Moeis dan pejabat daerah, kini melebar ke ranah propaganda digital yang diduga didukung elite politik. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berjanji memperketat UU ITE untuk menjerat pelaku buzzer, sementara DPR Komisi III mendesak pembentukan satgas khusus anti-hoaks. Pengamat hukum Yusril Ihza Mahendra memperingatkan, "Jika tidak ditangani tegas, ini bisa jadi preseden buruk di mana keadilan ditekan oleh duit dan algoritma." Sidang lanjutan dijadwalkan minggu depan, dengan harapan kebenaran penuh terungkap, mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) resmi membuka pendaftaran layanan penukaran uang rupiah baru edisi Lebaran 2026 melalui aplikasi Pintar BI mulai hari ini, Senin (9 Maret 2026). Inisiatif ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang baru dalam rangka Idul Fitri yang jatuh pada akhir bulan, sekaligus mengurangi antrean panjang di kantor cabang BI dan bank penyalur. Layanan digital ini menjadi bagian dari strategi BI untuk mempercepat transformasi keuangan non-tunai, di mana masyarakat dapat memesan uang baru secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi penukaran. Menurut Direktur Pengelolaan Uang Rupiah BI, Juda Poli, layanan ini telah dioptimalkan dengan fitur keamanan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan, dengan kuota pemesanan mencapai miliaran lembar pecahan kecil seperti Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 yang paling diminati untuk kebutuhan amplop THR dan zakat fitrah.

Proses pendaftaran via Pintar BI terbilang sederhana namun memerlukan persiapan matang. Pengguna cukup mengunduh aplikasi Pintar BI melalui Google Play Store atau App Store, kemudian mendaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan identitas asli. Setelah login, pilih menu "Uang Baru Lebaran", masukkan jumlah pecahan yang diinginkan (minimal Rp500.000 per transaksi), serta pilih titik penukaran terdekat dari 1.200 lokasi mitra BI di seluruh Indonesia, termasuk kantor pos, bank BUMN, dan e-wallet terintegrasi. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau QRIS, dan konfirmasi pengambilan akan dikirim via notifikasi push dalam waktu 24 jam. BI menekankan bahwa pemesanan hanya berlaku untuk individu dengan KTP aktif, dengan batas maksimal Rp10 juta per orang untuk menghindari penimbunan. Data tahun lalu menunjukkan, dari 15 juta lembar uang baru yang disalurkan, 70% berhasil melalui kanal digital, menghemat waktu hingga 80% dibanding metode konvensional.

Layanan ini tidak hanya soal kemudahan, tapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional menjelang Lebaran. Uang baru Lebaran biasanya menyumbang peningkatan permintaan tunai hingga 30% atau Rp200 triliun, yang jika tidak dikelola baik berpotensi memicu inflasi musiman. Dengan Pintar BI, BI dapat memetakan distribusi uang secara presisi berdasarkan data geolokasi pengguna, sehingga mengurangi risiko kekosongan stok di daerah pelosok. Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Rhenald Kasali, menilai inisiatif ini sebagai langkah maju menuju inklusi keuangan digital, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang mencapai 60% populasi pengguna app BI. Namun, tantangan tetap ada: akses internet di pedesaan yang masih terbatas, sehingga BI bekerja sama dengan Telkomsel dan XL untuk menyediakan hotspot gratis di 500 titik penukaran prioritas. Selain itu, edukasi anti-penipuan menjadi krusial, mengingat maraknya modus phishing yang menyamar sebagai Pintar BI.

Lebih mendalam, evolusi layanan ini mencerminkan adaptasi BI terhadap tren fintech pasca-pandemi. Diluncurkan pada 2023, Pintar BI kini memiliki 25 juta unduhan dengan rating 4.8 di Play Store, menawarkan fitur holistik mulai dari edukasi moneter hingga simulasi investasi SBN digital. Untuk Lebaran 2026, BI menyiapkan edisi spesial dengan elemen desain nuansa Islami pada pecahan Rp20.000, meski tetap mematuhi standar keamanan seperti watermark holografik dan tinta berubah warna. Masyarakat diimbau memantau kuota melalui dashboard app, karena pemesanan ditutup tiga hari sebelum Lebaran untuk proses cetak dan distribusi. Bagi yang terlambat, opsi walk-in tetap tersedia tapi dengan risiko antrean. Dengan demikian, Pintar BI bukan hanya alat tukar uang, tapi pintu gerbang era keuangan pintar yang inklusif, mendukung momentum ekonomi Lebaran yang diproyeksikan tumbuh 5,5% year-on-year. BI optimis, tahun ini 80% uang baru akan tersalur via digital, memperkuat resiliensi rupiah di tengah gejolak global.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan keyakinannya atas penguasaan mayoritas kursi di DPR RI pasca-Pemilu 2024, dengan menyatakan bahwa "kontrol kita melebihi oposisi". Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak yang meminta agar tidak ada serangan politik terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, melalui juru bicara Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menekankan bahwa kekuatan koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen jauh lebih unggul dibandingkan kelompok oposisi, sehingga isu-isu sensitif seperti dugaan pelanggaran etik atau hukum terhadap pasangan tersebut dapat diatasi dengan mudah. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika politik pasca-pemungutan suara yang telah menghasilkan kemenangan telak bagi Prabowo-Gibran dengan lebih dari 58% suara nasional.

Latar belakang pernyataan Golkar tidak lepas dari hasil pemilu legislatif yang memperkuat posisi partai berlambang beringin ini sebagai kekuatan terbesar di DPR periode 2024-2029. Golkar berhasil meraih 102 kursi, diikuti PDI Perjuangan dengan 110 kursi, namun formasi koalisi pemerintahan yang dipimpin Prabowo telah menyatukan Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKB, mencapai total sekitar 307 kursi dari 580 kursi DPR—mayoritas absolut yang melebihi dua pertiga. Sementara itu, oposisi yang terdiri dari PDIP dan PKS hanya menguasai sekitar 152 kursi. Ahmad Doli menambahkan, "Kami tidak perlu khawatir dengan serangan oposisi karena kontrol legislatif ada di tangan koalisi. Ini bukan soal menyerang balik, tapi menjaga stabilitas pemerintahan baru agar bisa fokus pada program prioritas seperti pangan dan ekonomi." Pernyataan ini seolah menjawab kekhawatiran publik dan elite politik yang meminta netralitas parlemen terhadap isu-isu seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon wapres yang pernah menyeret nama Gibran.

Dalam wawancara eksklusif dengan detikNews, Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyoroti strategi Golkar ke depan untuk mendukung agenda legislasi Prabowo-Gibran. "Kami akan prioritaskan RUU yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk reformasi birokrasi dan hilirisasi sumber daya alam. Oposisi boleh mengkritik, tapi dengan mayoritas ini, setiap RUU akan lolos dengan mulus," ujarnya. Golkar, yang historically dikenal sebagai partai mesin politik era Orde Baru, kini repositioning diri sebagai pilar utama pemerintahan Prabowo dengan memanfaatkan jejaring eksekutif di kementerian strategis. Airlangga Hartarto sendiri disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Ekonomi, yang semakin memperkuat pengaruh Golkar di kabinet. Namun, pernyataan ini juga memicu kritik dari kalangan oposisi, yang menyebutnya sebagai "arogansi kekuasaan" yang berpotensi mengikis checks and balances demokrasi.

Implikasi dari dominasi Golkar dan koalisi ini terhadap lanskap politik Indonesia cukup signifikan. Analis politik dari CSIS, Arya Fernandes, menilai bahwa mayoritas supermayoritas ini memungkinkan Prabowo-Gibran untuk mengesahkan amandemen konstitusi jika diperlukan, meski ia menekankan pentingnya dialog inklusif. "Ini era konsolidasi kekuasaan, tapi tanpa oposisi yang kuat, risiko korupsi struktural bisa meningkat. Golkar harus ingat pelajaran dari masa lalu," kata Arya. Di sisi lain, elite Golkar menepis tudingan tersebut, dengan Doli menambahkan bahwa partai akan tetap terbuka untuk isu-isu substantif seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Seruan "jangan serang Prabowo-Gibran" yang beredar di media sosial juga dilihat sebagai upaya menjaga citra pasangan terpilih di tengah gugatan sengketa pilpres di MK yang kemungkinan besar ditolak.

Pada akhirnya, pernyataan Golkar ini mencerminkan optimisme tinggi menjelang pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober 2024. Dengan kontrol parlemen yang solid, partai-partai koalisi berharap transisi kekuasaan berjalan mulus tanpa gejolak oposisi. Namun, publik tetap waspada: apakah dominasi ini akan menghasilkan pemerintahan efektif atau justru oligarki politik? Dinamika DPR ke depan akan menjadi ujian nyata bagi klaim Golkar bahwa "kontrol kita melebihi oposisi". Hingga kini, Golkar terus menggelar rapat internal untuk menyusun agenda legislasi pertama, menandakan kesiapan penuh menghadapi era baru kepemimpinan nasional.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap elite bisnis nasional dalam pidato yang disampaikan pada acara bertajuk "Forum Pengusaha Nasional 2026" di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/10/2026). Di hadapan ratusan pengusaha kaya raya yang hadir, Prabowo dengan nada tegas menyatakan, "Kalian sudah besar, sudah untung raya, sekarang saatnya patuhi peraturan! Jangan lagi cari celah atau lobi-lobi untuk mengakali hukum." Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik, mengingatkan pada komitmen pemerintahan barunya untuk menegakkan supremasi hukum di tengah dinamika ekonomi pasca-pandemi yang masih rapuh. Pidato ini bukan sekadar seruan moral, melainkan bagian dari strategi Prabowo untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kolusi yang selama ini mewarnai hubungan antara pengusaha dan pejabat negara.

Latar belakang pernyataan Prabowo tak lepas dari isu-isu hangat di sektor bisnis Indonesia belakangan ini. Beberapa bulan terakhir, KPK telah mengungkap sejumlah kasus suap yang melibatkan pengusaha besar dengan pejabat di kementerian terkait perizinan dan proyek infrastruktur. Prabowo, yang baru saja dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, tampaknya ingin mengirim sinyal kuat bahwa era "koneksi politik" untuk mendapatkan keuntungan bisnis telah berakhir. Dalam pidatonya, ia menekankan prinsip "no exception" bagi siapa pun, termasuk konglomerat yang telah berkontribusi besar pada pertumbuhan PDB nasional mencapai 5,2% tahun lalu. "Saya hormati kalian sebagai penggerak ekonomi, tapi aturan adalah aturan. Patuhi pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Itu kewajiban, bukan beban," ujar Prabowo, yang disambut tepuk tangan meriah meski ada bisik-bisik di antara audiens. Analis politik dari Universitas Indonesia, Andi Wijaya, menilai ini sebagai langkah cerdas Prabowo untuk merebut hati masyarakat kelas menengah yang muak dengan ketidakadilan ekonomi.

Implikasi dari peringatan Prabowo ini berpotensi mengguncang ekosistem bisnis Indonesia yang selama ini bergantung pada relasi informal dengan pemerintah. Pengusaha seperti Chairul Tanjung dan kelompok konglomerat lainnya kini dihadapkan pada dilema: bagaimana beradaptasi dengan regulasi yang lebih ketat tanpa mengorbankan daya saing global. Pemerintah Prabowo telah mengumumkan rencana reformasi birokrasi, termasuk digitalisasi perizinan melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) versi terbaru, yang diharapkan meminimalkan intervensi manusia dan peluang korupsi. Namun, para pengusaha menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu kaku bisa menghambat investasi asing, terutama di tengah persaingan dengan Vietnam dan India. "Kami siap patuhi aturan, tapi butuh kepastian hukum yang adil," kata salah satu pengusaha tekstil terkemuka yang enggan disebut namanya usai acara. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi mencapai Rp1.200 triliun pada 2025, tapi penurunan 5% di sektor manufaktur akibat ketidakpastian regulasi.

