Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda.

Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan keyakinannya atas penguasaan mayoritas kursi di DPR RI pasca-Pemilu 2024, dengan menyatakan bahwa "kontrol kita melebihi oposisi". Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak yang meminta agar tidak ada serangan politik terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, melalui juru bicara Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menekankan bahwa kekuatan koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen jauh lebih unggul dibandingkan kelompok oposisi, sehingga isu-isu sensitif seperti dugaan pelanggaran etik atau hukum terhadap pasangan tersebut dapat diatasi dengan mudah. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika politik pasca-pemungutan suara yang telah menghasilkan kemenangan telak bagi Prabowo-Gibran dengan lebih dari 58% suara nasional.

Latar belakang pernyataan Golkar tidak lepas dari hasil pemilu legislatif yang memperkuat posisi partai berlambang beringin ini sebagai kekuatan terbesar di DPR periode 2024-2029. Golkar berhasil meraih 102 kursi, diikuti PDI Perjuangan dengan 110 kursi, namun formasi koalisi pemerintahan yang dipimpin Prabowo telah menyatukan Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKB, mencapai total sekitar 307 kursi dari 580 kursi DPR—mayoritas absolut yang melebihi dua pertiga. Sementara itu, oposisi yang terdiri dari PDIP dan PKS hanya menguasai sekitar 152 kursi. Ahmad Doli menambahkan, "Kami tidak perlu khawatir dengan serangan oposisi karena kontrol legislatif ada di tangan koalisi. Ini bukan soal menyerang balik, tapi menjaga stabilitas pemerintahan baru agar bisa fokus pada program prioritas seperti pangan dan ekonomi." Pernyataan ini seolah menjawab kekhawatiran publik dan elite politik yang meminta netralitas parlemen terhadap isu-isu seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon wapres yang pernah menyeret nama Gibran.

Dalam wawancara eksklusif dengan detikNews, Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyoroti strategi Golkar ke depan untuk mendukung agenda legislasi Prabowo-Gibran. "Kami akan prioritaskan RUU yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk reformasi birokrasi dan hilirisasi sumber daya alam. Oposisi boleh mengkritik, tapi dengan mayoritas ini, setiap RUU akan lolos dengan mulus," ujarnya. Golkar, yang historically dikenal sebagai partai mesin politik era Orde Baru, kini repositioning diri sebagai pilar utama pemerintahan Prabowo dengan memanfaatkan jejaring eksekutif di kementerian strategis. Airlangga Hartarto sendiri disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Ekonomi, yang semakin memperkuat pengaruh Golkar di kabinet. Namun, pernyataan ini juga memicu kritik dari kalangan oposisi, yang menyebutnya sebagai "arogansi kekuasaan" yang berpotensi mengikis checks and balances demokrasi.

Implikasi dari dominasi Golkar dan koalisi ini terhadap lanskap politik Indonesia cukup signifikan. Analis politik dari CSIS, Arya Fernandes, menilai bahwa mayoritas supermayoritas ini memungkinkan Prabowo-Gibran untuk mengesahkan amandemen konstitusi jika diperlukan, meski ia menekankan pentingnya dialog inklusif. "Ini era konsolidasi kekuasaan, tapi tanpa oposisi yang kuat, risiko korupsi struktural bisa meningkat. Golkar harus ingat pelajaran dari masa lalu," kata Arya. Di sisi lain, elite Golkar menepis tudingan tersebut, dengan Doli menambahkan bahwa partai akan tetap terbuka untuk isu-isu substantif seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Seruan "jangan serang Prabowo-Gibran" yang beredar di media sosial juga dilihat sebagai upaya menjaga citra pasangan terpilih di tengah gugatan sengketa pilpres di MK yang kemungkinan besar ditolak.

