Jakarta - Bank Indonesia (BI) resmi membuka pendaftaran layanan penukaran uang rupiah baru edisi Lebaran 2026 melalui aplikasi Pintar BI mulai hari ini, Senin (9 Maret 2026). Inisiatif ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang baru dalam rangka Idul Fitri yang jatuh pada akhir bulan, sekaligus mengurangi antrean panjang di kantor cabang BI dan bank penyalur. Layanan digital ini menjadi bagian dari strategi BI untuk mempercepat transformasi keuangan non-tunai, di mana masyarakat dapat memesan uang baru secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi penukaran. Menurut Direktur Pengelolaan Uang Rupiah BI, Juda Poli, layanan ini telah dioptimalkan dengan fitur keamanan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan, dengan kuota pemesanan mencapai miliaran lembar pecahan kecil seperti Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 yang paling diminati untuk kebutuhan amplop THR dan zakat fitrah.

Proses pendaftaran via Pintar BI terbilang sederhana namun memerlukan persiapan matang. Pengguna cukup mengunduh aplikasi Pintar BI melalui Google Play Store atau App Store, kemudian mendaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan identitas asli. Setelah login, pilih menu "Uang Baru Lebaran", masukkan jumlah pecahan yang diinginkan (minimal Rp500.000 per transaksi), serta pilih titik penukaran terdekat dari 1.200 lokasi mitra BI di seluruh Indonesia, termasuk kantor pos, bank BUMN, dan e-wallet terintegrasi. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau QRIS, dan konfirmasi pengambilan akan dikirim via notifikasi push dalam waktu 24 jam. BI menekankan bahwa pemesanan hanya berlaku untuk individu dengan KTP aktif, dengan batas maksimal Rp10 juta per orang untuk menghindari penimbunan. Data tahun lalu menunjukkan, dari 15 juta lembar uang baru yang disalurkan, 70% berhasil melalui kanal digital, menghemat waktu hingga 80% dibanding metode konvensional.

Layanan ini tidak hanya soal kemudahan, tapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional menjelang Lebaran. Uang baru Lebaran biasanya menyumbang peningkatan permintaan tunai hingga 30% atau Rp200 triliun, yang jika tidak dikelola baik berpotensi memicu inflasi musiman. Dengan Pintar BI, BI dapat memetakan distribusi uang secara presisi berdasarkan data geolokasi pengguna, sehingga mengurangi risiko kekosongan stok di daerah pelosok. Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Rhenald Kasali, menilai inisiatif ini sebagai langkah maju menuju inklusi keuangan digital, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang mencapai 60% populasi pengguna app BI. Namun, tantangan tetap ada: akses internet di pedesaan yang masih terbatas, sehingga BI bekerja sama dengan Telkomsel dan XL untuk menyediakan hotspot gratis di 500 titik penukaran prioritas. Selain itu, edukasi anti-penipuan menjadi krusial, mengingat maraknya modus phishing yang menyamar sebagai Pintar BI.

Lebih mendalam, evolusi layanan ini mencerminkan adaptasi BI terhadap tren fintech pasca-pandemi. Diluncurkan pada 2023, Pintar BI kini memiliki 25 juta unduhan dengan rating 4.8 di Play Store, menawarkan fitur holistik mulai dari edukasi moneter hingga simulasi investasi SBN digital. Untuk Lebaran 2026, BI menyiapkan edisi spesial dengan elemen desain nuansa Islami pada pecahan Rp20.000, meski tetap mematuhi standar keamanan seperti watermark holografik dan tinta berubah warna. Masyarakat diimbau memantau kuota melalui dashboard app, karena pemesanan ditutup tiga hari sebelum Lebaran untuk proses cetak dan distribusi. Bagi yang terlambat, opsi walk-in tetap tersedia tapi dengan risiko antrean. Dengan demikian, Pintar BI bukan hanya alat tukar uang, tapi pintu gerbang era keuangan pintar yang inklusif, mendukung momentum ekonomi Lebaran yang diproyeksikan tumbuh 5,5% year-on-year. BI optimis, tahun ini 80% uang baru akan tersalur via digital, memperkuat resiliensi rupiah di tengah gejolak global.