Lebih dalam lagi, pidato Prabowo ini mencerminkan visi "Indonesia Emas 2045" yang menjadi jargon kampanyenya. Ia menyoroti bahwa pengusaha besar memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung program populis seperti makan siang gratis dan hilirisasi nikel, yang memerlukan kontribusi pajak optimal. Kritikus dari kalangan oposisi, seperti PDI-P, menyebut ini sebagai taktik populis untuk mengalihkan perhatian dari isu defisit anggaran yang membengkak menjadi 3,5% dari PDB. Namun, pendukung Prabowo, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, memuji pendekatan ini sebagai "revolusi mental" bagi elite ekonomi. Survei Indikator Politik menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo naik menjadi 68% pasca-pidato, dengan mayoritas responden setuju bahwa pengusaha harus lebih taat aturan. Ke depan, pemerintah berencana membentuk Satgas Pengawasan Bisnis Elite untuk memastikan implementasi, yang kemungkinan akan melibatkan sinergi KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

Pada akhir pidatonya, Prabowo menutup dengan nada optimis: "Bersama, kita bangun Indonesia kuat. Pengusaha patuhi aturan, pemerintah fasilitasi kemudahan usaha. Itu win-win solution." Respons pasar langsung terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,2% pada perdagangan berikutnya, menandakan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan baru. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam menjembatani kepentingan pengusaha dengan agenda reformasi. Apakah peringatan ini hanya gertakan atau benar-benar akan diikuti tindakan tegas? Waktu yang akan menjawab, tapi jelas bahwa Prabowo sedang mengukir citra sebagai pemimpin yang tak pandang bulu dalam memberantas budaya impunitas di kalangan atas.

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudha resmi mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan personel Polri. Penggelontoran dana raksasa ini dijadwalkan cair paling lambat di awal bulan puasa Ramadhan 1447 Hijriah, atau sekitar Maret 2026, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi aparatur negara sepanjang tahun. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kabinet Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, tetapi juga menjadi katalisator stimulus ekonomi nasional di tengah tantangan inflasi global.

Alokasi THR tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, naik sekitar 15% dari Rp47,8 triliun pada 2025. Rincian dana mencakup Rp32 triliun untuk 4,2 juta PNS di lingkungan kementerian dan lembaga, Rp15 triliun untuk 450 ribu personel TNI aktif, serta Rp8 triliun untuk 400 ribu anggota Polri. "Kami berkomitmen penuh untuk memastikan THR cair tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwal biasa, agar saudara-saudara kita di aparatur negara bisa merayakan Idul Fitri dengan hati tenang," ujar Menteri Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (15/2/2026). Ia menambahkan bahwa pencairan akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima, dengan verifikasi data melalui aplikasi e-Thr untuk mencegah kebocoran anggaran.

Langkah ini bukan sekadar kewajiban konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi juga strategi ekonomi makro yang matang. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Wijaya, menilai bahwa suntikan Rp55 triliun ini berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat hingga 2-3% pada kuartal kedua 2026. "THR aparatur negara sering kali menjadi pemicu multiplier effect di sektor ritel, pariwisata, dan UMKM, terutama menjelang Lebaran. Dengan cair awal puasa, efeknya bisa lebih panjang dan merata," katanya kepada wartawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menunjukkan bahwa THR berkontribusi hingga 20% terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama Ramadan.

Namun, di balik euforia ini, muncul pula keresahan dari kalangan pegawai honorer dan non-PNS yang jumlahnya mencapai 2 juta orang. Mereka menuntut keadilan melalui petisi daring yang telah ditandatangani 500 ribu orang. Pemerintah menjanjikan solusi melalui program bantuan sosial terpisah senilai Rp10 triliun dari APBN cadangan. Sementara itu, oposisi di DPR RI mempertanyakan sumber pendanaan, mengingat defisit fiskal yang masih menganga di 2,8% dari PDB. Menteri Purbaya menepis kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa anggaran bersumber dari efisiensi belanja non-prioritas dan penerimaan pajak yang melebihi target Rp1.800 triliun tahun ini.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda. Secara keseluruhan, kebijakan THR ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global. Dengan pengelolaan yang transparan, diharapkan tidak hanya meningkatkan loyalitas aparatur negara, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan inklusif menuju target 6% pada akhir 2026. Pemerintah terus memantau distribusi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, sementara masyarakat diajak berpartisipasi melalui pengaduan via hotline Kemenkeu 1500-200.

JAKARTA - Ketegangan antara Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai puncaknya setelah Yaqut secara terbuka menyatakan perlawanannya terhadap penyelidikan yang sedang digulirkan lembaga antirasuah tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Agama pada Selasa (15/10/2026), Yaqut tidak segan menyebut pemanggilan KPK sebagai "serangan politik" yang bertujuan melemahkan kinerja pemerintahannya. "Saya tidak akan diam saja melihat upaya-upaya yang jelas-jelas bermotif politik ini. KPK harus buktikan tuduhannya dengan fakta, bukan asumsi," tegas Yaqut, yang dikenal dengan julukan Gus Yaqut karena latar belakangnya sebagai tokoh ulama dari PCNU Tuban. Pernyataan ini langsung memicu respons keras dari KPK, yang melalui juru bicaranya menegaskan bahwa penyelidikan akan berlanjut tanpa tekanan eksternal.

Latar belakang konflik ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama periode 2024-2025, khususnya terkait proyek pembangunan infrastruktur pesantren dan program digitalisasi pendidikan keagamaan. KPK mulai menyoroti kasus ini sejak Juni lalu, setelah menerima laporan masyarakat dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan mark-up anggaran hingga miliaran rupiah. Yaqut, yang menjabat sejak era Presiden Joko Widodo dan dipertahankan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, disebut-sebut sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan tersebut. Namun, Menteri Agama membantah keras, mengklaim bahwa semua proses pengadaan telah melalui mekanisme transparan dan diawasi langsung oleh inspektorat jenderal kementerian. "Ini bukan soal korupsi, tapi upaya untuk menjatuhkan saya karena peran saya dalam menjaga stabilitas umat di tengah isu-isu sensitif seperti radikalisme," ujar Yaqut, merujuk pada keberhasilannya dalam program deradikalisasi yang menuai pujian internasional.

KPK, di sisi lain, menunjukkan sikap teguh melalui pernyataan resmi Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang menyatakan bahwa "kami tidak takut terhadap tekanan dari siapa pun, termasuk pejabat tinggi negara. Penyelidikan ini murni berdasarkan fakta dan bukti yang telah kami kumpulkan dari saksi-saksi kunci dan dokumen keuangan." Lembaga ini telah memeriksa puluhan saksi, termasuk direktur pengadaan di Kemenag dan vendor swasta yang terlibat, dengan beberapa di antaranya mengonfirmasi adanya indikasi suap dalam tender proyek senilai Rp 500 miliar. Bahkan, KPK telah menyita dokumen dan perangkat elektronik dari kantor kementerian, meski Yaqut menilai itu sebagai "pencitraan berlebihan". Sejarah KPK yang pernah berhadapan dengan menteri-menteri sebelumnya, seperti kasus Siti Nurbaetih Fadilah atau Idrus Marham, menjadi pengingat bahwa tidak ada yang kebal hukum, meski Yaqut mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan tata usaha negara jika pemanggilannya dianggap tidak sah.

Implikasi dari pertarungan ini semakin mendalam bagi dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan satu tahun. Yaqut, sebagai representasi kekuatan NU di kabinet, mendapat dukungan kuat dari kalangan pesantren dan ormas Islam tradisional, yang melihatnya sebagai korban politik dari faksi-faksi oposisi atau bahkan rival internal partai. Namun, publik sipil dan aktivis antikorupsi seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk tidak bergeming. "Ini ujian kredibilitas KPK pasca-reformasi undang-undang yang sempat melemahkan lembaga ini. Jika Yaqut lolos, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan runtuh," kata Koordinator ICW, Adnan Topan. Sementara itu, DPR melalui Komisi VIII yang membidangi agama juga mulai ikut campur, dengan rencana rapat dengar pendapat terhadap Kemenag minggu depan untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

Hingga kini, KPK belum menetapkan Yaqut sebagai tersangka, tapi pemanggilan ulang dijadwalkan dalam waktu dekat. Yaqut sendiri mengindikasikan kemungkinan melibatkan pengacara senior seperti Hotman Paris Hutapea untuk membela diri. Pertarungan ini tidak hanya menguji independensi KPK, tapi juga kestabilan kabinet yang bergantung pada koalisi politik lintas partai. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Bivitri Susanti, menilai bahwa "kasus ini bisa menjadi preseden penting: apakah pejabat eksekutif bisa 'melawan' lembaga penegak hukum tanpa konsekuensi, atau justru mempercepat reformasi tata kelola anggaran negara." Dengan demikian, publik menanti langkah konkret selanjutnya, apakah ini akan berujung pada dakwaan atau rekonsiliasi politik di balik layar.

WASHINGTON, 15 November 2026 – Dalam langkah yang semakin mempertajam ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Presiden Donald J. Trump telah memerintahkan penempatan dua kapal induk tambahan kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) ke wilayah perairan sekitar Iran. Keputusan ini, yang diumumkan secara resmi oleh Pentagon pada Sabtu malam waktu setempat, menandai eskalasi signifikan dari postur militer AS di Teluk Persia, di mana armada kapal induk AS kini mencapai empat unit – termasuk USS Abraham Lincoln dan USS Dwight D. Eisenhower yang sudah berada di posisi sebelumnya. Pernyataan Trump melalui akun Truth Social-nya menyebutkan, "Iran harus sadar bahwa kami tidak main-main. Perang tinggal sejengkal jika mereka terus provokasi kami dan sekutu kami." Langkah ini datang hanya dua minggu setelah serangan rudal Iran terhadap pangkalan AS di Irak, yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan lainnya, memicu kemarahan di Washington.

Latar belakang konflik ini dapat ditelusuri kembali ke akhir masa kepresidenan Trump pertama pada 2020, ketika pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh drone AS memicu gelombang balasan dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Setelah kembalinya Trump ke Gedung Putih pada Januari 2025 melalui pemilu yang kontroversial, administrasinya langsung mengadopsi kebijakan "tekanan maksimum" yang lebih agresif terhadap Teheran. Sanksi ekonomi yang melumpuhkan ekspor minyak Iran telah dikombinasikan dengan latihan militer bersama Israel dan Arab Saudi, termasuk simulasi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan intelijen AS yang bocor ke media, Iran diduga telah memperkaya uranium hingga 90% – tingkat senjata – di situs bawah tanah Fordow, melanggar kesepakatan nuklir JCPOA yang runtuh sepenuhnya pada 2023. Penambahan kapal induk ini bukan hanya respons defensif, melainkan sinyal ofensif: setiap kapal induk membawa hingga 75 pesawat tempur F/A-18 Super Hornet dan skuadron drone MQ-25 Stingray, mampu melancarkan 120 sorti udara per hari untuk mendominasi udara Teluk Persia.

Secara strategis, penempatan kapal induk baru ini – USS Gerald R. Ford dan USS John F. Kennedy – akan membentuk "cincin baja" di sekitar Iran, dengan posisi di Laut Arab, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Analis militer dari Institute for the Study of War (ISW) menyatakan bahwa armada ini dapat memblokade 20% pasokan minyak dunia melalui Selat Hormuz, yang 80% lalu lintasnya berasal dari Teluk Persia. "Ini adalah demonstrasi kekuatan total," kata Jack Watling, pakar pertahanan dari Royal United Services Institute (RUSI). "Iran akan kesulitan menembus pertahanan Aegis destroyer yang melindungi kapal induk, meskipun mereka punya rudal hipersonik Fateh-110." Trump juga mengumumkan peningkatan bantuan militer ke Israel senilai USD 5 miliar, termasuk sistem Iron Dome versi laut, untuk mengantisipasi serangan balasan dari proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Reaksi internasional terhadap manuver AS bervariasi. Rusia dan China, sekutu dekat Iran, mengecam keras melalui PBB, dengan Moskow mengirim fregat ke Laut Kaspia sebagai respons simbolis. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, "AS memprovokasi perang dunia ketiga demi minyak." Sementara itu, Uni Eropa mendesak de-eskalasi melalui saluran diplomatik, meskipun Jerman dan Prancis diam-diam mendukung sanksi tambahan. Di kawasan, Arab Saudi dan UEA menyambut baik, dengan Riyadh mengonfirmasi latihan bersama "Thunder Strike" mulai minggu depan. Iran sendiri merespons dengan uji coba rudal balistik Sejjil yang mampu mencapai Israel, dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan "samudra darah" jika AS menyerang.