Pada akhirnya, pernyataan Golkar ini mencerminkan optimisme tinggi menjelang pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober 2024. Dengan kontrol parlemen yang solid, partai-partai koalisi berharap transisi kekuasaan berjalan mulus tanpa gejolak oposisi. Namun, publik tetap waspada: apakah dominasi ini akan menghasilkan pemerintahan efektif atau justru oligarki politik? Dinamika DPR ke depan akan menjadi ujian nyata bagi klaim Golkar bahwa "kontrol kita melebihi oposisi". Hingga kini, Golkar terus menggelar rapat internal untuk menyusun agenda legislasi pertama, menandakan kesiapan penuh menghadapi era baru kepemimpinan nasional.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap elite bisnis nasional dalam pidato yang disampaikan pada acara bertajuk "Forum Pengusaha Nasional 2026" di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/10/2026). Di hadapan ratusan pengusaha kaya raya yang hadir, Prabowo dengan nada tegas menyatakan, "Kalian sudah besar, sudah untung raya, sekarang saatnya patuhi peraturan! Jangan lagi cari celah atau lobi-lobi untuk mengakali hukum." Pernyataan ini langsung menjadi sorotan publik, mengingatkan pada komitmen pemerintahan barunya untuk menegakkan supremasi hukum di tengah dinamika ekonomi pasca-pandemi yang masih rapuh. Pidato ini bukan sekadar seruan moral, melainkan bagian dari strategi Prabowo untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan kolusi yang selama ini mewarnai hubungan antara pengusaha dan pejabat negara.

Latar belakang pernyataan Prabowo tak lepas dari isu-isu hangat di sektor bisnis Indonesia belakangan ini. Beberapa bulan terakhir, KPK telah mengungkap sejumlah kasus suap yang melibatkan pengusaha besar dengan pejabat di kementerian terkait perizinan dan proyek infrastruktur. Prabowo, yang baru saja dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, tampaknya ingin mengirim sinyal kuat bahwa era "koneksi politik" untuk mendapatkan keuntungan bisnis telah berakhir. Dalam pidatonya, ia menekankan prinsip "no exception" bagi siapa pun, termasuk konglomerat yang telah berkontribusi besar pada pertumbuhan PDB nasional mencapai 5,2% tahun lalu. "Saya hormati kalian sebagai penggerak ekonomi, tapi aturan adalah aturan. Patuhi pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Itu kewajiban, bukan beban," ujar Prabowo, yang disambut tepuk tangan meriah meski ada bisik-bisik di antara audiens. Analis politik dari Universitas Indonesia, Andi Wijaya, menilai ini sebagai langkah cerdas Prabowo untuk merebut hati masyarakat kelas menengah yang muak dengan ketidakadilan ekonomi.

Implikasi dari peringatan Prabowo ini berpotensi mengguncang ekosistem bisnis Indonesia yang selama ini bergantung pada relasi informal dengan pemerintah. Pengusaha seperti Chairul Tanjung dan kelompok konglomerat lainnya kini dihadapkan pada dilema: bagaimana beradaptasi dengan regulasi yang lebih ketat tanpa mengorbankan daya saing global. Pemerintah Prabowo telah mengumumkan rencana reformasi birokrasi, termasuk digitalisasi perizinan melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) versi terbaru, yang diharapkan meminimalkan intervensi manusia dan peluang korupsi. Namun, para pengusaha menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu kaku bisa menghambat investasi asing, terutama di tengah persaingan dengan Vietnam dan India. "Kami siap patuhi aturan, tapi butuh kepastian hukum yang adil," kata salah satu pengusaha tekstil terkemuka yang enggan disebut namanya usai acara. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi mencapai Rp1.200 triliun pada 2025, tapi penurunan 5% di sektor manufaktur akibat ketidakpastian regulasi.