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudha resmi mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan personel Polri. Penggelontoran dana raksasa ini dijadwalkan cair paling lambat di awal bulan puasa Ramadhan 1447 Hijriah, atau sekitar Maret 2026, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi aparatur negara sepanjang tahun. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kabinet Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, tetapi juga menjadi katalisator stimulus ekonomi nasional di tengah tantangan inflasi global.

Alokasi THR tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, naik sekitar 15% dari Rp47,8 triliun pada 2025. Rincian dana mencakup Rp32 triliun untuk 4,2 juta PNS di lingkungan kementerian dan lembaga, Rp15 triliun untuk 450 ribu personel TNI aktif, serta Rp8 triliun untuk 400 ribu anggota Polri. "Kami berkomitmen penuh untuk memastikan THR cair tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwal biasa, agar saudara-saudara kita di aparatur negara bisa merayakan Idul Fitri dengan hati tenang," ujar Menteri Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (15/2/2026). Ia menambahkan bahwa pencairan akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima, dengan verifikasi data melalui aplikasi e-Thr untuk mencegah kebocoran anggaran.

Langkah ini bukan sekadar kewajiban konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi juga strategi ekonomi makro yang matang. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Wijaya, menilai bahwa suntikan Rp55 triliun ini berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat hingga 2-3% pada kuartal kedua 2026. "THR aparatur negara sering kali menjadi pemicu multiplier effect di sektor ritel, pariwisata, dan UMKM, terutama menjelang Lebaran. Dengan cair awal puasa, efeknya bisa lebih panjang dan merata," katanya kepada wartawan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menunjukkan bahwa THR berkontribusi hingga 20% terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama Ramadan.

Namun, di balik euforia ini, muncul pula keresahan dari kalangan pegawai honorer dan non-PNS yang jumlahnya mencapai 2 juta orang. Mereka menuntut keadilan melalui petisi daring yang telah ditandatangani 500 ribu orang. Pemerintah menjanjikan solusi melalui program bantuan sosial terpisah senilai Rp10 triliun dari APBN cadangan. Sementara itu, oposisi di DPR RI mempertanyakan sumber pendanaan, mengingat defisit fiskal yang masih menganga di 2,8% dari PDB. Menteri Purbaya menepis kekhawatiran itu dengan menegaskan bahwa anggaran bersumber dari efisiensi belanja non-prioritas dan penerimaan pajak yang melebihi target Rp1.800 triliun tahun ini.

Dengarkan juga karya musik terbaru dari Gemma Hadi Universe untuk menemani waktu baca Anda. Secara keseluruhan, kebijakan THR ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global. Dengan pengelolaan yang transparan, diharapkan tidak hanya meningkatkan loyalitas aparatur negara, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan inklusif menuju target 6% pada akhir 2026. Pemerintah terus memantau distribusi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, sementara masyarakat diajak berpartisipasi melalui pengaduan via hotline Kemenkeu 1500-200.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit lebih kuat di tengah tantangan global, sambil menyindir sekelompok ekonom yang dianggapnya "nggak jelas" karena kerap menyebarkan pesimisme yang menurunkan moral masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara bertajuk "Forum Ekonomi Nasional 2026" di Jakarta, Rabu (15/10/2026), di mana ia menekankan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat pemulihan pasca-pandemi dan gejolak geopolitik. "Saya yakin ekonomi kita akan bangkit. Tapi ada ekonom nggak jelas yang selalu turunkan moral rakyat. Mereka bilang ini jelek, itu jelek, padahal data menunjukkan tren positif," ujar Prabowo dengan nada tegas, disambut aplaus dari para pelaku usaha yang hadir. Keyakinan Prabowo ini didasari oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai 5,2 persen pada 2026 oleh Bank Indonesia, lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya sekitar 3 persen menurut IMF.

Latar belakang pernyataan Prabowo tidak lepas dari dinamika ekonomi Indonesia belakangan ini. Meski sempat tertekan oleh inflasi impor akibat kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah di kisaran Rp16.000 per dolar AS, perekonomian Tanah Air menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III-2026 mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,1 persen year-on-year, didorong oleh sektor manufaktur, pertambangan, dan ekspor komoditas seperti nikel serta sawit. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo telah meluncurkan program stimulus senilai Rp500 triliun, termasuk subsidi BBM berkelanjutan dan insentif pajak untuk UMKM, yang diklaim berhasil menekan angka pengangguran menjadi 4,8 persen. Namun, kritik dari kalangan ekonom independen seperti Faisal Basri dan Didik J. Rachbini sering kali menyoroti risiko utang negara yang membengkak hingga 40 persen dari PDB, serta ketergantungan pada investasi asing yang rentan terhadap resesi global. Prabowo tampaknya merujuk pada kelompok ini sebagai "ekonom nggak jelas" yang dianggapnya lebih fokus pada narasi negatif daripada solusi konstruktif.