Implikasi dari eskalasi ini berpotensi mengguncang stabilitas global. Harga minyak Brent melonjak 15% menjadi USD 120 per barel dalam 24 jam terakhir, memicu kekhawatiran inflasi di AS dan Eropa. Ekonom dari Goldman Sachs memproyeksikan bahwa blokade Hormuz bisa menaikkan harga hingga USD 200, memicu resesi global. Di sisi politik domestik, langkah Trump mendapat dukungan kuat dari Partai Republik, dengan Senator Lindsey Graham menyebutnya "kepemimpinan sejati," sementara Demokrat seperti Nancy Pelosi menuduhnya "bermain api untuk pemilu midterm." Para ahli memperingatkan bahwa meskipun AS unggul secara teknologi, perang konvensional dengan Iran bisa berlarut-larut seperti Afghanistan, dengan korban sipil tinggi dan risiko nuklir. Saat ketegangan mendekati titik didih, dunia menahan napas: apakah ini gertakan Trump atau awal dari konflik terbesar abad ke-21?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit lebih kuat di tengah tantangan global, sambil menyindir sekelompok ekonom yang dianggapnya "nggak jelas" karena kerap menyebarkan pesimisme yang menurunkan moral masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara bertajuk "Forum Ekonomi Nasional 2026" di Jakarta, Rabu (15/10/2026), di mana ia menekankan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat pemulihan pasca-pandemi dan gejolak geopolitik. "Saya yakin ekonomi kita akan bangkit. Tapi ada ekonom nggak jelas yang selalu turunkan moral rakyat. Mereka bilang ini jelek, itu jelek, padahal data menunjukkan tren positif," ujar Prabowo dengan nada tegas, disambut aplaus dari para pelaku usaha yang hadir. Keyakinan Prabowo ini didasari oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai 5,2 persen pada 2026 oleh Bank Indonesia, lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya sekitar 3 persen menurut IMF.

Latar belakang pernyataan Prabowo tidak lepas dari dinamika ekonomi Indonesia belakangan ini. Meski sempat tertekan oleh inflasi impor akibat kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah di kisaran Rp16.000 per dolar AS, perekonomian Tanah Air menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III-2026 mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,1 persen year-on-year, didorong oleh sektor manufaktur, pertambangan, dan ekspor komoditas seperti nikel serta sawit. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo telah meluncurkan program stimulus senilai Rp500 triliun, termasuk subsidi BBM berkelanjutan dan insentif pajak untuk UMKM, yang diklaim berhasil menekan angka pengangguran menjadi 4,8 persen. Namun, kritik dari kalangan ekonom independen seperti Faisal Basri dan Didik J. Rachbini sering kali menyoroti risiko utang negara yang membengkak hingga 40 persen dari PDB, serta ketergantungan pada investasi asing yang rentan terhadap resesi global. Prabowo tampaknya merujuk pada kelompok ini sebagai "ekonom nggak jelas" yang dianggapnya lebih fokus pada narasi negatif daripada solusi konstruktif.

Pernyataan Prabowo ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar ekonomi. Faisal Basri, salah satu ekonom yang sering dikaitkan dengan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal, membalas melalui akun X-nya bahwa "Presiden harusnya dengar data, bukan sindir kritik. Ekonomi kita memang tumbuh, tapi kualitasnya rendah karena bergantung konsumsi rumah tangga yang rapuh." Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pandangan Prabowo, menyatakan bahwa sentimen positif dari pemimpin negara justru krusial untuk mendorong investasi. "Ketika presiden optimis, investor percaya. Moral rakyat tinggi, konsumsi naik, roda ekonomi berputar lebih cepat," katanya dalam kesempatan terpisah. Analisis mendalam dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa narasi pesimis memang berdampak pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang sempat turun 2 poin pada September 2026, meski kini mulai pulih berkat kebijakan pro-rakyat Prabowo seperti program makan siang gratis yang menyerap 10 juta tenaga kerja baru di sektor pertanian dan logistik.

Lebih jauh, Prabowo menguraikan visi jangka panjangnya untuk ekonomi Indonesia melalui konsep "Ekonomi Pancasila" yang menekankan kemandirian pangan, industrialisasi hijau, dan digitalisasi UMKM. Ia menargetkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045 dengan pertumbuhan rata-rata 6-7 persen per tahun. Untuk mewujudkannya, pemerintah berencana menarik investasi asing langsung (FDI) hingga US$50 miliar pada 2027, fokus pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di 10 provinsi. Kritik terhadap ekonom pesimis juga dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menyatukan narasi nasional di tengah polarisasi pasca-pemilu 2024. Para pengamat politik seperti Adi Prayitno dari CSIS menilai, pendekatan ini efektif untuk membangun legitimasi, meski berisiko menimbulkan persepsi intoleransi terhadap dissenting voices. Meski demikian, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan ekonomi mencapai 68 persen, tertinggi sejak Prabowo dilantik.

Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo bukan hanya sindiran semata, melainkan panggilan untuk solidaritas nasional dalam menghadapi badai ekonomi global seperti perang dagang AS-China dan krisis energi Eropa. Dengan cadangan devisa mencapai rekor US$150 miliar dan peringkat kemudahan berusaha naik ke posisi 50 dunia versi World Bank, Indonesia berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan ke depan seperti transisi energi dan ketimpangan regional tetap menjadi ujian berat. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan optimisme retoris, tapi juga reformasi struktural yang mendalam untuk memastikan pemulihan ekonomi merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Forum Ekonomi Nasional ini diharapkan menjadi titik tolak bagi kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

JEMBER – Tragedi bencir bandang yang melanda Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Sabtu malam (15/2/2026) telah menewaskan seorang perempuan berinisial Siti Aminah, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe. Korban ditemukan tewas tertimpa longsor tanah akibat luapan Sungai Bedadung yang deras mengamuk setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 12 jam. Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jember berhasil mengevakuasi jenazah korban pada Minggu pagi (16/2/2026) setelah operasi pencarian yang melelahkan di tengah kondisi cuaca ekstrem. Keluarga korban yang ditinggalkan suami dan tiga anak masih dalam duka mendalam, sementara warga sekitar mengenang Siti sebagai sosok pekerja keras yang sering membantu tetangga saat musim hujan tiba. Insiden ini menjadi pengingat pahit akan kerentanan wilayah lereng pegunungan Jember terhadap bencana hidrometeorologi, di mana curah hujan mencapai 250 milimeter dalam sehari, melebihi ambang batas normal bulanan.

Kronologi banjir dimulai sekitar pukul 18.00 WIB ketika intensitas hujan meningkat drastis, memicu luapan enam sungai utama di Jember, termasuk Bedadung, Tempurejo, dan Krukitan. Air bah yang membawa lumpur dan puing-puing kayu menyapu permukiman padat di 15 kecamatan, mengisolasi lebih dari 5.000 warga di 20 desa. Di Desa Sumberjambe, longsor tanah seluas 500 meter persegi menerjang rumah korban tepat pukul 21.30 WIB, menyembunyikan Siti di bawah tumpukan tanah basah. Saksi mata, tetangga korban bernama Budi Santoso (52), menceritakan kepada awak media bahwa "air naik begitu cepat, seperti tsunami kecil. Kami sempat berteriak memanggil Mbok Siti, tapi suara gemuruh longsor menutupi segalanya." Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa pola La Niña yang berkepanjangan tahun ini memperburuk kondisi, dengan suhu permukaan laut yang hangat memicu pola hujan tidak menentu di Jawa Timur. Pemerintah daerah telah mengaktifkan Status Siaga Darurat Bencana sejak Jumat sebelumnya, namun volume air yang tak terduga membuat evakuasi awal terhambat.

Dampak banjir ini meluas, merendam 1.200 rumah, merusak 300 hektare sawah, dan memutus akses 15 jembatan gantung. Lebih dari 2.000 warga mengungsi ke 25 posko sementara di masjid dan balai desa, sementara listrik padam di 40 persen wilayah kabupaten selama 24 jam. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp150 miliar, dengan sektor pertanian paling terpukul karena tanaman padi panen raya hanyut. Di tengah kekacauan, aksi heroik warga lokal patut diapresiasi; kelompok relawan muda menggunakan drone otonom berbasis AI – teknologi canggih tahun 2026 – untuk memetakan zona banjir dan mendistribusikan makanan siap saji via perahu motor. Namun, tantangan kesehatan muncul dengan 150 kasus diare dan infeksi kulit dilaporkan, memaksa Dinas Kesehatan Jember mengerahkan tim medis mobile dengan vaksin anti-diare massal. Korban jiwa sementara masih satu orang, tapi 12 warga hilang di Kecamatan Tempurejo, di mana pencarian terus berlangsung dengan bantuan helikopter Basarnas.

Respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah menjadi penopang utama penanganan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi Jember pada Minggu siang dan mengalokasikan Rp50 miliar dari APBD provinsi untuk rehabilitasi infrastruktur, termasuk normalisasi sungai dengan teknologi geo-teksil ramah lingkungan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjanjikan percepatan proyek tanggul raksasa di Sungai Bedadung yang tertunda dua tahun akibat pandemi sebelumnya. BPBD Jember, dipimpin Kepala Dinas Eko Purnomo, telah mendistribusikan 10 ton beras, obat-obatan, dan selimut ke posko pengungsian. "Kami prioritaskan evakuasi lansia dan anak-anak menggunakan perahu karet berteknologi sonar bawah air untuk deteksi korban terperangkap," ujar Eko. LSM internasional seperti Palang Merah juga turun tangan, menyediakan tenda tahan air pintar yang terhubung IoT untuk monitoring cuaca real-time. Koordinasi lintas instansi ini, didukung platform digital Satu Data Bencana Nasional 2026, diharapkan meminimalkan korban di masa depan.

Melihat ke depan, banjir Jember ini menyoroti urgensi adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. Ahli hidrologi dari Universitas Jember, Dr. Rina Wijayanti, menekankan bahwa "pembangunan liar di bantaran sungai dan deforestasi lereng gunung memperparah longsor. Diperlukan moratorium izin bangunan dan reboisasi massal dengan bibit pohon endemik." Pemerintah pusat berencana mengintegrasikan AI prediksi banjir ke aplikasi MyBencana untuk warga, memungkinkan peringatan dini 72 jam sebelumnya. Sementara keluarga Siti Aminah menerima santunan Rp50 juta dari BPJS Ketenagakerjaan dan doa restu warga, masyarakat Jember bangkit dengan semangat gotong royong. Insiden ini bukan hanya statistik, tapi panggilan untuk aksi kolektif agar nyawa tak lagi menjadi korban alam yang marah. BMKG memprediksi hujan reda dalam 48 jam, tapi kewaspadaan tetap tinggi hingga normalisasi penuh tercapai.

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Purbaya Yudha, dengan tegas membantah isu yang beredar luas di media sosial dan beberapa portal berita bahwa separuh utang perusahaan penyewaan skuter listrik Whoosh akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Rabu (14/10), di tengah hiruk-pikuk spekulasi yang memicu keresahan publik soal pengelolaan keuangan negara. "Isu tersebut tidak benar dan murni mengada-ada. Whoosh bukan anak usaha BUMN secara langsung, dan pembayaran utangnya tidak akan menyentuh APBN sedikit pun," tegas Purbaya, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi. Respons cepat ini datang setelah sebuah thread viral di platform X (sebelumnya Twitter) mengklaim bahwa pemerintah berencana mengalokasikan hingga Rp500 miliar dari APBN 2027 untuk menutup 50% utang Whoosh senilai Rp1 triliun lebih, yang disebut-sebut sebagai bagian dari program transisi energi hijau nasional.