Lebih dalam lagi, pidato Prabowo ini mencerminkan visi "Indonesia Emas 2045" yang menjadi jargon kampanyenya. Ia menyoroti bahwa pengusaha besar memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung program populis seperti makan siang gratis dan hilirisasi nikel, yang memerlukan kontribusi pajak optimal. Kritikus dari kalangan oposisi, seperti PDI-P, menyebut ini sebagai taktik populis untuk mengalihkan perhatian dari isu defisit anggaran yang membengkak menjadi 3,5% dari PDB. Namun, pendukung Prabowo, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, memuji pendekatan ini sebagai "revolusi mental" bagi elite ekonomi. Survei Indikator Politik menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo naik menjadi 68% pasca-pidato, dengan mayoritas responden setuju bahwa pengusaha harus lebih taat aturan. Ke depan, pemerintah berencana membentuk Satgas Pengawasan Bisnis Elite untuk memastikan implementasi, yang kemungkinan akan melibatkan sinergi KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

Pada akhir pidatonya, Prabowo menutup dengan nada optimis: "Bersama, kita bangun Indonesia kuat. Pengusaha patuhi aturan, pemerintah fasilitasi kemudahan usaha. Itu win-win solution." Respons pasar langsung terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,2% pada perdagangan berikutnya, menandakan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan baru. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam menjembatani kepentingan pengusaha dengan agenda reformasi. Apakah peringatan ini hanya gertakan atau benar-benar akan diikuti tindakan tegas? Waktu yang akan menjawab, tapi jelas bahwa Prabowo sedang mengukir citra sebagai pemimpin yang tak pandang bulu dalam memberantas budaya impunitas di kalangan atas.

Jakarta - Kompas.com, 15 Januari 2026

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan sikap tegas menolak keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian Global (DPG) yang baru dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump pada pekan lalu. Indonesia menilai langkah tersebut bertentangan dengan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Menlu Retno Marsudi, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/1/2026), menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967. "Keanggotaan Israel di DPG yang didominasi negara-negara Barat ini berpotensi mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia menyerukan dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk Palestina," ujar Retno.

DPG resmi diluncurkan Trump pada 10 Januari 2026 di Washington, dengan 15 negara anggota awal, termasuk Israel sebagai satu-satunya perwakilan Timur Tengah. Trump mengklaim dewan ini akan "membawa perdamaian abadi" melalui kesepakatan ekonomi dan keamanan. Namun, kritik datang dari negara-negara OKI, termasuk Indonesia, yang menyebutnya sebagai upaya normalisasi tanpa hak kedaulatan Palestina.

Pemerintah RI telah menyampaikan nota diplomatik ke AS dan PBB, mendesak peninjauan keanggotaan. "Kami tidak akan mengakui legitimasi DPG selama tidak mewakili suara mayoritas dunia," tambah Retno.

Reaksi publik di Indonesia ramai di media sosial, dengan tagar #IndonesiaLawanNormalisasi trending. Demonstrasi damai digelar di depan Kedubes AS di Jakarta oleh mahasiswa dan aktivis pro-Palestina.

Latar belakang, hubungan Indonesia-Israel tetap minim sejak 1945, dengan Indonesia menolak hubungan bilateral hingga Palestina merdeka. Trump, yang kembali menjabat sejak November 2024, terus mendorong kebijakan pro-Israel pasca-kesepakatan Abraham Accords 2020.

Kemlu menambahkan, Indonesia akan dorong ASEAN bersatu dalam isu ini di KTT mendatang. (TIM)

Washington - Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Trump memperingatkan Netanyahu agar negosiasi nuklir dengan Iran tetap dilanjutkan meski ada ketegangan regional.

Pertemuan bilateral ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran. Trump, yang kembali menjabat sejak Januari 2025, menegaskan komitmen AS untuk diplomasi. "Kita harus lanjutkan negosiasi. Sanksi tetap ada, tapi dialog adalah jalan terbaik hindari perang," ujar Trump usai pertemuan, seperti dikutip CNN.

Netanyahu, yang datang dengan delegasi tinggi, menyatakan kekhawatirannya. "Iran bukan mitra damai. Mereka ancam eksistensi kami," balasnya. Namun, Trump menekankan bahwa kesepakatan baru dengan Teheran sedang dirundingkan di Wina, melibatkan PBB dan Uni Eropa.