Pernyataan Prabowo ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar ekonomi. Faisal Basri, salah satu ekonom yang sering dikaitkan dengan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal, membalas melalui akun X-nya bahwa "Presiden harusnya dengar data, bukan sindir kritik. Ekonomi kita memang tumbuh, tapi kualitasnya rendah karena bergantung konsumsi rumah tangga yang rapuh." Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pandangan Prabowo, menyatakan bahwa sentimen positif dari pemimpin negara justru krusial untuk mendorong investasi. "Ketika presiden optimis, investor percaya. Moral rakyat tinggi, konsumsi naik, roda ekonomi berputar lebih cepat," katanya dalam kesempatan terpisah. Analisis mendalam dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa narasi pesimis memang berdampak pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang sempat turun 2 poin pada September 2026, meski kini mulai pulih berkat kebijakan pro-rakyat Prabowo seperti program makan siang gratis yang menyerap 10 juta tenaga kerja baru di sektor pertanian dan logistik.

Lebih jauh, Prabowo menguraikan visi jangka panjangnya untuk ekonomi Indonesia melalui konsep "Ekonomi Pancasila" yang menekankan kemandirian pangan, industrialisasi hijau, dan digitalisasi UMKM. Ia menargetkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045 dengan pertumbuhan rata-rata 6-7 persen per tahun. Untuk mewujudkannya, pemerintah berencana menarik investasi asing langsung (FDI) hingga US$50 miliar pada 2027, fokus pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di 10 provinsi. Kritik terhadap ekonom pesimis juga dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menyatukan narasi nasional di tengah polarisasi pasca-pemilu 2024. Para pengamat politik seperti Adi Prayitno dari CSIS menilai, pendekatan ini efektif untuk membangun legitimasi, meski berisiko menimbulkan persepsi intoleransi terhadap dissenting voices. Meski demikian, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan ekonomi mencapai 68 persen, tertinggi sejak Prabowo dilantik.

Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo bukan hanya sindiran semata, melainkan panggilan untuk solidaritas nasional dalam menghadapi badai ekonomi global seperti perang dagang AS-China dan krisis energi Eropa. Dengan cadangan devisa mencapai rekor US$150 miliar dan peringkat kemudahan berusaha naik ke posisi 50 dunia versi World Bank, Indonesia berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan ke depan seperti transisi energi dan ketimpangan regional tetap menjadi ujian berat. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan optimisme retoris, tapi juga reformasi struktural yang mendalam untuk memastikan pemulihan ekonomi merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Forum Ekonomi Nasional ini diharapkan menjadi titik tolak bagi kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 15 Oktober 2026 – Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Purbaya Yudha, dengan tegas membantah isu yang beredar luas di media sosial dan beberapa portal berita bahwa separuh utang perusahaan penyewaan skuter listrik Whoosh akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Rabu (14/10), di tengah hiruk-pikuk spekulasi yang memicu keresahan publik soal pengelolaan keuangan negara. "Isu tersebut tidak benar dan murni mengada-ada. Whoosh bukan anak usaha BUMN secara langsung, dan pembayaran utangnya tidak akan menyentuh APBN sedikit pun," tegas Purbaya, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi. Respons cepat ini datang setelah sebuah thread viral di platform X (sebelumnya Twitter) mengklaim bahwa pemerintah berencana mengalokasikan hingga Rp500 miliar dari APBN 2027 untuk menutup 50% utang Whoosh senilai Rp1 triliun lebih, yang disebut-sebut sebagai bagian dari program transisi energi hijau nasional.