Latar belakang krisis Whoosh sendiri patut dicermati lebih dalam. Whoosh, startup asal Singapura yang beroperasi di Indonesia sejak 2021 melalui kemitraan dengan GoTo Group, pernah menjadi pionir mobilitas listrik urban dengan ribuan skuter listrik tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Namun, sejak akhir 2024, perusahaan ini terperosok dalam kesulitan finansial akibat penurunan permintaan pasca-pandemi, biaya operasional tinggi untuk baterai dan infrastruktur charging station, serta persaingan ketat dari ride-hailing konvensional. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, Whoosh mencatat utang operasional mencapai Rp1,2 triliun, termasuk pinjaman dari bank lokal dan obligasi internasional. Puncak masalah terjadi ketika Whoosh mengumumkan penutupan operasi di 15 kota pada Maret 2026, meninggalkan ribuan pelanggan dengan saldo kredit tak terpakai dan puluhan karyawan menganggur. Isu pembayaran APBN muncul setelah rapat tertutup antara BUMN dan Kementerian ESDM, di mana Whoosh disebut-sebut sebagai aset strategis untuk target Net Zero Emission 2060, memicu spekulasi bahwa bailout negara tak terhindarkan.

Purbaya Yudha tidak hanya membantah, tapi juga menguraikan mekanisme penanganan utang Whoosh yang sebenarnya. Menurutnya, restrukturisasi utang sedang dilakukan melalui mediasi dengan kreditur swasta di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan skema konversi utang menjadi ekuitas oleh investor baru dari ekosistem GoTo. "Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator regulasi, bukan penyedia dana. APBN difokuskan untuk proyek infrastruktur EV nasional seperti baterai Giga Factory di Karawang, bukan untuk menyelamatkan satu perusahaan swasta," jelas Purbaya, merujuk pada Perpres 55/2024 tentang Pengembangan Kendaraan Listrik. Analis keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa precedent bailout seperti kasus Garuda Indonesia tahun 2021 telah meninggalkan trauma fiskal, di mana defisit APBN membengkak hingga 5,5% PDB. "Jika Whoosh dibantu APBN, itu akan membuka pintu moral hazard bagi startup lain, melemahkan disiplin pasar," tambah Bhima dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi kami.

Implikasi isu ini lebih luas daripada sekadar Whoosh. Di tengah target pemerintah mencapai 2 juta unit kendaraan listrik roda dua pada 2030, kejatuhan Whoosh menjadi pelajaran berharga tentang risiko over-subsidi di sektor EV. Kementerian BUMN kini mendorong konsolidasi melalui holding EV di bawah PT Indonesia Battery Corporation (IBC), yang berpotensi mengakuisisi aset Whoosh seperti stasiun pengisian dan data penggunaan. Sementara itu, publik tetap waspada; survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 62% responden menolak penggunaan APBN untuk bailout swasta. Purbaya menutup pernyataannya dengan ajakan transparansi: "Kami siap公開 data restrukturisasi Whoosh dalam laporan tahunan BUMN 2026. Jangan biarkan hoaks merusak kepercayaan terhadap program hijau nasional." Hingga berita ini diturunkan, akun resmi Kementerian Keuangan belum memberikan konfirmasi resmi, meski sumber internal menyebut audit independen sedang berlangsung untuk menepis keraguan. Kasus ini menggarisbawahi tantangan transisi energi di Indonesia: antara ambisi net zero dan kehati-hatian fiskal.

Bima, 15 Oktober 2026 - Wakil Wali Kota Bima H. Lutfi Syukur secara resmi mengumumkan rotasi dan promosi 25 kepala sekolah (kepsek) serta guru SDN di wilayah Kota Bima. Daftar lengkap: Kepsek SDN 1 Bima (rotasi) - Hj. Siti Nurhaliza; Promosi - Ahmad Fauzi (SDN 2); Rotasi SDN 3 - Budi Santoso; Promosi SDN 4 - Dra. Fatimah; SDN 5 rotasi - Eko Prasetyo; dan 20 guru lainnya termasuk Siti Aisyah (promosi kelas atas SDN 6), Ali Rahman (rotasi SDN 7). Kegiatan ini bertujuan optimalisasi kinerja pendidikan dasar. Sumber: Kahaba.net.

Jakarta, 15 Oktober 2026 - Kapolres Bima, AKBP John Doe, diperiksa intensif oleh Tim Bareskrim Polri di Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba skala besar. Kasus terungkap dari penggerebekan gudang sabu senilai Rp50 miliar di Bima. Kapolres Doe ditahan 24 jam untuk pemeriksaan awal. Polri menjanjikan transparansi penuh. Update selanjutnya menyusul.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi membuka pendaftaran mudik gratis Jakarta-Jawa Tengah 2026 jelang Lebaran. Rute utama: Gambir-Semarang Tawang, Gambir-Solo Balapan, dan Gambir-Yogyakarta. Jadwal keberangkatan 10-15 April 2026, pulang 20-25 April. Cara daftar: via app KAI Access mulai 1 Maret 2026, prioritas keluarga miskin dan pekerja informal. Kuota 50.000 kursi, daftar cepat! Info lengkap: kai.id/mudikgratis.

Jakarta, 15 Oktober 2026 - Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mengumumkan penunjukan Sugeng Priyanto, anak buah dekat Wakil Menteri BUMN Purbaya Yudha, sebagai Wakil Direktur Utama Bidang Investasi Infrastruktur. Pengangkatan ini diumumkan CEO Danantara Rosan Roeslani usai rapat dewan pengawas. Sugeng, eks Direktur Utama PT Pelindo III, dikenal sukses transformasi logistik nasional. Langkah ini perkuat posisi Danantara kelola Rp 1.500 triliun aset negara untuk proyek strategis 2026-2030.

Warga Semarang geram dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor hingga 15-20% di 2026 akibat penyesuaian inflasi dan biaya pemeliharaan infrastruktur. "Gaji UMR stuck di Rp2,5 juta, pajak motor naik Rp200 ribu setahun. Gimana mau bayar?" keluh Budi (35), sopir ojek online. Pemprov Jateng bilang kenaikan wajar untuk dana jalan tol futuristik, tapi warga minta subsidi bagi kendaraan listrik. Protes ramai di media sosial #TurunkanPajakKendaraan.

BOGOR - Tim investigasi detikNews mengendus bau menyengat limbah B3 di PT Agrokimia Jaya, pabrik pestisida di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pabrik ini diduga biang kerok pencemaran Sungai Cisadane yang meresahkan warga sejak awal 2026.

Limbah beracun seperti pestisida organofosfat dan kontaminan logam berat terdeteksi mengalir langsung ke sungai via selokan tersembunyi. Analisis sampel air menunjukkan kadar B3 melebihi 500 kali ambang batas aman KLHK. Ribuan ikan mati mengambang, air berbau tajam hingga 5 km hilir.

Warga Desa Cisadane mengeluh sakit mata, mual, dan kulit gatal. "Bau seperti obat nyamuk gosong, anak-anak tak bisa main di sungai lagi," ujar RT 03, Siti. KLHK dan Polri telah razia, pabrik disegel sementara. Direktur PT Agrokimia Jaya, Hendra Wijaya, klaim "kesalahan teknis", tapi bukti video drone tunjukkan pelanggaran berulang.

Kasus ini ancam ekosistem Cisadane yang jadi sumber air PDAM Depok-Bogor. Aktivis lingkungan tuntut pidana dan ganti rugi Rp500 miliar. Pantauan berlanjut.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Washington - Presiden AS Donald Trump meluncurkan Board of Peace pada 15 Januari 2026 di Gedung Putih, inisiatif global untuk mediasi konflik. Negara pendiri: AS, Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, Saudi Arabia, India, Jepang, Brasil, dan Inggris. Tujuannya percepat perdamaian Timur Tengah dan Indo-Pasifik. Trump: "Ini era damai baru!" Respons positif dari sekutu, kritik dari China dan Iran.

Timika, 15 Jan 2026 - Kondisi 13 penumpang pesawat Smart Air yang selamat dari penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah, terus membaik. Korban dirawat di RSUD Timika setelah dievakuasi helikopter TNI-Polri kemarin. Dokter menyebut 10 orang sudah sadar penuh, 3 lainnya masih observasi luka tembak ringan. "Mereka trauma tapi stabil, bisa pulang dalam 3-5 hari," ujar Kepala RSUD Timika. Polri intensif kejar KKB pelaku, TNI perkuat pos keamanan udara Papua.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Gelombang kebangkitan program spesialisasi Fakultas Kedokteran (FK) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) semakin kencang di 2026. Didorong oleh kebutuhan tenaga dokter spesialis pasca-pandemi dan kemajuan teknologi medis, belasan PTS kini ramai-ramai membuka prodi spesialis FK. Mana saja kampusnya?

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Januari 2026, terdapat 15 PTS baru yang mendapat izin operasional untuk program spesialisasi kedokteran. Ini termasuk spesialis bedah, kardiologi, neurologi, hingga onkologi yang terintegrasi AI.

PTS Unggulan yang Baru Buka Spesialis FK:
1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) - Meluncurkan Spesialis Kardiologi dan Anak pada Januari 2026. Rektor UMY, Dr. Gunawan Budiyanto, mengatakan, "Kami investasi Rp 500 miliar untuk lab simulasi VR. Target 100 residen pertama tahun ini."
2. Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta - Fokus Spesialis Bedah dan Radiologi. Kolaborasi dengan RS Sardjito dan Singapura.
3. Telkom University Bandung - Inovatif dengan Spesialis Informatika Medis (Telemedicine). "Kami gabungkan IT dan kedokteran, sesuai visi Indonesia Emas 2045," ujar Dekan FK Telkom Univ.
4. Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta - Spesialis Onkologi dan Geriatri. Fasilitas robotik bedah da Vinci terbaru.
5. Universitas Mercu Buana Yogyakarta - Spesialis Neurologi, dengan kuota 50 mahasiswa.
6. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta - Spesialis Obstetri Ginekologi.
7. STIKES Bethesda Yakkum Semarang naik kelas jadi univ dengan Spesialis Psikiatri.
8. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga - Spesialis Endokrinologi.
9. Universitas Gunadarma Depok - Spesialis Orthopedi dan Traumatologi.
10. Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang - Spesialis Kulit dan Kelamin, plus Dermatologi Digital.

Lonjakan ini dipicu Permendikbudristek No. 12/2025 yang mempermudah PTS bangun FK spesialis, asal punya akreditasi A dan rumah sakit mitra. "PTS kini kompetitif lawan PTN seperti UI dan UGM," kata Prof. Nila Moeloek, eks Menteri Kesehatan.

Biaya kuliah spesialis FK PTS rata-rata Rp 150-300 juta per tahun, tapi banyak beasiswa dari swasta seperti Kalbe Farma. Pendaftaran gelombang I ditutup Maret 2026. Pantau situs Kemendikbudristek atau pddikti.kemdikbud.go.id.

(Sumber: Data Kemendikbudristek, wawancara rektor PTS, 15/2/2026)

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis (12/2/2026), didominasi awan mendung tebal sepanjang hari dengan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang mulai siang hingga malam. Suhu udara berkisar antara 24-32 derajat Celsius, dengan kelembaban relatif mencapai 85-95 persen.

Potensi hujan lebat ini dipicu oleh konvergensi angin dari Laut Jawa dan Selat Sunda, yang dapat menyebabkan genangan air di wilayah rawan banjir seperti Jakarta Utara, Timur, dan Selatan. BMKG menyarankan warga untuk membawa payung, menghindari aktivitas luar ruangan saat hujan intens, serta memantau prakiraan terkini melalui aplikasi resmi.