Analis politik AS, John Bolton mantan penasihat Trump, menyebut langkah ini "realistis". "Trump belajar dari masa lalu. JCPOA gagal karena terlalu longgar, tapi nol dialog lebih buruk," katanya.

Pertemuan ini bagian dari kunjungan Netanyahu ke AS untuk membahas bantuan militer senilai USD 10 miliar. Trump janji tingkatkan dukungan Israel, tapi tekankan prioritas damai Timur Tengah. (dil/joy)

Teheran, SINDOnews Internasional – 15 Februari 2026

Pada acara peringatan Hari Revolusi Islam ke-47 di Teheran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara terbuka memamerkan peta digital raksasa yang menunjukkan koordinat kota-kota utama Israel sebagai target potensial serangan rudal balistik. Pameran ini memicu kecaman keras dari Israel dan sekutunya, memanaskan ketegangan di Timur Tengah yang sudah memanas akibat konflik Gaza dan serangan Houthi di Laut Merah.

Peta tersebut secara spesifik menyoroti kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan Beersheba, dengan garis merah menandai zona dampak rudal hipersonik seperti Fattah-2 dan Kheibar Shekan. Komandan IRGC, Jenderal Hossein Salami, menyatakan dalam pidato, "Zionis harus tahu bahwa setiap agresi mereka akan dibalas dengan hujan api yang tepat sasaran. Peta ini adalah peringatan, bukan ancaman kosong."

Iran mengklaim pameran ini sebagai respons atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklirnya di Natanz bulan lalu, yang menewaskan 12 ilmuwan Iran. "Kami siap membela diri dengan kemampuan asimetris terbaru," tambah Salami, merujuk pada stok ribuan rudal yang telah diuji coba sejak 2025.

Israel langsung bereaksi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya "provokasi barbar" dan memerintahkan kesiapsiagaan tertinggi di Iron Dome serta sistem pertahanan multilayer. "Iran bermain dengan api nuklir. Kami akan hancurkan ancaman ini sebelum terlambat," tegas Netanyahu dalam konferensi pers darurat. AS, melalui juru bicara Gedung Putih, mengecam Iran dan menjanjikan dukungan militer penuh bagi Israel, termasuk pengiriman tambahan baterai THAAD.

Analis militer memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu perang regional. "Iran punya rudal jangkauan 2.000 km, tapi Israel superior di pertahanan udara. Namun, intervensi Hizbullah Lebanon bisa ubah dinamika," kata pakar dari Institute for National Security Studies (INSS) Tel Aviv. Harga minyak dunia naik 5% menyusul berita ini, mencapai US$95 per barel.

PBB mendesak kedua pihak untuk menahan diri, sementara Uni Eropa menyerukan dialog melalui IAEA. Hingga berita ini disusun, tidak ada laporan serangan langsung, tapi pangkalan militer Israel di Mediterania dilaporkan dalam status siaga merah. (Redaksi SINDOnews Internasional/monitor internasional)

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis politik Bonatua Sinaga mengklaim telah menerima salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor apa pun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut diserahkan secara resmi pada Jumat (13/2) setelah proses pengajuan informasi publik yang berlangsung selama enam bulan.

Bonatua menyatakan bahwa ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menunjukkan detail lengkap, termasuk nomor registrasi, tanda tangan dekan, dan catatan kelulusan pada 1985. "Ini bukti transparansi yang ditunggu-tunggu publik. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan fakta," ujar Bonatua dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/2).

KPU membenarkan pemberian dokumen tersebut melalui Direktur Hukum KPU, I Made Degung. "Kami mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini autentik dan telah diverifikasi ulang," katanya. Namun, pihak UGM belum memberikan komentar resmi terkait keaslian.

Isu ijazah Jokowi kembali mencuat di 2026 setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan serupa pada 2025. Pengamat politik menilai ini bisa memicu perdebatan baru menjelang Pemilu 2029. Jokowi sendiri belum merespons hingga berita ini diturunkan. (CNN Indonesia)