Latar belakang krisis Whoosh sendiri patut dicermati lebih dalam. Whoosh, startup asal Singapura yang beroperasi di Indonesia sejak 2021 melalui kemitraan dengan GoTo Group, pernah menjadi pionir mobilitas listrik urban dengan ribuan skuter listrik tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Namun, sejak akhir 2024, perusahaan ini terperosok dalam kesulitan finansial akibat penurunan permintaan pasca-pandemi, biaya operasional tinggi untuk baterai dan infrastruktur charging station, serta persaingan ketat dari ride-hailing konvensional. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, Whoosh mencatat utang operasional mencapai Rp1,2 triliun, termasuk pinjaman dari bank lokal dan obligasi internasional. Puncak masalah terjadi ketika Whoosh mengumumkan penutupan operasi di 15 kota pada Maret 2026, meninggalkan ribuan pelanggan dengan saldo kredit tak terpakai dan puluhan karyawan menganggur. Isu pembayaran APBN muncul setelah rapat tertutup antara BUMN dan Kementerian ESDM, di mana Whoosh disebut-sebut sebagai aset strategis untuk target Net Zero Emission 2060, memicu spekulasi bahwa bailout negara tak terhindarkan.

Purbaya Yudha tidak hanya membantah, tapi juga menguraikan mekanisme penanganan utang Whoosh yang sebenarnya. Menurutnya, restrukturisasi utang sedang dilakukan melalui mediasi dengan kreditur swasta di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan skema konversi utang menjadi ekuitas oleh investor baru dari ekosistem GoTo. "Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator regulasi, bukan penyedia dana. APBN difokuskan untuk proyek infrastruktur EV nasional seperti baterai Giga Factory di Karawang, bukan untuk menyelamatkan satu perusahaan swasta," jelas Purbaya, merujuk pada Perpres 55/2024 tentang Pengembangan Kendaraan Listrik. Analis keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa precedent bailout seperti kasus Garuda Indonesia tahun 2021 telah meninggalkan trauma fiskal, di mana defisit APBN membengkak hingga 5,5% PDB. "Jika Whoosh dibantu APBN, itu akan membuka pintu moral hazard bagi startup lain, melemahkan disiplin pasar," tambah Bhima dalam wawancara eksklusif dengan tim redaksi kami.

Implikasi isu ini lebih luas daripada sekadar Whoosh. Di tengah target pemerintah mencapai 2 juta unit kendaraan listrik roda dua pada 2030, kejatuhan Whoosh menjadi pelajaran berharga tentang risiko over-subsidi di sektor EV. Kementerian BUMN kini mendorong konsolidasi melalui holding EV di bawah PT Indonesia Battery Corporation (IBC), yang berpotensi mengakuisisi aset Whoosh seperti stasiun pengisian dan data penggunaan. Sementara itu, publik tetap waspada; survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 62% responden menolak penggunaan APBN untuk bailout swasta. Purbaya menutup pernyataannya dengan ajakan transparansi: "Kami siap公開 data restrukturisasi Whoosh dalam laporan tahunan BUMN 2026. Jangan biarkan hoaks merusak kepercayaan terhadap program hijau nasional." Hingga berita ini diturunkan, akun resmi Kementerian Keuangan belum memberikan konfirmasi resmi, meski sumber internal menyebut audit independen sedang berlangsung untuk menepis keraguan. Kasus ini menggarisbawahi tantangan transisi energi di Indonesia: antara ambisi net zero dan kehati-hatian fiskal.

Jakarta, 15 Oktober 2026 - Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mengumumkan penunjukan Sugeng Priyanto, anak buah dekat Wakil Menteri BUMN Purbaya Yudha, sebagai Wakil Direktur Utama Bidang Investasi Infrastruktur. Pengangkatan ini diumumkan CEO Danantara Rosan Roeslani usai rapat dewan pengawas. Sugeng, eks Direktur Utama PT Pelindo III, dikenal sukses transformasi logistik nasional. Langkah ini perkuat posisi Danantara kelola Rp 1.500 triliun aset negara untuk proyek strategis 2026-2030.

Warga Semarang geram dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor hingga 15-20% di 2026 akibat penyesuaian inflasi dan biaya pemeliharaan infrastruktur. "Gaji UMR stuck di Rp2,5 juta, pajak motor naik Rp200 ribu setahun. Gimana mau bayar?" keluh Budi (35), sopir ojek online. Pemprov Jateng bilang kenaikan wajar untuk dana jalan tol futuristik, tapi warga minta subsidi bagi kendaraan listrik. Protes ramai di media sosial #TurunkanPajakKendaraan.