Hingga pukul 09.00 WIB pagi ini, beberapa kawasan seperti Tanjung Priok dan Cawang sudah mulai diguyur hujan ringan. Update cuaca selanjutnya akan disampaikan pada pukul 12.00 WIB. Tetap waspada dan jaga keselamatan! (CNN Indonesia/hs)

Jakarta, 15 Juli 2026 – Pengusaha kontroversial Bahar bin Smith secara terbuka meminta maaf kepada Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) setelah insiden pemukulan terhadap seorang anggota Barisan Serbaguna (Banser) pada pekan lalu. Permintaan maaf disampaikan dalam pertemuan rekonsiliasi di Markas GP Ansor Jakarta Pusat, yang dihadiri ribuan kader.

Insiden bermula pada 8 Juli 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat Bahar bin Smith terlibat adu mulut dengan seorang anggota Banser bernama Ahmad Fauzi (28). Saksi mata melaporkan bahwa pertengkaran dipicu oleh senggolan kendaraan di lalu lintas macet, yang berujung pada pemukulan dari pihak Bahar. Ahmad Fauzi mengalami luka memar di wajah dan patah tulang hidung, serta dirawat di RSCM selama tiga hari.

Dalam konferensi pers hari ini, Bahar bin Smith (45), pemilik PT Smith Global Ventures yang dikenal vokal di media sosial, menyesali tindakannya. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara Ahmad Fauzi, keluarga Banser, dan seluruh warga GP Ansor. Emosi saya saat itu tidak terkendali karena stres bisnis, tapi itu bukan alasan. Saya siap bertanggung jawab secara hukum dan membayar biaya pengobatan serta ganti rugi," ujarnya dengan suara bergetar sambil berlutut di depan pimpinan GP Ansor.

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menerima permintaan maaf tersebut dengan syarat Bahar mengikuti program pendidikan anti-kekerasan selama enam bulan. "Kami Ansor selalu terbuka untuk taubat dan rekonsiliasi, asal ikhlas. Insiden ini jadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjaga toleransi di tengah hiruk-pikuk Jakarta 2026," kata Yaqut.

Polisi Resor Jakarta Pusat telah menahan Bahar selama 24 jam pasca-insiden, namun kini kasus ditutup setelah mediasi damai. Video permintaan maaf Bahar langsung viral di TikTok dan X, dengan lebih dari 5 juta tayangan dalam hitungan jam, memicu beragam reaksi netizen dari dukungan hingga kritik pedas.

CNN Indonesia memantau perkembangan kasus ini. (Red: CNN Indonesia/2026)

Jakarta - Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan kemarahan besar sang presiden terhadap kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia pada Jumat (20/3/2026), Hashim menyatakan bahwa Prabowo memerintahkan pimpinan bursa untuk mundur segera akibat penurunan indeks saham yang parah.

"Mas Prabowo sangat marah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 15% dalam seminggu terakhir, menghapus Rp 5.000 triliun nilai pasar. Ini bukan cuma soal angka, tapi kepercayaan investor yang runtuh," tegas Hashim, yang juga pengusaha besar di sektor pertambangan dan energi.

Insiden ini dipicu oleh skandal manipulasi saham di sektor teknologi dan properti, yang diduga melibatkan pemain asing. Pemerintah Prabowo, yang sedang gencar dorong program 'Indonesia Emas 2045' melalui investasi saham ritel, merasa dikhianati. "Presiden minta semua pimpinan BEI, termasuk Direktur Utama dan Dewan Komisaris, mengundurkan diri dalam 48 jam. Kalau tidak, ada sanksi tegas," lanjut Hashim.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membentuk tim investigasi khusus, sementara BEI menggelar rapat darurat. Analis memprediksi gejolak pasar akan berlanjut hingga pengganti pimpinan baru diumumkan. Hingga berita ini diturunkan, IHSG ditutup di level 4.800, terendah sejak 2024.

Jakarta - Kompas.com, 15 Januari 2026

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan sikap tegas menolak keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian Global (DPG) yang baru dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu. Indonesia menilai langkah tersebut bertentangan dengan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Menlu Retno Marsudi, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/1/2026), menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967. "Keanggotaan Israel di DPG yang didominasi negara-negara Barat ini berpotensi mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia menyerukan dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk Palestina," ujar Retno.

DPG resmi diluncurkan Trump pada 10 Januari 2026 di Washington, dengan 15 negara anggota awal, termasuk Israel sebagai satu-satunya perwakilan Timur Tengah. Trump mengklaim dewan ini akan "membawa perdamaian abadi" melalui kesepakatan ekonomi dan keamanan. Namun, kritik datang dari negara-negara OKI, termasuk Indonesia, yang menyebutnya sebagai upaya normalisasi tanpa hak kedaulatan Palestina.

Pemerintah RI telah menyampaikan nota diplomatik ke AS dan PBB, mendesak peninjauan keanggotaan. "Kami tidak akan mengakui legitimasi DPG selama tidak mewakili suara mayoritas dunia," tambah Retno.

Reaksi publik di Indonesia ramai di media sosial, dengan tagar #IndonesiaLawanNormalisasi trending. Demonstrasi damai digelar di depan Kedubes AS di Jakarta oleh mahasiswa dan aktivis pro-Palestina.

Latar belakang, hubungan Indonesia-Israel tetap minim sejak 1945, dengan Indonesia menolak hubungan bilateral hingga Palestina merdeka. Trump, yang kembali menjabat sejak November 2024, terus mendorong kebijakan pro-Israel pasca-kesepakatan Abraham Accords 2020.

Kemlu menambahkan, Indonesia akan dorong ASEAN bersatu dalam isu ini di KTT mendatang. (TIM)

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Tragedi maut menimpa seorang pejalan kaki di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/10) malam sekitar pukul 20.45 WIB. Sebuah bus TransJakarta Corredor 13 dengan nomor 13A-2026 diduga kehilangan kendali akibat rem blong, melindas korban hingga tewas di tempat.

Kronologi Lengkap Kejadian:

1. Pukul 20.30 WIB: Bus TransJakarta Corredor 13 berangkat dari Halte Bundaran HI menuju Kampung Melayu dengan sekitar 60 penumpang. Sopir, Budi Santoso (45), mengaku bus dalam kondisi prima saat keluar dari depot.

2. Pukul 20.42 WIB: Saat memasuki persimpangan Jalan Sudirman-Thamrin yang ramai, bus mulai oleng. Rekaman CCTV dan dashcam bus menunjukkan roda depan kanan terkunci, diduga akibat kerusakan sistem rem ABS yang baru di-upgrade tahun 2025.

3. Pukul 20.45 WIB: Bus menabrak trotoar dan melindas Siti Nurhaliza (32), pejalan kaki yang baru keluar dari kantor swasta di Thamrin. Korban tewas seketika akibat trauma kepala berat dan patah tulang multiple. Saksi mata, Andi Rahman (28), mengatakan, "Busnya kayak gila, langsung nabrak trotoar. Saya lihat cewek itu langsung terpental."

4. Pukul 20.47 WIB: Penumpang panik, beberapa lompat dari pintu darurat. Bus akhirnya berhenti setelah menabrak pohon pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa lain, tapi 5 penumpang luka ringan.

Polisi lalu lintas Polda Metro Jaya langsung mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban ke RSCM. Sopir Budi ditahan untuk pemeriksaan. Analisis awal Tim Labfor Polri menemukan keausan berlebih pada kampas rem bus, yang seharusnya diganti setiap 6 bulan sesuai regulasi Dinas Perhubungan DKI.

PT TransJakarta menyatakan duka cita dan berjanji ganti rugi keluarga korban Rp500 juta serta investigasi internal. Gubernur DKI Jakarta, Rina Prabowo, memerintahkan audit keselamatan seluruh armada TransJakarta yang kini berjumlah 5.000 unit dengan teknologi otonom parsial.

Kasus ini menambah daftar kecelakaan TransJakarta di 2026, setelah insiden serupa di Ancol bulan lalu. Polda Metro Jaya menaikkan status ke penyidikan kecelakaan maut, dengan kemungkinan dakwaan kelalaian. Update selanjutnya menyusul. (Tim Liputan6.com)

Washington - Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Trump memperingatkan Netanyahu agar negosiasi nuklir dengan Iran tetap dilanjutkan meski ada ketegangan regional.

Pertemuan bilateral ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran. Trump, yang kembali menjabat sejak Januari 2025, menegaskan komitmen AS untuk diplomasi. "Kita harus lanjutkan negosiasi. Sanksi tetap ada, tapi dialog adalah jalan terbaik hindari perang," ujar Trump usai pertemuan, seperti dikutip CNN.

Netanyahu, yang datang dengan delegasi tinggi, menyatakan kekhawatirannya. "Iran bukan mitra damai. Mereka ancam eksistensi kami," balasnya. Namun, Trump menekankan bahwa kesepakatan baru dengan Teheran sedang dirundingkan di Wina, melibatkan PBB dan Uni Eropa.

Analis politik AS, John Bolton mantan penasihat Trump, menyebut langkah ini "realistis". "Trump belajar dari masa lalu. JCPOA gagal karena terlalu longgar, tapi nol dialog lebih buruk," katanya.

Pertemuan ini bagian dari kunjungan Netanyahu ke AS untuk membahas bantuan militer senilai USD 10 miliar. Trump janji tingkatkan dukungan Israel, tapi tekankan prioritas damai Timur Tengah. (dil/joy)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelita Air mengumumkan program diskon tiket pesawat sebesar 21 persen untuk memudahkan masyarakat mudik Lebaran 2026. Promo ini berlaku untuk penerbangan domestik mulai 10 Maret hingga 5 April 2026, mencakup rute-rute populer seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Medan.

Direktur Komersial Pelita Air, Andi Wijaya, menyatakan, "Kami berkomitmen mendukung tradisi mudik dengan harga terjangkau di tengah inflasi bahan bakar avtur yang fluktuatif. Diskon 21 persen ini berlaku untuk semua kelas, termasuk economy dan business, dengan kuota terbatas first-come-first-served."

Promo dapat dipesan melalui situs resmi pelitaair.co.id atau aplikasi mitra mulai 15 Januari 2026 pukul 00.00 WIB. Pelita Air juga menyiapkan tambahan 50 penerbangan ekstra untuk mengantisipasi lonjakan penumpang hingga 30 persen dibanding Lebaran 2025.

Kementerian Perhubungan menyambut baik inisiatif ini, dengan Dirjen Perhubungan Udara, Chrisna A. Nagara, mengatakan, "Kolaborasi maskapai seperti Pelita Air akan memperlancar arus mudik nasional tahun ini." Harga tiket promo mulai Rp450.000 untuk rute Jakarta-Jogja PP. (CNN Indonesia/Editor: Rina)

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Pramono, mengungkapkan alasannya mengubah nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park. Menurutnya, nama lama terasa "berat" dan kurang menarik bagi generasi muda. Perubahan ini resmi diresmikan hari ini, 15 Maret 2026.

"Stadion Ki Amat memang punya sejarah, tapi namanya terasa berat di lidah. Kita ganti jadi Meruya Sport Park agar lebih fresh, modern, dan mendunia," ujar Pramono saat peresmian di Jakarta Barat, Rabu (15/3/2026).

Stadion seluas 5 hektar ini kini dilengkapi fasilitas internasional seperti lapangan rumput sintetis FIFA-standard, tribun berkapasitas 20.000 penonton, dan area multifungsi untuk konser. Biaya revitalisasi mencapai Rp 500 miliar dari APBD DKI dan sponsor swasta.

Warga setempat menyambut positif. "Bagus, nama baru keren. Semoga jadi kebanggaan Meruya," kata sopir ojek online, Budi (35).

Perubahan nama sempat kontroversial karena dianggap menghapus jejak sejarah Ki Amat, tokoh lokal era 1970-an. Namun, Pemprov DKI pasang monumen peringatan di area stadion.

Dengan ini, Meruya Sport Park siap jadi tuan rumah PON 2028 dan laga Liga 1 musim depan. Pramono ajak warga jaga fasilitas agar jadi ikon olahraga Jakarta.

Semarang - Heboh di media sosial! Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mobil dan motor di Jawa Tengah (Jateng) dilaporkan naik drastis hingga 50% pada 2026. Warga ramai protes karena tagihan tiba-tiba melonjak, tapi Pemprov Jateng klaim ini wajar demi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Eko Budi Santoso, menjelaskan kenaikan ini berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tarif PKB. "Kenaikan ini akumulasi dari inflasi 8,2% tahun lalu, depresiasi nilai tukar rupiah, dan kebutuhan anggaran infrastruktur jalan tol Trans-Jateng yang baru beroperasi," ujar Eko di kantor Samsat Semarang, Rabu (15/7/2026).

Contohnya, motor Honda Beat 2020 yang semula Rp 200 ribu jadi Rp 320 ribu. Sementara Toyota Avanza 2018 naik dari Rp 1,8 juta ke Rp 2,9 juta. Untuk mobil mewah seperti Fortuner, tagihan bisa tembus Rp 15 juta dari Rp 10 juta sebelumnya. "Kami beri keringanan 25% buat warga miskin via aplikasi e-Samsat Jateng 2.0," tambah Eko.

Warga Semarang seperti Budi (35), sopir ojek online, kesal berat. "Gaji pas-pasan, pajak naik gini bikin susah bayar. Harusnya ada sosialisasi dulu!" keluhnya saat antre di Samsat Ungaran. Akun X @JatengProtes ramai dengan tagar #TurunkanPajakPKB, capai 500 ribu mention dalam 24 jam.

Pakar ekonomi UGM, Dr. Rina Wijaya, bilang kenaikan ini sah tapi timingnya kurang tepat pas resesi global 2026. "Pemprov bisa alihkan subsidi BBM listrik untuk kendaraan EV agar tak membebani rakyat biasa," sarannya.

Pemprov Jateng beri tenggat pembayaran hingga 31 Agustus 2026 tanpa denda. Bayar via e-Samsat atau gerai Indomaret/Alfamart. Pantau update di situs resmi bapenda.jatengprov.go.id. (oto/rad)

Sydney, CNN Indonesia -- Kepolisian New South Wales (NSW) Australia menuai kecaman keras dari komunitas Muslim global dan aktivis hak asasi manusia setelah memaksa bubar salat berjamaah yang dilakukan ratusan umat Islam di pusat kota Sydney, Jumat (27/3/2026) malam.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 20.00 waktu setempat di kawasan George Street, di mana jemaah menggelar salat Tarawih secara spontan akibat masjid terdekat penuh sesak menyusul lonjakan pengunjung selama bulan Ramadhan 2026. Polisi tiba-tiba hadir dengan formasi barikade dan mengumumkan pembubaran paksa dengan alasan "melanggar aturan pengumpulan publik pasca-pandemi" dan "ancaman keamanan".

Video amatir yang viral di media sosial menunjukkan polisi menggunakan megafon untuk memerintahkan jemaah berhenti salat, sementara beberapa petugas mendorong peserta dengan tameng. Setidaknya tiga orang dilaporkan terluka ringan, termasuk seorang wanita lansia yang jatuh saat berusaha melindungi sajadahnya.

"Kami hanya ingin beribadah dengan damai, tapi diperlakukan seperti penjahat," kata Ahmad Al-Farisi, salah satu saksi mata asal Indonesia yang ikut salat, dalam wawancara dengan CNN Indonesia. "Ini diskriminasi terang-terangan terhadap Muslim di Australia."

Kelompok hak asasi seperti Amnesty International Australia langsung mengutuk tindakan polisi, menyebutnya sebagai "pelanggaran kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi". Demonstrasi kecil pun meletus di depan kantor polisi NSW pagi ini, dengan spanduk bertuliskan "Stop Islamophobia!" dan "Hak Beribadah Bukan Kejahatan!".

Pemerintah Australia melalui Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut. "Kami hormati semua agama, tapi keamanan publik tetap prioritas," ujarnya dalam pernyataan resmi. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese dijadwalkan bertemu perwakilan komunitas Muslim Sydney Senin depan.

Kasus ini mengingatkan pada kontroversi serupa di Eropa pasca-2020, di mana pembatasan Covid-19 sering disalahgunakan untuk membatasi ibadah minoritas. Hingga berita ini diturunkan, hashtag #SydneyPrayerRaid telah mencapai 5 juta tayangan di X (Twitter). (dry/ika)

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta besok, Jumat (13/2/2026). Seluruh wilayah Jakarta diprediksi mengalami cuaca berawan tebal disertai hujan ringan hingga sedang sepanjang hari.

Menurut pantauan BMKG per 12 Februari 2026 pukul 18.00 WIB, suhu udara di Jakarta berkisar antara 24-32 derajat Celsius dengan kelembaban udara 75-95 persen. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 2-15 km/jam.

"Pagi hingga siang hari, cuaca berawan tebal dengan hujan ringan di sebagian wilayah seperti Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur. Sore hingga malam, hujan semakin intens di Jakarta Utara dan Barat, potensi petir dan angin kencang," ujar Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Class I Kemayoran, Rahmadi, dalam keterangan resminya.

BMKG menyarankan warga Jakarta waspada terhadap genangan air di daerah rawan banjir seperti Tanjung Priok, Pluit, dan Ciliwung. Pengguna jalan disarankan membawa payung atau jas hujan serta menghindari daerah longsor.

Prakiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Pantau update terkini melalui aplikasi Info BMKG atau situs resmi bmkg.go.id. Cuaca serupa juga diprediksi di Jabodetabek dengan intensitas hujan variatif.

Cibinong, Kompas.com - Puting beliung ganas melanda kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (15/1/2026) sore sekitar pukul 16.30 WIB. Angin kencang yang mencapai kecepatan 100 km/jam merusak atap Gedung Olahraga (GOR) setempat dan menumbangkan puluhan pohon di sekitar area tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, atap baja ringan GOR Pakansari terkoyak sepanjang 50 meter, dengan lembaran seng beterbangan hingga ke lapangan utama stadion. Beberapa pohon akasia dan mahoni di Jalan Pakansari Raya ambruk, menghalangi lalu lintas dan merusak kios pedagang kaki lima. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, namun tiga warga mengalami luka ringan akibat tertimpa puing.

"Kami sedang membersihkan puing-puing. Untung stadion sedang kosong karena libur akhir pekan," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Hadi Santoso, saat ditemui di lokasi. Ia menambahkan, kerugian material diperkirakan mencapai Rp 2 miliar, dan perbaikan akan segera dilakukan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bogor memperingatkan potensi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek akibat La Nina yang masih berlangsung di 2026. "Puting beliung ini dipicu oleh konvergensi angin lihat dan udara lembab dari Laut Jawa," kata Kepala BMKG Bogor, Rina Wijaya.

Warga setempat, seperti Ibu Siti (45), mengabadikan kejadian via video viral di TikTok, yang telah ditonton jutaan kali. "Tiba-tiba gelap, angin menderu seperti truk lewat, pohon di depan rumah langsung roboh," ceritanya. Pemerintah daerah mengerahkan 50 personel BPBD untuk evakuasi dan normalisasi. Hingga malam hari, lalu lintas di sekitar Pakansari sudah mulai lancar. (Tim Kompas.com)

Bogor, 15 Juli 2026 (BBC Indonesia) – Pencemaran Sungai Cisadane semakin parah, dengan air sungai berubah menjadi putih berbusa di sepanjang 20 kilometer dari hulu di Cisarua hingga muara di Depok. Ribuan ikan mujair dan nila ditemukan mati mengapung, memicu kepanikan di kalangan nelayan dan warga setempat yang bergantung pada sungai untuk air bersih dan mata pencaharian.

Fenomena ini terdeteksi sejak awal pekan ini, diduga akibat pembuangan limbah industri tekstil dan pengolahan makanan dari puluhan pabrik di kawasan Cibinong dan Parung. Analisis awal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Barat menunjukkan kadar kimia seperti deterjen fosfat dan logam berat melebihi ambang batas aman hingga 500 kali lipat. "Airnya seperti cat putih, baunya menyengat seperti obat nyamuk. Ikan-ikan langsung terapung perut ke atas," kata Siti Rahayu, nelayan 52 tahun dari Desa Cisadane, yang kehilangan hasil tangkapan senilai Rp5 juta dalam dua hari.

Pemerintah daerah telah menutup sementara 15 pabrik pencurigaan dan mengerahkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk investigasi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berjanji kompensasi bagi korban dan tuntutan hukum. "Ini bukan kejadian pertama. Pada 2024, kasus serupa pernah terjadi, tapi pengawasan lemah," ujarnya dalam konferensi pers kemarin.

Aktivis lingkungan seperti Walhi Jabar menyalahkan lemahnya regulasi di tengah pertumbuhan industri pasca-pandemi. "Sungai Cisadane menyumbang 30% air baku PDAM Jakarta-Bogor. Jika tak ditangani, krisis air minum bisa melanda 5 juta jiwa," kata koordinator Walhi, Dadang Rahadian.

Warga mendesak pembersihan darurat menggunakan kapal hisap dan bioremediasi. Hingga kini, nelayan dilarang menangkap ikan, sementara anak-anak di sekolah terdekat dialihkan menggunakan air tanah sementara. BBC mencatat, pencemaran Cisadane telah berlangsung sejak 2010-an, tapi skala 2026 ini yang terburuk, mengancam ekosistem DAS Ciliwung-Cisadane yang vital bagi ibu kota.

Jakarta, 15 Februari 2026 - Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyuarakan kekhawatirannya atas penetapan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Ia menegaskan agar jaksa tidak salah menghitung kerugian agar proses hukum berjalan adil.

Dalam pernyataan resminya kepada media pada Kamis (14/2/2026), eks Kepala LKPP, yang enggan disebut namanya untuk menghindari pengaruh proses hukum, menyatakan, "Jaksa Chromebook harus hati-hati dalam menetapkan kerugian negara. Kesalahan perhitungan bisa merugikan negara lebih besar dan membuka celah banding yang panjang."

Kasus ini mencuat sejak akhir 2025, ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani dugaan penyimpangan pengadaan 500.000 unit Chromebook senilai Rp 5 triliun untuk Kementerian Pendidikan. Jaksa menyebut ada kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun akibat mark-up harga dan spesifikasi rendah. Namun, eks pejabat LKPP mempertanyakan metodologi audit, menyebut bahwa harga pasar Chromebook di 2026 telah turun 30% karena kemajuan AI chip dari Google.

"LKPP telah merilis pedoman pengadaan edisi 2026 yang menekankan benchmark harga global. Jika jaksa abaikan ini, dakwaan bisa batal di Pengadilan Tipikor," tambahnya.

Kejagung belum memberikan tanggapan resmi, namun sumber internal menyebut dakwaan akan diajukan Maret 2026. Kasus ini menyeret tiga direktur swasta dan dua pejabat kementerian, dengan barang bukti 10.000 unit Chromebook yang disita.

Para ahli hukum menilai pernyataan eks Kepala LKPP relevan, mengingat Mahkamah Agung baru saja membatalkan vonis korupsi serupa di kasus pengadaan gadget 2024 karena kesalahan hitung kerugian. Pengamat: "Ini pengingat bahwa integritas audit adalah kunci pemberantasan korupsi."

LKPP sendiri menyatakan siap memberikan asistensi teknis kepada penegak hukum untuk memastikan perhitungan akurat, sejalan dengan UU No. 11/2025 tentang Pengadaan Digital. (Kompas.com)

Jakarta, 15 Februari 2026 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan dibukanya pendaftaran seleksi calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Pengumuman ini disampaikan melalui Siaran Pers Nomor: 023/SEK/DJPLK/02/2026 yang diterbitkan hari ini.