Jakarta, 15 Februari 2026 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan dibukanya pendaftaran seleksi calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Pengumuman ini disampaikan melalui Siaran Pers Nomor: 023/SEK/DJPLK/02/2026 yang diterbitkan hari ini.

Seleksi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan satu anggota Dewan Komisioner OJK yang masa jabatannya berakhir pada Maret 2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Jadwal Pendaftaran:
- Pendaftaran dibuka mulai 17 Februari 2026 pukul 08.00 WIB hingga 10 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
- Pengumuman hasil verifikasi administrasi: 20 Maret 2026.
- Seleksi tahap I (tes tertulis): 25-27 Maret 2026.
- Seleksi tahap II (wawancara): 1-5 April 2026.
- Pengumuman calon terpilih: 15 April 2026.

Persyaratan Calon:
1. Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia maksimal 60 tahun pada saat pengangkatan.
2. Memiliki integritas, komitmen, dan rekam jejak yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Pengalaman minimal 10 tahun di bidang keuangan, perbankan, pasar modal, atau asuransi, dengan jabatan setara direktur atau lebih tinggi.
4. Lulusan S1 dari universitas terakreditasi, lebih diutamakan S2/S3 di bidang terkait.
5. Tidak sedang menjabat di lembaga politik, partai politik, atau memiliki konflik kepentingan.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian Keuangan di https://seleksi.ojk.kemenkeu.go.id. Calon wajib mengunggah dokumen seperti CV, surat pernyataan bebas KKN, ijazah, dan surat rekomendasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan independen oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, DPR RI, serta pakar independen. "Kami berkomitmen menghadirkan komisioner OJK yang profesional untuk mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global 2026," ujarnya dalam keterangan resmi.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center Kementerian Keuangan di 1500-295 atau email: info.seleksi@kemenkeu.go.id.

Kontak Media:
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan
Telp: (021) 350-7740 | Email: humasdjplk@kemenkeu.go.id

(Start)
Jakarta, 15 Februari 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Februari 2026 telah dimulai sejak 10 Februari lalu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 45 triliun untuk 18,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Indonesia.

Besaran bantuan PKH untuk Februari 2026 naik menjadi Rp 1.200.000 per keluarga per bulan, tergantung komposisi anggota keluarga (misalnya Rp 900.000 untuk ibu hamil/anak, hingga Rp 3.000.000 untuk keluarga dengan lansia dan disabilitas). Sementara BPNT senilai Rp 250.000 per jiwa per bulan, yang bisa digunakan untuk belanja pangan di e-warung mitra.

Cara cek status pencairan sangat mudah dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos versi 3.0 yang telah di-update dengan fitur AI pada Januari 2026. Berikut langkah-langkahnya:

1. Via Aplikasi Cek Bansos:
2. Download atau update app Cek Bansos di Play Store/App Store.
3. Buka app, pilih menu "Cek Status PKH/BPNT".
4. Masukkan NIK dan verifikasi dengan OTP SMS.

5. Status akan muncul: "Sudah Cair", "Belum Cair", atau "Tidak Masuk KPM", beserta tanggal pencairan dan saldo terakhir.

6. Via Website Kemensos:

7. Kunjungi bansos.kemensos.go.id.
8. Pilih "Cek PKH/BPNT", input NIK dan CAPTCHA.

9. Hasil menampilkan detail transfer ke rekening BRI/BNI/Bank BJB atau kartu sembako.

10. Via ATM/Internet Banking:

11. Cek saldo di ATM terdekat (BRI, Mandiri, BNI) atau mobile banking.

12. Untuk BPNT, scan kartu di e-warung untuk lihat kuota tersisa.

13. Hubungi Call Center:

14. Telepon 159 hotline Kemensos atau WhatsApp 0811-1005-159 untuk konfirmasi manual.

Hingga 14 Februari 2026, 65% KPM telah menerima pencairan, dengan target 100% selesai akhir bulan. Jika belum cair, pastikan data KTP/NIK aktif dan tidak ada tunggakan kredit. Kemensos juga peringatkan waspada penipuan oknum yang minta biaya administrasi.

"Pencairan Februari ini terintegrasi dengan data DTKS 2026 yang telah divalidasi ulang menggunakan big data BPS dan KPU," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Untuk info terkini, pantau akun resmi @kemensosri dan aplikasi Cek Bansos. (End)