Seleksi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan satu anggota Dewan Komisioner OJK yang masa jabatannya berakhir pada Maret 2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Jadwal Pendaftaran:
- Pendaftaran dibuka mulai 17 Februari 2026 pukul 08.00 WIB hingga 10 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
- Pengumuman hasil verifikasi administrasi: 20 Maret 2026.
- Seleksi tahap I (tes tertulis): 25-27 Maret 2026.
- Seleksi tahap II (wawancara): 1-5 April 2026.
- Pengumuman calon terpilih: 15 April 2026.

Persyaratan Calon:
1. Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia maksimal 60 tahun pada saat pengangkatan.
2. Memiliki integritas, komitmen, dan rekam jejak yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Pengalaman minimal 10 tahun di bidang keuangan, perbankan, pasar modal, atau asuransi, dengan jabatan setara direktur atau lebih tinggi.
4. Lulusan S1 dari universitas terakreditasi, lebih diutamakan S2/S3 di bidang terkait.
5. Tidak sedang menjabat di lembaga politik, partai politik, atau memiliki konflik kepentingan.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian Keuangan di https://seleksi.ojk.kemenkeu.go.id. Calon wajib mengunggah dokumen seperti CV, surat pernyataan bebas KKN, ijazah, dan surat rekomendasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan independen oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, DPR RI, serta pakar independen. "Kami berkomitmen menghadirkan komisioner OJK yang profesional untuk mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global 2026," ujarnya dalam keterangan resmi.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center Kementerian Keuangan di 1500-295 atau email: info.seleksi@kemenkeu.go.id.

Kontak Media:
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan
Telp: (021) 350-7740 | Email: humasdjplk@kemenkeu.go.id

Teheran, SINDOnews Internasional – 15 Februari 2026

Pada acara peringatan Hari Revolusi Islam ke-47 di Teheran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara terbuka memamerkan peta digital raksasa yang menunjukkan koordinat kota-kota utama Israel sebagai target potensial serangan rudal balistik. Pameran ini memicu kecaman keras dari Israel dan sekutunya, memanaskan ketegangan di Timur Tengah yang sudah memanas akibat konflik Gaza dan serangan Houthi di Laut Merah.

Peta tersebut secara spesifik menyoroti kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan Beersheba, dengan garis merah menandai zona dampak rudal hipersonik seperti Fattah-2 dan Kheibar Shekan. Komandan IRGC, Jenderal Hossein Salami, menyatakan dalam pidato, "Zionis harus tahu bahwa setiap agresi mereka akan dibalas dengan hujan api yang tepat sasaran. Peta ini adalah peringatan, bukan ancaman kosong."

Iran mengklaim pameran ini sebagai respons atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklirnya di Natanz bulan lalu, yang menewaskan 12 ilmuwan Iran. "Kami siap membela diri dengan kemampuan asimetris terbaru," tambah Salami, merujuk pada stok ribuan rudal yang telah diuji coba sejak 2025.

Israel langsung bereaksi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya "provokasi barbar" dan memerintahkan kesiapsiagaan tertinggi di Iron Dome serta sistem pertahanan multilayer. "Iran bermain dengan api nuklir. Kami akan hancurkan ancaman ini sebelum terlambat," tegas Netanyahu dalam konferensi pers darurat. AS, melalui juru bicara Gedung Putih, mengecam Iran dan menjanjikan dukungan militer penuh bagi Israel, termasuk pengiriman tambahan baterai THAAD.

Analis militer memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu perang regional. "Iran punya rudal jangkauan 2.000 km, tapi Israel superior di pertahanan udara. Namun, intervensi Hizbullah Lebanon bisa ubah dinamika," kata pakar dari Institute for National Security Studies (INSS) Tel Aviv. Harga minyak dunia naik 5% menyusul berita ini, mencapai US$95 per barel.

PBB mendesak kedua pihak untuk menahan diri, sementara Uni Eropa menyerukan dialog melalui IAEA. Hingga berita ini disusun, tidak ada laporan serangan langsung, tapi pangkalan militer Israel di Mediterania dilaporkan dalam status siaga merah. (Redaksi SINDOnews Internasional/monitor internasional)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com—Sebuah aksi heroik dilakukan oleh seorang mahasiswi berinisial RA (21) di kawasan Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (14/2/2026) malam. RA berhasil menangkap pelaku jambret dengan cara menabrak motor pelaku menggunakan sepeda motornya sendiri.

Insiden bermula saat RA sedang melintas di Jalan Kaliurang sekitar pukul 20.30 WIB. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal merampas tas milik seorang pejalan kaki di depannya. Tanpa ragu, RA langsung mengejar pelaku yang melarikan diri dengan motor curian. Dengan keberanian luar biasa, ia memperlambat laju motornya dan sengaja menabrak bagian belakang motor pelaku hingga oleng dan terjatuh.

Pelaku, yang diketahui bernama Budi Santoso (29), warga sekitar Bantul, langsung diamankan RA hingga polisi tiba. Budi mengaku melakukan jambret untuk membeli narkoba. "Saya panik, tapi naluri keadilan menggerakkan saya. Untung motor saya kuat," ujar RA sambil tertawa ringan di Mapolresta Yogyakarta, Minggu (15/2/2026).

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Dwi Subagio, memuji keberanian RA sekaligus menenangkan masyarakat. "Tidak perlu khawatir, Polresta Yogya telah tingkatkan patroli dengan drone pengawas dan AI deteksi kejahatan jalanan sejak Januari 2026. Kami apresiasi warga proaktif, tapi prioritaskan keselamatan. Kasus jambret turun 40% tahun ini," katanya.

Kasus ini menjadi viral di media sosial, dengan video amatir pengejaran ditonton jutaan kali. Polisi mengimbau masyarakat melapor daripada bertindak sendiri demi hindari cedera. Budi Santoso ditahan dengan pasal 365 KUHP tentang perampasan.

Jakarta, 15 Februari 2026 – Suasana tegang menyelimuti kawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pagi ini. Ribuan hakim dari berbagai pengadilan di seluruh nusantara mulai berdatangan sejak subuh, membentuk aksi unjuk rasa massal yang disebut sebagai "Gelombang Keadilan 2026".

Menurut panitia aksi yang terdiri dari perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKaHI), sekitar 5.000 hakim dari 34 provinsi telah mendaftar untuk bergabung. Mereka menuntut transparansi dalam pengangkatan hakim agung baru, pemberantasan korupsi di lembaga yudisial, serta reformasi sistem pengadilan yang dinilai sudah usang. Banner-banner bertuliskan "Hakim Bersih, Keadilan Nyata" dan "Stop Nepotisme di MA" terpampang di mana-mana.

Ketua IKaHI, Budi Santoso, menyatakan dalam orasi pembuka, "Kami bukan lagi hakim yang diam. Mahkamah Agung harus membersihkan diri dari praktik korupsi yang merusak citra peradilan. Sudah saatnya ada audit independen terhadap semua keputusan kontroversial tahun-tahun belakangan." Santoso juga menyoroti kasus suap mega di Pengadilan Tinggi yang baru-baru ini terbongkar, yang diduga melibatkan oknum di MA.

Pihak Mahkamah Agung merespons dengan sigap. Sekretaris MA, Prof. Dr. Ahmad Rizali, menggelar konferensi pers darurat pukul 10.00 WIB. "Kami menghormati aspirasi saudara-saudara hakim. MA siap berdialog dan telah menyiapkan tim untuk mendengar tuntutan secara langsung. Namun, kami menolak tuduhan umum tanpa bukti," ujarnya. Rizali menjanjikan pembentukan Komisi Reformasi Yudisial dalam waktu dua minggu.

Aksi ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan akan memantau perkembangannya. Polisi telah mengerahkan 2.000 personel untuk menjaga ketertiban, meski hingga siang hari situasi masih kondusif tanpa insiden.

Para pengamat hukum memprediksi aksi ini bisa menjadi titik balik bagi sistem peradilan Indonesia di era pasca-reformasi 2026. "Ini momentum emas untuk membersihkan yudisial dari endemik korupsi," kata pakar hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Lina Wijaya. Hingga berita ini disusun, massa masih bertahan di depan gedung MA, bernyanyi lagu kebangsaan dan menyalakan lilin sebagai simbol cahaya keadilan.

Pantau terus perkembangan berita ini di situs resmi BeritaNasional2026.com.

Jakarta, 15 Februari 2026 - Bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami pemutusan layanan BPJS Kesehatan, kini ada kemudahan untuk mengecek apakah status kepesertaan PBI JK sudah diaktifkan kembali. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan telah memperbarui sistem verifikasi data mulai Januari 2026, memungkinkan pemeriksaan langsung menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP elektronik.

Menurut pengumuman resmi BPJS Kesehatan pada 10 Februari 2026, jutaan peserta PBI JK yang terdampak verifikasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kini bisa mengakses status kepesertaannya secara mandiri. "Kami mendorong peserta untuk segera cek status agar bisa kembali berobat gratis tanpa hambatan," ujar Direktur Jaminan PBI BPJS Kesehatan, Rispi Juwita, dalam konferensi pers virtual hari ini.

Cara Cek Status BPJS PBI JK Pakai NIK KTP

Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek apakah BPJS PBI JK Anda sudah aktif lagi:

1. Via Aplikasi JKN Mobile (Paling Mudah)
2. Download atau buka aplikasi JKN Mobile di Play Store/App Store (versi terbaru 3.8.6 per Februari 2026).
3. Pilih menu "Registrasi" atau "Cek Status Kepesertaan".
4. Masukkan NIK KTP (16 digit) dan tanggal lahir.
5. Jika sudah terdaftar, sistem akan tampilkan status: "Aktif", "Non-Aktif", atau "Sedang Diverifikasi".
6. Untuk PBI JK, cek juga kolom "Jenis Peserta: PBI" dan "Iuran Dibayar Pemerintah".

7. Jika aktif, Anda bisa langsung cetak kartu digital untuk berobat.

8. Via Website Resmi BPJS Kesehatan

9. Kunjungi situs cekbpjs.bpjskesehatan.go.id.
10. Pilih opsi "Cek Kepesertaan dengan NIK".
11. Input NIK KTP dan verifikasi dengan captcha.

12. Hasil akan muncul dalam hitungan detik, termasuk masa aktif terakhir dan alasan jika non-aktif (misal: data DTKS belum update).

13. Via WhatsApp PANDAWA BPJS (3500)

14. Kirim pesan "CEKSTATUS" ke 08118165165 atau hubungi 1500400.
15. Ikuti instruksi bot: Masukkan NIK KTP.
16. Balasan otomatis akan konfirmasi status PBI JK.

Syarat dan Catatan Penting

• Pastikan NIK KTP Anda sudah terintegrasi dengan data Dukcapil (bisa dicek di aplikasi SIKU).
• Jika status masih "Non-Aktif", lakukan pembaruan data di kantor pos terdekat atau Dinas Sosial kabupaten/kota dengan bawa KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) jika diperlukan.
• Update terbaru: Mulai 1 Maret 2026, peserta PBI JK non-aktif otomatis akan diputus permanen jika tidak diverifikasi.
• Troubleshooting: Jika error "NIK tidak ditemukan", hubungi Care Center BPJS di 165 atau datang ke kantor cabang dengan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

BPJS Kesehatan menargetkan 95% peserta PBI JK aktif kembali pada akhir kuartal I 2026. Untuk info lebih lanjut, pantau akun resmi @BPJSKesehatanRI di X (Twitter).

Kompas.tv, sumber: BPJS Kesehatan & Kemensos.

Tegang dengan Iran, Trump Kaji Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah

Jakarta - Presiden AS Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan pengiriman kapal induk kedua ke wilayah Timur Tengah di tengah ketegangan yang memuncak dengan Iran. Langkah ini diambil setelah serangkaian serangan oleh kelompok proksi Iran di Laut Merah yang mengganggu jalur perdagangan global.

Menurut sumber militer senior Pentagon yang dikutip Reuters pada Jumat (13/2/2026), Trump telah memerintahkan staf Dewan Keamanan Nasional untuk mengevaluasi opsi pengerahan USS Gerald R. Ford, kapal induk kelas terbaru Angkatan Laut AS, ke perairan Teluk Persia. Saat ini, sudah ada USS Dwight D. Eisenhower yang ditempatkan di Laut Merah sejak Januari lalu untuk melindungi kapal-kapal komersial dari serangan drone dan rudal Houthi yang didukung Teheran.

"Pengiriman kapal induk kedua akan menjadi sinyal kuat bahwa AS tidak akan mentolerir agresi Iran lagi. Ini bukan gertakan, tapi persiapan untuk segala kemungkinan," ujar seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebut namanya. Trump sendiri menyatakan di akun Truth Social-nya pada Kamis malam waktu setempat, "Iran harus berhenti sekarang juga, atau mereka akan merasakan kekuatan penuh Amerika yang hebat!"

Ketegangan memanas setelah kelompok Houthi Yaman, yang mendapat dukungan senjata dari Iran, menyerang kapal kargo Inggris MV Rubymar minggu lalu, menyebabkan kapal itu tenggelam dan tumpahan minyak di Laut Merah. Serangan ini mengganggu 12% perdagangan dunia melalui Terusan Suez. Iran membantah keterlibatan langsung, tapi AS menuding Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai dalang di baliknya.

Dalam pidato di Gedung Putih, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan, "Kami tidak mencari perang, tapi kami siap menang jika diprovokasi. Penguatan armada di Timur Tengah adalah langkah preventif untuk menjaga stabilitas regional."

Para analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu eskalasi lebih lanjut. "Iran mungkin merespons dengan menutup Selat Hormuz, yang akan mengguncang harga minyak dunia," kata pakar Timur Tengah dari Council on Foreign Relations, Vali Nasr. Harga minyak Brent sudah melonjak 5% menjadi US$92 per barel hari ini.

Pemerintahan Trump, yang kembali berkuasa sejak Januari 2025, telah mengadopsi pendekatan keras terhadap Iran, termasuk sanksi baru terhadap ekspor minyak Teheran dan dukungan militer tambahan untuk Israel. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UAE menyambut baik rencana ini, sementara Rusia dan China memprotesnya di PBB.

Pemantauan situasi terus dilakukan. Update selanjutnya dari detikNews. (dry/rtn)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan jadwal Work From Anywhere (WFA) selama lima hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban transportasi dan memfasilitasi mudik Lebaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta ASN di seluruh Indonesia.

Menurut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 10 Februari 2026, WFA akan berlaku mulai 13-17 Maret 2026 (sebelum Lebaran) dan 26-30 Maret 2026 (sesudah Lebaran). Idul Fitri sendiri diprediksi jatuh pada 20 Maret 2026, dengan cuti bersama nasional pada 20-24 Maret 2026.

"Kebijakan WFA ini memberikan fleksibilitas bagi PNS untuk bekerja dari mana saja, termasuk rumah atau daerah asal selama mudik, asal tetap menjaga produktivitas dan melaporkan kehadiran melalui aplikasi SIPDASI," ujar Menteri PANRB, Rini Wulandari, dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/2/2026).

WFA ini mencakup seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah, kecuali unit pelayanan publik esensial seperti rumah sakit, bandara, dan pelabuhan yang tetap menerapkan Work From Office (WFO) penuh. PNS diwajibkan menyelesaikan target kinerja bulanan dan mengikuti rapat virtual jika diperlukan.

Kebijakan serupa pernah diterapkan pada Lebaran 2025 yang sukses mengurangi kemacetan mudik hingga 25 persen menurut data Kementerian Perhubungan. "Ini bagian dari transformasi digital birokrasi untuk kesejahteraan ASN," tambah Rini.

Hingga berita ini diturunkan, Asosiasi PNS Indonesia menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi ASN selama pandemi dan pasca-pandemi. (dry/htt)

Jakarta, Kompas.tv - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk tanggal 11-12 Februari 2026. Beberapa wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan sangat lebat yang dapat memicu banjir, longsor, dan gangguan aktivitas masyarakat.

Menurut pantauan BMKG per Jumat (10/2/2026) malam, potensi hujan intensitas tinggi diperkirakan terjadi di wilayah-wilayah berikut:

• Sumatera: Aceh, Sumatera Utara (termasuk Medan), Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung.
• Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung, Bogor, Depok), Jawa Tengah (Semarang, Yogyakarta, Solo), DI Yogyakarta, Jawa Timur (Surabaya, Malang).
• Bali-Nusa Tenggara: Bali, Nusa Tenggara Barat.
• Kalimantan: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

"Puncak hujan sangat lebat diprediksi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi (11-12/2), dengan curah hujan melebihi 100 mm/hari di beberapa titik. Masyarakat diimbau waspada terhadap banjir kilat, pohon tumbang, dan gangguan listrik," ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan resminya.

BMKG menyarankan warga memantau prakiraan cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG atau situs resmi bmkg.go.id. Pemerintah daerah juga diminta siaga satu untuk penanganan darurat.

Cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh aktifnya Atmospheric River dan La Niña lemah yang masih memengaruhi pola musim hujan 2026. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa, namun petugas BPBD sudah dikerahkan di wilayah rawan. (Tim Kompas.tv)

Sebuah pesawat milik maskapai Smart Air ditembaki saat terbang di wilayah Boven Digoel, Papua, pada Sabtu pagi (15/2/2026). Kedua pilot dilaporkan tewas akibat serangan bersenjata yang diduga dilakukan kelompok separatis. Pesawat jenis Cessna Caravan itu lepas landas dari Bandara Tanah Merah menuju Wamena membawa 8 penumpang dan awak kabin. Saksi mata di desa sekitar menyebut mendengar suara tembakan beruntun sebelum pesawat oleng dan jatuh ke hutan lebat. Tim Basarnas Papua telah mengevakuasi korban, sementara penumpang mengalami luka-luka ringan. Polri dan TNI mengerahkan pasukan gabungan untuk berburu pelaku. Insiden ini memicu kecaman dari Kementerian Perhubungan yang menangguhkan sementara penerbangan komersial di wilayah rawan konflik. Investigasi forensik mengonfirmasi jejak peluru senjata api kaliber sedang di badan pesawat.

(Start)
Jakarta, 15 Februari 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Februari 2026 telah dimulai sejak 10 Februari lalu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 45 triliun untuk 18,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Indonesia.

Besaran bantuan PKH untuk Februari 2026 naik menjadi Rp 1.200.000 per keluarga per bulan, tergantung komposisi anggota keluarga (misalnya Rp 900.000 untuk ibu hamil/anak, hingga Rp 3.000.000 untuk keluarga dengan lansia dan disabilitas). Sementara BPNT senilai Rp 250.000 per jiwa per bulan, yang bisa digunakan untuk belanja pangan di e-warung mitra.

Cara cek status pencairan sangat mudah dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos versi 3.0 yang telah di-update dengan fitur AI pada Januari 2026. Berikut langkah-langkahnya:

1. Via Aplikasi Cek Bansos:
2. Download atau update app Cek Bansos di Play Store/App Store.
3. Buka app, pilih menu "Cek Status PKH/BPNT".
4. Masukkan NIK dan verifikasi dengan OTP SMS.

5. Status akan muncul: "Sudah Cair", "Belum Cair", atau "Tidak Masuk KPM", beserta tanggal pencairan dan saldo terakhir.

6. Via Website Kemensos:

7. Kunjungi bansos.kemensos.go.id.
8. Pilih "Cek PKH/BPNT", input NIK dan CAPTCHA.

9. Hasil menampilkan detail transfer ke rekening BRI/BNI/Bank BJB atau kartu sembako.

10. Via ATM/Internet Banking:

11. Cek saldo di ATM terdekat (BRI, Mandiri, BNI) atau mobile banking.

12. Untuk BPNT, scan kartu di e-warung untuk lihat kuota tersisa.

13. Hubungi Call Center:

14. Telepon 159 hotline Kemensos atau WhatsApp 0811-1005-159 untuk konfirmasi manual.

Hingga 14 Februari 2026, 65% KPM telah menerima pencairan, dengan target 100% selesai akhir bulan. Jika belum cair, pastikan data KTP/NIK aktif dan tidak ada tunggakan kredit. Kemensos juga peringatkan waspada penipuan oknum yang minta biaya administrasi.

"Pencairan Februari ini terintegrasi dengan data DTKS 2026 yang telah divalidasi ulang menggunakan big data BPS dan KPU," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Untuk info terkini, pantau akun resmi @kemensosri dan aplikasi Cek Bansos. (End)

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis politik Bonatua Sinaga mengklaim telah menerima salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor apa pun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut diserahkan secara resmi pada Jumat (13/2) setelah proses pengajuan informasi publik yang berlangsung selama enam bulan.

Bonatua menyatakan bahwa ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menunjukkan detail lengkap, termasuk nomor registrasi, tanda tangan dekan, dan catatan kelulusan pada 1985. "Ini bukti transparansi yang ditunggu-tunggu publik. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan fakta," ujar Bonatua dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/2).

KPU membenarkan pemberian dokumen tersebut melalui Direktur Hukum KPU, I Made Degung. "Kami mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini autentik dan telah diverifikasi ulang," katanya. Namun, pihak UGM belum memberikan komentar resmi terkait keaslian.

Isu ijazah Jokowi kembali mencuat di 2026 setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan serupa pada 2025. Pengamat politik menilai ini bisa memicu perdebatan baru menjelang Pemilu 2029. Jokowi sendiri belum merespons hingga berita ini diturunkan. (CNN Indonesia)

(Start)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan penyebab perbedaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penjelasan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/2/2026).

"Perbedaan data ini murni teknis. Data PBI JKN dari Kemensos berjumlah 100,5 juta jiwa per Januari 2026, sementara Kemenkes mencatat 98,2 juta. Ini karena proses sinkronisasi database yang masih berlangsung pasca-integrasi DTKS nasional versi 3.0," ujar Risma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mensos menambahkan, ketidaksesuaian disebabkan oleh verifikasi lapangan yang dilakukan Kemensos menggunakan AI dan drone pemantauan rumah tangga miskin di 514 kabupaten/kota. "Kemenkes fokus pada data klaim layanan kesehatan, sementara kami pada data kelayakan bantuan. Sudah ada MoU untuk rekonsiliasi data akhir Maret 2026," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IX, dr. Terawan Agus Putranto, meminta percepatan. "Ini krusial untuk cakupan JKN 100 persen di 2026 sesuai RPJMN. Jangan sampai PBI tergerus karena data ganda," tegasnya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Abdul Kadir, membenarkan adanya disparitas 2,3 juta data. "Kami sedang audit bersama BPJS untuk hindari pemborosan anggaran Rp 45 triliun PBI tahun ini," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh perbedaan teratasi sebelum Lebaran 2026, dengan bantuan platform Big Data Nasional yang diluncurkan Januari lalu. (dry/rsl)

(Start) Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap siasat 11 tersangka kasus korupsi pengolahan limbah kelapa sawit yang merugikan negara Rp 14 triliun. Pengungkapan ini dilakukan pada Jumat (13/2/2026) di Jakarta.

Modusnya, tersangka memanipulasi data limbah sawit untuk mendapatkan subsidi pemerintah senilai miliaran rupiah. Mereka bekerja sama dengan perusahaan sawit besar di Sumatera dan Kalimantan.

"Para tersangka sengaja memalsukan laporan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) agar lolos verifikasi dan cairkan dana hibah," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers.

Kerugian negara mencapai Rp 14 triliun dari 2022-2025, termasuk pencemaran lingkungan di 15 wilayah perkebunan. 11 tersangka terdiri dari direktur perusahaan, pejabat dinas pertanian, dan konsultan lingkungan.

Kejagung telah sita aset senilai Rp 5 triliun, termasuk tanah dan rekening bank. Sidang perdana digelar Maret 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta. (end)